MERENTAS KEMISKINAN,MENAPAK JALAN P2KP

OLEH :FAJAR DAME HARAHAP
(d_ammex@yahoo.co.id)
LUNTURNYA nilai-Nilai Universal kemanusiaan (jujur,adil,ikhlas)dan pudarnya prinsip-prinsip kemasyarakatan (Partisipasi,demokrasi,transparansi,akuntabilitas)serta pembangunan yang tidak memperhatikan Tridaya(Perlindungan/Environtmental Protection,Pengembangan Masyrakat/Social Development,serta Pengembangan Ekonomi/Economic Development)merupakan penyebab terjadinya kemiskinan (Booklet Konsep P2KP-3),sehingga solusi terbaik,dibutuhkannya efektivitas pelaksanaan Program melembagakan dan membudayakan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan sebagai landasan penanggulangan kemiskinan.

M asih segar dalam ingatan masyarakat Labuhanbatu tentang jabaran arah dan kebijakan pembangunan Labuhanbatu tahun 2006 sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Pemkab Labuhanbatu yang disampaikan oleh H.Sudarwanto,Bsc,wakil Bupati Labuhanbatu saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda)Labuhanbatu,Rabu (28/09/2005)lalu,diruang data dan karya Kantor setwilkab Labuhanbatu,wakil bupati pilihan masyarakat Labuhanbatu melalui Pilkada tahun 2005 lalu ini,memaparkan untuk menyikapi kondisi yang ada dan menangani permasalahan yang dihadapi,maka sebagai sasaran utama pembangunan diLabuhanbatu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi,meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia(IPM) dan menurunkan jumlah penduduk miskin dengan arah dan kebijakan,antara lain,pertama,peningkatan pelayanan pendidikan dengan sasaran peningkatan angka partisipasi sekolah dan mutu pendidikan. Kedua,peningkatan pelayanan kesehatan dengan sasaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Serta ketiga,peningkatan ekonomi kerakyatan dengan sasaran peningkatan kemampuan usaha ekonomi kerakyatan. Keempat,penanggulangan kemiskinan serta kelima,mengurangi kesenjangan wilayah.
Pembangunan Labuhanbatu,katanya,sampai tahun 2004 telah memberikan kontribusi tehadap meningkatnya beberapa indikator pembangunan,sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang melonjak dari 4,74% ditahun 2003 menjadi 4,94% ditahun 2004. Seterusnya,Indeks Pembangunan Manusia(IPM) sebagai indikator gabungan,meningkat dari 67 menjadi 68,1,sedangkan indikator mikro kian membaiknya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan,serta kian terbukanya akses pada kawasan-kawasan yang selama ini terisolir. Sedangkan permasalahan pokok yang mesti dihadapi,tentang jumlah penduduk miskin mencapai 19,26%,tingkat pengangguran terbuka 17,05%,serta masih kurangnya aksebilitas pada kawasan-kawasan tertentu.
Bila mengutip Program Pembangunan Daerah(propeda)dan Rencana strategis(renstra) Daerah Labuhanbatu sepanjang tahun 2000-2005,diuraikan jumlah penduduk daerah itu terdapat 840.382 jiwa,sehingga dengan asumsi penduduk miskin sebanyak 19,26%,maka setara dengan 16.170 jiwa dan tingkat pengangguran hanya 17,05% atau sebanding 14.400 jiwa.
Terlepas keakurasian data tersebut,bahkan apakah keterangan Pejabat daerah Labuhanbatu ini hanya sekedar Lip Service,penghibur duka lara yang ditanggungkan rakyat,namun fenomena sosial yang ada dan telah jamak dan tak jarang didengar bahkan kerap mewarnai kehidupan,banyak terlihat rakyat merindukan kebijakan dalam hal pemerataan pembagian ‘kue pembangunan’.

* * *

Akar kemiskinan
KEMISKINAN merupakan momok yang dibutuhkan untuk segera dientaskan,adapun ciri umum dan kondisi fisik masyarakat miskin sering terlihat tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman jauh dibawah standart kelayakan,ditambah bermata pencaharian yang tidak menentu. Dalam keseharian,gejala dan dimensi kehidupan miskin muncul dampak dari,dimensi politik yang tidak memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin,sedangkan pada dimensi lingkungan tidak munculnya sikap,perilaku dan cara pandang yang berorientasi pada pelestarian dan perlindungan lingkungan,demikian pula pada dimensi sosial,memudarnya kapital sosial,baik dalam hal musyawarah,gotong royong,swadaya,demokrasi danlainnya,sedangkan penyebab lainnya terletak pada dimensi ekonomi dan Aset,dengan rendahnya kualitas SDM(human capital),peralatan dan modal kerja serta minimnya penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,demikian keterangan M.Saib Harahap,relawan P2KP lingkungan Rantaulama kelurahan Bakaranbatu-Rantauselatan,Labuhanbatu kepada wartawan,Senin(2/10).-
Sehingga, lanjutnya, solusi terbaik dibutuhkannya efektifitas pelaksanaan program melembagakan dan membudayakan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan sebagai landasan penanggulangan kemiskinan,dimana peranannya sebagai penguatan yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam proses mempengaruhi pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan publik ditingkat lokal,terlebih pada aspek sosial,ekonomi,lingkungan maupun perumahan dan permukiman,dimana pembentukannya yang melalui rembug warga dari dan untuk warga akan dapat bersifat partisipatif,transparan dan akuntabel,ulasnya.-

* * *

Replikasi program P2KP
TATANAN masyarakat modern yang beradab,taat hukum,mandiri,egalliter,terbuka dan demokratis merupakan ciri utama komunitas masyarakat madani,yakni masyarakat yang memiliki peradaban tinggi,santun,menjunjung tinggi norma dan hukum yang berlaku,dilandasi penguasaan iman,ilmu dan teknologi. Dimana masyarakat madani(civil society)dimaknai sebagai masyarakat yang berbudi luhur dan berakhlak mulia dengan menjunjung tiga hal,yakni nilai-nilai bersifat universal manusia yang bersumber dari Agama,beradab dengan seiring proses kebudayaan,serta masyarakat yang memiliki citra maju,mandiri dan sejahtera. Mengejewantahkan jatidiri masyarakat berperadaban tersebut,ungkap agent of change ini menambahkan, membutuhkan proses kebudayaan yang kuat,saling toleransi dan pluralisme dalam ikatan keadaban(bond of civility) yang ditopang prasarana sosial memadai.
Hingga saat ini, Bangsa Indonesia belum benar-benar terlepas dari persoalan kemiskinan yang secara global disebebkan oleh faktor kian lunturnya nilai-nilai universal kemanusiaan,yang jujur,ikhlas,serta pudarnya prinsip-prinsip kemasyarakatan pada partisipasi,demokrasi,transparan,akuntabilitas dan pembangunan yang tanpa memperhatikan faktor tridaya. Hal senada juga dipaparkan Syaifuddin Siregar,SH yang juga relawan P2KP pada lokasi yang sama,”Mengentaskan kemiskinan diIndonesia bukanlah hal yang mudah semudah membalikkan telapak tangan,dibutuhkan konsep-konsep program pembangunan Nasional(propenas)yang menempatkan sebagai prioritas utama dalam hal penanggulangan kemiskinan,yang salah satunya diaplikasikan dengan melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan (P2KP) sebagai instrument program pemerintah secara substansi berupaya melakukan penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan pelaku pembangunan lokal,termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat,sehingga dapat terbangun gerakan kemandirian penganggulangan kemiskinan dan pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan prinsip universal”,katanya.
Lebih lanjut dipaparkan kedua relawan ini,Setelah dua kali pelaksanaan P2KP dilakukan dibeberapa lokasi diIndonesia,untuk pelaksanaan P2KP-3,lokasi sasaran meliputi 1.726 kelurahan/Desa di 229 kecamatan yg tersebar di 96 kota/kabupaten di 15propinsi. Lokasi-lokasi tersebut terletak dipulau Sumatera,Nusa tenggara Timur,Kalimantan Timur,Maluku,Maluku Utara dan Papua.
Khusus Sumatera Utara,kata mereka seperti yang tertulis pada booklet/buku panduan P2KP-3,terdapat pada 12 kota/kabupaten di 41 kecamatan yg mencakup 177 kelurahan/desa,dengan jumlah penduduk sekitar 1.034.204 jiwa,yakni pada SWK IV terdiri dari Kota Medan,Kabupaten Langkat,Deli serdang,Karo, Tebing tinggi,Simalungun dan pada SWK V dikabupaten Dairi,Asahan,Tanjung balai,Sibolga,Labuhanbatu dan kota Padangsidimpuan.

Langkah Pelaksanaan
Tentang siklus P2KP menempuh beberapa langkah pelaksanaan program,lanjut M.Saib Harahap,mulai dari sosialisasi substansi P2KP yang melakukan pertemuan antar warga,mulai dari tingkat rukun tetangga(RT) hingga ketingkat kelurahan/desa,dengan strategi sosialisasi dilakukan mengacu pada hasil pemetaan sosial(social mapping)oleh tim fasilisator. Sedangkan tahap selanjutnya,pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM),upaya melakukan pengkonfirmasian ulang tentang kesiapan warga dalam pelaksanaan P2KP dengan konsekwensi partisipasi dan kontribusinya,yang kemudian dilakukan pengidentifikasian kriteria,karakteristik,faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskainan dan mengagalangkepedulian warga miskin melalui Focus Group Discussion (FGD)Refleksi kemiskinan.
Hasil dari pelaksanaan FGD ini,ungkapnya, ditindaklanjuti dengan melaksanakan proses Pemetaan dan analisis potensi,masalah dan kebutuhan masyarakat(need assesment)dengan klasifikasi pada prasarana lingkungan(fisik)dan ekonomi produktif serta pengembangan sosial dan peningkatan Sumber Daaya Manusia melalui pelatihan keterampilan dan kelompok potensial. Sebagai proses pengorganisasian masyarakat yang dilaksanakan melalui Rembug warga,dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat(BKM),untuk memfasilitasi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara demokratis,partisipatif,transparan dan akuntabel,dalam mendorong pemecahan masalah berbasis kebutuhan masyarakat yang telah terinventarisir dari kegiatan pemetaan swadaya yang tersusun dalam Perencanaan Jangka Menengah Program penanggulangan Kemiskinan(PJM pronangkis) ,akhirnya usulan-usulan (proposal)kegiatan yang diajukan BKM akan membentukdan menumbuh kembangkan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dapat mengakses Dana Bantuan Langsung Tunai(BLT) P2KP melalui kegiatan Tridaya.

Peranan Pemerintah Daerah
Katanya lagi lebih lanjut,Ditingkat Nasional dan Propinsi,peran Pemda dalam P2KP telah dimulai sejak tahap persiapan,termasuk pada proses penentuan lokasi sasaran,Mou pelaksanaan P2KP dan lokakarya P2KP. Ditingkat kota/kabupaten,kegiatan diawali dengan pelatihan dasar bagi aparat Pemerintah Daerah. Disadari bahwa upaya yangdilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan teramat diperlukannya dukungan dan peranserta Pemerintah kota/kabupaten,ataupun kelompok peduli setempat,guna mengejewantahakan kemitraan yang sinergis ditengah masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan sesuai prinsip good governance.
Dalam memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah daerah,peran P2KP melakukan pendampingan untuk memperkuat fungsi Tim Koordinasi Penganggulangan kemiskinan Daerah (TKPKD)agar dapat menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah(SPKD)dan Pronangkis kota/kabupaten secara partisipatif sehingga terwujudnya keselarasan/keterpaduan program.
Skala lokal diKabupaten Labuhanbatu,yang syahdan katanya Labuhanbatu sebagai daerah pengeksport Crude palm Oil(CPO)terbesar dari komoditi tanaman Kelapa Sawit,ditambah tingginya jumlah hasil Karet yang diperoleh dari daerah itu,sehingga,Labuhanbatu yang bermottokan ‘Ika bina en Pabolo’itu identik disebut-sebut sebagai kota ‘Pedro dollar’.
Sebagai pilot projec,pelaksanaan P2KP-3didaerah yang memiliki visi dan identitas diri beupaya untuk mewujudkan masyarakat yang damai,demokratis,berkeadilan,sejahtera,mandiri serta beriman dan bertaqwa berlandas pada semangat ‘Ika bina en Pabolo’,ditempatkan pada kecamatan Rantau selatan-Labuhanbatu,bagi 8 kelurahan dari 9 kelurahan yang ada. Program yang dikoordinir oleh Departemen Pekerjaan Umum cq. Dirjen cipta Karya cq.Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan ini,diLabuhanbatu,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)Labuhanbatu dan beberapa Badan dan Dinas disetdakab Labuhanbatu telah melakukan pengendalian kepada PJOK kecamatan yg dari sini selanjutnya garis koordinasi kepada lurah dan BKM,serta koordinasi dengan para fasilitasi koordinator kota/kabupaten.”Kita (Bappeda-red)dan dinas Pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan(PMDK)telah melakukan pengendalian dan koordinasi dalam hal ini”’kata Ir.Esty pancaningdyah,M.Si,Ka.Bappedda Labuhanbatu melalui sekretarisnya Edi Sampurna,kepada wartawan,Senin(2/10)dikamar kerjanya.
Untuk pelaksanaan P2Kp-3 diLabuhanbatu,ungkap Edi Sampurna ditetapkan lokasi pelaksanaannya diKecamatan Rantau Selatan,terdiri dari 8 kelurahan dari 9 kelurahan yang ada.
Sebenarnya,keberhasilan pelaksanaan program P2KP merupakan ‘barometer’dan acuan terhadap penanggulangan kemiskinan yang memberi inisiatif dan komitment pada pemerintah daerah untuk mengadopsi dan menggunakan konsep serupa dalam memperluas wilayah cakupan penanggulangan kemiskinan didaaerah.
“Tidak tertutup kemungkinan mempergunakan serupa dibeberapa kecamatan lainnya pada waktu mendatang”’kata Edi Sampurna
Akhirnya,semua pelaku kegiatan dihadapkan pada tantangan telah,siapkah dan bersediakah melakukan proses transformasi sosial menuju masyarakat madani…?