Alokasi Dana Pra Pilgubsu Belum Jelas Tugas KKBCS dan KPUD Labuhanbatu Belum Maksimal

Dana pendataan pilgubsu 2008 belum jelas, akhirnya pihak Kantor Keluarga Berencana dan Catatan Sipil(KKBCS) dan Komisi Pemilihah umum Daerah(KPUD) Labuhanbatu mengeluh dan akhirnya tidak dapat bekerja maksimal.
Pasalnya, beberapa tahapan yang mesti dilakukan dalam pra pilgubsu membutuhkan dana pelaksanaan penyelenggaraannya masih belum dikucurkan dari APBD Sumut. Sehingga, upaya pendataan jumlah pemilih di setiap kecamatan se-Labuhanbatu dan tahapan rekrutment para PPK dan PPS oleh pihak KPUD Labuhanbatu belum dapat dilakukan.
Sedangkan, dari jumlah pemilih di kawasan Labuhanbatu pada Pemilihan Langsung Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) yang dijadwalkan digelar 9 April 2008 mendatang, diperkirakan mencapai angka 650 ribu. Angka tersebut berdasarkan kalkulasi dari Daftar Penduduk Potensi Pemilih (DP4) pada Pilkada Bupati Labuhanbatu tahun 2005 lalu yang mencapai 589.227 jiwa.
"Kemungkinan untuk Pilgubsu ini diprediksi akan ada kenaikan dari jumlah pemilih pada Pilkada Bupati tahun 2005 lalu. Kalkulasi kita mungkin bisa mencapai 650 ribu jiwa. Itu berdasarkan perkiraan dari adanya perpindahan penduduk dan pertumbuhan pemilih baru melalui kepemilikan KTP," jelas Sahnan Siahaan SH, Kasubdis Kependudukan pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, di ruang kerjanya, Rabu(5/9).
Namun, lanjut, Sahnan, hingga kini pihaknya belum mendapatkan angka pasti jumlah pemilih tersebut. Alasannya, pendataan yang sudah mulai mereka jalankan, belum bisa dilakukan secara maksimal. Sebab, dana anggaran untuk pendataan yang berasal dari APBD Provinsi belum juga turun. "Di situ masalahnya. Bagaimana mungkin pendataan bisa dilakukan secara maksimal kalau dananya belum ada. Jadi, pendataan yang kita lakukan sekarang lebih kepada kemampuan masing-masing kecamatan untuk melakukan pendataan dengan memakai dana mereka dulu," jelas Sahnan.
Karena itu, walau Pilgubsu tinggal 7 bulan lagi, baru 1 kecamatan yang melaporkan hasil pendataannya ke Dinas Catatan Sipil, yaitu kecamatan Bilah Hilir. Direncanakan dalam waktu dekat juga akan masuk data dari Kecamatan Bilah Hulu. "Baru itulah yang masuk ke kita. Kecamatan-kecamatan lain belum memberikan data pemilihnya. Kita juga tidak bisa menekan mereka untuk mendata secepatnya, karena itu tadi, anggarannya belum turun dari provinsi," beber Sahnan.
Ironisnya, kata Sahnan, karena keterbatasan dana itu, data yang masuk pun belum bisa dimasukkan ke dalam database. Jadi, data yang masuk dari Kecamatan Bilah Hilir itu terlihat masih menumpuk di atas meja. "Itulah, bagaimana kita bisa masukkan ke database, komputer untuk itu pun belum ada," keluhnya.
Lantas, apakah dengan kondisi itu, Dinas Catatan Sipil yang diberi kewenangan melakukan pendataan akan mampu menuntaskan tugasnya sesuai dengan target hingga 15 Oktober 2007 mendatang? "Kita akan berusaha semaksimal mungkin, batas tanggal 15 Oktober 2007 untuk menyerahkan jumlah pemilih ke KPUD itu bisa terpenuhi. Tapi kita pun tetap berharap agar dana pendataan segera dicairkan dari provinsi," pungkas Sahnan.
Sementara itu, belum jelasnya anggaran juga masih menjadi kendala bagi Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Labuhanbatu. Akibatnya, hingga kemarin, KPUD Labuhanbatu belum juga membetuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Padahal, menurut ketentuan UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, PPK dan PPS itu sudah harus terbentuk 8 bulan sebelum Pilgubsu dilakukan. "Ya, ketentuan UU memang seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa membentuknya kalau hingga saat ini anggaran Pilgubsu dari APBD Provinsi juga belum sampai ke kita. Bahkan, berapa jumlahnya untuk masing-masing kabupaten pun tak jelas," keluh Suhari Pane S Ip, Ketua KPUD Labuhanbatu di ruang kerjanya.
Kondisi itu, kata Suhari, membuat KPUD sendiri belum bisa bekerja secara teknis terkait pelaksanaan Pilgubsu ini. "Paling tidak kita hanya bisa melakukan kerja-kerja yang tak membutuhkan dana, misalnya mengadakan Rakor dengan Dinas Catatan Sipil soal pendataan dan membangun kesepahaman antar instansi. Kalau yang konkrit, saya rasa belum. Karena itu tadi, bagaimana kita mau bergerak kalau dananya tidak ada," ketus mantan aktivis NGO ini.