Dana Perencanaan Detail Gedung Utama BPRSUD Rantauprapat Dikritisi

* Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau perlu Diindahkan


Dana Perencanaan detail gedung utama/administrasi Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (BPRSUD) Rantauprapat dikritisi Dewan. Pasalnya, penggunaan
dana sebesar Rp180 juta tersebut, dinilai masih perlu dipertanyakan. Terlebih lagi, jenis pengerjaan proyek yang akan dilakukan masih belum memiliki kejelasan.
Belum lagi, tata letak pembangunan gedung dengan kondisi areal terkini, masih dibutuhkan perencanaan tata ruang yang lebih mendetail. Maupun, kondisi ketersediaan ruang terbuka hijau di RSUD Rantauprapat dibanding dengan kepadatan berbagai gedung yang ada di komplek Rumah Sakit milik pemerintah setempat itu, sudah tidak ideal lagi.
“Terlalu besar dana yang dipergunakan untuk perencanaan detail gedung utama di RS Rantauprapat. Dan, apakah perencanaannya juga mengindahkan kepentingan ketersediaan ruang terbuka hijau di sana. Kan, kondisinya sekarang kian sesak disebabkan makin banyaknya dibangun berbagai gedung di komplek itu,” terang Jahotman Sinaga, ketua komisi D DPRD Labuhanbatu, Rabu (12/12) di ruang
kerjanya.
Pra pembangunan gedung unit gawat darurat (UGD) RSUD Rantauprapat, pihaknya, katanya, telah menginstruksikan untuk lebih mengkedepankan pembangunan gedung-gedung di komplek itu lebih berwawasan kedepan, dengan lebih mempersiapkan
perencanaan tata letak konstruksi mengarah pada pembangunan fisik berlantai bertingkat. Sehingga, pengunaan lahan untuk pembangunan gedung lebih dapat dihemat. “Sebelum pembangunan ruang UGD RS Rantauprapat, sebenarnya telah disarankan kepada pihak
Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah (Kimprasda) Labuhanbatu dalam pengerjaannya agar lebih berwawasan ke masa depan. Dengan artian, pembangunan-pembangunan berkelanjutan di sana dapat lebih mengarah kepada pembangunan fisik yang mengarah pada penghematan lahan, berpolakan pembangunan gedung yang
bertingkat,” paparnya.
Secara psikologi, akunya, pembenaran adanya terjadi dampak dan pengaruh kesehatan terhadap kesehatan pasien dengan penyempitan lahan terbuka hijau di kompleks RS, semakin kian tidak memberi rasa leluasa dan tersedianya rasa kenyamanan ketika pasien rawat inap maupun rawat jalan dan keluarga pasien yang sedang berada di lokasi itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kimprasda Labuhanbatu, Abdiana Djasni, di tempat terpisah mengungkapkan, tahun anggaran 2007, proses pengerjaan proyek-proyek telah dilaksanakan pihak Satuan kerja perangkat dinas (SKPD) masing-masing. “Untuk pelaksanaan proyek fisik di masing-masing dinas, sejak tahun 2007, telah langsung dilakukan oleh masing-masing SKPD dan pihak Dinas Kimprasda kini hanya sebagai pengawas pengerjaan. Sedangkan terkait besaran dana yang dipergunakan untuk perencanaan detail gedung utama/ adminsitrasi di RS Rantauprapat, silahkan tanya langsung kepada pihak SKPD disana,” bebernya.
Sebelumnya, Syafril Aidi, ketua panitia pelaksanaan lelang proyek di RSUD Rantauprapat mengutarakan, untuk pelaksanaan tahun 2007 dengan pemanfaatan dana PAPBD Labuhanbatu TA2007 dengan surat pengumuman lelang proyek bernomor49/PAN-P.APBD/BPRSU/2007, direncanakan pelaksanaan 4 paket proyek. Salah satunya, perencanaan detail gedung utama/administrasi dengan penggunaan
anggaran Rp180 juta. Selain itu, pengadaan alat kesehatan/penunjang medis dengan biaya Rp450 juta. Untuk pengadaan filter penurunan kadar besi dialokasikan dana senilai Rp100 juta dan pengembangan lanjutan ruang UGD RS Rantauprapat direncanakan akan
menelan dana sebesar Rp650 juta. “Kedepan, pihak RSUD Rantauprapat akan lebih mempertimbangkan pembangunan fisik gedung-gedung RSUD lebih
berorientasi pada berlantai bertingkat. Sebab, ketersediaan lahan kian tidak memadai,” tegasnya. Hasil pantauan di gedung UGD RSUD Rantauprapat, gedung
yang baru beberapa bulan belakangan resmi pemakaiannya, kini telah mengalami kondisi yang kian memprihatinkan.
Dimana, di beberapa titik, selain dinding yang belum mengalami plasteran, terlihat asbesnya telah nyaris rusak, dampak dari terjadinya kebocoran atap di gedung
itu.
Menyikapi hal itu, Direktur Eksekutif Lembaga Bina Masyarakat Indonesia (LBMI) Yos Batubara, menuding mutu pekerjaan rekanan pembangunan gedung itu sebelumnya masih layak dan teramat baik untuk dipertanyakan.
Terlebih lagi dengan penggunaan dana sebelumnya, apakah telah sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga masih membutuhkan pembangunan lanjutan. “Kan sayang, uang masyarakat Labuhanbatuyang dipergunakan untuk mendanai pembangunannya. Terlebih lagi, fungsi bangunan tersebut sangat urgent untuk mendukung pelayanan kesehatan yang prima di Labuhanbatu. Maka, perlu dilakukan audit lebih jauh tentang penggunaan
anggaran sebelumnya, serta pengawasan selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan lanjutannya,” harapnya.