GPTPP Rantau Utara Tanam Bibit Mahoni 500 Pohon

Pencanangan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon ( GPTPP ) dengan aksi menanam sekitar 500 bibit pokok mahoni di lapangan parkir stadion Bina Raga Rantauprapat, Sabtu ( 31/11 ) pagi sekitar pukul 8.00 wib, dibuka secara resmi.
Hal itu dilakukan Ketua tim penggerak PKK kecamatan Rantau Utara, kabupaten Labuhanbatu, Ny Endang Sari April.
Dalam sambutannya, Ny Endang Sari April, mengatakan, kegiatan itu didasari dengan semakin meningkatnya pemanasan global yang berimplikasi menurunnya produktivitas alam.
“Kegiatan pembakaran penyebab utama terjadinya emisi karbon yang menimbulkan efek rumah kaca, sehingga dapat meningkatn suhu di permukaan bumi. Untuk itu, aksi penanaman pohon ini kita harapkan dapat menyerap emisi karbon tersebut dan memperbaiki perubahan iklim global”, ucapnya.
Selain itu kata Endang, memperbaiki ataupun kepedulian terhadap lingkungan bukanlah hal yang baru bagi kaum perempuan, karena dalam 10 program pokok PKK terdapat program tentang pelestarian lingkungan . “Kita para ibu dapat memperbaiki lingkungan dengan cara menanam pohon pada berbagai tempat. Memang bukan sekarang kita rasakan, tetapi untuk generasi selanjutnya. Untuk itu saya berharap agar kita semua secara bersama menjaga pertumbuhan pohon yang kita tanam ini”, tegasnya.
M Nur Lubis dalam laporan acara itu mengatakan bahwa kegiatan itu berdasarkan Kepmenhut RI Nomor : SK.337/Menhut-II/2007 tentang Panduan kegiatan aksi penanamn serentak Indonesia dan pekan pemeliharaan pohon menyongsong pertemuan internasional dan Radiogram Mendagri RI Nomor : 522.4/2240/PMD tentang gerakan perempuan tanam dan pemeliharaan pohon dengan tujuan mengurangi dampak pemanasan global, meningkatkan absorsi gas CO2, SO2 dan Polutan lainnya, serta uapaya pencegahan banjir, kekeringan dan longsor.
Camat Rantau Utara Drs April Hasibuan seusai acara mengatakan bahwa sebelumnya mereka juga telah melakukan penanaman pohon si sepanjang jalan sekitar kota Rantauprapat.

Acara High School Tax Roadshow Dikritisi

LBMI : Sudah Saatnya Diadakan Kurikulum Perpajakan di Sekolah


Sosialisasi perpajakan di Labuhanbatu belum efektif. Pasalnya, upaya
yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Rantauprapat dengan
melibatkan para peserta didik dunia pendidikan di Labuhanbatu pada
acara High School Tax Roadshow sebagai kader penyuluh perpajakan di
tengah-tengah masyarakat, yang diselenggarakan di Gedung Nasional,
Rantauprapat, Senin (26/11) dinilai hanya life service semata.
Terlebih lagi untuk mampu mengefektifkan intensifikasi dan
diversifikasi pajak di daerah penghasil komoditi Sawit dan Karet itu.
Sebab, para siswa dari delapan sekolah yang ada diduga belum mampu
menguasai hakikat berbagai ketentuan umum dan tata cara, bahkan
berbagai jenis perpajakan yang ada. Sehingga, kegiatan itu, hanya
upaya kamuflase untuk menutupi berbagai kelemahan pihak perpajakan
yang ada di institusi itu. Demikian dikatakan yos Batubara, Direktur
Eksekutif Lambaga Bina Masyarakat Indonesia (LBMI),
di Rantauprapat. "Kegiatan itu terindikasi hanya upaya-upaya life
service dengan dalih melibatkan peranserta siswa di sekolah untuk
memberi penyadaran kepada para wajib pajak (WP) agar bersedia membayar
berbagai kewajibannya," ujarnya.
Sejatinya, katanya, upaya sosialisasi perpajakan lebih efektif dengan
melibatkan peranserta pers yang ada. Tapi, diketahui secara bersama
kerap terjadi minimnya berita-berita tentang perpajakan yang luput
sebagai konsumsi publik. Apakah dalam hal ini pihak perpajakan kurang
begitu harmonis dengan para kuli tinta yang ada di daerah ini?, tanya
Yos. "Sepertinya peranan pers di Labuhanbatu kurang dilibatkan untuk
melakukan sosialisasi realisasi rencana penerimaan (renpen)
perpajakan. Baik tentang Pph ataupun PPN yang dapat digenjot dari
daerah ini sebagai devisa negara. Padahal, kan peranan pers sangat
efektif dalam hal itu. Jika dengan melibatkan peranserta siswa yang
ditargetkan untuk penyadaran masyarakat dalam jangka waktu menengah
dan panjang yakni 5 hingga 10 tahun mendatang, sejatinya, siswa di
sekolah-sekolah juga diberikan mata kurikulum pendidikan khusus
tentang perpajakan. Jangan hanya di beberapa sekolah, namun
keseluruhan sekolah yang ada agar mampu membantu tugas-tugas fiskus di
daerah," terangnya.
Bukti kurangnya sosilisasi dan ketransparansian perpajakan yang
efektif di Labuhanbatu, pihak KPP Rantauprapat sendiri tidak pernah
memberikan keterangan kepada para masyarakat tentang masih rendah atau
telah memadai kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. "Di
Labuhanbatu kurang diketahui tentang informasi banyaknya pembayar
pajak yang mengemplang pajak melalui berbagai modus. Apakah masih
banyak terjadi pembuatan surat pemberitahuan pajak terutang (SPT) yang
tidak benar sehingga menyebabkan potensi pajak menguap, belum lagi
tentang transparansi perolehan renpen pajak yang ada. Kan, di sini
potensi perolehan pajak, terlebih lagi dengan ketersediaan berbagai
industri," kesalnya.
Padahal, katanya, para wajib pajak (WP) yang belum melaporkan pajaknya
secara benar segera memperbaikinya sebelum dijerat sanksi sebagaimana
diatur dalam UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, hal itu akan diberlaku 1 Januari 2008, namun, bila
efektifitas sosialisasi masih minim, terindikasi WP tidak akan
mengindahkan hal itu.
Sementara itu Dahlan Bukhori, anggota komisi C DPRD Labuhanbatu,
, membenarkan tidak adanya
laporan-laporan yang dilakukan pihak KPP Rantauprapat terkait renpen
yang diterima pada tahun buku berjalan, baik pertriwulan dan
semesteran. "Benar, mereka (KPP Rantauprapat) tidak ada memberi
laporan realisasi penerimaan mereka. Tapi, itu bukan merupakan
kewajiban bagi mereka," ungkapnya.
Namun, sebelumnya juga, Dahlan sempat mengkritisi tentang andanya
sinyalemen kurang transparannya bagi hasil perpajakan yang dilakukan
antara pusat dan daerah. Padahal, akunya, sesuai amanat UU No33/2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hal
itu jelas diatur. "Bagi hasil pendapatan daerah dari dana perimbangan,
yang diterima Labuhanbatu pada APBD Labuhanbatu TA2005, salah satunya
dari SDA Minyak dan Gas Alam, SDA Perikanan. Untuk sektor SDA Minyak
dan Gas Alam hanya Rp 46,851 juta, padahal sesuai Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No 42/PMK.02/2005 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah
Dana Bagian dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam TA 2005
adalah sebesar Rp 480 juta. Juga, di sektor SDA Perikanan, sejatinya
sesuai sesuai PMK No 55/PMK.92/2005 tentang Penetapan Penerimaan
Jumlah Dana Bagian Daerah yang berasal dari SDA Pertambangan Umum dan
Perikanan untuk TA 2005 sebesar Rp1,272 miliar, namun faktanya yang
diterima pada APBD Labuhanbatu hanya Rp 318,317 juta," bebernya.

Dana Operasional KPUD Labuhanbatu Selama Dua Bulan Rp1,2 M

Dana operasional Pilgubsu 2008 dari Pemprovsu untuk KPUD Labuhanbatu
berjumlah Rp1,2 Miliar. Alokasi dana tersebut peruntukannya hanya bagi
persiapan pelaksanaan Pilgubsu hingga dua bulan ke depan.
Pada awal Januari tahun depan, dana tambahan dijadwalkan akan mengucur
lagi dari Pemprovsu.
"Dana operasional untuk persiapan pelaksanaan Pilgubsu selama dua
bulan telah dicairkan sebesar Rp1,2 M," ungkap Suhari Pane, Ketua KPUD
Labuhanbatu, akhir pekan lalu.
Kata Suhari, dana itu akan dialokasikan ke beberapa pos.
Yang terbesar menyedot dana adalah dalam pos pembayaran honor KPUD,
PPK, PPS dan petugas pemutakhiran data.
"Di Labuhanbatu ini ada 22 kecamatan dan 242 desa dan kelurahan.
Masing-masing kecamatan ada 5 anggota PPK, dan di desa kelurahan ada 3
anggota PPS serta masing-masing 1 orang petugas pemutakhiran data.
Honor mereka dalam dua bulan ini, termasuk honor kami (KPUD), diambil
dari dana tersebut," paparnya.
Selain itu, dana pelantikan PPK dan PPS juga memanfaatkan
dari anggaran Pemprovsu tersebut. Jumlahnya, sebesar Rp300 ribu per
PPK. Karena itu, dikalkulasikan dana tersebut hanya cukup untuk dua
bulan.
"Katanya bulan Januari akan ada dana tambahan dari APBD Sumut 2008.
Persoalannya, kapan APBD 2008 itu disahkan, tidak jelas," tukas
Suhari.
Apalagi, lanjut Suhari, dari kebiasaan tahun-tahun lalu,
APBD Sumut biasanya baru disahkan di pertengahan tahun. Kalau kondisi
itu terjadi lagi tahun depan, maka dikhawatirkan anggaran KPUD untuk
melaksanakan Pilgubsu di awal tahun depan akan kosong.
Sedangkan bantuan hibah sebesar Rp1,8 Miliar dari Pemkab
Labuhanbatu, Suhari mengaku belum menerimanya. Alasan Pemkab, PAPBD
2007 Labuhanbatu masih dalam tahap eksaminasi di Pemprovsu. "Menurut
keterangan sekretaris KPUD seperti itu," tegasnya.
Dana hibah dari Pemkab itupun, lanjut Suhari, diperkirakan
hanya cukup untuk operasional selama dua bulan ini. Untuk tahun
anggaran mendatang, Pemkab direncanakan juga akan memasukkan anggaran
hibah untuk KPUD Labuhanbatu ini. Namun, jumlahnya belum bisa
dikalkulasikan. "Dana itu sebenarnya sudah cukup mendesak. Karena dana
untuk rapat kerja (raker) PPK dan PPS akan kita ambil dari dari hibah
Pemkab tersebut. Soalnya anggaran untuk itu tidak ada dalam dana dari
Pemprovsu," akunya.


Pengeluaran KPUD dari Dana Pemprovsu

Honor

Ketua KPUD (1 orang) Rp2 juta/ bulan
Anggota KPUD (4 orang) Rp1,75 juta/bulan
Ketua PPK (22 orang) Rp400 ribu/bulan
Anggota PPK (88 orang) Rp350 ribu/bulan
Ketua PPS (242 orang) Rp250 ribu/bulan
Anggota PPS (726 orang) Rp200 ribu/bulan
Petugas Pemutakhiran Data (242 orang) Rp100 ribu/bulan

Eksistensi Pendidikan Non Formal Dilematis

• Minim political will dan Dukungan Pemerintah

Eksistensi dunia pendidikan non formal (PNF) belakangan waktu dilematis. Pasalnya, lembaga pendidikan ini acap kali dikonotasikan sebagai wadah pendidikan para remaja putusan sekolah formal. Lain halnya dengan minimnya political will dan dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaannya, mengakibatkan kondisinya yang mampu menciptakan life skill para keluarannya masih sering tidak dapat ditampung di berbagai perusahaan.

Demikian dikatakan MK Baginta Sembiring, ketua Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia-Pendidikan Non formal (HISPPI-PNF) Sumut, Minggu (25/11), seusai acara pelantikan kepengurusan HIPPSI-PNF Labuhanbatu, di Gedung PKK Labuhanbatu di Rantauprapat.

Kata Sembiring, political will dari pihak eksekutif dan legislatif dinilai masih belum optimal dalam memberi perhatian pengembangan lembaga itu. Padahal, dihadapkan pada kompleksnya situasi pendidikan belakangan waktu, sebenarnya, lembaga pendidikan non formal yang kini banyak muncul dapat dijadikan sebagai alternatif solusi permasalahan di dunia pendidikan. Hal itu didasari, lembaga PNF memiliki sifat aplikatif dan biaya yang relatif lebih murah. serta, banyak lembaga pendidikan non formal terbukti mampu menghasilkan lulusan yang sama kualitasnya bahkan lebih handal dari pada lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan formal dalam menghadapi persaingan, terlebih lagi fleksibelitas waktu yang dibutuhkan, lembaga pendidikan non formal juga berpeluang untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai.

Padahal, ujarnya persentase lulusan pendidikan formal yang ada masih banyak yang tidak sanggup melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sementara era globalisasi terus membutuhkan peningkatan kualitas generasi yang trampil dan siap pakai. “Berbagai tempat yang menerima lowongan pekerjaan sekarang memiliki standart dalam menerima calon pekerja yang trampil dan berwawasan luas. Sedangkan, di Sumut tidak sedikit jumlah keluaran pendidikan formal terpaksa kandas melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, disebabkan beberpa faktor, salah satunya masalah pendanaan,” terangnya. Pemerintah, lanjutnya, masih separuh hati dalam membina lembaga PNF yang merupakan jalur alternatif penyedia tenaga kerja yang trampil, termasuk dalam memberi kemudahan pengurusan ijin pendirian lembaga PNF. “Mental birokrasi masih perlu dikritisi dalam hal memberi perhatian yang lebih serius,” paparnya.

Memang, akunya, standart kurikulum PNF masih perlu terus ditingkatkan, terlebih lagi dalam hal standart tenaga pendidik dan lembaga PNF yang sejatinya mampu menelurkan tenaga-tenaga terampil. “Tahun 2008, pihak Badan Standart Nasional Pendidikan Non formal (BSN-PNF) di Jakarta akan mengeluarkan dan terus mengkaji ataupun menganalisa muatan kurikulum PNF yang ideal untuk penerapan dan pedomannya di berbagai lembaga PNF yang ada. Dilain hal, bagi lembaga dan tenaga PNF, juga pihak Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) juga akan mengeluarkan standart mutu sebagai ukuran pendirian lembaga PNF se-Indonesia,” bebernya.

PNF yang di bawah koordinasi dengan pihak Diklusemas dan dinas tenaga kerja masing-masing daerah, sejatinya kedepan dapat lebih sinergis dalam menyediakana tenaga-tenaga yang terampil dan menyalurkannya ke berbagai institusi pencari kerja.

Pada kesempatan itu, dilantik kepengurusan HIPPSI-PNF Labuhanbatu, sebagai ketua Amin Prasetyo, sekretaris Razid Yuliwan. Serta, pada kesempatan yang sama, dilantik pula kepengurusan Dewan pengurus cabang Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (DPC HPPKI) Labuhanbatu, sebagai ketua Tatang Hidayat Pohan, sekretaris Hasymi Prihatin Siregar di lengkapi dengan beberapa biro.

Pergub Belum Terbit, KPUD Labuhanbatu Enggan Gunakan Dana

Penyediaan dana suksesi Pilgubsu 2008 belum miliki Peraturan Gubernur (Pergub).Akibatnya, Ketua KPUD Labuhanbatu masih gentar mempergunakannya. Alasannya, Pergub yang mengatur penggunaan dana hibah dari APBD Propsu dan Kabupaten/kota itu, belum juga ada. Padahal, sesuai mekanisme yang ada pertanggungjawabannya mesti diatur berdasarkan Pergub dimaksud.

“Kita tidak mau kelak terlibat persoalan hukum akibat penggunaan dana itu. Sebab, hingga saat ini, Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur soal mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana hibah baik dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/kota, belum juga turun,” terang Suhari Pane, Ketua KPUD Labuhanbatu, Rabu (21/11) kepada wartawan di ruang kerjanya.

Sebab, katanya, sistem pertanggungjawaban penggunaan dana pada Pilgubsu ini sedikit berbeda dengan Pemilu 2004 lalu. Jika saat itu, pertanggungjwaban dana adalah pertanggungjawaban kolektif, maka untuk Pilgubsu ini pertanggungjawaban berada di tangan Ketua KPUD secara langsung. Hal itu sebagai amanat yang diatur dalam Permendagri No 44 tahun 2007, jelasnya.

Diakui Suhari, sesuai perintah Ketua KPUD Sumut, pihaknya juga telah membuka nomor rekening dan mengangkat bendahara untuk menerima dana Pilgubsu dari APBD Provinsi.

Namun, Suhari belum mengetahui secara pasti apakah dana itu sudah turun atau tidak. Alasannya belum melakukan pengecekan dan masih belum berani memanfaatkannya, karena masih tunggu Pergub, ujarnya.

Namun, bila sampai 26 November mendatang Pergub belum juga terbit, terlebih lagi pelantikan PPK dan PPS di Labuhanbatu telah mendesak dilakukan, KPUD Labuhanbatu katanya, akan menggunakan dana tersebut sesuai pagu yang telah ditentukan, yaitu Rp300 ribu per PPK.

Katanya lagi, hal ini juga berlaku dalam penggunaan dana hibah dari PAPBD Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp1,8 M. Suhari mengaku juga belum menanyakan realisasi bantuan tersebut, kendati PAPBD Labuhanbatu telah disahkan. Alasannya, KPUD masih menunggu Pergub untuk mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana itu. “Walaupun dana itu merupakan hibah, tapi Ketua KPUD tetap harus mempertanggungjawabkannya. Inilah kita harapkan Gubernur segera mengeluarkan Pergub agar kita bisa mengalokasikan dananya,” bebernya.

Jumlah Penderita Kaki Gajah di Labuhanbatu Tinggi

*Tahun 2003-2006 Sebanyak 113 Jiwa

Penderita Penyakit Kaki Gajah (filiariasis) di Labuhanbatu tinggi. Hal itu diketahui setelah ditemukannya pada tahun 2003 lalu, terhitung hingga 2006, penderita penyakit ini telah mencapai 113 jiwa.

Pertama kali ditemukannya, menyerang masyarakat yang tinggal di 2 kecamatan. Antara lain, Kecamatan Tanjung Medan dan Kampung Mesjid, Labuhanbatu. Berdasarkan hal itu, selanjutnya pihak Dinas Kesehatan Labuhanbatu melakukan survei keberbagai daerah kecamatan yang ada. Dari 22 kecamatan yang ada, ditemukan kembali penderita lainnya. Yakni, di Kualuh Leidong penderita sebanyak 5 jiwa, di Kualuh Hilir sebanyak 18 jiwa, di Panai Hilir 5 jiwa dan kecamatan Panai Tengah sejumlah 6 jiwa.

Sedangkan Panai Hulu 3 jiwa, Bilah Hilir 5 jiwa, Silangkitang 4 jiwa, Kota Pinang 14 jiwa, Kampung Rakyat 16 jiwa, Pangkatan 2 jiwa, Kualuh Hulu 4 jiwa, Kualuh Selatan 4 jiwa, Aek Natas 6 jiwa, NA IX-X 2 jiwa, Aek Kuo 5 jiwa, Marbau 6 jiwa dan kecamatan Rantau Utara sebanyak 8 jiwa. Sementara 2 kecamatan yang tidak ditemuykan yaitu, Rantau Selatan dan Bilah Barat.

Melihat tingginya jumlah penderita penyakit tersebut di Labuhanbatu, dinas Kesehatan setempat menargetkan penanganannya secara serius. “ Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk 5 tahun kedepan akan merekrut penderita penyakit ini sebanyak-banyaknya,” terang Kepala Dinas Kesehatan Nazmil Fuad Harahap didampingi Wakilnya DH Manurung serta Kasubdis P2P-PLP Sutadjid kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu ( 21/11 ) di Rantauprapat.

Untuk menghindari terjangkit penyakit ini, pihak dinkes Labuhanbatu mengimbau warga melakukan beberapa hal, seperti, menghindari diri dari gigitan nyamuk vektor dengan cara menggunakan kelambu sewaktu tidur, menutup ventilasi rumah dengan kawat kasa nyamuk, selalu menggunakan obat anti nyamuk dan kalau bisa mengoles kulit dengan obat anti nyamuk.

“Selain itu, memberantas nyamuk dengan cara membersihkan tanaman air pada rawa-rawa yang merupakan tempat perindukan nyamuk, menimbun, mengeringkan atau mengalirkan genangan air dan membersihkan semak belukar di sekitar rumah.,” terangnya.

Tanda-tanda gejala terserang penyakit itu, katanya , seseorang akan mengalami demam berulang-ulang selama 3-5 hari. Penderita juga akan mengalami pembengkakan kelenjar getah bening ( tanpa ada luka ) yang biasanya di daerah lipatan paha dan ketiak yang tampak kemerahan, panas dan sakit. Bahkan, ujarnya, radang saluran kelenjar getah bening penddeerita akan terasa panas dan sakit yang menjalar dari pangkal ke arah ujung kaki atau lengan.

“Abses Filartial terjadi akibat seringnya pembengkakan kelenjar getah bening dapat pecah dan mengeluarkan nanah serta darah. Serta pembengkakan tungkai, lengan, buah dada, kantong buah jakar yang terlihat agak kemerahan dan terasa panas. Jadi, jika ada warga yang mengalami tanda-tanda itu, kami harapkan segera melapor ke dinas terkait, paling tidak puskesmas terdekat agar segera di beri pertolongan,” paparnya.

Tes CPNS di Labuhanbatu Masih Mengambang

Pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2007 di Labuhanbatu belum bisa dipastikan pelaksanaannya. Bahkan dikhawatirkan, tes tersebut tidak bisa dilaksanakan tahun ini.

Rusman Syahnan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Labuhanbatu mengatakan, Labuhanbatu memang diberi jatah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) RI untuk menerima CPNS dari formasi umum sebanyak 35 orang untuk tahun ini. "Jumlah itu memang sangat sedikit. Itu sebenarnya tidak sebanding dengan biaya yang ditanggung pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya," jelas Rusman, kepada wartawan, Senin (12/11).

Pun begitu, lanjutnya, pihaknya telah mengirimkan surat kembali ke Menpan terkait hal tersebut. Dalam surat tersebut juga disertakan formasi CPNS yang dibutuhkan Pemkab Labuhanbatu. Hanya saja, hingga kemarin, belum ada jawaban dari Menpan.

"Kita sudah sampaikan ke Menpan berapa formasi yang kita inginkan dan latar belakang pendidikan apa saja yang kita butuhkan. Tapi belum dibalas-balas. Makanya, kita belum bisa pastikan kapan diadakan penerimaan CPNS di daerah ini untuk tahun ini," beber Rusman.

Sayang, Rusman enggan membeber lebih jauh berapa formasi yang mereka inginkan dan latar belakang pendidikan apa saja yang mereka ajukan ke Menpan tersebut. "Tunggu dulu jawaban dari Menpan. Nanti kalau kita lansir sekarang bisa menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat," kelitnya.

Lantas, bagaimana kalau surat tersebut ditolak Menpan? Ditanya seperti itu, Rusman mengaku pihaknya bisa saja tidak mengadakan penerimaan CPNS tahun ini. Sebab, selain formasi yang terlalu sedikit sehingga tak sebanding dengan biaya penyelenggaraan yang dikeluarkan Pemkab, beberapa daerah di Pantai Timur Sumut juga telah tegas-tegas menolak pelaksanaan CPNS tahun ini.

"Kita memang belum bisa mengambil sikap (menolak atau menerima penerimaan CPNS). Tapi di Asahan, Langkat, Tapsel, Padangsidimpuan dan beberapa daerah pantai timur lainnya telah menolak. Dan bukan tidak mungkin kita mengikuti langkah mereka," tandasnya.

Sementara itu, Kabag Humasy Pemkab Labuhanbatu Sugeng mengatakan belum ada instruksi pihaknya untuk mengumumkan penerimaan CPNS tersebut. "Kalau semuanya nanti sudah jelas dan Pemkab juga memastikan menggelarnya, pengumuman penerimaan CPNS itu akan kita lansir di beberapa tempat," jelas Sugeng.

Selain di kantor Bupati, pengumuman tersebut juga akan dipajang di beberapa lokasi strategis di kota Rantauprapat. "Pokoknya kalau sudah ada kepastian, kita akan sampaikan kepada seluruh masyarakat melalui pengumuman, baik brosur, media massa dan radio daerah," pungkasnya.

Kakanwil Ditjen Pajak: Masih Banyak Pengemplang Pajak di Medan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kakanwil Ditjen) Pajak Sumut I Medan Drs Ramram Brahmana menggambarkan, rendahnya share penghimpunan pajak dari Kanwil Sumut I Medan kepada penghimpunan pajak nasional akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan masih banyak wajib pajak (WP) yang mengemplang pajak.

Hal tersebut disampaikan Ramram Brahmana dalam sambutannya saat membuka seminar sehari menyosialisasikan “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” (UU No 28/2007) di Balai Raya Tiara Convention Center Medan, Senin (19/11) yang digelar STIE Indonesia. Hadir dan juga pembicara pada seminar tersebut di antaranya anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Dr Sjahrir, Direktur Peraturan Pajak Ditjen Pajak Djonifar Abdul Fatah diwakili staf dan Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Dr Tjiptardjo.
Ramram menunjuk, target pajak Sumut I Medan tahun 2007 sebesar Rp 3,4 triliun, share-nya sangat kecil yakni di bawah 1% yakni 0, 086 permil dibandingkan rencana penerimaan (renpen) pajak secara nasional sebesar Rp 393 triliun. Padahal potensi sumber penghimpunan pajak dari Sumatera Utara I dinilai cukup besar.
Menurut Ramram, penyebab masih rendahnya penghimpunan pajak di Kota Medan dan sekitarnya akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Faktor lainnya, menurut Ramram, masih banyaknya pembayar pajak yang mengemplang pajak melalui berbagai modus, di antaranya membuat surat pemberitahuan pajak terutang (SPT) tidak benar yang menyebabkan potensi pajak “menguap”.
Ramram mengimbau, para wajib pajak (WP) yang belum melaporkan pajaknya secara benar segera memperbaikinya sebelum dijerat sanksi sebagaimana diatur dalam UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang akan berlaku 1 Januari 2008.
Dipaparkannya, bagi WP yang diperiksa dan disidik karena tidak melaporkan perpajakannya secara benar, jika terbukti dikenakan denda 400% dari utang pajaknya. Sedangkan bagi yang terlambat melaporkan (memasukkan) SPT dikenakan denda 2%.
“Saya mengimbau para WP yang merasa menyampaikan SPT tidak benar agar segera memperbaikinya sebelum diperiksa aparat fiskus agar tidak dikenakan sanksi yang cukup berat,” imbau Ramram.
Ramram juga mengimbau para WP jangan lagi mencoba-coba menggoda aparat fiskus untuk melakukan “kerja sama” saling menguntungkan. Sebab, bila hal itu terungkap maka fiskus akan dikenakan hukuman yang cukup berat. “WP jangan lagi ‘menggoda’ fiskus dengan imbalan tertentu karena dalam era modernisasi pelayanan pajak, fiksus telah mendapat remunerasi yang memadai,” kata Ramram sembari menunjuk aparat fiskus jebolan program diploma setahun (D1) sudah menerima gaji sekitar Rp 3 juta-Rp 4 juta/bulan.
Pada kesempatan yang sama Ramram juga mengungkapkan, penerimaan pajak secara gross di Kanwil Sumut I Medan hingga Oktober 2007 sudah mencapai 110% dan menjadi salah satu yang terbesar di antara 31 kanwil yang ada di Indonesia. Namun jika dikurangi restitusi, maka penerimaan netto-nya berkisar 70%-75% dan rangkingnya berada di posisi ke-29.
Dr Sjahrir dan Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Tjiptardjo yang dihubungi terpisah di sela-sela seminar tersebut senada mengakui, target penerimaan pajak di Sumut I masih di bawah potensi sesungguhnya.
“Barangkali model ‘merampok’ pajak yang dilakukan WP dengan cara mengisi SPT tidak benar,” ujar Tjiptardjo yang didampingi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Komda Sumbagut Kunnadi dan Ketua IKPI Cabang Medan Barry Kusuma.

http://www.medanbisnisonline.com/rubrik.php?p=103621&more=1#more103621

Pemda di Sumut Diminta Selesaikan Masalah Keuangan Masing-masing

Pemerintah daerah (pemda) di Sumatera Utara (Sumut), baik propinsi maupun kabupaten/kota, diminta segera menyelesaikan persoalan pengelolaan keuangan dan administrasi selama periode 2005-2006 yang terjadi di daerahnya masing-masing.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut, Yopie S Batubara, mengatakan hal itu kepada wartawan di Medan, Selasa (20/11). Disebutkannya, berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hampir seluruh pemda di Sumut memiliki masalah keuangan dan administrasinya.
“Atas temuan BPK ini, kami anggota DPD kemudian mengadakan kunjungan kerja ke lapangan dan memanggil pimpinan Pempropsu, pemkab-pemko. Kita meminta mereka untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut,” ujarnya.
Yopie mengatakan, persoalan keuangan yang ditemukan BPK terjadi pada periode tahun 2005-2006. Seperti pembayaran biaya sewa rumah jabatan atau rumah dinas pimpinan dan anggota DPRD Sumut sebesar Rp 7,375 miliar yang belum dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Kemudian pelaksanaan beberapa pekerjaan pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Distarukim) Sumut tahun anggaran 2005-2006 tidak sesuai kontrak sebesar Rp 903,216 juta dan belum dipungut denda keterlambatan sebesar Rp 82,039 juta.
“Contoh lainnya seperti pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kerja tahun anggaran 2005 pada Sekda Kabupaten Humbahas senilai Rp 321,798 juta yang tidak mengikuti ketentuan yang ada,”ungkapnya.
Sedangkan salah satu masalah yang terjadi di Kota Padangsidimpuan adalah penetapan jumlah tunjangan perumahan anggota DPRD setempat sebesar Rp 382,5 juta tidak sesuai dengan ketenttuan dan memboroskan keuangan daerah.
Yopie mengakui seluruh pemkab dan pemko di Sumut memiliki masalah administrasi dan keuangan. DPD asal Sumut kemudian mengambil contoh sampel Pemkab Madina, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Humbahas, Simalungun, Serdang Bedagai, Langkat dan Binjai.
Yopie yang membidangi persoalan APBN, pajak dan BPK ini menuturkan, seluruh pemkab-pemko serta Pempropsu sendiri diberi batas waktu hingga akhir Desember 2007 untuk menyelesaikan seluruh persoalan tersebut.
“Jika tidak, maka kemungkinan terburuk, pemerintah pusat akan memotong Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAU-DAK) mereka,” tegasnya.
Pimpinan Pempropsu dan pemkab-pemko, lanjutnya sudah komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini, maksimal hingga Desember 2007 ini. Pimpinan daerah masing-masing juga sudah berjanji untuk mengikuti prosedur dan ketentuan yang ada.
Berhati-Hati
Yopie mengakui, pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan daerah sekarang ini sudah mengalami banyak kemajuan. Berbeda dengan masa lalu, ketika pengawasan berjalan sangat longgar.
“Pemda tingkat I dan II sudah harus berhati-hati dan mengikuti ketentuan serta prosedur yang ada. Sehingga laporan keuangan dan administrasi mereka dapat dipertanggungjawabkan serta bisa menghemat pengeluaran,” ungkapnya.

http://www.medanbisnisonline.com/rubrik.php?p=103730&more=1#more103730

Minim Infrastruktur Jalan Hambat Produksi Pangan

* Pola Tata Air Mikro Mampu Tingkatkan Hasil Pertanian

Minimnya infrastruktur jalan darat penghambat produksi pangan diLabuhanbatu. Pasalnya, daerah-daerah sentra penghasil pangan diLabuhanbatu yang dominan berlokasi di pesisir pantai, masihketerbatasan sarana dan prasarana transportasi. Padahal, daerahpesirir yang terkenal memiliki luas lahan pertanian. Terlebih lagi,dengan terlaksanannya program Tata Air Mikro yang mampu mengatur poladistribusi air ke lahan-lahan pertanian yang sebelumnya dengan polatanam tadah hujan.Hal itu dikatakan Siswoyo ketua kelompok tani (koptan) Rezeki Tani,Desa Sei Kasih, Bilah hilir, Labuhanbatu yangdidampingi Hamdani, sekretaris koptan tersebut, Senin (19/11) dikesetretariatan Pemkab Labuhanbatu.Katanya, penghambat peningkatan hasil produksi pertanian dari daerahitu disebabkan kurangnya perhatian pihak Pemkab Labuhanbatu ataupunpihak Pemprovsu untuk menambah laju mutu jalan darat dari dan kedaerah-daerah sentra pangan. "Kami masih merasa terlalu susah membawaproduksi pertanian keluar dan mengimport berbagai alat mesin pertanian(alsintan). Padahal, dengan adanya transportasi yang memadai, secarapasti akan dapat merangsang para petani untuk mengkelola lahanpertaniannya," terangnya.Dikatakannya, dengan pola Tata Air mikro yang telah diterapkankelompok tani mereka yang beranggotakan tak kurang dari 25 orang itu,telah mampu meningkatkan laju produksi lahan pertanian mereka, darisebelumnya seluas 300-an hektar, dengan pola musim tanam(MT) sekalisetahun dengan penanaman padi varietas ciarang hanya mampu memproduksipadi 3,5 ton perhektar. Selanjutnya, dengan pola tata air mikromenjadi 2 MT pertahun dengan produksi 4,5 ton perhektar. "Manfaatmenerapkan pola tata air mikro dapat menyuplai air ke lahan-lahanpertanian. Sehingga, secara pasti jadwal penanaman dapat ditingkatkan, serta hasil produksi juga meningkat," bebernya. Polatersebut, katanya, telah dilakukan sejak tahun 2004, dengan swadayamasyarakat petani setempat dengan memasang pintu klep yang mengaturdan memanfaatkan air dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Bilah. Daripenerapan pola itu, ujar Siswoyo, pada hari Jumat tertanggal 16Nopember barusan, dari 5 koptan se Indonesia, yakni petani dari Rokanhilir, Riau, koptan dari Kutai Timur, Kalsel, koptan dari OganKomering Ilir (OKI), Sumsel, dan koptan Barito Kuala, Kalsel sertakoptan Rezeki Tani , sebagai perwakilan petani se Sumatera Utara telahmenerima penghargaan langsung dari Presiden RI Susilo BambangYudhoyono (SBY). "Kita mewakili Sumut telah diundang Presiden SBYuntuk menerima penghargaan, baik piagam ataupun trophy, serta voucherberupa satu unit alsintan handtractor. Setelah dinilai berhasilmenerapkan pola Tata Air mikro untuk lahan pertanian," bebernya.Namun, kedepan, akunya, mengharapkan kepada pihak Pemkab Labuhanbatudan pemerintahan, agar lebih dapat memprogramkan peningkatan mutujalan darat, sehingga, dengan peningkatannya serta penerapan berbagaipola-pola dan jadwal tanam pertanian akan mampu menggembalikankejayaan Labuhanbatu sebagai daerah yang mampu surplus dari pangan."Memang, kendala di lapangan yang terasa adalah seringnya muncul hamakeong mas. Tapi, hal itu tidak terlalu dipermasalahkan, sebab dapatdiantisipasi dengan menerapkan pola bebeknisasi, yaitu mengkelolalahan pertanian disertai dengan menerapkan peternakan bebek yang dapatmenekan laju pertumbuhan keong mas. Tapi, bila produksi lahanpertanian di Labuhanbatu dapat ditingkatkan, bukan tidak mungkindaerah ini akan kembali memiliki keharuman nama sebagai daerah yangmampu mensuplai beras. Akhirnya, Labuhanbatu tidak lagi dikatakansebagai pemilik beras dan Asahan Tanjung Balai punya nama," paparnya.Lahan PertanianSebab, Labuhanbatu sebagai sentra penghasil komoditi padi, namunbelakangan waktu terus mengalami penurunan produksinya dari tahun ketahun. Pasalnya, kini masyarakat setempat lebih memilih mengkonversilahan persawahannya menjadi lahan perkebunan Sawit. Hal itu indikasidari prospeknya, lebih menjanjikan dibanding mempertahankanmembudidayakan Padi di persawahan. Dari data statistik yang ada, sejaktahun 1999 hingga 2006 lalu menunjukkan produksi padi di daerah initerus mengalami penurunan. Jika tahun 1999 lalu Labuhanbatu masih bisamenghasilkan 345.147 ton padi, tahun 2006 tinggal 281.145 ton.Jika dikonversi menjadi beras, jelas Nizamuddin, 281.145 ton padi ituhanya bisa menghasilkan beras 175.153 ton. "Hitungannya produksi padimenjadi beras mengalami penyusutan 62.30 persen. Jadi, data terakhir,beras yang dihasilkan dari padi di kawasan ini mencapai 175.153 ton,"tegasnya. Sejauh ini, jumlah beras itu memang masih mencukupi untukkebutuhan rumah tangga di Labuhanbatu. Dengan kata lain, produksi padipetani Labuhanbatu masih bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga untukdaerah itu. Sebab, masih berdasarkan data BPS, untuk tahun 2006,kebutuhan konsumsi beras untuk Labuhanbatu mencapai 98.321 ton pertahun dari jumlah penduduk 987.157 jiwa. Berarti memang masih adasurplus sebesar 76.832 ton. Namun, angka itu belum mencukupi untukmemenuhi kebutuhan beras untuk industri, pakan ternak dan lain-lain.Jadi, baru kebutuhan rumah tangga saja yang bisa dipenuhi. Bahkan, dikhawatirkan apabila produksi padi ini terusmengalami penurunan seperti yang menjadi trend sejak tahun 1999 lalu,bukan tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan beras rumah tangga sajapun tak mencukupi lagi. Sebab, angka pertumbuhan penduduk terusmengalamai kenaikan, sementara produksi padi dari petani justru terusmenurun.

yahoo group

Subscribe to neo-hiperseks
Powered by groups.yahoo.com

yahoo group

Click to join neo-hiperseks

Minimnya Regulasi Pengawasan

* Pembangunan Tower Pemancar jadi Polemik

Pengawasan pembangunan Tower pemancar telepon selular milik berbagai perusahaan telekomunikasi belum efektif. Pasalnya, regulasi mengenai hal itu belum dimiliki oleh Pemprovsu. padahal, persoalan yang telah menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat menjadi dilema. Sebab, walau belum adanya analisis mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh tower yang kini menjamur pembangunannya di tengah permukiman padat hunian, namun indikasi dampak lainnya terkait mutu pendirian dan pembangunan penyanggah tower juga perlu untuk diawasi.

Demikian dikatakan Erwin Hidayah, kepala sub bagian hukum Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Sumatera Utara, Kamis (15/11), seusai pelaksanaan acara sosialisasi bidang lingkungan hidup di ruang rapat Bapedalda Labuhanbatu.

“Bapedaldasu belum mampu melakukan pengawasan secara sefektif dampak lingkungan yang mungkin dihasilkan oleh tower-tower telekomunikasi. Sebab, selain belum adanya regulasi yang mengatur hal itu, juga belum adanya hasil kajian, analisis dan riset yang pasti tentang efek samping dari pembangunannya,” terangnya.

Namun, walau belum dapat dipastikan dampak yang timbul terhadap kesehatan masyarakat, dan makhluk hidup lainnya ataupun kepada lingkungan sekitar, akibat penyebaran gelombang electro magnetic tower tersebut, akan tetapi, kata Erwin, pengawasan mutu bangunan pondasi tower dan lainnya juga perlu menjadi perhatian.

Karena, kata dia, tower yang dominan dibangun di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan areal padat hunian masyarakat, bukan tidak mungkin dalam jangka waktu tertentu dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat.

“Maka tak heran, bila di beberapa tempat banyak terdengar tentang riak-riak penolakan dari masyarakat sekitar pembangunan tower. Kekhawatiran masyarakat itu juga dapat dimaklumi,” tegasnya.

Erwin tidak menyebutkan jumlah tower yang telah dibangun di Sumatera Utara. namun, kedepan, katanya, tidak tertutup kemungkinan pihak Bapedaldasu akan melakukan koordinasi kepada pihak kementerian lingkungan hidup di Jakarta. “Belakangan waktu, pengawasan tower hanya dipercayakan kepada perusahaan pemilik tower masing-masing. namun, kedepan Bapedaldasu tidak tertutup kemungkinan akan mengajukan saran-saran dan usulan kepada Menteri Lingkungan hidup agar dapat mengeluarkan regulasi dan dapat melakukan riset-riset terkait pengawasan dampak yang akan muncul. Bahkan, hingga standar jarak lokasi pembangunan dengan daerah padat penduduk ataupun terkait ketinggian yang ideal. Karena, hal itu berkaitan langsung dengan masyarakat sebagai penerima manfaat dan dampak negatif yang ada,” bebernya.

Pengelolaan Emisi dan Kualitas Udara Masih Kurang

*Laboratorium Lingkungan akan Didirikan

Masih banyak Pabrik pengelolaan kelapa sawit yang menjalankan usahanya di Labuhanbatu belum sesuai dengan ketentuan kementrian Lingkungan Hidup. Pasalnya, monitoring gas buang emisi cerobong ( stack) dari tiap-tiap Pabrik Kelapa Sawit belum secara umum belum mengindahkan Peraturan Pemerintah (PP) No41/1999 tentang pengendalian pencemaran udara.

Hal itu dikatakan H Chairul Azhar, tenaga ahli Badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah (Bapedalda) Sumut, Kamis (15/11) di ruang rapat Bapedalda Labuhanbatu pada acara sosialisasi bidang lingkungan hidup di Labuhanbatu.

Katanya lagi dalam mengulas makalahnya yang berjudul pengelolaan emisi udara dan kualitas udara ambient, secara triwulan pihak industri pengolahan sawit sejatinya memberikan laporan perkembangan emisi yang dilakukan kepada pihak terkait. Naumn, ironisnya, disebebkan factor hight cost pengendalian dan pengawasan stack di lapangan hal itu masih kurang berjalan secara efektif. "Faktor mahalnya biaya stack, menyebabkan secara umum masih banyak industri yang belum mematuhinya. Sehingga, rencana untuk mengurangi volume pencemaran udara masih jauh dari harapan semula," bebernya.

Padahal, ujarnya, slogan Pemerintah menciptakan lingkungan hidup bebas dari limbah telah menentukan komitmen perusahaan untuk membuat surat pernyatan mentaati standart emisi. Selain itu, sejatinya juga, adanya penyiapan fasilitas pengukuran udara dan melaporkannya per triwulan. Belum lagi diharuskan untuk menyediakan alat ESP ( electro static precipitator) dalam menfgurangi polusi udara. Dan, untuk penangganan gas SO2 dan gas NO2, diharuskan menyediakan alat FGD (flue gas desulfurixation ), paparnya.

Dengan terwujudnya tingkat kepatuhan para pelaku usaha industri pengolohan sawit dan karet, tegas Chairul Azhar, dihadapan para perwakilan pengusaha industri PKS dan pengolahan Karet yang ada di Labuhanbatu, dipastikan pencemaran yang disebabkan parameter yang ada, seperti sulfur dioksida (SO3), karbon monoksida (CO), Nitrogent oksida (NOX), debu (particular matter), hadro carbon (HC) dan timbah (timah hitam) akan dapat diminimalisir. Sehingga, efelnegatif yang ditimbulkan dari pencemaran terhadap manusia, hewan dan tumbuhan dapat diantisipasi.

"Penanggulangan lebih jauh terhadap pencemaran lingkungan adalah dengan memperhatikan penggunaan BBM tanpa timbal dan S rendah, selain itu, melakukan diserfikasi energi dan menggunakan alat control emisi gas. Hal terpenting adalah meningkatkan masyarakat dan mendorong penggunaan mesin 4 tag," tandasnya.

Laboratorium Lingkungan

Sementara itu, kepala Bapedalda Labuhanbatu, H Hasban Ritonga, mengungkapkan, kegiatan tersebut sebagai rangkaian menciptakan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha industri untuk memelihara lingkungan yang bersih. Serta, sebagai langkah awal persiapan menyongsong rencana pembangunan laboratorium lingkungan di Bapedalda Labuhanbatu. "Direncanakan untuk APBD Labuhanbatu TA2008 akan dibangun laboratorium lingkungan di Bapedalda. Sehingga, secara pasti pengawasan tingkat kepatuhan pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Labuhanbatu dapat diefektifkan. Kan, selama ini pengawasan dan pemeriksanaan kandungan limbah cair dan padat dari para pelaku usaha yang memanfaatkan bahan-bahan kimia yang terindikasi mengancam lingkungan dinilai masih kurang. Dengan adanya laboratorium itu nantinya, setiap pelaku usaha industri tidak terlalu repot memeriksakan kandungan limbah kelauran industrinya hingga keluar daerah. Makanya, pemeriksaan BOD dan kandungan kimia lainnya, ataupun pemeriksaan kandungan ph tanah akan dapat dilakukan," pungkasnya.

Peredaran Upal Digagalkan

* 2 Pelaku Utama, 3 Membantu

5 tersangka yang berasal dari Aceh dan tertangkap di depan Suzuya Plaza Rantauprapat terkait peredaran uang palsu (upal). Hanya 2 tersangka yang dinyatakan terlibat langsung dalam peredarannya. Sedangkan, 3 tersangka lainnya, dinyatakan tidak tahu menahu.

Namun, ketiga tersangka itu tetap saja tak bisa lolos dari jerat hukum. Hingga kemarin sore, mereka bersama dua rekannya yang terlibat langsung, masih meringkuk di balik sel Polres Labuhanbatu. "Tapi pasal yang akan kita kenakan kepada ketiganya berbeda dengan kepada dua rekannya yang lain. Mereka hanya kita kenakan pasal 480 KUH Pidana tentang membantu kejahatan peredaran uang palsu," jelas AKP Mara Junjung Siregar, Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, Senin (12/11), di ruang kerjanya. Katanya, tiga tersangka, masing-masing Mar alias Ari, 19, seorang pelajar SMU di Jakarta, warga Kutabate, Aceh Barat. Kemudian, Han, 29, perantau asal Aceh di Jakarta, warga Desa Pelalue, Aceh Timur, dan M S, 37, juga perantau asal Aceh di Jakarta, warga Desa Kutabale, Kec Beutong, Nagaraya.

"Ketiganya sebenarnya hanya mau menumpang mobil yang dibawa dua tersangka dari Jakarta mau pulang ke Aceh," tegas Junjung.

Namun, sesampainya di sekitaran Sumatera Selatan, ketiganya mengaku mulai curiga dengan dua rekannya yang kerap membeli rokok dan voucher. Sebab, mulai dari Bakauheni, Lampung, Sof alias Tan, 30, warga Desa Pelalue, Aceh Timur, selalu membeli rokok Dji Samsoe dan Marlboro. Hal ini dilakukannya nyaris dalam setiap 10 Km perjalanan. Nah, dinilah ketiga orang ini mulai curiga dan menanyakannya langsung kepada kedua rekannya.

Ditanya, akhirnya kedua rekannya ini mengaku kalau mereka sengaja membeli rokok banyak-banyak untuk memecahkan uang pecahan Rp50 ribu yang palsu. Dengan dibelikan rokok memakai uang palsu, maka mereka mendapatkan kembaliannya yang asli. Dijelaskan begitu, ketiga tersangka sempat mengatakan kalau tertangkap polisi, mereka tak mau dilibatkan. "Tapi bagaimana tak dilibatkan. Mereka ada di situ bersama dua tersangka utama. Lagipula berdasarkan pengakuan mereka, mereka ikut mengisap rokok dan memakai voucher yang dibeli dua tersangka itu dengan uang palsu," papar Junjung.

Diuraikan Junjung, uang palsu sebanyak Rp12 juta itu diambil oleh Mal S,27, warga Desa Kuala, Aceh Timur, dari seseorang yang mengaku warga Tangerang. "Namun, pengakuannya dia tak tahu nama orang itu siapa. Dia menerimanya di depan gedung Roxy Mas Jakarta," bebernya.

Uang palsu tersebut kemudian dibelikan rokok dan vocher di sepanjang jalan mulai dari Bandar Lampung hingga kemudian tertangkap di Rantauprapat. Saat itu, Sof yang bertugas sebagai pembeli dengan uang palsu itu, membeli rokok di warung milik Siti Aisyah br Panggabean di Jalan Sisingamangaraja No 51 Rantauprapat.

Aisyah yang menerima uang pecahan Rp50 ribu curiga dan tak lama kemudian menelpon polisi. Petugas Reskrim Polres Labuhanbatu pun langsung turun ke lapangan dan menemukan mobil Suzuki PVT berplat Jakarta yang disebut Aisyah ternyata masih terparkir di depan Suzuya Plaza. Tak mau kehilangan buruan, petugas Polres langsung melakukan penggrebekan dan akhirnya menemukan Rp10.350.000 uang palsu dan Rp4.553.000 uang asli.

"Saat itu salah seorang dari mereka sedang masuk ke ATM. Saat itulah anggota kita langsung melakukan penangkapan. Selain uang palsu dan uang asli, di mobil itu kita juga memukan ratusan bungkus rorok dan beberapa voucher pulsa yang diduga dibeli tersangka dengan uang palsu mulai dari Lampung hingga kemari," tandas Junjung.

Sementara itu, salah seorang tersangka, Mar alias Ari mengaku memang tak menyangka rekan-rekannya asal Aceh itu membawa uang palsu. Pelajar salahsatu SMU di Jakarta ini mengaku hanya berniat mencari tumpangan gratis saat mau pulang kampung ke Aceh. "Di tengah jalan saya baru diberitahu setelah mereka sering membeli rokok. Tapi saya tak mungkin turun di tengah jalan," katanya sembari tertunduk lesu.

Hari jadi Pemerintahan Labuhanbatu laik dipertanyakan

Napak Tilas Sejarah
Daerah Labuhanbatu Dibutuhkan

Pelaksanaan Hari jadi Pemerintahan Labuhanbatu yang sesuai keputusan DPDR setempat dengan nomor 08/1998 tentang penetapan hari jadi pemerintahan kabupaten Labuhanbatu, masih laik dipertanyakan.
Pasalnya, resepsi hari jadi merupakan ‘pesta’ pemerintahan setempat, bukan berkaitan dengan hari jadi daerah teritorialnya. Padahal, sejatinya yang merayakan hari jadi seperti itu adalah daerah, bukan pemerintahan. Ambil contoh, Medan, perayaan yang dilakukan adalah hari jadi kota Medan bukan pemeintahan kota, malah untuk skala nasional, hal itu juga terlihat jelas pada perayaan hari kemerdekaan Republlik Indonesia yang selalu diperingati setiap 17 Agustusan. Hari bersejarah itu bukan ditandai sebagai hari jadi pemerintahan Indonesia, namun merupakan hari jadi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Demikian dikatakan Syamsul Bahri Siregar, ketua Forum Seni budaya DAerah Labuhanbatu, Jumat(9/11), di Rantauprapat.
“Memang Pemkab Labuhanbatu yang menjalankan roda pemerintahan. Namun, daerah teritorial yang memiliki sejarah yang sejatinya lebih diutamakan untuk diperingati. Tidak ada salahnya Pemkab Labuhanbatu merayakan hari jadi, tapi, juga mesti melakukan napak tilas tentang sejarah daerah Labuhanbatu. Kan, sebelum adanya pemerintahan Labuhanbatu, didaerah yang dahulunya merupakan keresidenan Asahan-Labuhanbatu ini telah ada pemerintahan, baik pemerintahan colonial, atau pemerintahan yang bersifat kerajaan dan kesultanan,” jelasnya.
Maka tak heran, tegasnya, banyak generasi muda Labuhanbatu tidak mengetahui tentang sejarah daerah Labuhanbatu yang dahulunya memiliki beberapa pemerintahan kerajaan. “Bila Pemerintah tidak segera melakukan penggalian sejarah dan lebih mempublikasikannya kepada generasi muda setempat, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkaburan dan hilangnya ‘tapak-tapak’ sejarah yang ada. Semisal, cagar budaya yang ada di kota Rantauprapat seperti bangunan Masjid Agung dan gedung sekolah SKM Negeri 1 yang berada di kawasan jalan A Yani, Rantauprapat, diduga kuat banyaknya masyarakat atau generasi muda yang tidak mengetahui masa pembangunannya dan pelopor pendiriannya. Bukan tidak mungkin, kedepan, karena tidak mengetahui nilai-nilai sejarah tersebut, berbagai cagar budaya yang ada akan ‘disulap’ dan dikonversi menjadi pemanfaatan gedung lainnya,” ulasnya.

Wakil ketua Laskar Ampera M Nawi Harahap Angkatan 66 Sumut :

Jiwa Prajurit Milwan Mengabdi Pada Rakyat

Kemunculan HT Milwan sebagai balon cagubsu merupakan mengejewantahkan filosofi dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.
Pasalnya, Milwan yang telah mencalonkan diri sebagai Cagubsu dari ‘sampan’ partai Demokrat, semata-mata hanya menampung aspirasi berbagai etnis yang ada di Sumut.
Soalnya, Milwan yang sebelumnya masih belum menentukan sikap pada Pilgubsu, belakangan waktu ‘terangsang’ semangat pengembanan prinsip ‘dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat’, setelah gencar mendapatkan dukungan moril dari berbagai lapisan masyarakat.
“Saya mengetahui, kehadiran HT Milwan menjadi balon Cagubsu tak terlepas dari dorongan-dorongan moril masyarakat. Sebab, sebelumnya, saya melihat bangkitnya semangat pengabdiannya untuk rakyat dikarenakan masyarakat yang meminta dirinya untuk mencalon sebagai Cagubsu,” tegas Wakil ketua Laskar Ampera M Nawi Harahap angkatan 66 Sumut, Ismahyuddin Sani, , Jumat(9/11) di Rantauprapat.
Soalnya, kata ketua kesatuan aksi pemuda pelajar Indonesia (KAPPI) ini, bila Milwan hanya memiliki hasrat pencalonan disebabkan factor diri pribadi, tentu ketika dalam pelaksanaan konvensi Partai Golkar Sumut dalam penetapan HM Ali Umri sebagai calon tunggal Cagubsu partai berlambang Beringin itu, Milwan yang juga sebagai ketua DPD Partai Golkar Labuhanbatu itu, akan menolak.
Tapi, seperti diketahui, selain menyadari haknya sebagai warga negara yang berdemokrasi, memiliki hak untuk dipilih dan memilih, utamanya berbagai lapisan masyarakat menyatakan dukungannya kepada Milwan lah, penyebab timbulnya keberanian diri maju pada Pilgubsu. Bertolak dari itu, Ismahyuddin, maka Milwan yang memiliki ‘jiwa prajurit’ yang mesti mengabdi kepada rakyat dan akan melakukan tupoksinya semata-mata untuk rakyat, akhirnya membangkitkan semangat pengabdian tersebut.
“Milwan mantan prajurit, tentu tau betul kalau masyarakat mendukung tugas-tugas yang diemban akan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Maka, bila ada dukungan masyarakat mencalonkan Milwan jadi Gubsu itu semata-mata karena penilaian, Milwan mampu mengkoordinir dan memiliki wawasan memanajemen massa yang dipadu dengan ‘kepiawaian’ ilmu tata pemerintahannya,” ulasnya.
Kondisi Sumut pada era dewasa sekarang ini yang memiliki masyarakat dengan multi etnis, katanya, sangat membutuhkan adanya sosok yang memiliki jiwa perpaduan konseptual wawasan kebangsaan dan ilmu mengatur roda pemerintahan. “Ya, masyarakat sekarang lebih kritis dalam segi perpolitikan, sehingga akan menetapkan pilihannya pada sosok yang memiliki jiwa nasionalisme kebangsaan dalam memimpin daerah menuju kemakmuran rakyat. Biasanya, jiwa-jiwa tersebut lebih dalam tertanam pada sosok yang telah dibekali prinsip keprajuritan yang semata-mata mengabdi untuk membela tanah air dan rakyat,” tandasnya.

Seluruh Fraksi Terima P-APBD Labuhanbatu TA2007

Eksekutif ‘Dihujani’ Saran dan Masukan


Seluruh fraksi di DPRD Labuhanbatu menyetujui laporan panitia anggaran Rancangan Perubahan APBD (RP-APBD) Labuhanbatu TA 2007.
Namun demikian, dari tujuh fraksi yang ada, masih banyak fraksi-fraksi yang memberikan saran dan masukan kepada pihak eksekutif, pada sidang paripurna penetapan ranperda P-APBD Labuhanbatu TA2007 di gedung DPRD Labuhanbatu, Kamis(8/11).
Semisal, fraksi bintang kemerdekaan sejahtera, dalam saran-sarannya yang dibacakan Syarifuddin Tanjung, fraksi ini memberikan tujuh saran.
Salah satunya, pengadaaan buku siswa dan seragam sekolah, diharapkan pihak Pemkab Labuhanbatu agar melakukan pertimbangan yang lebih konkrit sebelum nantinya dibawakan pda APBD TA 2008 mendatang. Selain itu, hal lainnya yang menjadi kritisi pihak ini, khusus pada rekening 16.15 terkait pos pengadaan buku dan alat tulis siswa yang berjumlah Rp1.488.282.450 yang telah dikurangi sebesar Rp1.080.000.000, agar pemanfaatan dana yang dibawa pada PAPBD TA2007 sebesar Rp408.282.450, agar menciptakan system pendidikan di Labuhanbatu tidak lagi terjadi adanya pengutipan uang rapor dan kutipan lainnya pada berbagai kegiatan. Sedangkan untuk dinas perhubungan Syarifuddin Tanjung memiliki saran yang efektif dalam menciptakan arus transportasi yang aman dan lancar di jantung kota Rantauprapat. “Dinas Perhubungan diminta agar tidak lagi memberikan ijin masuk kepada truk-truk yang melebihi tonase memasuki kota Rantauprapat, yang akibatnya selain terjadinya kemacetan arus lalulintas juga penyebab terjadinya berbagai kerusakan fisik jalan. Bila, hal itu masih terus berlanjut kepada kadishub didesak agar melakukan pemecatan kepada petugas-petugas dishub yang melakukan pegawasan,” tegasnya.
Walau menerima laporan pihak panitia anggaran pada P-APBD TA 2007 itu, fraksi reformasi juga memberikan saran yang tegas kepada pihak eksekutif. Dalam hal ini, menyarankan agar melakukan pengawasan dan penindakan terjadinya indikasi-indikasi pungutan liar(pungli) pelaksanaan kegiatan belajar(kejar) paket C yang ada di Labuhanbatu. “Dimintakan kepada Bupati Labuhanbatu agar melakukan penindakan secara tegas terhadap praktek percaloan pada pelaksanaan kegiatan kejar paket C. serta, segera melakukan pengisian kekosongan kepala-kepala sekolah di beberapa sekolah,” pinta Puji Hartoyo yang membacakan tanggapan akhir fraksi reformasi dihadapan dpeserta sidang yang dihadiri seluruh anggota legislasi daerah itu, dan dihadiri wakil Bupati Labuhanbatu serta seluruh kadis, kabag, kakan di setdakab Labuhanbatu.
Sesuai laporan panitia anggaran P-APBD Labuhanbatu Ta2007 yang disampaikan oleh sekretaris panggar pada 8 nopember 2007 lalu, disebutkan, pendapatan yang diterima pada P-APBD Labuhanbatu TA2007 semula Rp712.487.387.190, bertambah Rp31.585.052.183 menjadi Rp744.072.439.373. sedangkan untuk belanja, semula Rp738.317.105.892, bertambah Rp48.576.343.119, sehingga menjadi Rp786.893.449.011 maka dari akumulasi jumlah tersebut terjadi deficit senilai Rp42.821.009.637.
Pembiayaan, dianggarkan semula Rp184.922.818.142, bertambah Rp48.652.290.935, sehingga jumlah penerimaan setelah perubahan Rp273.575.109.077.
Untuk pengeluaran semula Rp4.451.029.194, bertambah menjadi Rp761 juta. Jumlah setelah perubahan menjadi Rp5.212.029.194, jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp228.363.079.883, dan sisa lebih pembiayaan setelah perubahan Rp73.721.009.637 atau sisa lebih pembiayaan yang tidak dialokasikan menjadi Rp.30.900.000.000.

Masuk Dalam Kategori Penilaian

· Tim Penilai Kunjungi Rantau Utara

Kecamatan Rantau Utara Labuhanbatu masuk dalam kategori penilaian sebagai kecamatan terbaik untuk Propinsi Sumut. Indikasi hal itu, sehubungan kunjungan tim penilaian kecamatan terbaik atau teladan provinsi Sumatera Utara ( Sumut ).

Kunjungan tersebut diadakan, Kamis (8/11) di Aula kantor kecamatan itu. Tim penilai yang hadir, Pangara Ritonga, Biro pemerintahan kepala bagian ( Kabag ) Dekonsentrasi dan Tugas Pembentukan, didampingi S Daulay, Kepala Bidang ( Kabid ) Kesejahteraan Kebangsaan Perlindungan Masyarakat ( Kesbanglinmas ), K Simanjuntak, Biro Pemerintahan Kepala Sub Bagian ( Kasubbag ) Penyelenggaraan, Efendi S, Kasubsi Badan Perlindungan Masyarakat (Bapemas), Yusran Dinas Pendapatan Daerah ( Dispenda ), Tabita dan Amar Solihat bagian Biro Pemerintahan.

Pada kesempatan itu, April camat Rantau Utara yang sebelumnya juga peraih penghargaan sebagai kecamatan terbaik versi Pemkab Labuhanbatu pada resepsi Hari Jadi Pemkab Labuhanbatu ke-62, mengungkapkan, dalam tupoksinya membantu pemerintahan di kecamatan yang memiliki sebanyak 10 kelurahan memiliki peranan yang sterategis dalam pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat.

Dalam laporannya, April juga menyebutkan, masyarakat di daerahnya dominan bekerja di sektor Pertanian dan Industri. "Di sektor industri dengan ketersediaan sebanyak 2 perusahaan industri. Selain itu ketersediaan perkebunan milik BUMN dan swasta. Lembaga perekonomian, tersedia sarana dan prasarana yang memadai, seperti, Perbankan, Koperasi dan Perkreditan Rakyat. Sementara pasar regional dan pusat pasar semi modern masih dalam tahap pembangunan dan pengembangan," ujarnya.

Roda pemerinthan di kecamatan Rantau Utara, katanya, sejak tahun 2005, telah berjalan lancar. Hal itu dikarena pihaknya melakukan Rapat Koordinasi dengan semua unit kerja minimal 1 bulan sekali.

Contohnya, bidang Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Keamanan dan Ketertiban serta menyeragamkan kesatuan langkah kebijakan Pemkab Labuhanbatu. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, pihaknya dapat pemasukan dana sebesar takkurang Rp 111 juta, yang diperolah dari partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan.

Selain itu, sebagai bahan penilaian kecamatan terbaik yang di berikan Pemkab Labuhanbatu itu dikarenakan keberhasilannya dalam berbagai hal. Antara lain, memberikan pelayanan minimal, murah dan cepat. Contohnya, penyederhaan pemberian ijin atau rekomendasi yang menyangkut segala hal.

Diakhir sambutannya, April mengatakan masih banyaknya kekurangan yang mereka hadapi. Untuk itu, pihaknya masih memerlukan dorongan maupun dukungan pihak-pihak lain maupun team penilai dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang.

Ketua tim penilai kecamatan terbaik tingkat Provsu mengatakan, informasi yang diperoleh dari pihak kecamatan Rantau Utara akan menjadi satu penilaian. "Kalau nantinya kecamatan Rantau Utara termasuk salah satu kategori kecamatan terbaik, kita akan kunjungan lagi bersama ketua team yang diketuai oleh asisten I Provsu. Walaupun masih ada kekurangan dan harus dibenahi, tapi itulah manusia. Bukan disini saja, beberapa daerah juga keadaannya hampir sama," ucap Pangara Ritonga.

Anggota DPRDSU dan Labuhanbatu Kritik Sharing Pajak Yang Diberikan Pusat

Anggota Komisi C DPRD Sumut Efendy Naibaho dan anggota DPRD Labuhanbatu Aminuddin Manurung senada mengkritisi sharing (pembagian) pajak oleh pemerintah pusat ke daerah belum memadai dibandingkan kebutuhan dan sumbangan daerah penyumbang pajak.Kritikan tersebut dikemukakan keduanya, Rabu malam (7/11) di Kota Rantauprapat dalam rangka reses anggota DPRD Sumut ke berbagai daerah.Efendy dan Aminuddin menilai, pembagian hasil pajak antara daerah penyumbang dengan pusat masih layak dipertanyakan. Pasalnya, penerimaan sektor pajak sumber daya alam yang selama ini dihasilkan daerah sejatinya dapat dijadikan sumber penerimaan pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan di daerah lebih besar dinikmati pemerintah pusat.Efendi Naibaho mengatakan, Labuhanbatu merupakan salah satu daerah yang memiliki peranan penting memasok pendapatan negara dari sektor pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak lainnya. Sumbangan pajak tersebut di antaranya bersumber dari produksi crude palm oil (CPO) yang cukup besar. Terlebih lagi dengan lonjakan harga CPO di pasar dunia yang membuat pemerintah memperoleh tambahan pendapatan dari tambahan pungutan pajak ekspor (PE).Senada dengan Efendi, Aminuddin Manurung juga mengakui hal serupa. Menurut Manurung, dengan adanya aktivitas sekitar 40 pabrik kelapa sawit (PKS) di Labuhanbatu yang rata-rata memiliki kapasitas produksi cukup besar, maka Labuhanbatu perlu jadi perhatian pemerintah sebagai salah satu sentra penyumbang devisa negara. “Bayangkan saja, jika dikalkulasikan setiap PKS rata-rata menghasilkan CPO sebanyak 30 ton per jam. Melalui 40 unit PKS yang ada, maka pajak yang dihasilkan cukup besar,” ungkapnya. Perlunya perhatian pusat terhadap Labuhanbatu, menurut kedua wakil rakyat tersebut, terkait dengan rencana pemekaran Kabupaten Labuhanbatu menjadi tiga kabupaten yang membutuhkan dana cukup besar.Keduanya mengharapkan, dengan dana perimbangan yang lebih besar maka dipastikan akan mampu membiayai proses administrasi pemerintahan daerah dan pembangunan daerah di Labuhanbatu yang akan dimekarkan.Konsultasi Dana Bagi Hasil Terkait hasil perimbangan pajak pusat dan daerah, Dahlan Bukhori, anggota Komisi C DPRD Labuhanbatu, Kamis (8/11) di Rantauprapat, mengungkapkan adanya sinyalemen kurang transparansinya sharing pajak dimaksud. Padahal, sesuai amanat UU No33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hal itu jelas diatur. “Bagi hasil pendapatan daerah dari dana perimbangan, yang diterima Labuhanbatu pada APBD Labuhanbatu TA2005, salah satunya dari SDA Minyak dan Gas Alam, SDA Perikanan. Untuk sektor SDA Minyak dan Gas Alam hanya Rp 46,851 juta, padahal sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 42/PMK.02/2005 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam TA 2005 adalah sebesar Rp 480 juta. Juga, di sektor SDA Perikanan, sejatinya sesuai sesuai PMK No 55/PMK.92/2005 tentang Penetapan Penerimaan Jumlah Dana Bagian Daerah yang berasal dari SDA Pertambangan Umum dan Perikanan untuk TA 2005 sebesar Rp1,272 miliar, namun faktanya yang diterima pada APBD Labuhanbatu hanya Rp 318,317 juta,” bebernya.Disebutkannya, Komisi C DPRD Labuhanbatu telah melakukan konsultasi ke pihak Departemen Keuangan di Jakarta 6 September 2007. Namun, jelasnya, rombongan Komisi C DPRD Labuhanbatu hanya diterima Kasi Dana Perimbangan SDA Depkeu.

20 Persen Jalan Darat Memprihatinkan

Effendi Naibaho : Mekar Labuhanbatu Masyarakat Sejahtera

Pemekaran Labuhanbatu tetap diharap sebagai solusi utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, dengan kondisi yang ada belakangan, rantai birokrasi yang panjang menghambat lajunya peningkatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan perekonomian makro dan mikro yang langsung menyentuh rakyat. Ambil contoh, untuk daerah-daerah yang notabene masih terpencil di pelosok-pelosok Labuhanbatu, khususnya di pesisir timur Sumut daerah Labuhanbatu, menjadi satu dilema dalam peningkatan kesejahteraan rakyat disana.

Sebab, infratruktur trasnportasi dari dan kedaerah itu terkesan masih minim dalam percepatan laju pembangunannya. Sehingga, daerah itu tahun ketahun tetap termarjinalkan.

Demikian dikatakan Efendi Naibaho, Anggota komisi C DPRDSU, Rabu(7/11), disela-sela resesnya ke Labuhanbatu.

Effendi yang juga didampingi Aminuddin Manurung salah seorang anggota DPRD Labuhanbatu mengatakan, dengan adanya percepatan pemekaran, berbagai program pembangunan akan dapat dilaksanakan secara efektif. ”Kan, bila Labuhanbatu dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yakni Labuhanbatu Induk, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara, masyarakat di daerah yang sebelumnya jauh dari akses pemerintahan sebelumnya akan lebih mudah dalam pengurusan berbagai kewajiban dan haknya selaku warga masyarakat,” tegasnya.

Rencana Pembangunan yang kentara ’nyaris’ gagal di Labuhanbatu, katanya, semisal pembangunan Tanjung Sarang Elang, Panai Tengah-Labuhanbatu sebagai Daerah Pelabuhan bertaraf Internasional. Padahal, sebelumnya, tahapan realisasinya sebagai trade port telah dilakukan MoU antara Pemkab Labuhanbatu dan Pemprosu dengan pihak investor dari Negara Malaysia, untuk melakukan Studi kelayakan, pemabangunan Tanjung Sarang Elang sebagai kota Pelabuhan.

Namun, dikarenakan kurangnya political will antara pihak Pemprovsu dengan Pemkab Labuhanbatu bahkan dengan pihak Pemerintah Pusat akhirnya kurang diketahui secara pasti perkembangan terbaru tentang rencana pembangunan tersebut. ”Padahal, bila pelabuhan itu dapat terealisasi, secara pasti akan mampu memberikan pemmbaharuan kemajuan, baik untuk peningkatan penghasilan asli daerah (PAD) maupun kepada penduduk sekitar dan umumnya masyarakat Labuhanbatu. Sebab, akan mampu menyerap jumlah tenaga-tenaga kerja dengan jumlah banyak,” terangnya.

Indikasi lainnya sebagai pembenaran kurangnya political will yang terjadi, aku anggota legislasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, terbukti, masih banyaknya infrastruktur jalan darat yang ada di Labuhanbatu masih mengalami kondisi memprihatinkan. ”Setelah kami turun ke lapangan, terlihat masih banyak jalan darat dan jembatan-jembatan penghubung ke daerah –daerah yang sentra penghasil buminya dapat dijadikan sebagai penyumbang kas daerah malah sangat memprihatinkan. Hampir 20 persen jumlah jalan darat milik Propinsi Sumut di Labuhanbatu kondisinya perlu diperhatikan, dikarenakan mutunya semakin kurang. Ambil contoh, jembatan Sungai Kalundang, Bilah Hilir, sebagai prasarana transportasi darat dari dan ke kota Negeri Lama. Proyek pembangunannya yang mempergunakan dana APBD Sumut TA 2006 telah mengalami kondisi yang memprihatinkan, sehingga, komisi C DPRDSU akan merencanakan memanggil kepala dinas jalan dan jembatan Propsu untuk dimintai komentarnya dengan kondisi jembatan tersebut.

Solusi percepatan pembangunan dan peningkatan kemakmuran rakyat Labuhanbatu, katanya, sudah selayaknya pihak Pemerintah Pusat untuk segera memekarkan Labuhanbatu. ”Tidak ada tawaran lagi, Labuhanbatu mesti dimekarkan. Itu merupakan jalan terakhir percepatan laju pembangunannya,” tandasnya.

Sendi Kehidupan Bermasyarakat Ditingkatkan

Sudarwanto : Wawasan Kebangsaan Pemersatu NKRI

Wawasan kebangsaan pemersatu masyarakat di Negara yang berbhineka tunggal ika. Sehingga, dengan adanya pemahaman wawasan kebangsaan akan mampu mengantisipasi terjadinya pelbagai konflik.

Demikian dikatakan H Sudarwanto, Wakil Bupati Labuhanbatu saat membuka acara Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Di Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (7/11) yang digelar di Ruang Data dan Karya setdakab Labuhanbatu.

Memang, akunya, konflik agama dan suku tidak ada terjadi di Kabupaten Labuhanbatu, sehingga, kondisi Labuhanbatu tetap aman, tenang dan damai. Bahkan, aktivitas berbagai kegiatan keagamaan dan suku atau etnis masih berjalan dengan baik dan lancar.

Namun demikian, katanya, masyarakat harus lebih mengenal betul arti dan makna wawasan kebangsaan. ”Dengan wawasan kebangsaan dan bersatunya masyarakat dalam wawasan nusantara, kedepan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) akan lebih mencintai,” ujarnya.

Bermodal hal itu, tegas Sudarwanto, berbagai akar penyebab bakal terjadinya konflik akan dapat diantisipasi. ”Dengan modal satu persepsi dalam wawasan kebangsaan, dampak berbagai konflik yang berpotensi terjadi dapat diantisipasi. Bahkan, langkah-langkah dan formula yang efektif menghindari timbulnya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga dapat dicari secara bersama,” paparnya.

Sedangkan Kepala kanntor kesatuan bangsa (Kesbang) Labuhanbatu, Hj Ernida Rambe melaporankan, diadakan kegiatan itu merupakan memberikan pembekalan pemahaman wawasan kebangsaan.

”Dengan acara seperti ini, diharap akan semakin menciptakan harmonisasinya tata kehidupan sosial. Memantapkan rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kegotong royongan sebagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Dengan mantapnya gelora semangat kebangsaan serta kokohnya tertanam dan tumbuh kembangnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan. Secara pasti, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air.

Menurut Ernida, kegiatan ini dilaksanakan sehari penuh yang diikuti sebanyak 150 orang peserta, terdiri dari Ustadz/Ustadzah (Muballiq), Pendeta Kristen Protestan, Parhanger/Sintua Kristen Katholik, Pandita Budha dan Biksu serta Pimpinan dan Pengurus LSM se Kabupaten Labuhanbatu. Para Penceramah terdiri dari Linda Ningsih Panjaitan SE MM Kabid Integrasi bangsa dan pengkajian masalah strategis Badan Kesbang Linmas Propinsi Sumatera Utara, Polres Labuhanbatu, Dandim 0209/LB Letkol Inf Azhar Muliyadi dan dari Kejaksaan Negeri Rantauprapat.

Mencalonan Sebagai Balon Cagubsu Partai Demokrat

Ichyar Hasibuan : Milwan Berani Tantang Resiko

Pencalonan diri sebagai bakal calon cagubsu dari Partai Demokrat Sumut, dinilai hal yang berani. Pasalnya, dengan mendaftarnya HT Milwan ke Partai lain, sudah tentu akan beresiko bagi jabatannya sebagai ketua DPD Golkar Labuhanbatu.

“Majunya Milwan yang notabene Ketua DPD Golkar Labuhanbatu menjadi Balon Gubsu mendatang, saya merasa salut dan menilainya sebagai Sang Penantang yang berani. Karena akan beresiko bagi jabatannya sebagai ketua Golkar,” demikian dikatakan Wakil Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara, Ahmad Ichyar Hasibuan, disela-sela resesnya, Senin (5/11), kepada wartawan di Rantauprapat.

Menurut anggota DPRDSU ini, dengan mendaftarnya Milwan menjadi Balon Gubsu diluar Partai Golkar, menjadi penilaian tambah bagi Milwan. Berarti, dengan sikap pemberani itu, diprediksi akan menjadi saingan calon tunggal yang diusung Partai Golkar Sumut. “Golkar sebelumnya sudah menetapkan ketuanya sebagai calon tunggal untuk maju dalam Pilkada nanti,” jelas anggota DPRD Sumut dari Dapem Labuhanbatu itu.

Ditanya kans, Milwan dari Partai Demokrat, Ikhayar tidak memberi kepastian. “Pernyataan ini tidak ada hubungannya dengan mendaftarnya Miwan ke Partai Demokrat. Terlebih lagi, dalam menentukan siapa yang akan dicalonkan Partai. Hal itu sudah ada mekanismenya tersendiri,” tegasnya.

Namun demikian, tegasnya, Kalaupun Milwan nantinya tidak lulus dari Partai Demokrat, pencalonannya sudah menunjukkan sikap seorang pemberani dan demokrasi. “Saya pribadi mendukungnya maju terus karena kami sama-sama putra Labuhan Bilik, Labuhanbatu,” tandasnya mengatasi kondisi Sumut seperti saat ini yang terkesan carut marut, ungkapnya, membutuhkan adanya sosok yang memiliki jiwa pemberani dalam mengambil resiko sebagai bentuk perjuangan, dan hal ini ada pada diri Milwan.