LBMI Dukung Pengadaan Notebook DPRD Labuhanbatu

Rencana pengadaan laptop sebanyak 24 unit untuk kalangan DPRD Labuhanbatu, mengundang kontroversi.
Namun, Yos Batubara, Direktur Eksekutif Lembaga Bina Masyarakat Indonesia (LBMI) mendukung dan setuju tentang pengadaan notebook untuk para pejabat politik tersebut. Alasannya, aku Yos, sesuai dengan perkembangan zaman, laptop sebagai alat pendukung kerja bagi kalangan legislasi itu. “Jangankan mereka, kantoran NGO ( Non Government Organization - Red) aja semuanya pada pake laptop. Masak lembaga yang ngurus negara, nggak pakai barang itu. Paling tidak, dengan pakai laptop, alat pendukung pencerdasan mereka miliki, saat ingin baca makalah atau undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, dengan laptop lebih praktis dibanding buku-buku atau bundelan yang beratnya berkilo-kilo dibawa kemana-mana, dan biayanya juga bisa lebih mahal .” ujarnya.
Karena, lembaga manapun di negara ini, yang mengalokasikan budget untuk kecerdasan warganya, pejabatnya, petani nya, wajib didukung, ujarnya. Kecuali laptop tersebut dijadikan sebagai milik pribadi bukan sebagai inventaris.
“Kalau digunakan sebagai hak milik pribadi, DPRD pun mesti tau diri, sebab laptop yang dibutuhkan tetap bisa diperoleh dengan menggunakan dana sendiri. Penghasilan yang lumayan yang dimiliki, cukup untuk beli laptop yang harganya tidak sebanding dengan harga mobil pribadi”ujarnya.
Dengan adanya rencana pengadaan laptop ini, menurut Yos, adalah merupakan satu budaya yang lebih maju. Pasalnya, bila dilihat dari segi fungsi dan manfaat dan sesungguhnya laptop bukanlah barang mahal.
Dengan menggunakan laptop pekerjaan para anggota DPRD akan lebih mudah dilakukan. Yos juga menyebutkan, yang perlu disoroti dari pengadaan laptop untuk kalangan DPRD Labuhanbatu ini sebenarnya adalah proses pengadaannya, yakni apakah ada celah untuk memungkinkan terjadi ‘kejahatan ekonomi’ disana. Dan untuk mengkoreksi harga, merek, dan type laptop bisa disesuaikan dengan catalog atau brosur yang mudah didapat. Jika laptop yang dianggarkan ternyata tidak sesuai dengan yang tercantum di catalog atau brosur, berarti telah terjadi manipulasi. Karna, harga laptop memiliki standard.
Selanjutnya, ketika para keanggotaan DPRD telah memiliki laptop, maka anggaran untuk biaya cetak naskah berkurang, Jika anggaran biaya cetak naskah masih serupa dengan anggaran sebelum pengadaan laptop, berarti telah terjadi juga kejahatan.
Yos mencontohkan, misalnya anggaran untuk mencetak buku RAPBD bisa dihilangkan karena pembahasan RAPBD cukup memakai fasilitas laptop dan projector. Ketika dalam malakukan pembahasan atau sidang, jika ada naskah yang perlu dirobah, cukup dengan diedit dan tidak peru memakai alat penghapus.
Selain itu dengan dipergunakannya laptop dan projector dalam tiap pembahasan, maka semua orang akan mudah mendapatkan akses atau dengan kata lain semua orang bisa melihat hal-hal yang sedang dibahas oleh DPRD.
“Sesuai Pasal 8 UU No 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yang antara lain menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih,” tegasnya.
“Populisme seringkali menjebak dan membodohi diri sendiri. penolakan lap top, lebih kepada nilai politik populis. Tetapi dengan penolakan ini, mempunyai konsekwensi kemunduran setengah langkah bagi majunya bangsa ini. Dengan adanya rencana pengadaan laptop untuk kalangan DPRD Labuhanbatu ini, semua fihak untuk berfikir positif. Sebab, dengan berpikir positif, kita akan menilai sisi positif ketimbang negatifnya. Bahwa dengan pakai laptop, minat baca akan meningkat, dan itu menjadi hal yang amat luar biasa ditengah situasi minat baca yang amat minim,” tandasnya.