Pemkab Labuhanbatu Masih Pertimbangkan Raskin Otonom

* 5 Kecamatan Masih Nunggak Pembayaran Raskin

Pemkab Labuhanbatu masih pertimbangkan pengadaan beras miskin (raskin) otonom. Pasalnya, himbauan tentang pengadaan raskin otonom untuk tahun buku pendistribusian 2008, masih membutuhkan pengkajian ketersediaan dana anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) Labuhanbatu pada tahun berjalan.

Terlebih lagi, harga beras IR-64 sebagai beras yang dialokasikan memiliki nilai Rp4620/Kg. Sedangkan nilai jual kepada masyarakat dalam kategori miskin (gakin) hanya Rp1600 perkilo garam. Sehingga, Pemkab dalam hal ini akan mensubsidi senilai Rp3020 per Kg.

“Kita masih perlu mengevaluasi saran tentang pengadaan raskin otonom. Sebab, harus disesuaikan dengan anggaran pada APBD yang ada. Terlebih lagi, harga raskin dari Kantor Seksi Logistik (Kansilog) senilai Rp4620. Jadi, Pemkab mesti mensubsidi Rp3020 di tiap kilogramnya,” terang Gargaran Siregar kepala bagian ekonomi setdakab Labuhanbatu, Jumat (28/12), via selularnya.

Memang, akunya, saran itu dipandang perlu, mengingat peruntukkannya diharap akan mampu membantu bagi gakin yang ada di Labuhanbatu, tapi ketersediaan anggaran juga menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

Sedangkan kepala Kansilog Rantauprapat Pangadilan Lubis, via selularnya mengatakan jumlah penerima gakin untuk Labuhanbatu di tahun buku 2008, masih tetap sesuai data gakin tahun 2007 yakni sejumlah 573.330 kepala keluarga (KK). Seraya menyatakan, Kansilog siap menjalankan program raskin otonom apabila Pemkab bersedia mengadakannya. “Untuk alokasi raskin tahun 2008 di Labuhanbatu masih tetap. Sebab, hasil data yang ada dari pihak Pemprovsu, jumlah penerima raskin di Labuhanbatu belum mengalami perubahan, yakni sejumlah 573.330 KK. Setiap KK menerima 10 Kg,” ujarnya.

Sedangkan, harga jual raskin kepada gakin, akunya mengalami peningkatan senilai 60 persen. Atau, setiap kilogramnya akan seharga Rp1600. Itu, katanya, seiring terjadinya peningkatan Harga pembelian pemerintah (HPP) terakhir.

“Benar, karena HPP meningkat, harga raskin kepada masyarakat Rp1600. Berarti, pemerintah mensubsidi Rp3020 per Kgnya. Dan, bila Pemkab Labuhanbatu melakukan raskin otonom, juga akan mensubsidi sejumlah itu,” paparnya.

Sementara itu, plt Sekdakab Labuhanbatu Carlos Siahaan ditemui di ruangannya menyebutkan, pelaksanaan raskin otonom akan diakomodir. Senada dengan Gargaran, Karlos juga mengatakan akan mempertimbangkan sesuai dengan anggaran yang ada. “Ya, hal itu akan diakomodir. Dan, akan dibawakan pada rapat-rapat koordinasi di lingkaungan setdakab Labuhanbatu. Apakah anggaran yang ada masih tersedia untuk pengadaan raskin otonom. Terlebih lagi, untuk tahun 2008, jadwal distribusi raskin akan meningkat dari tahun sebelumnya. Dimana, pada tahun 2007 masih 8 kali distribusi, maka tahun 2008 menjadi 10 kali,” ujarnya.

Rencana pelaksanaan raskin otonom masih laik dipertimbangkan. Pasalnya, apakah anggaran memadai, kata Dahlan bukhori anggota Komisi C DPRD Labuhanbatu. Memang, akunya, hal itu untuk masyarakat dari gakin yang ada di Labuhanbatu, akan tetapi masih banyak program lain yang juga menjadi prioritas pelaksanaannya, sehingga, pelaksanaan raskin otonom juga masih mesti dikaji, ujarnya. “Raskin otonom masih perlu pertimbangan. Apakah dengan pengadaannya tidak menghambat program Pemkab yang lain. Kan, masih banyak program yang akan dilakukan, bukan semata penyuplaian raskin. Memang, kalau dana memadai dapat saja dilakukan,” bebernya.

Terkait dengan jumlah penerima raskin dan alokasi peruntukkannya di Labuhanbatu yang tidak mengalami perubahan, padahal, pihak Badan pusat statistik (BPS) setempat telah melansir terjadinya peningkatan jumlah keluarga miskin di sana, Dahlan malah menuding data sensus penduduk yang ada dinilai belum up todate. Akibatnya, terjadi kesimpang siuran jumlah data gakin. “data masyarakat miskin seharusnya uptodate. Pemkab semestinya malu, karena jumlah gakin di sana terus meningkat. Ironisnya, setiap adanya laporan pertanggungjawaban, disebut-sebut jumlah gakin mengalami penurunan. Pihak aparatur Desa/Kelurahan dan kecamatan hingga yang memiliki kewenangan melaksanakan sensus, seharusnya serius melakukan pendataan yang benar. Sehingga, jumlah dan data yang didapat benar-benar tepat,” tegasnya.

Raskin Belum Lunas

Sementara itu, untuk pembayaran raskin tahun buku 2007, Pemkab Labuhanbatu masih mengalami tunggakan. Minimalnya, sekira 5 kecamatan masih belum melunasi pembayaran raskin kepada pihak Kansilog Rantauprapat. Hal itu dibenarkan Pangadilan Lubis. Sayangnya, dianya tidak bersedia menyebut kecamatan dimaksud, serta nilai nominal hutang Pemkab kepada pihaknya. “Ya, masih terjadi tunggakan pembayaran. Namun, untuk lebih jelasnya silahkan tanya saja kepada pihak bagian perekonomian setdakab Labuhanbatu. Disana data itu ada. Dan, kita juga telah memberikannya kepada mereka,” jelasnya.

Data hitung-hitungan utang Pemkab atas pembayaran raskin itu juga tidak didapat dari pihak bagian perekonomian. Akan tetapi, Gargaran mengakui adanya tunggakan pembayaran dari pihak kecamatan. Hingga hari ini Jumat (28/12) masih ada beberapa kecamatan yang belum melunasi pembayaran raskinnya. Daerah yang dominan, akunya, di wilayah-wilayah pesisir Labuhanbatu. Namun, dianya belum bersedia menyebut secara jelas kecamatan-kecamatan dimaksud, serta belum bersedia membeberkan jumlah akumulasi tunggakan tersebut. “Setiap hari jumlahnya terus berubah. Sebab, pihak aparatur kecamatan terus melakukan pembayaran. Jadi angkanya mengalami perubahan. Namun, diupayakan hingga per 31 Desember nanti, seluruhnya mesti telah selesai,” imbuhnya.