Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya di Distan & TPH Labuhanbatu Dipertanyakan

* Aparatur Hukum Segera Ambil Tindakan


Pelaksanaan berbagai kegiatan proyek di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Holtikultura Labuhanbatu dinilai layak dipertanyakan.
Pasalnya, berbagai kegiatan masih terindikasi bermasalah, terlebih lagi, dengan adanya dugaan pemotongan dana anggaran yang ada. Salah satu contoh, Kegiatan Padat Karya tahun 2007, tentang bantuan kepada beberapa Kelompok Tani (Poktan) yang disinyalir
sampai saat ini masih kurang jelas realisasinya.
Seperti di desa Terang Bulan, kecamatan Aek Natas dan desa Labu Huala, kecamatan Kualuh Selatan. Semula, 2 Poktan di sana dijadwalkan akan mendapatkan bantuan Kegiatan Padat Karya sebesar Rp40 juta untuk masing-masing Poktan. Hal itu, diharapkan guna membantu pengerjaan pengolahan lahan sawah, normalisasi atau cuci saluran sepanjang 2150 meter. Perinciannya, masing-masing desa mengerjakan 20 ha
persawahan.
Namun, dikabarkan, dana yang diterima masing-masing Poktan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Padahal, dalam mata anggaran itu juga disebutkan,
untuk upah pekerja pencucian saluran, sebesar Rp25 ribu perhari, tetapi pada kenyataannya terindikasi jauh berbeda.
“Upah pekerjanya saja tidak sampai Rp25 ribu perhari. Kenyataan itu disebabkan dana yang diterima oleh kelompok tani tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Jadi, gimana mau sesuai dengan yang telah diatur,” ujar salah seorang sumber yang juga anggota Koptan, Rabu (12/12) di Rantauprapat.
Selain bantuan itu, ujarnya lagi, untuk kegiatan Sarana Produksi juga dikucurkan dana sebesar Rp100 juta untuk 40 ha lahan persawahan dengan perincian
masing-masing Rp25 juta perhektarnya. Namun begitu, pekerjaannya masih belum terealisasi semua, hal itu dikarenakan adanya ketidak sesuaian antara Poktan dengan Distan & TPH Pemkab Labuhanbatu. “Kalau untuk kegiatan Sarana Produksi, saya kira belum kesemuanya berjalan,” ucapnya lagi.
Selain itu, ditambahkannya juga, laporan pertanggungjawaban kegiatan itu telah dibuat oleh pihak dinas, tetapi tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Dimana, lahan yang dikerjakan, juga tidak sesuai dengan yang direncanakan dan para pekerja jarang di awasi oleh pihak dinas. Sehingga seluruh pekerjaan terindikasi tidak memiliki kesesuaian.
Informasi yang diterima, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Distan & TPH kabupaten Labuhanbatu M Idris Borotan, Rabu (12/12) mengatakan, keadaan itu hanyalah dibesar-besarkan saja oleh pihak tak bertanggung jawab. “Kalau masalah itu, saya kira hanya mengada-ada. Kebanyakan suara-suara sumbang yang cenderung terdengar di luaran. Dan, saya kira hal itu masih perlu di analisa masing-masing pihak,” ujarnya.
Di tempat terpisah, menanggapi hal itu, Zulham Abdul Fatah, ketua Labuhanbatu Corruption Watch Indonesia (LCWI), melalui Kamal Ritonga, Koordinator Kepala
Bidang (Kabid) Monitoring-nya menyesalkan hal itu.
Menurutnya, bila setiap pekerjaan selalu ada biaya yang tidak tertulis, namun dibebankan pada anggaran, dipastikan pekerjaannya diduga tidak akan sesuai dengan program semula.
Dimana, semula tujuan pengadaan program yang sejatinya dapat membantu peningkatan perekonomian para petani, alhasil nyaris tidak memberi kesan apapun.
“Pemerintah mengadakan program itu sangat bagus. Tapi, jika ada indikasi terjadinya pemotongan dana anggaran secara tidak resmi, kapan lagi perekonomian para petani akan dapat ditingkatkan. Wajar jika petani selalu menjerit dengan kondisi hidup yang semakin
memprihatinkan. Kalau dugaan ini benar, kita berharap agar aparatur hukum segera mengambil tindakan,” harapnya.