20 Persen Jalan Darat Memprihatinkan

Effendi Naibaho : Mekar Labuhanbatu Masyarakat Sejahtera

Pemekaran Labuhanbatu tetap diharap sebagai solusi utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, dengan kondisi yang ada belakangan, rantai birokrasi yang panjang menghambat lajunya peningkatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan perekonomian makro dan mikro yang langsung menyentuh rakyat. Ambil contoh, untuk daerah-daerah yang notabene masih terpencil di pelosok-pelosok Labuhanbatu, khususnya di pesisir timur Sumut daerah Labuhanbatu, menjadi satu dilema dalam peningkatan kesejahteraan rakyat disana.

Sebab, infratruktur trasnportasi dari dan kedaerah itu terkesan masih minim dalam percepatan laju pembangunannya. Sehingga, daerah itu tahun ketahun tetap termarjinalkan.

Demikian dikatakan Efendi Naibaho, Anggota komisi C DPRDSU, Rabu(7/11), disela-sela resesnya ke Labuhanbatu.

Effendi yang juga didampingi Aminuddin Manurung salah seorang anggota DPRD Labuhanbatu mengatakan, dengan adanya percepatan pemekaran, berbagai program pembangunan akan dapat dilaksanakan secara efektif. ”Kan, bila Labuhanbatu dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yakni Labuhanbatu Induk, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara, masyarakat di daerah yang sebelumnya jauh dari akses pemerintahan sebelumnya akan lebih mudah dalam pengurusan berbagai kewajiban dan haknya selaku warga masyarakat,” tegasnya.

Rencana Pembangunan yang kentara ’nyaris’ gagal di Labuhanbatu, katanya, semisal pembangunan Tanjung Sarang Elang, Panai Tengah-Labuhanbatu sebagai Daerah Pelabuhan bertaraf Internasional. Padahal, sebelumnya, tahapan realisasinya sebagai trade port telah dilakukan MoU antara Pemkab Labuhanbatu dan Pemprosu dengan pihak investor dari Negara Malaysia, untuk melakukan Studi kelayakan, pemabangunan Tanjung Sarang Elang sebagai kota Pelabuhan.

Namun, dikarenakan kurangnya political will antara pihak Pemprovsu dengan Pemkab Labuhanbatu bahkan dengan pihak Pemerintah Pusat akhirnya kurang diketahui secara pasti perkembangan terbaru tentang rencana pembangunan tersebut. ”Padahal, bila pelabuhan itu dapat terealisasi, secara pasti akan mampu memberikan pemmbaharuan kemajuan, baik untuk peningkatan penghasilan asli daerah (PAD) maupun kepada penduduk sekitar dan umumnya masyarakat Labuhanbatu. Sebab, akan mampu menyerap jumlah tenaga-tenaga kerja dengan jumlah banyak,” terangnya.

Indikasi lainnya sebagai pembenaran kurangnya political will yang terjadi, aku anggota legislasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, terbukti, masih banyaknya infrastruktur jalan darat yang ada di Labuhanbatu masih mengalami kondisi memprihatinkan. ”Setelah kami turun ke lapangan, terlihat masih banyak jalan darat dan jembatan-jembatan penghubung ke daerah –daerah yang sentra penghasil buminya dapat dijadikan sebagai penyumbang kas daerah malah sangat memprihatinkan. Hampir 20 persen jumlah jalan darat milik Propinsi Sumut di Labuhanbatu kondisinya perlu diperhatikan, dikarenakan mutunya semakin kurang. Ambil contoh, jembatan Sungai Kalundang, Bilah Hilir, sebagai prasarana transportasi darat dari dan ke kota Negeri Lama. Proyek pembangunannya yang mempergunakan dana APBD Sumut TA 2006 telah mengalami kondisi yang memprihatinkan, sehingga, komisi C DPRDSU akan merencanakan memanggil kepala dinas jalan dan jembatan Propsu untuk dimintai komentarnya dengan kondisi jembatan tersebut.

Solusi percepatan pembangunan dan peningkatan kemakmuran rakyat Labuhanbatu, katanya, sudah selayaknya pihak Pemerintah Pusat untuk segera memekarkan Labuhanbatu. ”Tidak ada tawaran lagi, Labuhanbatu mesti dimekarkan. Itu merupakan jalan terakhir percepatan laju pembangunannya,” tandasnya.