RP-APBD Labuhanbatu TA 2007

Nota Jawaban Bupati Labuhanbatu 'Ajang' Saling Memaafkan

Pelaksanaan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Labuhanbatu TA 2007 laik dipertanyakan. Nota jawaban bupati Labuhanbatu sebagai salahsatu rangkaian pelaksanaannya dalam menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Labuhanbatu akhirnya menyisahkan polemik.

Pasalnya, Ranperda P-APBD yang sejatinya mesti sesuai dengan ketentuan pada pasal 105 ayat(2) dan pasal 172 ayat (4), dimana pembahasan Ranperda berpedoman pada KUA dan PPA, serta mesti sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat(3) Permendagri No13/2006, namun kenyataannya, nota jawaban Bupati, Senin(5/11) di ruang sidang Paripurna DPRD Labuhanbatu yang dibacakan Wakil Bupati Labuhanbatu, H Sudarwanto dalam menanggapi pandangan fraksi-fraksi terkesan masih jauh dari upaya penciptaan pengalokasian dana anggaran keuangan daerah yang efisien dan tepat guna.

Dimana, Bupati dalam menanggapi berbagai pandangan fraksi masih jauh dari kesan memuaskan. Ambil contoh, dalam menjawab pandangan dari fraksi reformasi dan fraksi parti persatuan pembangunan yang mempertanyakan penggunaan dana bernomor rekening 1.01.011615 dan rekening bernomor 1.01.011616 yang mengalokasikan dana pendukung program wajib belajar 9 tahun dan pengadaan pakaian seragam sekolah, menjadi 'ajang' saling maaf memaafkan.

Pasalnya, fraksi yang pada sidang paripurna sebelumnya, sempat mempertanyakan apakah dana sebesar itu dialokasikan untuk pengadaan pakaian seragam untuk semua siswa SD/SMP se-Labuhanbatu. Jika hal itu benar, bagaimana sistem pendistribusiannya, dan apakah dalam jangka waktu 1,5 bulan, hal tersebut dapat terealisasi.

Ironisnya, Bupati Labuhanbatu memberikan jawabannya atas pandangan tersebut dengan mengatakan telah terjadi 'kekeliruan'. Dimana, disebutkannya mengenai belanja dinas pendidikan berupa pengadaan buku dan alat tulis siswa serta pengadaan pakaian seragam sekolah, besaran anggarannya merupakan anggaran yang telah termasuk didalam plafon program wajib belajar 9 tahun, walau penulisannya pada rancangan KUA dan PPAS tidak tercantum. Makanya, setelah dilakukan pembahasan selanjutnya telah diperbaiki dan dicantumkan dalam nota kesepakatan KUA dan PPA P-APBD TA 2007. Disini, Bupati memohon maaf atas terjadinya klarifikasi program pengadaan buku dan alat tulis tersebut serta program penyediaan seragam sekolah bagi sebanyak 24.500 siswa SD dan SMP yang berasal dari keluarga tidak mampu di Labuhanbatu itu.

Menjadi pertanyaannya, mengapa pihak eksekutif dalam hal penyusunannya terkesan terlalu 'ceroboh'. Padahal, jauh hari sebelum mengajukan draft ranperda P-APBD TA 2007 itu, telah melalui proses yang akuntabilitas dari tangan para tenaga-tenaga ahli yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Selanjutnya, dengan sisa waktu yang hanya tersedia takkurang dari 45 hari mendatang, apakah program tersebut akan dapat direalisasikan tepat waktu dan sesuai peruntukkannya. Sejatinya, pihak eksekutif untuk APBD tahun buku berjalan selanjutnya agar lebih jeli lagi dalam menyusun program pengalokasian keuangannya, sehingga tidak terjadi pengulangan kesalahan serupa.

Memang, kita tidak boleh berasumsi negatif dengan terjadinya 'insiden' tersebut, sebab, apapun dalihnya, pihak Pemkab Labuhanbatu sebetulnya, dan memang sejatinya tentulah harus memiliki rencana dan perencanaan yang tersusun untuk melakukan perhatian dan pengembangan sektor dunia pendidikan di Labuhanbatu.

Hal itu terlihat nyata dengan program yang akan dicanangkan HT Milwan, bupati Labuhanbatu. Dalam statmennya yang dilansir beberapa media massa sebelumnya, Milwan menyatakan siap akan mensukseskan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Labuhanbatu. Nait baik yang datang dari lubuk hati Milwan ini sewajarnya disambut baik semua pihak, bagaimana tidak, Pemerintah Pusat yang notabene hanya memiliki program pensuksesan wajib belajar di Indonesia hanya mampu mengalokasikan dana untuk 9 tahun, yakni setara Sekolah Dasar(SD) hingga jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan tingkat Pertama atau setara SMP. Tapi, Labuhanbatu yang memang memiliki Sumber Daya Alam yang takkurang untuk mensejahterakan masyarakatnya, mengapa tidak mampu hanya sekedar mereaisasikan program Labuhanbatu Cerdas 2010.

Akankah pencapaian program tersebut telah mendapat dukungan dari pelbagai sektor di daerah yang memiliki motto Ika bina en Pabolo ini? Pasalnya, pada ranperda P-APBD Labuhanbatu TA2007, disektor pendidikan, pada rekening bernomor 1.01.010205 tepatnya di pos pengadaan kendaraan dinas/ operasional di Dinas Pendidikan Labuhanbatu, dialokasikan dana sebesar
Rp1.345.090.500, setelah mengalami pertambahan senilai Rp425 juta.

Ekses dari besaran jumlah tersebut, tak ayal, mengundang tanya dan polemik dari masyarakat, khususnya pihak legislasi disana tentang peruntukkannya. Maka, Fraksi Reformasi yang merupakan salahsatu dari fraksi mengajukan pandangannya dengan nyata dan tegas mengharapkan adanya penjelasan dari pihak eksekutif. Pasalnya, menurut pandangan mereka, kenaikan untuk pengadaan kendaran dinas tersebut yang mencapai hampir 50 persen, menjadi masalah. Sebab, argumen mereka, ketika kenaikan untuk pengadaan mobil dinas ini jauh melebihi anggaran untuk pembangunan gedung sekolah yang tercantum pada nomor rekening 1.01.011601 pada RP-APBD TA 2007, yang hanya mengalami kenaikan Rp60 juta.

Dengan adanya kenaikan anggaran itu, mereka menilai layak untuk mempertanyakan pengunaannya, terlebih lagi untuk membeli kendaraan dengan klasifikasi apa, berapa unit jumlahnya, dan mempertanyakan, kondisi kendaraan dinas/operasional yang telah ada di dinas pendidikan sebelumnya. Selanjutnya, pedinilaian mereka, apakah pengadaan kendaraan dinas itu jauh lebih tinggi daripada pembangunan gedung sekolah. Mengingat statemen bupati yang telah dilansir beberapa media massa, bahwa di Labuhanbatu akan diterapkan sistem pendidikan wajib belajar 12 tahun, bukan hanya 9 tahun sebagaimana yang diprogramkan pemerintah pusat? Sehingga, dipertanyakan tentang korelasi statmen tersebut dengan pengadaan kendaraan dinas pendidikan.

Ternyata, Bupati Labuhanbatu tetap berkutat untuk merealisasikan pengadaan mobil operasional di dinas pendidikan itu. Buktinya, mengenai anggaran pengadaan kenderaandinas/operasional itu dikatakan akan dialokasikan untuk menambah kekurangan pengadaan kenderaan dinas roda 2 bagi pengawas sekolah dan pertambahan anggaran pada RP-APBD TA 2007 merupakan alokasi dana untuk pengadaan kenderaan dinas roda 4 sebanyak 2 unit, guna mendukung operasional pelaksanaan tugas dinas pendidikan yang mempunyai jangkauan luas dan volume yang cukup besar.

Bahkan, H Jamaren, Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Selasa(6/11) seusai menghadiri acara sidang persiapan pembentukan panitia anggaran, mengatakan, program pengadaan mobil dinas memang telah ideal untuk direalisasikan.

Alasannya, ujar Jamaren, didasari upaya pengefektifan tugas-tugas di lapangan, terlebih lagi mobil dinas yang ada sebelumnya, belum dikembalikan oleh kepala dinas terdahulu yang kini menjabat sebagai kepala dinas kependudukan, keluarga berencana dan catatan sipil. "Pengadaan mobil dinas di diknas sebanyak 2 unit. Diperuntukkan kepada kepala dinas dan salahsatu subdis. Dengan adanya mobil tersebut, mobilitas kinerja kadis dan subdis di dinas pendidikan akan lebih tinggi. Sebab, mobil dinas yang ada sebelumnya, masih belum dikealikan oleh kadis terdahulu," ungkap Jamaren.

Semoga saja, dengan terealisasinya pengadaan mobil di dinas pendidikan Labuhanbatu itu, setidaknya kepala dinas pendidikan tersebut akan mampu melakukan pengawasan, perhatian dan pembenahan di dunia pendidikan di Labuhanbatu. Terlebih lagi, dengan ketersediaannya, akan mempermudah kadis melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai sekolah di pelosok-pelosok desa se-Labuhanbatu yang jauh dari akses informasi dan mungkin masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung sektor pendidikan disana.

Terlepas dari kian meningkatnya belanja daerah yang lebih tinggi dibandingkan pertambahan pendapatan menyebabkan APBD 2007 Labuhanbatu defisit Rp 73,721 miliar. Dimana disebutkan, pendapatan dan belanja daerah 2007 yang direncanakan dalam RP-APBD 2007 sebesar Rp 744,072 miliar, meningkat 4,43% dari pendapatan semula atau mencapai Rp 31,585 miliar.

Diklabarkan, pertambahan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah yang direncanakan Rp 902,813 juta yang bersumber dari retribusi daerah Rp 302,813 juta dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 600 juta.

Sedangkan pertambahan pendapatan dari pemerintah pusat berasal dari bagi hasil pajak/bukan pajak di sektor bagi hasil pajak BPHTB, direncanakan sebesar Rp 26,153 miliar. Sedangkan, pertambahan dari pendapatan lainnya yang sah yaitu bantuan keuangan pemerintah propinsi sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD Sumut bertambah menjadi Rp 4,529 miliar.

Dalam RP-APBD 2007, direncanakan pertambahan Rp 79,476 miliar atau meningkat 10,76% menjadi Rp 817,793 miliar. Akibat pertambahan belanja lebih besar dari pertambahan pendapatan telah menyebabkan defisit anggaran bertambah Rp 47,891 miliar menjadi Rp 73,721 miliar.

Pertambahannya meliputi, pertambahan belanja tidak langsung dari rencana sebesar Rp11,866 miliar menjadi Rp 398,048 miliar yang terdiri dari belanja pegawai menjadi Rp7,973 miliar untuk pertambahan gaji PNS, kenaikan tunjangan struktural dan fungsional serta tunjangan beras PNS.

Sedangkan belanja hibah, diperuntukkan bagi KPUD Labuhanbatu dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pilgubsu 2008, sebesar Rp1,843 miliar. Kemudian, belanja bantuan sosial bertambah Rp1,06 miliar mencakup bantuan kepada organisasi kemasyarakatan dan pendidikan.

Selamat daerahku, di usiamu yang telah ke-62 tahun, semoga menjadi daerah yang benar-benar mampu membina yang dekat dan memperbaiki yang jauh, sebab, hasil dari bumi yang kau keluarkan, setiap orang sejatinya percaya akan mampu memberi pencerahan dan perubahan bagi kemakmuran rakyat. Seandainya setiap pengelolaan penerimaan daerah dan belanja daerah menganut dan lebih memihak kepada kepentingan masyarakat, terlebih lagi kepada rakyat…

Dirgahayu….. Labuhanbatu….