Unjukrasa Warnai Gedung DPRD Labuhanbatu dan PN Rantauprapat

Dua gelombang aksi unjukrasa mendatangi kantor DPRD Labuhanbatu dan kantor Pengadilan Negeri(PN)Rantauprapat, di kawasan jalan SM Raja-Rantauprapat, Selasa(28/8).
Ratusan massa yang menamakan diri Himpunan Tani Nelayan(HTN) dari Desa Sipare-pare, Marbau-Labuhanbatu itu melakukan orasi di depan gedung legislasi Labuhanbatu.
Dalam pembacaan pernyataan sikapnya, pihak demonstran meminta pihak DPRD Labuhanbatu agar menampung aspirasi mereka terkait sengketa agraris yang terjadi. Juga, mendesak agar dilakukannya pelestarian lingkungan. “Kami menuntut agar kembali dilestarikan lingkungan seluas 1312,5 hektar sebagai kawasan perikanan sebagaimana peruntukkannya. Jika memang tidak memungkinkan untuk dikembalikan fungsinya seperti semula sebagai kawasan perikanan, tanah tersebut agar diserahkan kepada HPN sebagai pemilik syah yang telah menguasai lahan tersebut secara turun-temurun secara kolektif, guna sumber mata pencaharin kelanjutan hidup masyarakat setempat,” terang Bahnan Ritonga, Ketua Himpunan Tani Nelayan(HPN).
Disebutkannya, kehidupan mereka selaku petani dan nelayan darat kini sedang terancam. Pasalnya, aku Bahnan, sebab rawa-rawa tempat mencari ikan yang mereka miliki sebelumnya dan telah diakui oleh Pemkab Labuhanbatu sebagai daerah pelestarian ikan di wilayah mereka, kini kelestariannya semakin teramcam, seiring dengan hadirnya pihak-pihak perusahaan perkebunan yang arogansi mengeringkan rawa-rawa menjadi daratan.
Delegasi para pengunjukrasa akhirnya diterima oleh wakil ketua DPRD Labuhanbatu H Zainal Harahap, Bedi Djubaedi, ketua komisi A DPRD Labuhanbatu dan beberapa anggota DPRD Labuhanbatu lainnya, untuk melakukan pembahasan-pembahasan masalah tersebut.

Koptan Mentari
Sedangkan ditempat terpisah, ratusan massa lainnya yang tergabung di dalam Kelompok Tani(Koptan) Mentari, Dusun Suka jadi, Desa Pengarungan, Torgamba-Labuhanbatu, mendatangi kantor PN Rantauprapat.
Kehadiran mereka terkait berlarut-larutnya penyelesaian sengketa agraris yang terjadi dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Milano sejak tahun 2003 lalu, dan belakangan waktu dalam proses hukum yang ditangani oleh PN Rantauprapat.
Dalam selebaran surat pernyataan sikapnya, pihak demonstran mengingatkan hakim perkara untuk meminta bukti yang syah berupa surat HGU asli milik PT Milano, sebagai syarat bukti syah yang diakui dalam pengadilan perdata. Selain itu,Ketua PN Rantauprapat agar mengingatkan hakim yang menangani perkara tersebut segera melakukan sidang lapangan, sesuai dengan berita acara peradilan perdata, serta pihak PN Rantauprapat agar menindak dan mengusut tuntas hakim yang terindikasi melakukan kolusi untuk menjaga kewibawaan institusi peradilan yang saat ini lagi disoroti berbagai pihak.
Terkait gelombang aksi unjukrasa yang mendatangi kedua kantor tersebut terkait berbagai sengketa agraris yang terjadi, Sulaiman Saleh SH, ketua Asosiasi Advokasi Indonesia(AAI) Labuhanbatu mengatakan, kehadiran ratusan aksi unjukrasa tersebut merupakan repleksi tidak optimalnya manajemen pertanahan yang akhirnya memunculkan banyaknya sengketa tanah yang terjadi di Labuhanbatu, baik sengketa antara masyarakat dengan masyarakat, ataupun antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan BUMN/Swasta. Padahal, sebelumnya Tim IX sebagai perangkat dan perpanjangan tangan milik Pemkab Labuhanbatu telah terbentuk. “Perda-kan segera tim IX agar memiliki tupoksi yang jelas dalam menangani berbagai permasalahan pertanahan yang ada, selain itu Bupati dan pihak BPN Labuhanbatu segera melakukan kebijakan penataan ulang kembali HGU milik perusahaan-perusahaan perkebunan,” tandasnya.

LBMI Dukung Pengadaan Notebook DPRD Labuhanbatu

Rencana pengadaan laptop sebanyak 24 unit untuk kalangan DPRD Labuhanbatu, mengundang kontroversi.
Namun, Yos Batubara, Direktur Eksekutif Lembaga Bina Masyarakat Indonesia (LBMI) mendukung dan setuju tentang pengadaan notebook untuk para pejabat politik tersebut. Alasannya, aku Yos, sesuai dengan perkembangan zaman, laptop sebagai alat pendukung kerja bagi kalangan legislasi itu. “Jangankan mereka, kantoran NGO ( Non Government Organization - Red) aja semuanya pada pake laptop. Masak lembaga yang ngurus negara, nggak pakai barang itu. Paling tidak, dengan pakai laptop, alat pendukung pencerdasan mereka miliki, saat ingin baca makalah atau undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, dengan laptop lebih praktis dibanding buku-buku atau bundelan yang beratnya berkilo-kilo dibawa kemana-mana, dan biayanya juga bisa lebih mahal .” ujarnya.
Karena, lembaga manapun di negara ini, yang mengalokasikan budget untuk kecerdasan warganya, pejabatnya, petani nya, wajib didukung, ujarnya. Kecuali laptop tersebut dijadikan sebagai milik pribadi bukan sebagai inventaris.
“Kalau digunakan sebagai hak milik pribadi, DPRD pun mesti tau diri, sebab laptop yang dibutuhkan tetap bisa diperoleh dengan menggunakan dana sendiri. Penghasilan yang lumayan yang dimiliki, cukup untuk beli laptop yang harganya tidak sebanding dengan harga mobil pribadi”ujarnya.
Dengan adanya rencana pengadaan laptop ini, menurut Yos, adalah merupakan satu budaya yang lebih maju. Pasalnya, bila dilihat dari segi fungsi dan manfaat dan sesungguhnya laptop bukanlah barang mahal.
Dengan menggunakan laptop pekerjaan para anggota DPRD akan lebih mudah dilakukan. Yos juga menyebutkan, yang perlu disoroti dari pengadaan laptop untuk kalangan DPRD Labuhanbatu ini sebenarnya adalah proses pengadaannya, yakni apakah ada celah untuk memungkinkan terjadi ‘kejahatan ekonomi’ disana. Dan untuk mengkoreksi harga, merek, dan type laptop bisa disesuaikan dengan catalog atau brosur yang mudah didapat. Jika laptop yang dianggarkan ternyata tidak sesuai dengan yang tercantum di catalog atau brosur, berarti telah terjadi manipulasi. Karna, harga laptop memiliki standard.
Selanjutnya, ketika para keanggotaan DPRD telah memiliki laptop, maka anggaran untuk biaya cetak naskah berkurang, Jika anggaran biaya cetak naskah masih serupa dengan anggaran sebelum pengadaan laptop, berarti telah terjadi juga kejahatan.
Yos mencontohkan, misalnya anggaran untuk mencetak buku RAPBD bisa dihilangkan karena pembahasan RAPBD cukup memakai fasilitas laptop dan projector. Ketika dalam malakukan pembahasan atau sidang, jika ada naskah yang perlu dirobah, cukup dengan diedit dan tidak peru memakai alat penghapus.
Selain itu dengan dipergunakannya laptop dan projector dalam tiap pembahasan, maka semua orang akan mudah mendapatkan akses atau dengan kata lain semua orang bisa melihat hal-hal yang sedang dibahas oleh DPRD.
“Sesuai Pasal 8 UU No 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yang antara lain menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih,” tegasnya.
“Populisme seringkali menjebak dan membodohi diri sendiri. penolakan lap top, lebih kepada nilai politik populis. Tetapi dengan penolakan ini, mempunyai konsekwensi kemunduran setengah langkah bagi majunya bangsa ini. Dengan adanya rencana pengadaan laptop untuk kalangan DPRD Labuhanbatu ini, semua fihak untuk berfikir positif. Sebab, dengan berpikir positif, kita akan menilai sisi positif ketimbang negatifnya. Bahwa dengan pakai laptop, minat baca akan meningkat, dan itu menjadi hal yang amat luar biasa ditengah situasi minat baca yang amat minim,” tandasnya.

Kredit Macet Di BSM Rantauprapat Tinggi

Penyaluran kredit Bank Syariah Mandiri(BSM) cabang Rantauprapat kepada Koperasi Unit Desa(KUD) Serba Guna unit Usaha Otonom, Padanglawas, Barumun Sosa-Tapsel, beralaskan Surat Hak Milik(SHM) Lahan Perkebunan Kepala Sawit.
Dimana dari 450 peserta KUD Serba Guna, terkucur dana pihak BSM cabang Rantauprapat sejumlah Rp 13,75 miliar, yang bertujuan dan peruntukan pembiayaan pembelian dan perawatan lahan Perkebunan Inti Rakyat(PIR) perkebunan sawit seluas 900 hektar.
“Setiap peserta Perkebunan Inti Rakyat(PIR) Padanglawas yang tergabung di dalam KUD Serba Guna, masing-masing memiliki lahan seluas 2 hektar dan melakukan akad kredit sejak Mei tahun 2005 lalu hingga penyelesaian angsuran pinjaman ditargetkan April 2010 mendatang,” terang Yulius Agung, Kepala Cabang BSM Rantauprapat, melalui Muhammad Hasbi, staf marketing BSM Rantauprapat, Senin(27/8) di Rantauprapat.
Katanya, pihak BSM jauh sebelum pengucuran dana pembiayaan kredit telah melakukan pengkajian hukum sertifikat tanah milik peserta koperasi yang akan diagunkan. “Jauh sebelumnya tim hukum dari pihak BSM telah mengkaji legalitas SHM lahan perkebunan peserta koperasi sebelum melakukan pembiayaan,” ujarnya.
Dana tersebut, ungkapnya, selain dimanfaatkan peserta koperasi untuk pembayaran lahan sawit juga peruntukan perawatannya.
Mencuatnya persoalan dugaan kasus kejahatan kehutanan di register 40 Padanglawas dan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani oleh pihak satuan Tipikor Dit Reskrim Poldasu yang melibat-libatkan tersangka HS dan EL itu, akunya, bukan penyebab terjadinya kredit macet dari dana pinjaman kepada peserta PIR, namun, lanjutnya lebih dikarenakan kurangnya kemampuan peserta membayarkan cicilan kredit karena keterbatasan perolehan produksi perkebunan lahan PIR itu sendiri. “Peserta telah 6 bulan belakangan ini macet membayar kredit pinjaman, hal itu dikarenakan minimnya produksi keluaran lahan. Ekses dari kurangnya perawatan lahan perkebunan, sebab dari kucuran modal pembiayaan yang ada masih belum mencukupi,” tegasnya.
Sehingga, katanya, pihak BSM telah menyusun beberapa kebijakan yang akan dilakuakan terkait hal itu, semisal, pihak BSM akan menelusuri dan mencari akar permasalahan penyebab munculnya kredit macet yang terjadi, serta akan mencari solusi terbaik dalam penyelesaiannya, bahkan mengambil alih pengelolaan lahan itu. “Ada dua Opsi yang akan dilakukan oleh pihak BSM terkait tingginya kredit macet di BSM Rantauprapat, seperti akan membentuk tim manajemen ahli yang bertugas untuk mengkelola lahan Perkebunan itu bila opsi pertama tidak mampu menyelesaikan masalah,” imbuhnya.
Sekedar informasi, sejumlah warga melapor ke Mapoldasu yang menyebutkan bahwa ratusan KK yang menerima janji dari tersangka HS akan memiliki lahan seluas 2 ha per KK, namun setelah mencuatnya SK Menhut No 44/2005 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Sumut, dijelaskan belakangan waktu bahwa lahan yang dijadikan objek PIR tersebut masuk dalam kawasan hutan register 40 Padanglawas, sehingga warga yang sebelumnya telah menyerahkan uang bervariasi hingga bernilai Rp 470 juta, lalu melaporkan pengurus KUD Serba Guna ke Mapoldasu dengan nomor STPL/363.A/XII/2006/Dit Reskrim Poldasu tertanggal 23 Desember 2006 lalu. Disebutkan, tersangka HS melakukan penipuan kepada warga dengan jalan menjanjikan kepemilikan lahan sawit dengan catatan harus menjadi peserta PIR, serta menyerahkan sejumlah uang dengan alasan pembayaran administrasi pengurusan tanah seluas 2 hektar.

Kantor Disbun Labuhanbatu Idealnya di Relokasi

Eksistensi gedung Dinas Perkebunan(Disbun) Labuhanbatu selayaknya di relokasi. Pasalnya, lokasi kantor yang bersebelahan dengan komplek Mesjid Agung, Aula dan Asrama Haji yang terletak di kawasan jalan SM Raja, Rantauprapat itu, kini sudah tidak ideal lagi.
Terlebih lagi dengan keterbatasan lahan yang semakin sempit oleh padatnya gedung-gedung milik pemkab Labuhanbatu yang dibangun di sekitar areal itu, penyebab kian terbatasnya kemampuan pihak Disbun Labuhanbatu mengadakan lokasi tempat balai pembibitan beberapa komoditi perkebunan. "Lokasi ini idealnya dijadikan kawasan Asrama Haji, dengan melakukan beberapa pengembangan dan penataan kawasannya, seperti pembangunan taman dan fasilitas umum lainnya," terang Ir Yusuf Siagian, Kadisbun Labuhanbatu, Kamis(23/8) di Rantauprapat.
Dengan Pengembangan tersebut, ujarnya, kawasan itu akan lebih bernuansa alami. Tapi, kata Yusuf, eksesnya kantor Disbun Labuhanbatu mesti di relokasi ke tempat lain.
Namun, ironisnya lokasi pemindahan dimaksud sampai sekarang belum didapat, terlebih lagi membutuhkan lahan yang relatif luas. Padahal, rencana yang memang masih sebatas wacana itu perlu di realisasikan mengingat kebutuhan lokasi pengadaan bibit-bibit tanaman perkebunan.
"Lokasi pemindahan kantor Disbun ditaksir membutuhkan lahan seluas 50 hektar," katanya. Dimana, ujar Yusuf, peruntukannya selain tempat pembangunan kantor, juga sebagai sentra pembibitan dan penelitian bibit-bibit unggul komoditas perkebunan, ujarnya.
Selain kian lajunya pembangunan daerah, perluasan permukiman wilayah juga menyebabkan semakin sulitnya mencari lahan yang strategis untuk relokasi.
"Kita berharap, bila nanti pelepasan lahan milik PTPN3 yang telah keluar dari HGU dan kini tinggal menunggu kebijakan dari Mennag BUMN RI dapat terealisasi, sebahagiannya di alokasikan peruntukan relokasi kantor disbun, sebab lahan milik PTPN3 unit Rantauprapat berlokasi strategis dan masih di areal jantung kota Rantauprapat, imbuhnya

Berbagai Peraturan Naker Disosialisasikan

Tiap-tiap tenaga kerja berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Termasuk pada keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
"Perlindungan tenaga kerja perlu ditingkatkan, baik perbaikan syarat-syarat kerja, upah, jaminan sosial serta keselamatan dan kesehatan kerja," terang Purmansyah SMHK, kasi pengawas ketenagakerjaan Disduknakersos Deliserdang, Selasa(21/8) disela-sela acara Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Angkatan III yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja(disnaker) Labuhanbatu, di ballroom Suzuya Hotel & Dept Store di kawasan jalan A Yani, Rantauprapat.
Katanya pada acara yang dihadiri seluruh utusan dari setiap unit PTPN3 Distrik L.Batu III itu, sesuai Perundangan yang berlaku, setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi. Selain itu, setiap orang yang berada di tempat kerja juga perlu terjamin keselamatannya dan setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, imbuhnya.
Sedangkan tugas pemerintah dalam hal ketenagakerjaan, ujarnya, melakukan pembinaan dan pengawasan norma kerja, keselamatan, kesehatan kerja dan terhadap proses pemberian ganti rugi, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.
"UU No 13/2003, telah mengatur penerapan keselamatan dan kesehatan kerja(K3) dalam upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja dalam keadaan sehat dan selamat secara filosofi dan keilmuan," paparnya.
Selama acara itu, kata Maju Manurung, Kadisnaker Labuhanbatu melalui Mahadi, kasi pengawasan naker Labuhanbatu, materi-materi yang dipresentasikan termasuk tentang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja, sistem pengupahan, kecelakaan dan kesehatan kerja, jamsostek, mekanisme penyelesaian PHI dan perpajakan. Sedangkan para instruktur yang hadir, ungkapnya, salahsatunya, staf depnakertrans propsu, staf disnaker Asahan, Disduknakersos Deliserdang, Perwakilan Apindo Labuhanbatu, Jamsostek dan Serikat Pekerja," katanya

Kredibilitas Asuransi Anggota DPRDSU Kurang Optimal

Kredibilitas perusahaan asuransi yang memproteksi diri anggota DPRDSU dinilai masih kurang optimal.Padahal, anggota legislatif Sumut disana telah membayar premi diawal sebesar Rp 105 juta, namun pelayanan yang diberikan masih jauh dari harapan yang ada.Demikian dikatakan Drs A Husin Hutagalung, Ketua Komisi B DPRDSU, Selasa(21/8), disela-sela pelaksanaan acara hari jadi ke-6 Perusahaan asuransi wana green life(WGL) di Gedung Nasional di kawasan jalan A Yani-R.Prapat.
Pasalnya, anggota dewan sebagai nasabahnya yang ingin melakukan perawatan medis sering mengeluhkan mekanisme pengajuan klaimnya. "Bila melakukan perobatan kesehatan, mesti melakukan pembayaran awal ke Rumah Sakit, baru belakangan waktu pembayaran klaim asuransi dilakukan. Itupun mesti melewati birokrasi yang panjang," terangnya.Padahal, presentasi perusahaan yang mengaku telah berskala Internasional itu, katanya, dihadapan anggota DPRDSU, diawal sangat baik, tapi belakangan waktu tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.Maka tahun ini, akad perjanjian dengan Perusahaan Asuransi AAL yang dimaksud, akan dihentikan dan beberapa fraksi di DPRDSU sedang melakukan pengkajian untuk menelaah perusahaan asuransi baru yang akan dipergunakan, jelasnya.

Wana Green Life
Sedangkan informasi kredibilitas Asuransi WGL dinilai bagus, namun, akunya, untuk penilaian objektif dapat ditanyakan langsung kepada masing-masing nasabah yang ada, kata sosok yang belakangan waktu baru ditempatkan sebagai penasehat Asuransi WGL itu. "Sebagai embrio, perusahaan yang baru berdiri 6 tahun terakhir telah memiliki kredibilitas yang baik, maka untuk informasi yang objektif kepada masyarakat luas dipersilahkan untuk melakukan pengechekannya di lapangan, tolong ditanyakan pada nasabah apakah mengkecewakan," ujarnya.Disinggung potensi layanan dan produk asuransi jiwa perusahaan tersebut ditender untuk dijadikan asuransi proteksi diri para anggota DPRDSU, kata anggota tim pengkajian perasuransian DPRDSU ini, hal itu berpotensial dilakukan. "Saya berusaha untuk mengarah kepada hal itu, bahkan dalam presentasi yang saya sampaikan pada acara HUT WGL ke-6 tadi, kalau produk WGL memang cocok diterapkan dan baik, maka pihak sekolah-sekolah milik Muhammadiyah tidak salah untuk mempergunakannya. Untuk itu, akan diarahkan agar sekolah-sekolah memasukkan siswanya sebagai tertanggung pada asuransi jiwa WGL," tegas ketua pendidikan Muhammadiyah Sumut ini.Ditanya legalitas asuransi WGL sesuai perundangan yang ada, dimana mesti teregistrasi pada Menteri Keuangan, A Husni Hutagalung mengatakan belum mengetahui hal itu secara pasti. "Saya belum mengetahui legalitasnya, bahkan belum mengetahui seutuhnya asset milik WGL, karena masih baru sebulan di tempatkan sebagai penasehat," tegasnyaSedangkan M Situmeang, direktur Perusahaan Asuransi WGL dalam pidato sambutannya pada acara tersebut mengungkapkan suka dan duka yang telah dilalui dalam pendirian perusahaan asuransi jiwa yang lebih dominan memproteksi diri para siswa di beberapa sekolah, baik di kabupaten Labuhanbatu dan beberapa daerah lainnya. “Pahit dan getir telah saya lalui untuk mendirikan perusahaan ini,” ujarnya.

BSM Gelar Promo Berbagai Produk Perbankan

Bank Syariah Mandiri(BSM) cabang Rantauprapat lakukan Promo produk perbankannya.
Salahsatu produk tersebut, adalah Deposito BSM yang berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah. Dimana dengan pola seperti itu, dana deposan akan diperlakukan sebagai investasi yang akan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat secara profesional dan sesuai syariah. "Hasil usaha dari pembiayaan itu akan dibagi sesuai nisbah kesepakatan awal antara deposan dengan pihak BSM," terang Imelia, kepala CSO BSM Rantauprapat, Selasa(21/8) di gerai BSM di pelataran parkir Suzuya Hotel & Dept Store di jalan A Yani, Rantauprapat, pada acara gelar produk BSM yang sesuai agenda akan berlangsung, Senin(20/8) hingga penghujung September 2007 mendatang. Katanya, manfaat dari Deposito BSM, bagi hasil bersifat kompetitif, diberikan setiap bulan secara tunai atau dipindahbukukan secara otomatis ke rekening tabungan deposan, selain mampu membantu perencanaan program investasi para nasabah. "Fasilitas yang diberikan dengan kesertaan di deposito BSM, perpanjangan waktu dapat dilakukan otomatis dan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah dapat disesuaikan. Selain itu, pemindahbukuan bagi hasil dapat dilakukan secara otomatis ke dalam rekening tabungan/giro nasabah di seluruh kantor cabang BSM," urainya. Perhitungan dan perbandingan bagi hasil yang diterapkan, kata Imelia, 40 berbanding 60. Dari total dana deposan yang ada di kancab BSM Rantauprapat, sekira 80% termanfaatkan untuk pendanaan pengembangan agribisnis di Labuhanbatu. "Labuhanbatu terkenal sebagai daerah perkebunan karet dan sawit, maka tak heran pengucuran kredit lebih dominan ke sektor tersebut, sebab masyarakat yang melakukan akad kredit lebih besar memanfaatkan dana pinjaman untuk pengembangan budidaya kedua komoditi perkebunan itu," paparnya. Tapi, Imelia tidak merinci akumulasi dana yang telah terkucurkan tersebut.
Produk BSM lainnya, tambah Imelia, adalah layanan Giro BSM selain itu Tabungan BSM, Tabungan Berencana BSM, Tabungan BSM Investa Cendekia dan Tabungan Simpatik BSM. Selama acara itu, setiap pembukaan rekening baru, para nasabah akan mendapatkan souvenir menarik sesuai dengan tingkat saldo tabungan masing-masing. "Bagi nasabah yang buka rekening dibulan Agustus dan September 2007, peningkatan saldo tabungan rata-rata tertinggi selama periode tersebut akan mendapatkan grand prize berupa SONY TV Flat 29 inchi, selain hadiah menarik lainnya," imbuhnya.

BTPN Luncurkan Produk Deposito dan Kredit Merahputih

Menyemarakkan HUT RI ke-62, Bank BTPN luncurkan Deposito Merahputih.
Kesempatan khusus yang berlaku selama bulan Agustus tersebut, pihak deposan yang melakukan transaksi keuangan sebesar Rp 100 juta ke atas, akan mendapatkan hadiah langsung berupa uang senilai Rp 1.708.045.
“Jumlah hadiah itu berkaitan dengan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia,” terang Hasban Simanjuntak, Kepala kantor cabanga pembantu(KCP) Bank BTPN Rantauprapat melalui David, back officenya, Sabtu(18/8), disela-sela acara pelaksanaan bulan promosi deposito merahputih di counternya di pelataran parkir Suzuya Hotel & Dept Store, di kawasan jalan A Yani-Rantauprapat.
Selain peluncuran produk itu, katanya, pihak Bank BTPN juga menggelontorkan produk BTPN Kredit Merahputih. “Para nasabah yang melakukan kredit dibulan ini, bagi yang angsuran kredit pensiunan multiguna dengan jangka waktu 1-2 tahun hanya dikenai bunga pinjaman sebesar 0,845 persen,” tambahnya.
Kredit pensiunan multiguna, kata David, diharap dapat mewujudkan masa pensiun nasabah yang bahagia untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang ada.
Selain didasari strategi usaha yang tepat dengan prinsip kehati-hatian, Bank BTPN fokus melayani nasabah para pensiunan juga telah mampu mempertahankan kinerja yang solid, sehingga, selain mampu mencetak laba secara kontinyu, juga mampu tumbuh dengan rata-rata 20 persen pertahun. “Hal itu sejalan dengan visi dan misi Bank BTPN yang ingin menjadi penyedia jasa keuangan retail terpilih dan penuh kepedulian dalam menyediakan beragam produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah,” paparnya.
Maka tak heran, katanya, per tahun 2006 lalu, dengan ROA 4,91 persen, ROE 22,86 persen, LDR 95,69 persen, dan CAR 29,58 persen, maka NPL Ratio Gross hanya 1,51 persen. Sehingga, kinerja Bank BTPN mampu meraih Penghargaan Majalah Infobank Award 2006 untuk peringkat ke-3 sebagai Bank dengan kegiatan usaha terfokus pada segmen usaha tertentu.
Selain itu, pada tahun yang sama Bank BTPN juga meraih Trophy Info Bank Golden Award 2006, untuk prediket Sangat Bagus selama 5 tahun terakhir berturut-turut.
Namun, selama peluncuran produk tersebut yang direncanakan akan berlangsung sejak 16-26 Agustus mendatang, David belum dapat menjelaskan transaksi keuangan yang telah berlangsung di counter tersebut, serta belum bersedia mengungkapkan target transaksi yang dibebankan. “Kami di counter hanya melakukan promosi produk, sedangkan untuk pelaksanaan akad kredit dilakukan di KCP Bank BTPN Rantauprapat di kawasan jalan Thamrin-Rantauprapat,” tandasnya.

Yahoo Messenger

border="0" />

Napak Tilas Rumah Kelahiran Bung Hatta

Semua anak negeri ini sepakat, bahwa proklamator kemerdekaan Republik Indonesia pada 62 tahun silam adalah sosok Soekarno dan Moh Hatta. Tapi, apakah seluruhnya mengetahui sejarah tempat dan tanggal kelahiran sosok bung Hatta yang juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia?.

Minggu, (12/8) lalu, suasana Kota Wisata dan bersejarah Bukit Tinggi-Sumatera Barat, seperti hari-hari liburan sebelumnya selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung, baik masyarakat lokal dan luar daerah, bahkan wisatawan domestik ataupun waisatawan mancanegara.
Jam Gadang yang menjadi pusat jantung kota Bukit Tinggi seolah-olah tak mampu menampung pengunjung yang memadati daerah dengan latar belakang panorama alam yang memiliki udara sejuk dan indah dengan kehadiran landscape gugusan Bukit Barisan. Juga, didepan gedung Istana Gedung yang bernama Istana Bung Hatta terlihat aktivitas para muda setempat yang menggelar acara pentas seni berthemakan ‘bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghargai Jasa para Pahlawan’, melakukan pentas seni, seperti baca puisi dan lainnya.
Yup, pelaksanaan acara itu, selain didasari oleh jelang peringatan HUT RI ke-62, tapi lebih terfokus pada perayaan HUT Kelahiran Bung Hatta ke-105 tahun.
Pihak Pemerintahan Kota Bukit Tinggi disetiap tahunnya tepatnya pada tanggal 12 Agustus secara pasti melakukan berbagai kegiatan dengan tujuan untuk mengenang jasa salahseorang Proklamator Kemerdekaan RI.
Sekilas Tentang Bung Hatta
Bung Hatta dilahirkan di sebuah rumah yang sekarang terletak di kawasan jalan Soekarnao-Hatta Bukti Tinggi pada 12 Agustus 1902 lalu. Anak pasangan suami istri(pasutri) H Muhammad djamil dan Saleha dan merupakan turunan kedua dari Syech Batuhampar yang bernama Syech Abdurrahman.
Di rumah tersebut, bung Hatta memperoleh pembentukan watak, disiplin kerja, ketepatan waktu dan kasihsayang yang terpatri dalam kepribadian dari orangtuanya.
Bung Hatta menimba pendidikan sekolah dasarnya di Eurepes Lageree School (ELS) di Bukit Tinggi. Selanjutnya di Meer Uitgebreid Lager Orderwijs (MULO) dan Prins Hendrik School(PHS) di Batavia. Kemudian melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda (1921-1932) di Handels Hoogs School, sekolah dagang di Rotterdam(Belanda). Perjuangan bung Hatta sudah dimulai sejak sekolah, yaitu bersama-sama teman seperjuangan mendirikan Jong Sumateranen Bond.baik di Padang maupun di Batavia. Perjuangan bapak tiga putri, yakni Meutia Farida, Gemala Rabi’ah dan Halida Nuriyah ini, terus dilakukannya dalam berbagai bentuk sampai akhir hayatnya pada tanggal 14 Maret 1980.

Pelestarian Rumah Kelahirannya
Gagasan pembangunan kembali rumah kelahiran bung Hatta bermula dari ketua Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara(Yayasan Pendidikan Bung Hatta/ Universitas Bung Hatta Padang) yang berkerjasama dengan pihak Pemerintah Kota Bukit Tinggi. Pada September 1994, lahan rumah kelahiran Bung Hatta mendapat upaya pembebasan oleh Pemerintahan daerah Bukit Tinggi, lalu pada Januari 1995, dimulailah penelitian untuk mendapatkan bentuk rumah yang dibangun, didasari foto-foto yang masih tersimpan oleh keluarga dan dilakukan penginterpretasian ke dalam gambar perencanaan. “Pihak Pemerintah Bukti Tinggi melakukan perbaikan rumah kelahiran Bung Hatta, namun ornamentnya masih menyerupai bentuk rumah aslinya, hal itu didasari memoar bung Hatta yang ada,” ujar Yonni penjaga Rumah tersebut, , Minggu(12/8) lalu.
Rumah yang terbuat dari struktur kayu itu, ujarnya, diperkirakan dibangun pada tahun 1860-an dan mengalami masa pasang surut secara fungsi dan fisik, karena sudah tua dan pada tahun 1960-an. Katanya lagi, sebelum akhirnya dibeli oleh H Sabar, bangunan belakang rumah tersebut masih berfungsi dan dihuni oleh beberapa keluarga secara bergantian.
Pelaksanaan pembangunannya baru dimulai pada tanggal 15 Januari 1995 dan diresmikan pada 12 Agustus 1995 yang berketepatan dengan hari kelahiran bung Hatta dan peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Indonesia.

Kelengkapan Rumah
Untuk mengmbalikan ke suasana aslinya, rumah itu juga dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti tempat tidur(kui), kuningan dari Inggris, Kero hitam(tempat tidur hitam), tempat tidur ukir yang dipergunakan oleh bung Hatta serta perabotan-perabotan lainnya, seperti kursi, meja dan beberapa koleksi foto serta lukisan yang berasal dari pihak keluarga.
Penataan landscapenya, aku Yonni, ruang luar diusahakan seperti suasana awalnya, yakni dengan ditanamnya kemnali tiga pohon jambak(jambu bol) dan pohon sawo di depan istal. Serta untuk tanaman pendukung lainnya ditanam beberapa pohon yang sudah mulai jarang ditemukan pada saat sekarang ini, seperti tetehan, bungo kuniang, adam dan hawa, pinag rajo, kaladi aie dan tanaman penghias lainnya.
Upaya mengenang salahseorang proklamator kemerdekaan Indonesia adalah dengan mengabadikan kehidupan dan penghidupannya dengan menghadirkan kembali suasana kehidupan masa lalunya dengan membangun kembali kelahiran bung Hatta.
“Membangun kembali rumah kelahiran Moh Hatta itu juga bertujuan untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangannya, karena dengan membangun dan melestarikannya, diharapkan para generasi penerus dapat mempelajari dan lebih memahami kepribadian serta ketokohannya, sehingga muncul sebagai pemimpin terkemuka republik,” papar tenaga honorer di kantor Pariwisata, Seni dan budaya Pemkot Bukit Tinggi itu.

Labuhanbatu Menyongsong Lahan Pangan Abadi???

Meminimalisir terjadinya Konversi lahan pertanian(sawah) yang terus terjadi membutuhkan adanya perangkat perundang-undangan yang dilengkapi sanksi, serta penerapan sosial-budaya setempat.

Labuhanbatu dengan luas 920-an ribu meterpersegi, pada dekade tahun 80-an merupakan daerah yang dikenal sebagai daerah ‘lumbung padi’, dimana merupakan daerah yang dikenal sebagai sentra penghasil padi dengan dua varietas padi unggulan, yakni Ramos dan Kuku Balam.
Namun, beberapa dasawarsa terakhir peralihan fungsi lahan pertaniannya ke non pertanian kian gencar, disinyalir akan membawa implikasi serius terhadap minimnya produksi pangan yang dihasilkan daerah berpenduduk 922-ribuan jiwa tersebut.
Kekhawatiran itu sebenarnya telah lama mencuat kepermukaan, namun upaya demi upaya untuk menekan laju terjadinya konversi lahan itu dinilai belum optimal, bahkan indikasi kecemasan tersebut mencuat ketika HT Milwan, Bupati Labuhanbatu yang diwakili Sekdakab Labuhanbatu, H Syahruddin Ritonga ketika gelar acara sosialisasi pendistribusian pupuk bersubsidi di Labuhanbatu di ruang data dan karya setdakab Labuhanbatu beberapa sempat menggeluarkan stagmentnya akan membubarkan Kantor Ketahanan Pangan(Hanpang) bila tidak segera mengadakan database pertanian daerah itu.
Alih-alih menciptakan lahan baru untuk pertanian, deras dan kencangannya konversi lahan pertanian dominan terjadi ke fungsi pemanfaatannya sebagai lahan perkebunan untuk budidaya tanaman Karet dan Kelapa Sawit sebagai komoditi daerah bermotto Ika Bina En Pabolo itu, selain pengalihannya menjadi areal permukiman penduduk.
Memang, banyak faktor dan kompleksitas permasalahan yang menggeluti penyebab terjadinya hal tersebut, salahsatunya didasari faktor ekonomi yang kian menjepit pihak-pihak tertentu untuk segera mengalihkan fungsi lahan persawahannya, seperti lemahnya penguasaan permodalan dalam pemanfaatannya dan minimnya ketersediaan infrastruktur jalan darat menuju daerah sentra-sentra pertanian, yang dominan terletak di pesisir pantai Labuhanbatu. Sehingga kerap terjadi Labuhanbatu punya Padi, Asahan dan Tanjungbalai punya nama, dimana para petani setempat lebih memprioritaskan mengangkut hasil pertanian memanfaatkan prasarana transportasi air. Maka tak ayal, warga pesisir yang semula terisolir tersebut menjadi marginal dan tertinggal dalam hal pembangunan.

Studybanding
Sulitnya upaya mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian merupakan salah satu penyebab kedepan memiliki indikasi makin terbatasnya kemampuan dalam menyediakan pangan untuk masyarakat Labuhanbatu. Sehingga, Upaya-upaya perumusan menekan laju konversi terus dilakukan, serta mencari formula-formula yang efektif dan efisien, salahsatunya dengan melakukan studibanding ke beberapa daerah di Indonesia sebagai sentra penghasil padi yang dinilai berhasil mempertahankan lahan persawahannya.
Seperti Kabupaten Solok-Sumatera Barat, daerah yang memiliki 3.738 Kilometer persegi yang terletak 0 derajat 32”-1 derajat 45” Lintang Selatan(LS) dan 101 derajat 27”- 101 derajat 41” Bujur timur(BT) dengan topografi daerah pada ketinggian 400-1.700 meter diatas permukaan laut(dpl) dengan temperatur 12 derajat hingga 33 derjatar celcius, daerah yang berdemografi kepadatan penduduk 92 jiwa persegi itu, memiliki potensi daerah sebagai penghasil pertanian(Padi) yang terkenal dengan ‘beras Solok’, dinilai sukses, sebab daerah yang dipimpin Gusmal SE MM, Bupati Kabupaten Solok dan Drs Desra Ediwan Anantanur, Wakil Bupati Solok dalam visinya sesuai Perda No 4 tahun 2005 dearah itu, bertekad menjadikan kabupaten Solok menjadi daerah terbaik dari yang baik, sehingga berupaya menciptakan masyarakat yang bangga pada usaha dan daerahnya, bertaqwa, berakhlak, berbudi luhur dan berdisiplin. selain itu juga, membanung sikap perantau bangga pada kampung halamannya dan aparaturnya sendiri bangga dalam pengabdiannya, sehingga visi pemerintahan dalam mewujudkan kepemimpinan, pemerintahan dan masyarakat yang amanah, santun dan tegas menuju masyarakat madani di Kabupaten Solok tahun 2010.
Bedi Djubaedi, Ketua Komisi A DPRD Labuhanbatu dalam kunjungan kerja di Gedung DPRD Kabupaten Solok, Senin(13/8) yang disambut langsung oleh Yondri Samin, Sudirman Nur, Yuserini, Irfan Rajo Kaciak, H Alizar , Chandria Nila Permata, Irwan Effendi dan dari pihak eksekutif Solok hadir Wizarman, Kepala BKD Solok, Radiyatul Hayat(Bagian Hukum), Doni R Samula(Ka.Tapem) Pemkab Solok, mengatakan telah banyak mendengar kiprah kabupaten Solok, sehingga melalui kunjungan tersebut akan mendapatkan konsep-konsep yang telah diterapkan di Solok.
Pada kesmpatan itu, terungkap konseptual upaya mempertahankan lahan persawahan di kab Solok, bahwa masyarakatnya yang masih kental dengan budaya ninikmamak- nya, dimana budaya sosial terbukti dinilai lebih mampu berperan dalam menekan laju konversi lahan persawahan di daerah itu.
Radiyatul Hayat, SH, Kepala bagian hukum setdakab Solok seusai acara itu mengatakan budaya masyarakat Solok dan Minangkabau yang lebih dikuasai oleh adat dan hukum adat yang berlaku di daerah setempat. “Budaya masyarakat setempat memiliki pemahaman, lahan pertanian(sawah) merupakan satu kebanggaan, tapi bila melakukan konversi bahkan penjualannya maka akan merasa termalukan dan menjadi aib di tengah masyarakat,” ujarnya. Penggelolaan pertanahan di Solok lebih dominan berstatus sebagai Tanah ulayat, dikuasai ninik mamak yang sesuai dengan hukum yang tertuang didalam UUPA. “Maka, bila ingin melakukan konversi lahan persawahan mesti melalui persetujuan dan kebijakan dari pihak tokoh-tokoh adat dan mamak kepala waris, melalui referensi hukum adat yang berlaku di Solok,” tegasnya.
Memang, gencarnya alih fungsi lahan pertanian di Indonesia disangsikan akan membawa implikasi serius tentanfg indikasi terjadinya kerawanan pangan dimasa mendatang jika tidak segera dicegah dan dikendalikan. Skala Nasional kekhawatiran kian menyempitnya lahan pertanian pangan yang terjadi juga telah mengundang untuk menggodok perangkat hukum yang terkait hal tersebut, seperti Rancangan Undang-Undang Penggelolaan Lahan Pertanian Pangan Abadi(RUU PLPPA) yang berupaya menciptakan kedaulatan pangan nasional pada umumnya.
Idealnya, peraturan perundangan yang secara sistematik dan holistik yang akan mengatur laju konversi lahan segera terwujud, sehingga menjamin ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan. Tapi penataannya menjadi lahan pertanian abadi akan berjalan dengan adanya persamaan persepsi dengan adanya persamaan persepsi antara pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya
Hal itu dikatakan Irwansyah, salah seorang anggota DPRD Labuhanbatu pada kesempatan kunjungan kerjanya di kab Solok menjawab tentang perbandingan dan penerapan konsep mengkedepankan sosial budaya dalam upaya mempertahankan dan meminimalisir terjadinya konversi lahan pertanian. Masyarakat Kab Solok pantas berbangga dengan penerapan budaya setempat yang mampu mengatur secara jelas tentang peruntukan lahan di daerah itu.
Untuk daerah Labuhanbatu yang dikhawatirkan Irwansyah, lahan-lahan pertanian yang kian berkurang disebabkan terjadinya peralihan peruntukkannya menjadi areal perkebunan dan lain-lainnya, dipandang perlu mengadopsi beberapa formula dan kebijakan yang laik untuk diterapkan, sesuai dengan kultur dan budaya Labuhanbatu. “Bila UU Lahan Pangan Abadi berlaku, maka pihak DPRD Labuhanbatu segera akan membahas penerapannya di Labuhanbatu dalam upaya penyelamatan lahan persawahan yang ada,” tegasnya.

Pupuk alternatif Membantu Petani

Petani dalam olahtaninya, kedepan tidak lagi akan terbebankan dalam penyediaan berbagai pupuk organik pabrikan yang konon, selain harganya semakin mahal, juga terkadang terkendala memperolehnya dikarena pasokan yang terbatas.
Para petani yang berdomisili di kec Kota Pinang, terlebih dibawah pengawasan koordinator penyuluh pertanian lapangan kantor informasi penyuluh pertanian(PPL-KIPP) BPP Kotapinang-Labuhanbatu, mayoritas dominan sebagai petani-kebun kelapa sawit. Kini terbantu dalam hal perawatan tanaman budidayanya.
Pasalnya, pihak PPL disana telah menemukan pupuk alternatif yang selain ramah lingkungan juga mudah dalam mengolah dan menyediakannya, karena memanfaatkan material-material yang ada dilingkungan tempat tinggal para petani, serta cost-nya yang rendah (ekonomis praktis), terlebih lagi efektivitasnya tak diragukan memiliki kemampuan dan keunggulan dalam memulihkan kembali tanah-tanah yang gersang agar kembali subur, gembur, sekaligus memberi kesehatan pada tanaman.
Bagaimana tidak, pupuk yang oleh warga setempat diberi nama MOD71(micro organisme decomposition) yang didalamnya terkandung 7 bakteri pembusuk dan 1 bakteri hidup didalam air, pembuatannya hanya membutuhkan beberapa kilogram kotoran ternak yang mudah didapat di sekitar tempat tinggal masyarakat. Ditambah beberapa bagian MOD71 yang telah diaktifkan, akan menghasilkan beberapa bakteri yang bermanfaat pada tanaman, seperti azotobacter, bacillus, cactobacillus, nitro somonas, nitro
bacter, cytopago, sporocytophaga, micro coccus, actinomycetes dan
septomycetes. Selain itu, formulasi itu juga menghasilkan jamur trichoderma, gliocladium dan aspergilus, jenis jamur yang mampu mengendalikan dan membunuh jamur lainnya, sebagai sumber penyebab penyakit akar pada tumbuhan.
Demikian dikatakan Sugeng, kabag humas setdakab Labuhanbatu, Selasa(7/8). Ditambahkannya, penemuan yang juga dijadikan salahsatu produk unggulan Labuhanbatu yang ditampilkan pada Jambore TTG VII di Sergai itu, petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan pembuatannya dinilai mudah.
Pasalnya, dalam memanfaatkan kotoran ternak, seperti kambing/lembu sebanyak 60-100 kg, ditambah beberapa mililiter cairan MOD71 diaduk-aduk dalam satu wadah(drum), lalu ditutup rapat dengan karung goni plastik dan diikat mempergunakan karet ban, tapi penutup plastik dilubangi, hal itu katanya, untuk mengeluarkan kandungan gas yang dihasilkan.
Pada hari 1-3, bahan didlm drum itu diaduk-aduk, sedangkan pada hari ke 4-10 didiamkan, tetapi tutup dalam keadaan rapat. "Pada hari ke 11-20, drum dibuka, lantas dihari ke 21, pupuk cair/cor yang bervolume 1 drum (200 liter) dijadikan 5 drum atau 1.000 liter, dengan cara dan perincian tiap drum pupuk cairnya yang sudah menjadi sekira 40 liter ditambahkan air sebanyak 200 liter per drumnya, lalu masing-masing diaduk hingga rata. Sampai disini, pupuk cair telah dapat dipergunakan,” terang Sugeng.
Adapun untuk dosis pemakaiannya, ungkap Sugeng, penggunaan pada tanaman sayuran, tiap-tiap lubang tanaman disiramkan sebanyak 250 mililiter pupuk cair. "Sedangkan utk tanaman sayur berumur 1 bulan disirami sebanyak setengah liter tiap tanaman. Dan, untuk tanaman komoditi kelapa sawit, diawal penanaman, tiap lubang disiram 2 liter pupuk, tanaman umur 1-11 bulan sebanyak 5 liter. Sedangkan umur 12 keatas, mencapai 5-10 liter," paparnya.Pupuk Bokashi

Sedangkan untuk pembuatan pupuk cair jenis lainnya, yang lazim disebut juga dengan nama pupuk bokashi, untuk volume 1 Ton membutuhkan material MOD71 sebanyak 2 liter, Serbuk gergaji kayu 700 kg, Kotoran ternak Kambing/Lembu 300 kg, Pupuk Urea, TSP, MOP dan Dolomite, masing-masing takaran 10 kg. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan hanya 2 meter plastik hitam sebagai pengganti karung goni ditambah karet ban secukupnya. 2 buah skop, 1 buah timba air berukuran 10 liter air, 1 buah gembor dan 1,5 meter pipa paralon ukuran 1 inci atau dapat diganti dengan 1 batang bambu.
Selanjutnya dalam proses pembuatan, MOD71 mesti diaktifkan terlebih dahulu dengan pola mencampurnya bersama 100 liter air dan dicampur larutan 3 kg gula pasir. Kemudian diaduk hingga rata didalam satu drum, selanjutnya didiamkan selama 6-8 jam. Langkah berikutnya, serbuk gergaji dan kotoran ternak diaduk sambil perlahan menambahkan pupuk-pupuk Urea, MOP, TSP dan Dolomite, lalu, disiramkan MOD71 yg telah diaktifkan, sambil diaduk hingga betul-betul merata.
Kemudian material tersebut, papar Sugeng, dimasukkan kedalam karung sekalian memasukkan pipa sepanjang 30 cm kedalamnya dan diikat erat dengan karet.
Kegunaan pipa dimaksudkan untuk mengatur sirkulasi udara di dalamnya yg mesti 60-70 derajat fharenheid. Proses permentasi itu berlangsung selama 10 hari, selanjutnya untuk pengeringannya juga membutuhkan waktu 10 hari, setelah itu lantas dapat dipergunakan.
“Dosis pemakaiannya, untuk tanaman perkebunan kelapa sawit pada lubang tanam membutuhkan 5kg/lubang, tanaman umur 1 tahun sebanyak 10 kg per pohon dan tanaman berusia 2 tahun keatas juga mempergunakan 10 kg, dengan aplikasi 3 bulan sekali,” ujarnya.Keuntungan memanfaatkannya dipastikan tanah kian gembur, akar tanaman mudah menyerap unsur hara mempercepat perkembangan akar baru/bulu-bulu akar tanaman, dimusim penghujan air hujan juga akan mudah terserap oleh tanah sehingga dapat menyimpan kandungan air, selain itu dapat mengurangi pemakaian pupuk kimia hingga 50 persen serta dapat menghambat perkembangan jamur akar putih pada tanaman, tandas Sugeng.

Persiapan Suplai Air Bersih ke Pasar Glugur

Persiapan penyuplaian air bersih ke Pasar Glugur dilakukan dengan pembangunan satu unit sumur bor(sumur dalam).
Pengerjaan pembangunannya yang memanfaatkan talangan dana dari APBN 2007 itu, diproyeksikan akan mampu menyuplai air bersih ke pasar terpadu Glugur di kasawan jalan Glugur-Rantauprapat, yang nantinya akan mampu menampung tak kurang dari 1000-an para pedagang.
Selain itu, penggelolaannya kedepan akan diserahkan kepada pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bina, diproyeksikan juga akan mampu menyuplai air bersih kepada para warga di kawasan pasar glugur, dan masyarakat sekitar jalan Sirandorung, maupun di jalan Siringo-ringo-Rantauprapat.
“Setelah pengerjaannya selesai, pihak Pemprovsu akan menyerahkannya kepada pihak PDAM Tirta Bina-Rantauprapat dalam penggelolaannya, sehingga akan menambah jumlah kuantitas produksi air, yang pada gilirannya akan mampu menyuplai air ke masyarakat sekitar,” terang Muklis Sirait, Direktur PDAM Tirta Bina-Rantauprapat, Jumat(3/8) di kamar kerjanya. Mengenai kemampuan produksi sumur tersebut, ujar Muklis, dipastikan akan menyuplai debit air sebanyak 10 liter perdetik.
“Selama ini, pihak PDAM untuk kota Rantauprapat yang memiliki daya distribusi air sebanyak 120 liter perdetik untuk 7200 pelanggannya. Hal itu belum menyentuh keseluruhan wilayah kota Rantauprapat,” imbuhnya. Namun, kata Muklis, pihaknya belum berorientasi pada pengembangan jaringan wilayah pendistribusian air, tetapi lebih memprioritaskan pada optimalitas kuantitas pendistribusian dengan memperbaiki berbagai jaringan pipa distribusi. Tapi dengan bantuan pihak Pemprovsu membangunkan satu unit sumur dalam di pasar Glugur, diharap akan mampu memberikan perluasan suplai air dan penambahan pelanggan.
Dalam hal managemen penggelolaannya, Muklis mengatakan tupoksi antara PDAM dengan Dinas Pasar dan Kebersihan(Dispaskeb)Labuhanbatu memiliki managemen terpisah, dengan pengertian masalah distribusi air tanggungjawab pihaknya, tapi masalah perpasaran lainnya merupakan tanggungjawab dispaskeb. “Kedepan tupoksi masing-masing akan diatur dengan regulasi yang terarah,” ungkapnya.Selain itu, pihak PDAM Tirta Bina juga sebelumnya telah mendapatkan bantuan pembangunan sumur serupa di Negeri Lama, kecamatan Bilah Hilir-Labuhanbatu. “Di Negeri Lama bantuan serupa juga kita terima dan kini masih tahap pengerjaan. Disana, akan mampu mendistribusikan air sebanyak 20 liter perdetik, sehingga setelah pengerjaannya nanti rampung, juga diharap akan mampu menyuplaikan debit air bersih ke rumah-rumah warga masyarakat di daerah itu,” tuturnya.

Pembangunan BLK Menunggu Pelepasan Lahan PTPN3

Pembangunan Balai Latihan Kerja(BLK) di Labuhanbatu menunggu adanya pelepasan lahan PTPN3 Distrik Labuhanbatu.
Karena bila memiliki lahan, pihak Pemerintah pusat akan memberikan bantuan dalam proses pendiriannya di Labuhanbatu. Demikian dikatakan Maju Manurung, Kepala dinas Tenaga Kerja(Disnaker) Labuhanbatu, Kamis(2/8) di sela-sela acara Workshop of Palm & Mill Bolier, di Hall Suzuya Departement Store & Hotel di kawasan jalan A Yani-Rantauprapat.
“Pihak Pemkab hanya menyediakan lahan, sedangkan pihak Pemerintah pusat yang akan mengembangkannya,” terangnya.
Selama ini, aku Manurung, dalam pelatihan keterampilan tenaga-tenaga pencari kerja bersifat melibatkan peran swasta. “Peningkatan keterampilan yang dilakukan selama ini kerjasama dengan lembaga swasta yang ada, dibidang pelatihan komputer, salon, jahit-menjahit, montir dan lainnya,” ujar Manurung.
Sehingga, dengan terealisasinya pelepasan lahan PTPN3 Distrik Labuhanbatu akan mempercepat terlaksananya pembangunan BLK tersebut. “Bila telah terealisasi, nantinya diminta sebahagian pelepasan lahan perkebunan tersebut, dijadikan tempat sebagai lokasi pembangunan BLK,” ujarnya.
Karena, selama ini penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan tingginya jumlah pencari kerja, sehingga diproyeksikan dengan terbentuknya BLK akan mampu menekan jumlah pencari kerja. “Penyerapan tenaga kerja selama ini sangat minim, sebab perusahaan yang tumbuh dan peluang usaha yang timbul tidak sebanding dengan tingginya jumlah pencari kerja yang kian meningkat setiap tahunnya, sehingga dengan peningkatan keterampilan individu-individu para pencari kerja akan mampu mengundang investor dalam mengembangkan usaha,” urainya.

CPO Indonesia Lebih Bermutu Dibanding Malaysia

Mutu produk hilir industri pengelolaan kelapa sawit Indonesia lebih baik dibanding Malaysia.
Hal itu didukung oleh faktor geografi dan iklim di Indonesia yang lebih memiliki potensi penggembangan komoditi itu. “Indonesia dengan memiliki luas areal perkebunan sawit dan kesuburan kandungan tanahnya, serta ketersediaan industri penggelolaan yang ada, sebenarnya lebih memiliki potensi menjanjikan di pasar Internasional,” terang Sivavikkraman P, instruktur technical pada acara Workshop of Palm & Mill Bolier, Kamis(2/8) di Hall Suzuya Departement Store & Hotel di kawasan jalan A Yani-Rantauprapat.
Padahal, lanjut teknisi Boiler Care Sdn Bhd ini, selain memiliki mutu dan kualitas yang baik, kuantitas crude palm oil(CPO) Indonesia jauh lebih besar dibanding Malaysia, hanya penggelolaan dan pemanfaatannya saja yang masih belum optimal.
Sehingga, mencapai hal itu, dibutuhkan adanya upaya peningkatan sumber daya manusia(SDM) yang lebih profesional dalam melakukan penelitian dan pengembangan(litbang) sektor ketersediaan teknisi yang profesional.“Sebenarnya Indonesia memiliki banyak tenaga-tenaga yang mampu mengembangkan mutu keluaran industri pengolahan rendemen CPO dan kernel sawit yang optimal, terlebih dilakukannya pengembangan tenaga profesional,” tegasnya.
Pada acara yang dihadiri oleh masing-masing utusan pabrik kelapa sawit(PKS) se-Labuhanbatu itu, Sivavikkraman juga memberi contoh pengolahan sawit yang lebih memiliki mutu, khususnya dalam pelatihan boiler care (perebusan tandan sawit) yang memiliki daya dan hasil guna yang baik. Dicontohkannya, pemanfaatan air yang digunakan dalam perebusan sawit, dengan pengelolaan yang tepat terhadap kandungan energi yang dimiliki air melalui pemanasan yang berorientasi pada teknologi akan mampu menghasilkan CPO sawit yang bermutu. “Air sebenarnya memiliki potensi menghasilkan energi dengan memanfaatkannya melalui pemanasan semaksimal mungkin, karena dengan tekanan yang diberikan, air akanmengembang sekitar 3600 kali, dengan pemanasan itu, akan dihasilkan udara yang terlarut, dimana selanjutnya akan mengeluarkan steam,” jelasnya.
“Dibanding Indonesia yang memiliki produk keluaran yang dihasilkan oleh industri yang ada, Malaysia hasil produksi pabrik sawitnya lebih dominan dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri sendiri,” ungkapnya

Pemkab Labuhanbatu Tidak Siap Mengikuti TTG

Pemkab Labuhanbatu belum memiliki kesiapan penuh mengikuti Jambore teknologi tepat guna (TTG) VII mendatang.
Pasalnya, hingga Rabu(1/8), belum ada satupun dinas ataupun instansi terkait lainnya di setdakab Labuhanbatu yang memiliki binaan teknologi tepat guna yang melaporkan katalog produk inovasinya yang akan dipamerkan pada perhelatan Jambore TTG VII pada 6-9 Agustus mendatang, yang sesuai agenda akan berlangsung di Deliserdang- Sergai.
“Hingga hari ini, Rabu(1/8) belum diketahui secara pasti, apa-apa produk unggulan Labuhanbatu yang akan diperagakan di acara itu”, tegas Muhammad Kahfi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan(PMD/K) Labuhanbatu, di kantornya terkait rencana persiapan duta Labuhanbatu pada TTG VII mendatang.
Padahal, akunya, waktunya telah mendesak, tapi tidak belum ada pihak dinas ataupun instansi terkait yang melaporkan produk inovatif dari para binaannya.
Sebenarnya, pembahasan-pembahasan persiapan hal tersebut, papar Kahfi yang didampingi P Simanjuntak, Kabid sumber daya alam(SDA) dan TTG kantor itu, telah berulang kali dilakukan di kantor PMD/K Labuhanbatu. “Dikabarkan, beberapa produk inovatif unggulan Labuhanbatu telah ada, seperti jaring/alat penangkap ikan jenis teri hasil kreativitas para nelatan di pesisir pantai Labuhanbatu, serta produksi lampu hias dan beberapa produk berguna dengan pemanfaatan limbah industri dan rumah tangga. “Bahkan, ada pelaku usaha yang inovatif telah mampu memproduksi kerajinan tangan memanfaatkan tanaman enceng gondok untuk memproduksi tas dan dompet”, paparnya.
Padahal, ujarnya upaya pembinaan pelaku usaha yang inovatif dengan memanfaatkan produk efektif, efisien dan ekonomis tersebut segera perlu terus dikembangkan dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki kreativitas. “Pengembangan itu sebenarnya dapat dilakukan bila diciptakannya satu wadah yang mampu dan dapat melkukan penlitian dan pengembangan(litbang) produk-produk keluaran pengrajin masyarakat Labuhanbatu,” imbuhnya. Sehingga, akan didapat dan didata para pelaku yang kemudian dijadikan dalam satu katalog untuk dipublikasikan ketengah-tengah masyarakat lokal, maupun luar daerah. “Labuhanbatu yang memiliki SDA dapat dijual kepada investor luar dengan pola mempublikasikan hasil kerajinan para masyarakat setempat,” tandasnya.

Bantuan Ternak, Wujud Program Kemitraan Masyarakat

Wakil Bupati Labuhanbatu, H Sudarwanto dan Direktur Utama PT Asam Jawa, Wijoyo Suyono, serta Senior Social & Security Affair PT Asam Jawa, Syamsul Bahri, Selasa(31/7) di komplek perusahaan itu di kecamatan Torgamba-Labuhanbatu, melalui acara penyerahan bantuan usaha ekonomi kepada masyarakat yang bermukim di sekitar perkebunan perusahaan modal dalam negeri(PMDN) itu, memberikan bantuan Ternak kambing kepada masyarakat setempat.
Bantuan ternak sebanyak 308 ekor dengan jumlah 44 palket untuk 44 orang itu, terdiri dari 20 paket baru dan 24 paket guliran tersebut, merupakan tahap V (terakhir) yang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan pihak dinas Peternakan Labuhanbatu. Dimana sebelumnya, sejak tahun 2003 sebagai tahap I juga telah dilakukan hal serupa, sehingga diperkirakan sejak tahp I hingga tahap V, jumlah ternak kambing yang telah diserahkan kepada para petani-peternak sejumlah 100 paket baru dan 82 paket bergulir, sehingga keseluruhannya berjumlah 182 paket atau 1274 ekor kambing.
Senior Social & Security Affair PT Asam Jawa, Syamsul Bahri, pada acara itu mengatakan, disamping dana untuk pembelian trenak, PT Asam Jawa juga mendanai biaya-biaya pembuatan kandang, pembelian obat-obatan, biaya untuk mengadakan seleksi calon penrima ternak, biaya penataran calon penerima ternak, biaya pengangkutan ke desa-desa tempat tinggal peternak dan dalam hal memonitoring perkembangan dan pengobatan ternak-ternak yang sakit.
“Rencana kerja PT Asam Jawa dan dinas Peternakan Labuhanbatu selanjutnya, akan membentuk tim untuk terus mendekati para peternak agar dapat menepati ketentuan atau perjanjian yang telah dibuat bersama, sehingga dapat menarik guliran-guliran ternak kambing sebagai kewajiban para peternak,” terangnya.
Karena, ujar Syamsul, pengalaman dan hasil-hasil di lapangan, memberikan bantuan kepda masyarakat sekitar perkebunan dengan pola semacam memberi kail atau pancing, bukan memberi ikan, tegasnya. Maka, untuk masa mendatang dipelukan adanya analisa situasi dan kondisi masyarakat sekitar perkebunan, imbuhnya.
Sedangkan H Sudarwanto, Wabup Labuhanbatu pada kesempatan serupa menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak perkebunan PT Asam Jawa atas kepedulian dan keberhasilannya terhadap program kemitraan masyarakat/petani peternak yang telah berjalan selama lima tahun belakangan, seraya mengingakan kepada peternak, agarlebih bersungguh-sungguh dalam memelihara ternak bantuan yang diberikan, “Kepada para penerima bantuan, dimintakan agar bantuan yang telah diberikan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan perekonomiannya”, tandas Sudarwanto.