Labuhanbatu_news

DCS anggota DPRD Labuhanbatu di Pemilu 2009 (No 1 Hanura)

2008-10-10T01:34:00.000-07:00

Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu di Pemilu 2009

DAFTAR CALON SEMENTARA

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

KABUPATEN

: LABUHANBATU

DAERAH PEMILIHAN

: LABUHANBATU 1 (SATU)

PROVINSI

: SUMATERA UTARA

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

(HANURA)

NOMOR URUT

PAS FOTO

NAMA LENGKAP

JENIS KELAMIN (L/P)

KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL CALON)

H. ZEFRIL ZAMRIL

JL. PERISAI NO. 30A RANTAUPRAPAT

ERLINA SARI NST, S.Sos

RANTAU SELATAN

MUHAMMAD RIYADI, STP

JL. PERISAI NO. 24 RANTAUPRAPAT

SELAMAT NGADI

RANTAU UTARA

ELINNA BR. SIAMBATON

BILAH HULU

REFKI ARIANTO, ST

RANTAU UTARA

SYAHRIAN SYAHPUTRA

BILAH HULU

AHMAD SYAFRIL LUBIS

RANTAU UTARA

NASRUDDIN NOOR SIREGAR

RANTAU SELATAN

BAHRIZAL RITONGA

BILAH HULU

HIJRAWAN

RANTAU SELATAN

SAKDI NASUTION

RANTAU UTARA

Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu di Pemilu 2009

DAFTAR CALON SEMENTARA

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

KABUPATEN

: LABUHANBATU

DAERAH PEMILIHAN

: LABUHANBATU 2 (DUA)

PROVINSI

: SUMATERA UTARA

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

(HANURA)

NOMOR URUT

PAS FOTO

NAMA LENGKAP

JENIS KELAMIN (L/P)

KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL CALON)

H. HENY SUARSYH

KOTA PINANG

RAHMAT HIDAYAT LUBIS, SH

RANTAU SELATAN

JUNAEDI

TORGAMBA

JURAIDA

TORGAMBA

YASIN DALIMUNTHE

SEI KANAN

ISMAIL ABDI SIREGAR, SH

KAMPUNG RAKYAT

H. RAHMAD BANGUN

KOTA PINANG

SRI MULIDA

KOTA PINANG

KARTINI

KOTA PINANG

MUHAMMADUNG HASIBUAN

TORGAMBA

Ditetapkan di : Rantauprapat

Pada tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

SUHARI PANE, S.IP

KETUA

1. _________________

H. SYAM HASRI, SH

ANGGOTA

2. _________________

H. DJAMIN DJONI

ANGGOTA

3. _________________

BORKAT HASIBUAN, S.Ag

ANGGOTA

4. _________________

IRA WIRTATI, S.Ag, M.Pd

ANGGOTA

5. _________________

DAFTAR CALON SEMENTARA

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

KABUPATEN

: LABUHANBATU

DAERAH PEMILIHAN

: LABUHANBATU 3 (TIGA)

PROVINSI

: SUMATERA UTARA

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

(HANURA)

NOMOR URUT

PAS FOTO

NAMA LENGKAP

JENIS KELAMIN (L/P)

KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL CALON)

EDI SUSANTO RITONGA, ST

RANTAU UTARA

AHMAD EVENDI MUNTHE

NA IX-X

H. TOAT TANJUNG

MARBAU

Hj. ADE IRMA SURYANI, SS

TORGAMBA

ADRIANSYAH, S.Sos

SEI KANAN

ILYAS TANJUNG

KAMPUNG RAKYAT

PENTI SAHARA

KOTA PINANG

AMSAL MULYANA

KOTA PINANG

Ditetapkan di : Rantauprapat

Pada tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

SUHARI PANE, S.IP

KETUA

1. _________________

H. SYAM HASRI, SH

ANGGOTA

2. _________________

H. DJAMIN DJONI

ANGGOTA

3. _________________

BORKAT HASIBUAN, S.Ag

ANGGOTA

4. _________________

IRA WIRTATI, S.Ag, M.Pd

ANGGOTA

5. _________________

DAFTAR CALON SEMENTARA

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

KABUPATEN

: LABUHANBATU

DAERAH PEMILIHAN

: LABUHANBATU 4 (EMPAT)

PROVINSI

: SUMATERA UTARA

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

(HANURA)

NOMOR URUT

PAS FOTO

NAMA LENGKAP

JENIS KELAMIN (L/P)

KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL CALON)

GUNAWAN HUTABARAT S.T

PANAI HULU

WIDHARNO, ST

RANTAU SELATAN

SYARIFAH HASIBUAN, S.Ag

PANAI HILIR

HIDAYAT HASIBUAN

PANAI TENGAH

SAIFUL AKHYAR, SH

PANAI HILIR

HJ. FADILLAH

PANAI TENGAH

NURHANIAH

RANTAU SELATAN

EYENRIA SEVENWATI SIRAIT

BILAH HILIR

Ditetapkan di : Rantauprapat

Pada tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

SUHARI PANE, S.IP

KETUA

1. _________________

H. SYAM HASRI, SH

ANGGOTA

2. _________________

H. DJAMIN DJONI

ANGGOTA

3. _________________

BORKAT HASIBUAN, S.Ag

ANGGOTA

4. _________________

IRA WIRTATI, S.Ag, M.Pd

ANGGOTA

5. _________________

DAFTAR CALON SEMENTARA

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

KABUPATEN

: LABUHANBATU

DAERAH PEMILIHAN

: LABUHANBATU 5

PROVINSI

: SUMATERA UTARA

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

(HANURA)

NOMOR URUT

PAS FOTO

NAMA LENGKAP

JENIS KELAMIN (L/P)

KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL CALON)

H. AMRAN PASARIBU

KUALUH SELATAN

YUSLI PANGGABEAN

RANTAU SELATAN

RIDWAN PANE

KUALUH HULU

H. SULAIMAN JUHDI RASYID MUNTHE

AEK KUO

JULI TAMPUBOLON, S.Pd

KUALUH HILIR

MULTAZIMAH

MEDAN TEMBUNG

Ditetapkan di : Rantauprapat

Pada tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

SUHARI PANE, S.IP

KETUA

1. _________________

H. SYAM HASRI, SH

ANGGOTA

2. _________________

H. DJAMIN DJONI

ANGGOTA

3. _________________

BORKAT HASIBUAN, S.Ag

ANGGOTA

4. _________________

IRA WIRTATI, S.Ag, M.Pd

ANGGOTA

5. _________________

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

SUHARI PANE, S.IP

KETUA

H. SYAM HASRI, SH

ANGGOTA

2. _________________

H. DJAMIN DJONI

ANGGOTA

BORKAT HASIBUAN, S.Ag

ANGGOTA

4. _________________

IRA WIRTATI, S.Ag, M.Pd

ANGGOTA

Pesta Kembang Api Warnai Pergantian Tahun di Rantauprapat

2008-01-01T00:14:00.000-08:00

Sambut pergantian tahun, kota Rantauprapat diwarnai pesta kembang api. Ribuan warga kota Rantauprapat sambut pergantian tahun dari 2007 ke tahun 2008 dengan melakukan berbagai kegiatan. Salahsatu bentuk perayaan yang dilakukan jelang detik-detik pergantian tahun, seperti terlihat dan sebagai pusat pelaksanaan perayaan dalam menyambut tahun baru di sana dilakukan di simpang enam, Rantauprapat.
Dengan hadirnya artis Ibukota Jakarta Ratna Dewi yang menyuguhi lantunan tembang-tembang manisnya, memberi hiburan rakyat di sana.
Tepat pukul 00.00 WIB, pada kesempatan itu, Wakapolres Labuhanbatu menyempatkan membakar kembang api pertanda pergantian tahun. Selanjutnya, langit ibukota Labuhanbatu itu diterangi warnai beribu-ribu letupan kembang api.
Sebelumnya, Kapolres Labuhanbatu AKBP Tagam Sinaga selaku pelaksana acara perayaan pergantian tahun itu dhadapan ribuan warga Rantauparapat yang hadir menyaksikan acara itu memberi sambutan dan berharap agar pada tahun 2008, warga Labuhanbatu dan kota Rantauprapat pada khususnya agar dapat menjadikan tahun 2008 sebagai moment menjaga stabilitas dan keamanan Labuhanbatu dan secara berkesinambungan membangun kesadaran hukum yang tinggi di tengah-tengah masyarakat.
“Semoga Tahun 2008, masyarakat lebih dapat memaknainya dengan terus meningkatkan kesadaran hukum. Sehingga, tindak kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya dapat ditekan dan diminimalisir,” harapnya.
Selanjutanya, Tagam juga mengajak masyarakat yang hadir untuk sejenak melakukan renungan-renungan pengalaman hidup yang telah dilakoni sepanjang tahun 2007, dan mengambil sisi positifnya sebagai refleksi untuk kehidupan mendatang, seraya mengharapkan kepada masyarakat untuk melakukan munajat do’a sesuai kepercayaan masing-masing. “Mari kita melakukan do’a sesuai kepercayaan masing-masing, agar pada tahun mendatang kehidupan yang dicapai lebih baik lagi dari tahun sebelumnya,” ujarnya.
Selain perayaan yang dilakukan di persimpangan enam Rantauprapat, kegiatan serupa juga terlihat di beberapa lokasi, salahsatunya tepat di lapangan Ika Bina Rantauprapat. Di tempat itu, produsen rokok LA juga menggelar acara serupa. Tak ayal dengan tingginya antusias masyarakat menghadiri acara setahun sekali itu, menyebabkan arus lalu lintas macet total. Mengantisipasinya, pihak Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Mapolres Labuhanbatu mengalihkan arus lalu lintas ke berbagai jalan alternatif.
Menanggapi kemeriahan acara itu, tak serta merta seluruh masyarakat merasa decak kagum, malah masih ada nada-nada ekstrim lainnya. Beberapa warga masyarakat di lokasi itu masih menilai acara pesta kembang api hanya sebatas hura-hura. Mereka menilai, dengan membakar kembang api yang menelan dana tidak sedikit itu, merupakan hal yang mubazir di tengah-tengah kondisi masyarakat yang masih susah. “Yah, kita memang terhibur dengan kemeriahan acara itu. Tapi, dengan banyaknya kembang api yang dipakai, berarti kan banyak juga dana yang telah dikeluarkan untuk itu. Apa tidak ada cara lain yang lebih efisien untuk merayakan pergantian tahun. Dana sebesar itu sebaiknya dipergunakan pada hal-hal yang lebih positif dan lebih membantu kepada kaum miskin kota Rantauprapat,” terang salah seorang warga kota yang hadir pada kesempatan itu.
Selain itu, Direktur Eksekutif Lembaga Bina Masyarakat Indonesia (LBMI) Yos Batubara mengungkapkan, kehadiran tahun baru 2008 hendaknya mampu menjadi moment baik untuk masyarakat, menuju Indonesia yang lebih pro kepada kehidupan kaum miskin. “Mari kita ciptakan bintang-bintang kecil. Jika kita belum mampu membuat bulan untuk menerangi Indonesia. Semoga di tahun 2008, kebijakan pemerintah lebih merakyat. Dalam artian, semoga subsidi BBM tidaklah dicabut. Biaya pendidikan tidak mencekik leher. Semen tidak langka. Para pedagang kaki lima tidak lagi digusur-gusur. Hutan tidak dihilangkan, sehingga tidak menjadi penyebab terjadi berbagai bencana alam,” harapnya.

LABUHANBATU_NEWS02

2007-12-30T03:07:00.000-08:00

Memuat berita-berita seputar Labuhanbatu

http://labuhanbatunews.wordpress.com

Hutan Kota Minim, Rantauprapat kian Digerus Polusi Udara

2007-12-28T01:48:00.000-08:00

MEWUJUDKAN kota Rantauprapat idaman, mungkinkah? Sementara kesadaran masyarakatnya dalam merawat dan melestarikan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) masih minim. Terlebih lagi, kepedulian pemerintah setempat dalam menciptakan kebijakan yang pro lingkungan bersih, masih laik dipertanyakan.

MUNGKIN bagi sebahagian besar warga kota Rantauprapat pada umumnya belum mengetahui secara pasti makna kata IDAMAN yang dijadikan label kota itu. Serta, syahdan kata itu merupakan singkatan dari Indah, Damai, Aman, Makmur, Asri dan Nyaman. Bila hal itu tidak melesat, tepatkah makna tersebut peruntukkannya bagi ibukota Labuhanbatu itu?

Terlebih lagi, dengan masuknya bus-bus antar kota antar propinsi (AKAP) dan truk-truk bertonase berat ke inti kota itu, selain mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan arus lalulintas dan mengakibatkan kian banyaknya terjadi kerusakan-kerusakan badan jalan disana, bahkan ekstrimnya, dianggap penyebab kian seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas (lakalantas). Pun, banyak kalangan menilai, dengan terjadinya 'pembiaran' masuknya truk-truk ke inti kota, penyebab kian terjadinya polusi dan bertebarannya radikal bebas dan karbonmonoksida (CO2) di udara. Seperti diketahui, jumlah sarana/kenderaan yang meningkat di Labuhanbatu, khususnya di inti kota Rantauprapat, nyaris tidak sebanding lagi dengan jumlah pertumbuhan pembangunan prasarana jalan daratnya. Alhasil, kondisi cuacanya makin tak sehat lagi.

Memang, belum ada data pasti tentang terjadinya peningkatan polusi yang ada di kota Rantauprapat. Akan tetapi, setiap warga yang berdomisili dan sekedar lintas di sana, akan sepakat mengatakan bila udaranya kini makin memprihatinkan. Hal itu disebabkan makin banyaknya debu-debu yang bertebaran dan kian meningkatnya jumlah gas karbon buangan yang dihasilkan knalpot kenderaan yang lalu lalang.

Ironisnya, jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang diharapkan dapat meminimalisir dan menetralisir polusi udara masih sangat minim. Bila pun ada sejumlah kawasan kecil yang ditumbuhi pepohonan hijau, namun jumlahnya dinilai kian tidak layak lagi. Semisal, untuk kawasan Lapangan Ika Bina yang disebut-sebut sebagai Icon kawasan hijau di kota Rantauprapat. Di sana, keterdapatan pepohonan hijau masih terhitung jari. Pun, sepanjang median jalan Sudirman-Rantauprapat, jelas terlihat hijaunya pepohonan yang dedaunannya di setting kerdil. Telah mampukah hijau pepohonan di sana meminimalisir kian meningkatnya suhu udara yang terjadi?

Padahal, dari 7.410,67 hektar luas kota Rantauprapat, disebut-sebut minimalnya tersedia seluas 3 hektar hutan dan taman kota sebagai RTH.

Ironisnya, pasca penerimaan Piala Adipura di sekira tahun 1993-1994 lalu, beberapa titik di kota Rantauprapat sempat ditetapkan sebagai kawasan hijau. Antara lain, di kawasan stadion Binaraga, Rantauprapat di kelurahan Binaraga. Disana, sebelumnya diploot sebagai daerah yang akan dihijaukan. Namun, belakangan waktu, justru terjadi hal sebaliknya. Dimana, beberapa titik lokasi yang sebelumnya merupakan aset pemerintah di sana, belakangan waktu telah terjadi 'pendudukan' lokasi oleh orang pribadi. Padahal, dasar pengusahan lokasi tersebut, masih perlu dilakukan kajian panjang. Akibatnya, program penghijauannya nyaris mengalami kendala.

“Semestinya di kawasan Stadion Binaraga dijadikan kawasan hijau. Hal itu, ditetapkan pasca penerimaan piala Adipura. Namun, dikarenakan beberapa titik kini telah diusahai orang pribadi, programnya nyaris gagal,” terang Erwin Siregar kepala badan Tata Kota Rantauprapat didampingi staffnya belum lama ini.

Sebab, katanya, aset Pemkab berupa lahan itu kini telah diusahai oarng pribadi. Memang, akunya, pihaknya tidak mengurus masalah perijinan pengusahaan itu, sebab tupoksi Badan Tata Kota Rantauprapat hanya mengurusi masalah kebersihan, pengelolaan keindahan kota dan lainnya. Namun, dikarenakan terjadinya pendudukan lahan aset pemkab, mereka, akunya sedikit terkendala dalam melaksanakan dan menjadikan kawasan Stadion Binaraga sebagai daerah hijau atau hutan/taman kota.

“Kan, sebelumnya direncanakan di sana akan ditanami berbagai tumbuhan dari jenis pohon-pohon hutan. Hal itu untuk menghijaukan lokasi itu. Yang diharapkan dapat menjadi taman dan hutan kota,” sebutnya.

Sebab, aku Erwin, dengan kondisi kekinian, kota Rantauprapat telah ideal memiliki taman dan hutan kota. Hal itu didasari dari luasan wilayah kota dengan perbandingan faktor-faktor lainnya, baik dengan pertumbuhan kawasan kota juga dengan meningkatnya jumlah sarana transportasi. “Lokasi ruang terbuka hijau (RTH) di kota Rantauprapat kini sangat memprihatinkan. Sebab, ketersediaan taman dan hutan kotanya sangat minim. Padahal dengan luas kota yang ada, minimal tersedia 3 hektar hutan/taman kota,” bebernya.

Sejatinya, dengan ketersedian fasilitas umum (fasum) itu, selain dapat menekan kian tingginya pemanasan suhu udara yang ada, lokasi itu juga diharapkan dapat menjadi tempat alternatif masyarakat untuk berekreasi. Tapi, mengingat keterbatasan lahan yang ada, pemenuhan sejumlah kawasan. Pun, alternatifnya, pihak Pemkab Labuhanbatu masih memiliki kesempatan dengan memanfaatkan dan memohon pembebasan lahan eks PTPN3 Distrik Labuhanbatu di unit kebun Rantauprapat yang telah lepas dari hak guna usaha (HGU) sebelumnya.

“Ya, untuk mengadakan dan menyediakan RTH di kota Rantauprapat paling mengharapkan lahan eks PTPN3. Kan, beberapa luas telah lepas dari HGU sebelumnya. Untuk itu diharapkan kepada Pemkab Labuhanbatu agar dapat memohonkan kepada kementerian BUMN agar bersedia membebaskannya untuk penyediaan RTH,” ungkapnya.

Lahan PTPN3 Dibebaskan

Memang, sesuai informasi di lapangan di bulan Desember 2005 lalu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) yang baru untuk PTPN3 yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara.

HGU baru tersebut terbit berdasarkan Keputusan Kepala BPN, antara lain masing-masing, untuk areal PTPN3 Kebun Rantauprapat, bernomor : 115/HGU/BPN/2005, sementara, HGU bernomor : 116/HGU/BPN/2005 untuk areal PTPN3 Kebun Aek Nabara. Dan, bernomor : 117/HGU/BPN/2005 untuk areal PTPN3 Kebun Labuhan Ají.

Areal PTPN3 Kebun Marbau Selatan bernomor : 118/HGU/BPN/2005, dan Nomor : 119/HGU/BPN/2005 untuk areal PTPN III Kebun Membang Muda.

Dengan HGU masing-masing unit kebun PTPN3 itu, akhirnya terjadi perubahan luas lahan yang ada. Terindikasi, perubahan tersebut disinyalir disebabkan adanya sengketa agraris antara pihak perkebunan dengan masyarakat dan keperluan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Labuhanbatu dengan jumlah keseluruhan seluas 2.190,05 Ha.

Salahsatu sengketa agraris yang terjadi antara pihak kebun dengan masyarakat, seperti yang selama ini terjadi antara pihak masyarakat yang tergabung di dalam Serikat Tani Berjuang (StaB) Labuhanbatu.

Demikian diungkap Tim Ahli Serikat Tani Berjuang (STaB) Labuhanbatu, Yos Batubara, baru-baru ini. Dimana disebutkan, luas areal yang dicantumkan dalam HGU PTPN3 yang baru ini tidak lagi sama dengan luas areal yang sebelumnya atau yang sedang dikuasai oleh PTPN3 sebelumnya.

“Hal ini disebabkan adanya gugatan dari masyakarat. Serta, kebutuhan fasilitas umum, serta Keperluan RUTRK. Artinya, areal seluas 2.190,05 ha ini telah dibebaskan dari HGU PTPN III yang lama atau yang sedang dikuasai oleh PTPN3 selama ini” ujarnya.

Rincian eks areal PTPN III yang berjumlah seluas 2.190,05 Hektar itu, antara lain, areal PTPN3 Kebun Rantauprapat seluas 982,68 ha yang peruntukannya terdiri dari RUTRK Rantauprapat seluas 485,50 ha. Disebut-sebut, akan digunakan untuk pusat perbelanjaan, perkantoran, pemukiman, perumahan PNS, Jalan Aek Paing by Pass dan cadangan perkantoran.

Sementara itu juga, untuk fasilitas umum (fasum) yang telah digunakan sesuai peruntukkannya seperti PT Kereta Api Indonesia, PT PLN, Bangunan Pemkab, SD, Wakaf/Kuburan dan TK seluas 64,12 ha. Sedangkan untuk perkampungan dan garapan masyarakat seluas 433,06 ha.

Areal PTPN3 Kebun Aek Nabara, yang dibebaskan dari HGU seluas 337,38 ha yang peruntukannya terdiri dari RUTR Kota Aek Nabara seluas 123,19 ha. Untuk perkampungan seluas 206,19 ha. Untuk fasilitas umum yang telah digunakan sesuai peruntukkannya seperti SD, SLTPN, SMUN, PT. Telkom, Makoramil, Kantor Camat, dan Pos Polisi seluas 8,00 ha.

Kemudian untuk PTPN3 Kebun Labuhan Ají yang dibebaskan dari HGU seluas 42,73 ha yang peruntukannya terdiri dari fasilitas umum yang telah digunakan sesuai peruntukkannya yaitu SD seluas 2,50 ha dan perkampungan seluas 40,23 ha.

Selanjutnya, PTPN3 Kebun Marbau Selatan HGU yang telah dibebaskan seluas 463,91 ha yang peruntukannya terdiri dari perkampungan seluas 92,51 ha, tuntutan masyarakat seluas 355,98 ha, fasilitas umum yang telah digunakan sesuai peruntukkannya seperti SD, mesjid, Jalar KA, serta tanah yang dipergunakan untuk PJKA berjumlah 12,63 ha, selain itu areal yang dikuasai PTPN3 Kebun Marbau Selatan sendiri selama ini yang diluar dari Keputusan HGU seluas 2,79 hg sehingga jumlah arel yang dibebaskan dari HGU PTPN III Kebun Marbau selatan berjumlah 463,91 ha.

Terakhir, areal PTPN III Kebun Membang Muda luas areal yang dibebaskan adalah seluas 363,35 ha, yang peruntukannya terdiri dari RUTR Kota Aek Kanopan seluas 328,87 ha, perkampungan dan garapan masyarakat seluas 15,31 ha, fasilitas umum yang telah digunakan sesuai peruntukkannya seperti SD, SMUN, Jalur Kereta Api, PT Telkom, Jembatan Timbang seluas 19,17 ha.

“Khusus areal PTPN3 yang selama ini diduduki oleh poktan yang tergabung dalam STaB dan telah dibebaskan dari HGU, teranyar, pun, telah diukur oleh Kanwil BPN Sumut, tinggal pelepasan dan penyerahan asset yang ada diatasnya saja, ” ungkap Yos Batubara.

Memang, memperkuat peruntukkan RUTR Kota Rantauprapat, pun, disebutkan, pihak Pemkab Labuhanbatu telah sebanyak 3 kali melayangkan surat permohonan kepada Kementrian BUMN di Jakarta agar bersedia menyerahkan asset tersebut. Seperti, surat Pemkab Labuhanbatu bernomor 180/387/hukum/2007, dan surat bernomor 180/2102/hukum/2007 serta surat bernomor 180/3445/hukum/2007, perihal memohon pelepasan asset untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Upaya penyediaan hutan/taman kota, asisten I Tata Praja yang juga menjabat plt Sekdakab Labuhanbatu Karlos Siahaan , Jumat (28/12) di ruang kerjanya mengakui akan berupaya menyediakan fasilitas umum itu dengan memanfaatkan lahan eks HGU PTPN3. Alasannya, selain keterbatasan lahan yang ada di tengah inti kota, lahan perkebunan itu memang ideal untuk perluasan kota Rantauprapat.

“Memang, sesuai RUTRK yang ada, Pemkab akan menyediakan hutan/taman kota. Hal itu dengan memanfaatkan eks lahan milik PTPN3. Direncanakan, dari 485 Ha yang dimohonkan ke Kementrian BUMN, seluas 10-15 Ha akan dijadikan taman/hutan kota, selain peruntukkan perluasan kota dan lainnya,” bebernya.

Diakui Karlos, kota Rantauprapat telah ideal memiliki fasum itu, mengingat kondisi kekinian di sana. Terlebih lagi, dengan adanya taman kota akan dapat dijadikan sebagai objek rekreasi alternatif bagi warga kota Rantauprapat. “Dengan adanya taman kota akan dapat memberi fasilitas umum sebagai tempat rekreasi keluarga bagi warga Rantauprapat,” paparnya.

Mengenai pengusahaan lahan yang juga asset milik Pemkab Labuhanbatu tepatnya di tugu sumbangan pihak Gapensi di kawasan kelurahan Binaraga, Karlos berjanji akan berupaya menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tidak mengenyampingkan antara kepentingan publik dan hak yang ada pada warga setempat. “Ya, kepada aparatur Camat dan Kelurahan di sana akan dihimbau agar menyelesaikan persoalan di Kelurahan Binaraga. Memang, di kawasan itu juga sejatinya ditetapkan sebasgai kawasan hijau,” bebernya.

Menanggapi rencana pemanfaatan eks lahan PTPN3 sebagai kawasan hijau, Dahlan Bukhori anggota Komisi C DPRD Labuhanbatu malah berpendapat lain. Sembari menunggu realisasinya, Dia malah menyarankan agar melakukan penghijauan di tiap-tiap lokasi perkantoran. “Hal itu masih lama. Padahal, untuk urusan penghijauan kian mendesak. Maka, sudah sepantasnya, untuk mendukung mengatasi global warming, seluruh kantor-kantor instansi pemerintahan diwajibkan melakukan penanaman pepohonan di lokasi itu. Sehingga, bila diakumulasi dari jumlahnya akan bertambah pepohonan yang ada. Malah dengan mengharap lahan eks PTPN3, nantinya berpotensi terjadi hal-hal yang negatif,” tegasnya.

Pasalnya, aku Dahlan, berbagai pihak juga telah masing-masing menklaim memiliki kepentingan terhadap lahan itu. Yang pada gilirannya, ulasnya, memiliki potensi terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat. “Untuk itu segera juga dilakukan penertiban di lahan-lahan eks perkebunan itu. Sebab, telah banyak pihak yang menklaim memiliki kepentingan,” tandasnya.

Pemkab Labuhanbatu Masih Pertimbangkan Raskin Otonom

2007-12-28T01:33:00.000-08:00

* 5 Kecamatan Masih Nunggak Pembayaran Raskin

Pemkab Labuhanbatu masih pertimbangkan pengadaan beras miskin (raskin) otonom. Pasalnya, himbauan tentang pengadaan raskin otonom untuk tahun buku pendistribusian 2008, masih membutuhkan pengkajian ketersediaan dana anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) Labuhanbatu pada tahun berjalan.

Terlebih lagi, harga beras IR-64 sebagai beras yang dialokasikan memiliki nilai Rp4620/Kg. Sedangkan nilai jual kepada masyarakat dalam kategori miskin (gakin) hanya Rp1600 perkilo garam. Sehingga, Pemkab dalam hal ini akan mensubsidi senilai Rp3020 per Kg.

“Kita masih perlu mengevaluasi saran tentang pengadaan raskin otonom. Sebab, harus disesuaikan dengan anggaran pada APBD yang ada. Terlebih lagi, harga raskin dari Kantor Seksi Logistik (Kansilog) senilai Rp4620. Jadi, Pemkab mesti mensubsidi Rp3020 di tiap kilogramnya,” terang Gargaran Siregar kepala bagian ekonomi setdakab Labuhanbatu, Jumat (28/12), via selularnya.

Memang, akunya, saran itu dipandang perlu, mengingat peruntukkannya diharap akan mampu membantu bagi gakin yang ada di Labuhanbatu, tapi ketersediaan anggaran juga menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

Sedangkan kepala Kansilog Rantauprapat Pangadilan Lubis, via selularnya mengatakan jumlah penerima gakin untuk Labuhanbatu di tahun buku 2008, masih tetap sesuai data gakin tahun 2007 yakni sejumlah 573.330 kepala keluarga (KK). Seraya menyatakan, Kansilog siap menjalankan program raskin otonom apabila Pemkab bersedia mengadakannya. “Untuk alokasi raskin tahun 2008 di Labuhanbatu masih tetap. Sebab, hasil data yang ada dari pihak Pemprovsu, jumlah penerima raskin di Labuhanbatu belum mengalami perubahan, yakni sejumlah 573.330 KK. Setiap KK menerima 10 Kg,” ujarnya.

Sedangkan, harga jual raskin kepada gakin, akunya mengalami peningkatan senilai 60 persen. Atau, setiap kilogramnya akan seharga Rp1600. Itu, katanya, seiring terjadinya peningkatan Harga pembelian pemerintah (HPP) terakhir.

“Benar, karena HPP meningkat, harga raskin kepada masyarakat Rp1600. Berarti, pemerintah mensubsidi Rp3020 per Kgnya. Dan, bila Pemkab Labuhanbatu melakukan raskin otonom, juga akan mensubsidi sejumlah itu,” paparnya.

Sementara itu, plt Sekdakab Labuhanbatu Carlos Siahaan ditemui di ruangannya menyebutkan, pelaksanaan raskin otonom akan diakomodir. Senada dengan Gargaran, Karlos juga mengatakan akan mempertimbangkan sesuai dengan anggaran yang ada. “Ya, hal itu akan diakomodir. Dan, akan dibawakan pada rapat-rapat koordinasi di lingkaungan setdakab Labuhanbatu. Apakah anggaran yang ada masih tersedia untuk pengadaan raskin otonom. Terlebih lagi, untuk tahun 2008, jadwal distribusi raskin akan meningkat dari tahun sebelumnya. Dimana, pada tahun 2007 masih 8 kali distribusi, maka tahun 2008 menjadi 10 kali,” ujarnya.

Rencana pelaksanaan raskin otonom masih laik dipertimbangkan. Pasalnya, apakah anggaran memadai, kata Dahlan bukhori anggota Komisi C DPRD Labuhanbatu. Memang, akunya, hal itu untuk masyarakat dari gakin yang ada di Labuhanbatu, akan tetapi masih banyak program lain yang juga menjadi prioritas pelaksanaannya, sehingga, pelaksanaan raskin otonom juga masih mesti dikaji, ujarnya. “Raskin otonom masih perlu pertimbangan. Apakah dengan pengadaannya tidak menghambat program Pemkab yang lain. Kan, masih banyak program yang akan dilakukan, bukan semata penyuplaian raskin. Memang, kalau dana memadai dapat saja dilakukan,” bebernya.

Terkait dengan jumlah penerima raskin dan alokasi peruntukkannya di Labuhanbatu yang tidak mengalami perubahan, padahal, pihak Badan pusat statistik (BPS) setempat telah melansir terjadinya peningkatan jumlah keluarga miskin di sana, Dahlan malah menuding data sensus penduduk yang ada dinilai belum up todate. Akibatnya, terjadi kesimpang siuran jumlah data gakin. “data masyarakat miskin seharusnya uptodate. Pemkab semestinya malu, karena jumlah gakin di sana terus meningkat. Ironisnya, setiap adanya laporan pertanggungjawaban, disebut-sebut jumlah gakin mengalami penurunan. Pihak aparatur Desa/Kelurahan dan kecamatan hingga yang memiliki kewenangan melaksanakan sensus, seharusnya serius melakukan pendataan yang benar. Sehingga, jumlah dan data yang didapat benar-benar tepat,” tegasnya.

Raskin Belum Lunas

Sementara itu, untuk pembayaran raskin tahun buku 2007, Pemkab Labuhanbatu masih mengalami tunggakan. Minimalnya, sekira 5 kecamatan masih belum melunasi pembayaran raskin kepada pihak Kansilog Rantauprapat. Hal itu dibenarkan Pangadilan Lubis. Sayangnya, dianya tidak bersedia menyebut kecamatan dimaksud, serta nilai nominal hutang Pemkab kepada pihaknya. “Ya, masih terjadi tunggakan pembayaran. Namun, untuk lebih jelasnya silahkan tanya saja kepada pihak bagian perekonomian setdakab Labuhanbatu. Disana data itu ada. Dan, kita juga telah memberikannya kepada mereka,” jelasnya.

Data hitung-hitungan utang Pemkab atas pembayaran raskin itu juga tidak didapat dari pihak bagian perekonomian. Akan tetapi, Gargaran mengakui adanya tunggakan pembayaran dari pihak kecamatan. Hingga hari ini Jumat (28/12) masih ada beberapa kecamatan yang belum melunasi pembayaran raskinnya. Daerah yang dominan, akunya, di wilayah-wilayah pesisir Labuhanbatu. Namun, dianya belum bersedia menyebut secara jelas kecamatan-kecamatan dimaksud, serta belum bersedia membeberkan jumlah akumulasi tunggakan tersebut. “Setiap hari jumlahnya terus berubah. Sebab, pihak aparatur kecamatan terus melakukan pembayaran. Jadi angkanya mengalami perubahan. Namun, diupayakan hingga per 31 Desember nanti, seluruhnya mesti telah selesai,” imbuhnya.

Eksplorasi Minyak di Labuhanbatu akan Dilanjutkan

2007-12-18T08:50:00.000-08:00

*Parit Minyak-1 Miliki Kandungan Minyak

Eksplorasi minyak di Labuhanbatu akan dilanjutkan. Pasalnya, pasca pelaksanaan kajian yang dilakukan oleh Chevron Pasific Indonesia (CPI) tahun 2006 lalu, di Blok Kisaran-Labuhanbatu, belakangan waktu akan diambil alih oleh Pacific Oil & Gas (PO&G). Hal itu setelah mendapat ijin pelaksanaan tahapan kajian dari Depertemen Migas dan Energi.
Lokasi di Labuhanbatu yang sebelumnya sebagai tempat pelaksanaan kajian pengembangan energi itu yang akan dilanjutkan oleh pihak POO&G adalah di Desa Parit Minyak, kecamatan Marbau.
Hal itu diterungkap dalam sosialisasi perubahan operatorship Blok Kisaran-Labuhanbatu, setelah kunjungan kerja pihak PO&G ke kantor Bupati Labuhanbatu, Senin (17/12).
Dalam kesempatan itu, General Manejer PO&G Kisaran, Tjatur Sunu Hartantio mengutarakan hal itu. Dengan didampingi pihak CPI selaku eks operator Blok Kisaran-Labuhanbatu, GM PO&G yang diterima langsung oleh Asisten I Tata Praja Setdakab Labuhanbatu, Charlos Siahaan dan jajaran setdakab Labuhanbatu lainnya, menjelaskan, kegiatan eksplorasi yang selama ini dilakukan CPI akan diteruskan oleh PO&G. “Kita melakukan kunjugan kerja dalam rangka mensosialisasikan perubahan operatorship di blok Kisaran-Labuhanbatu,” terangnya.
Disebutkannya, PO&G sebagai perusahaan multinasional independen yang bergerak dalam pengembangan energi akan melakukan berbagai tahapan di titik lokasi yang diduga memiliki kandungan energi. “Dalam tahap eksplorasi ini perusahaan akan melakukan tiga tahapan kajian dan pembuktian, antara lain, pembuktian adanya pembentukan atau jebakan minyak. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian ketersediaan jumlah cadangan minyak yang mencukupi, serta pembuktian keekonomian atau komersialitas dari jumlah produksi minyak yang ada,” bebernya.
Pasalnya, aku Tjatur Sunu, sumur taruhan parit minyak-1 yang dibor oleh CPI sebelumnya diindikasikan memang memiliki kandungan minyak. “Pembentukan atau jebakan minyak yang dibor pihak CPI sebelumnya, terbukti ada memiliki kandungan minyak. Namun, apakan ketersediaannya memiliki ke ekonomian produksi minyak maih membutuhkan berbagai tahapan kajian,” paparnya.
Bila terbukti, katanya, perusahaan yang juga telah melakukan pengembangan energi di blok Jambi Merang, propinsi Sumatera Selatan dan Blok Perlak di Nangroe Aceh Darussalam ini, berjanji akan menumbuhkembangkan masyarakat sekitar lokasi dan Labuhanbatu pada umumnya. “Harapan kita tentunya sama, yaitu bila terbukti memiliki ke ekonomian produksi minyak, perusahaan yang akan dapat tumbuh, pda gilirannya juga akan berkembang bersama masyarakat dari hasil sumber daya alam yang ada ini,” tegasnya.
Sebab, akunya, PO&G sebagai perusahaan energi yang dalam jangka singkat terus meningkatkan peran dan investasi, khususnya di sektor hulu migas di Indonesia, memiliki falsafah dalam pelaksanaan setiap proyek dan inveswtasi yang mengutamakan keseimbangan antara lingkungan, sosial dan ekonomi. “Falsafah perusahaan dalam pelaksanaan proyek atau investasi adalah 3 P, yaitu Planet, People, Profit. PO&G mengutamakan keseimbangan kenierja lingkungan, kinerja sosial dan kinerja ekonomi untuk mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan(sustainable growth),” jelasnya.
Sementara itu, Raja Saljukdin Kepala Bagian Pertambangan setdakab Labuhanbatu mengungkapkan rasa optimisnya akan keberhasilan eksplorasi itu membawa dampak positif bagi Labuhanbatu dari sektor bagi hasil pajak antara pusat dan daerah. “Sesuai dengan UU perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, di sektor eksplorasi minyak, Labuhanbatu secara pasti akan memperoleh bagi hasil pajak yang besarannya telah ditentukan,” ujarnya.
Akan tetapi Saljukdin tidak mampu memberi kepastian jumlah kandungan minyak yang tersedia, terlebih lagi prediksi nilai ke ekonomian yang ada. Sebab, akunya, pihak PO&G sendiri tidak memberi data pasti tentang hal itu, terlebih lagi, jadwal tahapan kajian yang akan dilakukan juga tidak dirinci. Sehingga, berbagai kebijakan langsung antara Pemerintah setempat dengan pihak perusahaan hanya sebatas penyedia dukungan dan layanan. Alasannya, dalam hal perijinan Galian golongan A merupakan kewenangan dari Pusat. Akibatnya, pihaknya, tidak dapat mengetahui proses teknis pengeboran melakukan pengeboman dengan dinamit atau melalui tekhnis lainnya yang berwawasan lingkungan.
“Mereka datang hanya sebatas memberikan sosialisasi tentang peralihan perusahaan operator di lokasi itu. Sebab, Departemen Migas dan Energi telah menentukan PO&G sebagai pelaksana eksplorasi di Blok Kisaran-Labuhanbatu. Kan, dalam hal perijinan eksplorasi minyak sebagai galian golongan jenis A, perijinannya hanya Pemerintah Pusat yang menentukan sebagai pemberi ijin,” tuturnya.
Namun demikian, ujarnya, Pemkab Labuhanbatu akan memberikan dukungan penuh. Hal itu akan dibuktikan dengan melakukan sosialisasi kepada perangkat Desa dan Kecamatan setempat, sehingga pengembangan energi yang akan dilakukan dapat berjalan sesuai harapan yang ada. “Pemkab Labuhanbatu akan siap membantu dalam hal-hal yang diperlukan. Dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui perangkat Desa dan Kecamatan,” tandasnya.

Jabatan Sekda Labuhanbatu Diserahterimakan

2007-12-17T09:02:00.000-08:00

* Pejabat Mesti Proaktif

Jabatan Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Labuhanbatu diserah terimakan, Senin (17/12) di ruang data dan karya setdakab Labuhanbatu. Posisi pelaksana tugas (plt) Sekda Labuhanbatu diserahkan kepada Karlos Siahaan yang juga masih menjabat sebagai asisten I Tata Praja dari pejabat yang lama Syahruddin Ritonga.
Selain penyerahterimaan posisi Sekda kabupaten Labuhanbatu itu, dilakukan juga pengambilan sumpah Kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kepada Darfin Siregar.
Dalam pidato arahannya, Bupati Labuhanbatu HT Milwan mengatakan, pelaksanaannya masih mengacu pada Surat keputusan Gubsu. “Serah terima jabatan dalam rangka menindak lanjuti SK Gubsu No821.23/2392/2007 tentang pemberhentian Sekda Labuhanbatu dan menghunjuk pelaksana tugas Sekda Labuhanbatu,” terangnya.
Dalam pidatonya, Milwan mengingatkan kepada pejabat yang baru diserahterimakan tugas sebagai plt Sekda dan kepala dinas Perindag yang baru diambil sumpahnya agar dapat mempertanggungjawabkan secara moral dengan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik (service excellent) kepada masyarakat. “Buatlah suatu perencanaan strategis yang menentukan arah dan kebijakan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,” tegasnya.
Memang, ujarnya, berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi, tergantung pada banyak faktor. Akan tetapi, sumber daya manusia merupakan faktor pelaku dan penentu untuk mewujudkan berbagai tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, harapnya, pejabat yang baru diserahterimakan tugas dan diambil sumpahnya, agar dapat menjalin kerjasama dan menggerakkan unit kerja yang ada. Pasalnya, aku Milwan, situasi terkini, menuntut kesiapan pejabat daerah yang memiliki sikap proaktif, kreatif, rasionalitas dan waspada dalam menciptakan dan mengikuti perkembangan lingkungan kerja dan sekitarnya.
“Saat ini, dituntut kemampuan dan kejelian dalam melihat peluang yang dapat dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Bersikaplah proaktif dalam mengupayakan berbagai sumber yang tersedia. Sebab, Labuhanb atu merupakan daerah yang cukup kaya sumber daya, maka sudah semestinya dapat dikelola secara optimal untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sejatinya, untuk pembangunan daerah yang mengarah pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Labuhanbatu,” pungkasnya.

Peringatan HPS ke-27 di Labuhanbatu

2007-12-17T09:00:00.000-08:00

* Gali Potensi Pangan Lokal dan Makanan Tradisional

Dalam hal konsumsi, tidak ada satu bahan pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap, sehingga, untuk dapat hidup sehat, cerdas dan produktif setiap orang harus mengkonsumsi aneka ragam pangan yang bergizi secara seimbang. Baik berasal dari pangan sumber karbohidrat, protein (hewani maupun nabati) serta vitamin dan mineral.
Demikian pidato arahan Bupati Labuhanbatu HT Milwan yangt dibacakan Wakil Bupati Labuhanbatu Sudarwanto pada peringatan hari pangan sedunia(HPS) ke-27 tahun 2007, Senin (17/12) di Rantauprapat.
Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya, maka, kata Bupati, hal itu mempunyai implikasi penting bagi pembangunan ketahanan pangan. Karena, katanya, disatu sisi terjadinya peningkatan permintaan pangan beras. Namun, disisi lainnya, memaksa berbagai pihak untuk mampu menggali potensi pangan lokal dan makanan tradisional.
“Adanya permintaan pangan beras yang meningkat, mengakibatkan penggalian dan potensi pangan lokal dan makanan tradisional yang cukup strategis, khususnya bila dikaitkan dengan peranannya sebagai alternatif sumber pangan, khususnya pangan sumber karbohidrat,” bebernya. Untungnya, dalam memenuhi hal itu, terlebih lagi dengan upaya penyediaan aneka ragam makanan yang bergizi, kita, ungkapnya, masih memiliki potensi makanan tradisional yang memenuhi hal itu. Maka, sudah saatnya untuk dilakukan pengembangannya, seh8ingga mampu bersiang dengan makanan khas yang import, imbaunya.
Disebutkannya, perhatian serius dari Pemerintah terkait penyediaan pangan yang bergizi telah ada, hal itu, ujarnya pada tahun 2002 pihak badan bimas Ketahanan pangan pusat telah memperkenalkan dan mensosialisasikan slogan Panganku beragam, Bergizi dan Berimbang (B3). Hal itu, ungkapnya, memiliki pengertian, dalam mengkonsumsi pangan mesti bergizi dan berimbang.
Untuk Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-27 tahun 2007, akunya, memiliki thema, Melalui Peningkatan Mutu dan Kemanan Produk Hewani, Kita Tingkatkan Kecerdasan Bangsa. Sehingga, dalam menyahutinya, dituntut untuk mendukung dan meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan sampai ditingkat rumah tangga sesuai dengan menu beragam, bergizi dan berimbang.

Lomba Pangan Lokal
Dalam peringatan HPS itu di Labuhanbatu, kantor ketahan pangan (Hanpang) Labuhanbatu juga melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya dengan melaksanakan Lomba Pangan Lokal dan Pameran Makanan Tradisional tahun 2007.
Dikabarkan, tujuan pelaksanaan kegiatan itu upaya meningkatkan pengetah7uan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang memiliki kaitan B3 untuk
Dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, mendorong kreativitas masyarakat dalam memilih, menentukan, menyusun dan menciptakan menu B3 sesuai potensi sumber daya wilayah. Serta, memasyarakatkan dan membiasakan keluarga untukm mengkonsumsi aneka makanan B3, untuk kebutuhan sehari-hari, sesuai dengan potensi sumber daya wilayah.
Kepala kantor Hanpang Labuhanbatu Syahbela Hasibuan dalam laporannya kegiatan itu mengatakan, juara untuk lomba makanan beragam, berigizi dan berimbang (B3) diperoleh oleh tim PKK kecamatan Kota pinang, juara II diterima tim kecamatan Kualuh hulu, juara III kecamatan Rantau Selatan. Sedangkan, untuk lomba mengolah pangan lokal (snack) juga diperoleh tim kecamatan Kota pinang, juara II kecamatan Kualuh hulu dan juara III kecamatan Rantau Utara. Dan, untuk pameran makanan tradisional sebagai juara pertama diperoleh kecamatan Sungai kanan, juara II tim PKK dari kecamatan Marbau dan juara III kecamatan NA IX-X.

Kompetisi Antar klub PSSI Labuhanbatu

2007-12-17T08:52:00.000-08:00

* PS Bintang Utara Vs PS Perisai 1-0

PS Bintang Utara akhirnya mempecundangi PS Perisai, setelah berlaga di stadion Bina raga, Rantauprapat, Senin (17/12).
Kemenangan PS Bintang Utara itu, setelah keberhasilan Wandy berkat satu-satunya gol sundulan kepala diciptakannya padalanjutan putaran final Kompetisi
Antar klub PSSI se-Labuhanbatu.
Gol tunggal itu, berhasil membawa Bintang Utara merebut gelar juara Kompetisi Antarklub PSSI Labuhanbatu. Pada babak pertama, awalnya Bintang Utara sudah menunjukkan jurus serangan ke jantung pertahanan Perisai.
Dimana, satu serangan yang dibangun striker Bintang Utara Rozi dan mencoba
menerobos barisan pertahanan Perisai. Namun, belum berhasil dimanfaatkan dengan
baik oleh Wandy. Kemudian, serangan demi serangan mematikan ke jantung pertahanan PS Perisai terus dibangun. Untuk mengimbangi serangan itu, pihak PS Perisai juga takkalah ‘kejamnya’, akhirnya permainan yang opensif terlihat mewarnai kedua tim dengan tempo permainan cepat serta keras.

Bintang Utara kembali mencoba serangan lewat pemain Roby dan langsung
memberi umpan lambung kearah kotak pinalti, namun belum berhasil disambut baik Wandy.
Pertandingan itu disaksikan ratusan penonton pendukung masing-masing kesebelasan menambah semangat para pemain.
Perisai yang mencoba serangan lewat pemain Asoi dkk belum berhasil
menerobos pertahanan Bintang Utara yang dikawal ketat Dika dan Syarif.
Kembali peluang emas Bintang Utara, suatu kemelut terjadi hingga penjaga
gawang meninggalkan posisinya, namun kembali Wandy belum berhasil.
Hingga babak pertama berakhir kedudukan tidak berubah 1-0.
Tempo permainan dibabak kedua semakin cepat dan keras, ketinggalan
0-1, Perisai mencoba terus bangkit untuk menyamakan kedudukan.
Pertandingan yang dipimpin wasit Poltak Simarmata SE harus mengeluarkan dua kartu
kuning untuk masing-masing kesebelasan.
Dimenit-menit terakhir, Perisai kembali melakukan serangan langsung ke
kotak pinalti hingga membuat kewalahan pemain-pemain belakang Bintang
Utara. Satu sundulan kepala dari Asoi berhasil menembus gawang Bintang
Utara.
Namun, gol balasan dari Perisai tersebut di anulir oleh wasit karena
terjadi pelanggaran dikotak terlarang kiper, hingga menyebabkan para
pemain Perisai memprotes keputusan wasit. Hingga berakhirnya pertandingan
kedudukan tidak berubah 1-0 untuk Bintang Utara dan berhak atas gelar
juara kompetisi antarklub.
Manejer Bintang Utara Ali Akbar Hasibuan SE usai pertandingan mengatakan, alhamdulillah anak-anak dapat memenangkan pertandingan, dan selanjutnya kita akan mempersiapkan kekuatan kembali untuk kompetisi lainnya. Bintang Utara siap untuk mengikuti kompetisi devisi III yang bakal digelar, ucapnya.
Sementara partai final lainnya memperebutkan juara III berhasil diraih
PSAP dengan memukul PS Porku 3-1. Gol PSAP tercipta oleh M Ikhsan menit 12, dan Arif Suhendra menit 58,68. Sedangkan gol balasan Porku diciptakan oleh Mukhsin menit 20.

BPN Sumut Ukur Ulang Bukit Perjuangan

2007-12-14T09:05:00.000-08:00

* Lahan Eks HGU PTPN3

Petani Bukti Perjuangan akhirnya dapat bernafas lega.
Hal itu setelah dilakukannya pengukuran ulang lahan
mereka yang sebelumnya masuk ke dalam Hak guna Usaha
(HGU) milik PTPN3 Labuhanbatu.
Pengukuran ulang yang dilakukan, berdasarkan
permohonan petani Bukit Perjuangan yang tergabung di
dalam Serikat Tani Berjuang (STaB) Labuhanbatu itu, ke
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara (Kanwil BPN)
Sumut. Jumat (14/12) lalu, akhirnya dilakukan
pengukuran ulang Areal Bukit Perjuangan.
Surat permohonan STaB yang dilayangkan, 23 Juli lalu,
merupakan pengukuran ulang lahan petani setempat
sebagai pemilik lahan yang telah dibebaskan dari hak
guna usaha (HGU) milik PTPN3 unit Rantauprapat.
Dimana disebutkan, lahan yang sebelumnya masuk kedalam
HGU No115 seluas 58,97 Ha kecamatan Bilah Barat
Labuhanbatu itu, merupakan tuntutan warga poktan Bukit
Perjuangan.
Sebagaimana Surat permohonan pihak petani, selanjutnya
pihak Kanwil BPN Sumut menerbitkan surat perintah
setor (SPS) bernomor 620.4702 guna pelaksanaan
pengukuran lahan di 3 lokasi. Sebelumnya, untuk lahan
di HGU No118 yang juga merupakan tuntutan warga poktan
Leuweung Hideung dan poktan Suka Damai, Marbau
Selatan, Labuhanbatu yang tergabung di dalam STaB,
sebelumnya juga telah dilakukan pengukuran ulang
serupa.
“Pihak BPN Sumut telah melakukan pengukuran ulang
lahan milik PTPN3. hal itu, merupakan usulan dari
masyarakat petani yang tergabung di dalam STaB. HGU
itu masing-masing No 115 dan 118,” terang Beriman
Panjaitan sekretaris jendral STaB di areal Bukit Perjuangan, Jumat (14/12)
seusai mengikuti proses pengukuran lahan itu.
Kata Beriman, lahan yang telah keluar dari
masing-masing HGU itu, akunya, memiliki sejarah
panjang. Dimana, pra terbitnya HGU milik PTPN3 yang
baru pada tanun 2005, adalah merupakan tanah milik
masyarakat.
“Perjuangan demi perjuangan telah lama dilakukan.
Terkini, setelah keluarnya risalah panitia
pemerikasaan tanah, melalui surat bernomor
07/PPT/B/2004 lalu, baru ditemukan secercah harapan,
akan kembalinya tanah masyarakat. Dimana, hasil surat
panitia ‘B’ itu, selanjutnya sebagai ruh dalam
memperpanjang HGU milik PTPN3. beberapa luas akhirnya
dilepas dari HGU, termasuk lahan milik masyarakat,”
beber Beriman yang didampingi A Batubara, Sadi, Siddik
dan Dahman sebagai “punggawa”nya STaB lainnya.
Pengukuran ulang yang bertujuan untuk menentukan batas
eks HGU yang telah menjadi tanah masyarakat berbatas
dengan tanah perkampungan dan batas HGU ini selain
disaksikan juga oleh pihak perkebunan juga mendapat
pengawalan keamanan dari pihak Mapolres Labuhanbatu.
“Selanjutnya setelah selesai dilaksanakannya
pengukuran di tiga lokasi ini, maka STaB akan
mengajukan permohonan ke kementrian untuk pelepasan
dan penyerahan asset perusahaan yang ada diatas tanah
masyarakat.“ jelas Beriman.
Dalam pelaksanaan pengukuran lahan, aku Beriman, pihak
perkebunan menunjukkan sikap cukup kooperatif, berbeda
dengan sewaktu dilaksanakannya pengukuran di Marbau
Selatan.
Sebelumnya, ketua poktan Suka Damai, Saidi
menyebutkan, bahwa pengukuran ulang oleh BPN untuk
STaB pertama kali dilaksanakan pada bulan September
2007 lalu di poktan Suka Damai dan poktan Leuweung
Hideung.

HL Tinggi, UMK Labuhanbatu 2008 Mesti Meningkat

2007-12-13T09:07:00.000-08:00

•Open Manajemen Perusahaan Mesti Saling Menguntungkan

Penetapan upah minimum kabupaten (UMK) Labuhanbatu
Tahun 2008 mendatang, diharapkan melalui adanya survei
lapangan. Pasalnya, setiap tahun terus terjadi
peningkatan taraf kebutuhan hidup layak (KHL)
karyawan, seiring makin tingginya berbagai harga
kebutuhan hidup.
Demikian dikatakan Richardo Barus ketua komisi B DPRD
Labuhanbatu, Kamis (13/12) di Rantauprapat.
Katanya, sesuai survei pihak dewan pengupahan daerah
(Depeda) Sumut, untuk tahun 2008 akan dilakukan
peningkatan jumlah upah minimum propinsi (UMP) di
Sumatera Utara sebesar 8 persen dari UMP 2007 senilai
Rp761.500.
Serta, diketahui pula, katanya, biaya KHL tertinggi di
Sumut terjadi di daerah Labuhanbatu, yakni Rp1 juta
perbulan.
“Biaya KHL di Labuhanbatu merupakan tertinggi di
Sumut, yakni Rp1juta. Sementara, biaya tersebut
relatif sesuai dengan kondisi kekinian yang terus
berfluktuatif terjadi di lapangan,” jelasnya.
Sebab, ujarnya, Labuhanbatu sebagai daerah penghasil
sawit yang dinilai Richardo merupakan daerah yang
rentan mengalami peningkatan KHL, dikarenakan dengan
makin tingginya nilai jual komoditi itu di pasaran
dunia, turut memiliki peranan penting pemicu
peningkatan KHL di Labuhanbatu.
“Belakangan ini, harga Crude Palm Oil (CPO) makin
tinggi dipasaran dunia. Kondisi itu, mempengaruhi
terjadinya peningkatan KHL di Labuhanbatu. Sebab,
pendapatan domestic regional bruto (PDRB)-nya turut
terpengaruhi,” jelasnya.
Maka, imbaunya, dalam penetapan UMK Labuhanbatu
mendatang, pihak Depeda Labuhanbatu agar melakukan
survei berbagai komponen yang mempengaruhi dalam
konteks itu. semisal, melakukan survei grafik
peningkatan harga sembako dan lainnya di pasaran,
tegasnya.
“Kan, tidak keseluruhan warga di Labuhanbatu
memiliki profesi sebagai petani Sawit dan karet. Atau,
masih banyak rakyat di Labuhanbatu yang belum memiliki
areal perkebunan, bahkan hanya memiliki pendapatan
yang masih rendah, baik berpenghasilan sebagai
pekerja/karyawan, bahkan tidak sedikit yang
berpenghasilan tidak tetap. Sementara, biaya hidup
terus mengalami peningkatan,” bebernya.
Senada dengan Richardo, ketua umum Partai Buruh
Mukhtar Pakpahan ketika temu ramah dengan kader Partai
Buruh se-Labuhanbatu mengatakan, dalam penentuan UMK
di tiap-tiap daerah, sejatinya dibutuhkan adanya
saling keterbukaan antara pihak perusahaan dengan
pekerja dalam wadah bipartite. Sehingga, penetapan
nilai upah yang standar dapat dirumuskan. “Wadah
bipartit sejatinya dapat merangsang pihak perusahaan
untuk menerapkan system open manajemen yang saling
menguntungkan (mutualis symbiosis). Utamanya,
seharusnya 20 persen dari profit perusahaan yang ada,
mesti dikembalikan kepada pekerja dan karyawan, yang
dapat meningkatkan kesejahteran pekerja dan
keluarganya,” ujarnya.

Dana Perencanaan Detail Gedung Utama BPRSUD Rantauprapat Dikritisi

2007-12-12T09:17:00.000-08:00

* Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau perlu Diindahkan

Dana Perencanaan detail gedung utama/administrasi Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (BPRSUD) Rantauprapat dikritisi Dewan. Pasalnya, penggunaan
dana sebesar Rp180 juta tersebut, dinilai masih perlu dipertanyakan. Terlebih lagi, jenis pengerjaan proyek yang akan dilakukan masih belum memiliki kejelasan.
Belum lagi, tata letak pembangunan gedung dengan kondisi areal terkini, masih dibutuhkan perencanaan tata ruang yang lebih mendetail. Maupun, kondisi ketersediaan ruang terbuka hijau di RSUD Rantauprapat dibanding dengan kepadatan berbagai gedung yang ada di komplek Rumah Sakit milik pemerintah setempat itu, sudah tidak ideal lagi.
“Terlalu besar dana yang dipergunakan untuk perencanaan detail gedung utama di RS Rantauprapat. Dan, apakah perencanaannya juga mengindahkan kepentingan ketersediaan ruang terbuka hijau di sana. Kan, kondisinya sekarang kian sesak disebabkan makin banyaknya dibangun berbagai gedung di komplek itu,” terang Jahotman Sinaga, ketua komisi D DPRD Labuhanbatu, Rabu (12/12) di ruang
kerjanya.
Pra pembangunan gedung unit gawat darurat (UGD) RSUD Rantauprapat, pihaknya, katanya, telah menginstruksikan untuk lebih mengkedepankan pembangunan gedung-gedung di komplek itu lebih berwawasan kedepan, dengan lebih mempersiapkan
perencanaan tata letak konstruksi mengarah pada pembangunan fisik berlantai bertingkat. Sehingga, pengunaan lahan untuk pembangunan gedung lebih dapat dihemat. “Sebelum pembangunan ruang UGD RS Rantauprapat, sebenarnya telah disarankan kepada pihak
Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah (Kimprasda) Labuhanbatu dalam pengerjaannya agar lebih berwawasan ke masa depan. Dengan artian, pembangunan-pembangunan berkelanjutan di sana dapat lebih mengarah kepada pembangunan fisik yang mengarah pada penghematan lahan, berpolakan pembangunan gedung yang
bertingkat,” paparnya.
Secara psikologi, akunya, pembenaran adanya terjadi dampak dan pengaruh kesehatan terhadap kesehatan pasien dengan penyempitan lahan terbuka hijau di kompleks RS, semakin kian tidak memberi rasa leluasa dan tersedianya rasa kenyamanan ketika pasien rawat inap maupun rawat jalan dan keluarga pasien yang sedang berada di lokasi itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kimprasda Labuhanbatu, Abdiana Djasni, di tempat terpisah mengungkapkan, tahun anggaran 2007, proses pengerjaan proyek-proyek telah dilaksanakan pihak Satuan kerja perangkat dinas (SKPD) masing-masing. “Untuk pelaksanaan proyek fisik di masing-masing dinas, sejak tahun 2007, telah langsung dilakukan oleh masing-masing SKPD dan pihak Dinas Kimprasda kini hanya sebagai pengawas pengerjaan. Sedangkan terkait besaran dana yang dipergunakan untuk perencanaan detail gedung utama/ adminsitrasi di RS Rantauprapat, silahkan tanya langsung kepada pihak SKPD disana,” bebernya.
Sebelumnya, Syafril Aidi, ketua panitia pelaksanaan lelang proyek di RSUD Rantauprapat mengutarakan, untuk pelaksanaan tahun 2007 dengan pemanfaatan dana PAPBD Labuhanbatu TA2007 dengan surat pengumuman lelang proyek bernomor49/PAN-P.APBD/BPRSU/2007, direncanakan pelaksanaan 4 paket proyek. Salah satunya, perencanaan detail gedung utama/administrasi dengan penggunaan
anggaran Rp180 juta. Selain itu, pengadaan alat kesehatan/penunjang medis dengan biaya Rp450 juta. Untuk pengadaan filter penurunan kadar besi dialokasikan dana senilai Rp100 juta dan pengembangan lanjutan ruang UGD RS Rantauprapat direncanakan akan
menelan dana sebesar Rp650 juta. “Kedepan, pihak RSUD Rantauprapat akan lebih mempertimbangkan pembangunan fisik gedung-gedung RSUD lebih
berorientasi pada berlantai bertingkat. Sebab, ketersediaan lahan kian tidak memadai,” tegasnya. Hasil pantauan di gedung UGD RSUD Rantauprapat, gedung
yang baru beberapa bulan belakangan resmi pemakaiannya, kini telah mengalami kondisi yang kian memprihatinkan.
Dimana, di beberapa titik, selain dinding yang belum mengalami plasteran, terlihat asbesnya telah nyaris rusak, dampak dari terjadinya kebocoran atap di gedung
itu.
Menyikapi hal itu, Direktur Eksekutif Lembaga Bina Masyarakat Indonesia (LBMI) Yos Batubara, menuding mutu pekerjaan rekanan pembangunan gedung itu sebelumnya masih layak dan teramat baik untuk dipertanyakan.
Terlebih lagi dengan penggunaan dana sebelumnya, apakah telah sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga masih membutuhkan pembangunan lanjutan. “Kan sayang, uang masyarakat Labuhanbatuyang dipergunakan untuk mendanai pembangunannya. Terlebih lagi, fungsi bangunan tersebut sangat urgent untuk mendukung pelayanan kesehatan yang prima di Labuhanbatu. Maka, perlu dilakukan audit lebih jauh tentang penggunaan
anggaran sebelumnya, serta pengawasan selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan lanjutannya,” harapnya.

Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya di Distan & TPH Labuhanbatu Dipertanyakan

2007-12-12T09:09:00.000-08:00

* Aparatur Hukum Segera Ambil Tindakan

Pelaksanaan berbagai kegiatan proyek di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Holtikultura Labuhanbatu dinilai layak dipertanyakan.
Pasalnya, berbagai kegiatan masih terindikasi bermasalah, terlebih lagi, dengan adanya dugaan pemotongan dana anggaran yang ada. Salah satu contoh, Kegiatan Padat Karya tahun 2007, tentang bantuan kepada beberapa Kelompok Tani (Poktan) yang disinyalir
sampai saat ini masih kurang jelas realisasinya.
Seperti di desa Terang Bulan, kecamatan Aek Natas dan desa Labu Huala, kecamatan Kualuh Selatan. Semula, 2 Poktan di sana dijadwalkan akan mendapatkan bantuan Kegiatan Padat Karya sebesar Rp40 juta untuk masing-masing Poktan. Hal itu, diharapkan guna membantu pengerjaan pengolahan lahan sawah, normalisasi atau cuci saluran sepanjang 2150 meter. Perinciannya, masing-masing desa mengerjakan 20 ha
persawahan.
Namun, dikabarkan, dana yang diterima masing-masing Poktan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Padahal, dalam mata anggaran itu juga disebutkan,
untuk upah pekerja pencucian saluran, sebesar Rp25 ribu perhari, tetapi pada kenyataannya terindikasi jauh berbeda.
“Upah pekerjanya saja tidak sampai Rp25 ribu perhari. Kenyataan itu disebabkan dana yang diterima oleh kelompok tani tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Jadi, gimana mau sesuai dengan yang telah diatur,” ujar salah seorang sumber yang juga anggota Koptan, Rabu (12/12) di Rantauprapat.
Selain bantuan itu, ujarnya lagi, untuk kegiatan Sarana Produksi juga dikucurkan dana sebesar Rp100 juta untuk 40 ha lahan persawahan dengan perincian
masing-masing Rp25 juta perhektarnya. Namun begitu, pekerjaannya masih belum terealisasi semua, hal itu dikarenakan adanya ketidak sesuaian antara Poktan dengan Distan & TPH Pemkab Labuhanbatu. “Kalau untuk kegiatan Sarana Produksi, saya kira belum kesemuanya berjalan,” ucapnya lagi.
Selain itu, ditambahkannya juga, laporan pertanggungjawaban kegiatan itu telah dibuat oleh pihak dinas, tetapi tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Dimana, lahan yang dikerjakan, juga tidak sesuai dengan yang direncanakan dan para pekerja jarang di awasi oleh pihak dinas. Sehingga seluruh pekerjaan terindikasi tidak memiliki kesesuaian.
Informasi yang diterima, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Distan & TPH kabupaten Labuhanbatu M Idris Borotan, Rabu (12/12) mengatakan, keadaan itu hanyalah dibesar-besarkan saja oleh pihak tak bertanggung jawab. “Kalau masalah itu, saya kira hanya mengada-ada. Kebanyakan suara-suara sumbang yang cenderung terdengar di luaran. Dan, saya kira hal itu masih perlu di analisa masing-masing pihak,” ujarnya.
Di tempat terpisah, menanggapi hal itu, Zulham Abdul Fatah, ketua Labuhanbatu Corruption Watch Indonesia (LCWI), melalui Kamal Ritonga, Koordinator Kepala
Bidang (Kabid) Monitoring-nya menyesalkan hal itu.
Menurutnya, bila setiap pekerjaan selalu ada biaya yang tidak tertulis, namun dibebankan pada anggaran, dipastikan pekerjaannya diduga tidak akan sesuai dengan program semula.
Dimana, semula tujuan pengadaan program yang sejatinya dapat membantu peningkatan perekonomian para petani, alhasil nyaris tidak memberi kesan apapun.
“Pemerintah mengadakan program itu sangat bagus. Tapi, jika ada indikasi terjadinya pemotongan dana anggaran secara tidak resmi, kapan lagi perekonomian para petani akan dapat ditingkatkan. Wajar jika petani selalu menjerit dengan kondisi hidup yang semakin
memprihatinkan. Kalau dugaan ini benar, kita berharap agar aparatur hukum segera mengambil tindakan,” harapnya.

Mendapat Kritikan, Pemkab Turunkan Jumlah Uang Makan PNS

2007-12-09T09:14:00.000-08:00

Jika sebelumnya, besaran uang makan untuk sekitar 3000-an PNS di Labuhanbatu dianggarkan melalui APBD 2008 mendatang mencapai hingga Rp40 M, namun, setelah menuai kritikan-kritikan dari kalangan masyarakat, akhirnya, Pemkab Labuhanbatu menurunkan jumlahnya hingga hanya Rp24 miliar.
Salah satu kritikan tajam itu datangnya kalangan anggota dewan terkait besaran uang makan PNS yang akan dianggarkan pada APBD Labuhanbatu 2008 mendatang.
Hal itu menyebabkan terjadinya penurunan uang makan untuk masing-masing PNS yang semula direncanakan Rp15 ribu per PNS per hari, turun menjadi Rp10 ribu per hari.
“Kalau memang jumlah yang Rp40 miliar itu dianggap terlalu besar, tak masalah jika diturunkan. Namun, pemberian uang makan PNS itu tetap harus ditampung dalam APBD sesuai amanat Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Uang Makan PNS,” ungkap Karlos Siahaan, Pelaksana Tugas (plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Labuhanbatu, akhir pekan lalu.
Pasalnya, minimal per PNS di Labuhanbatu harus mendapatkan uang makan Rp10 ribu per hari. Kalkulasi itu didasarkan kepada biaya standar umum uang makan yang berlaku di Labuhanbatu. “Tak bisa disamakan di semua daerah. Harus diakui, biaya hidup di Labuhanbatu tentu tidak sama dengan daerah lain. Bahkan, setahu saya, biaya hidup di daerah ini lebih tinggi daripada daerah lain di Sumatera Utara,” jelas Karlos.
Hal itulah, aku Karlos yang mendasari Pemkab Labuhanbatu tetap memberikan uang makan sejumlah Rp10 ribu per hari. Dan, itu juga dianggap masih terlalu minim. Apalagi, mengingat jadwal kerja PNS yang mulai dari pukul 08.00 WIB hingga 16.15 WIB. Tapi, akunya, bila para wakil rakyat di Labuhanbatu memang hanya menyetujui segitu, yah kita bisa bilang apa, tukasnya.
Memang kepastian tentang apakah pemberian uang makan tersebut akan berlaku surut, belum memiliki kejelasan, seperti yang dilakukan beberapa daerah. Alasannya, masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Labuhanbatu.
“Di beberapa daerah memang dirapel. Tapi kita lihat dulu kemampuan anggaran. Kalau dirapel pun, alokasi anggarannya baru bisa dimasukkan pada APBD mendatang,” paparnya.
Soal pengawasan pemberian uang makan itu, Karlos mengaku memang belum menyiapkan formula khusus. Yang jelas, katanya, uang makan menjadi keharusan dan menjadi hak setiap PNS. “Soal pengawasan akan kita diskusikan lebih lanjut. Sekarang yang perlu digarisbawahi, itu harus diberikan dan menjadi hak sekitar 3000-an PNS di daerah ini,” pungkasnya.
Menyikapi keputusan Pemkab yang bersedia menurunkan besaran anggaran uang makan PNS itu, disambut positif oleh beberapa kalangan anggota dewan. “Baguslah. Berarti ada sekitar Rp20 miliar yang bisa dihemat dan digunakan untuk kebutuhan pelayanan publik mendasar,” ujar Puji Haryanto, anggota DPRD Labuhanbatu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kepada wartawan, kemarin.
Namun, Puji tetap mengharapkan adanya pengawasan dari Pemkab terhadap kinerja jajarannya. Pasalnya, dia khawatir, pemberian uang makan itu justru tak memberi dampak positif. “Makanya, pengawasannya harus ketat. Hanya PNS yang masuk kantor saja yang diberi,” ingatnya.
Hal senada juga disampaikan Dahlan Bukhori. Anggota DPRD Labuhanbatu dari PDIP ini menekankan, jangan sampai ada pemborosan anggaran dengan dalih Permendagri. “Ini jadi acuan kalau Pemkab responsif terhadap Permendagri. Semoga Permendagri yang lain juga ditanggapi secepat ini oleh Pemkab. Jangan ketika menguntungkan saja baru direspon cepat,” sentilnya.

Perolehan Pajak dan Retribusi Belum Optimal

2007-12-03T01:48:00.000-08:00

Aparatur Desa dan Kecamatan Harus Proaktif

Perolehan pajak dan retribusi daerah Labuhanbatu belum optimal.
Pasalnya, masih banyak sektor penghasil pendapatan asli daerah (PAD) Labuhanbatu itu yang realisasi penerimaannya dibawah target yang dibebabkan.
Contohnya, hingga 19 Nopember 2007 lalu, di sektor penetapan dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), baik untuk pedesaan/perkotaan dan perkebunan rakyat Labuhanbatu TA 2007, penerimaan mulai dari Januari hingga Nopember 2007, masih mencapai 58,12 persen.
Dimana, semula ditargetkan Rp10.740.921.601, namun realisasi hanya Rp6.242.426.729 atau 58,12 persen. Dari 22 kecamatan se-Labuhanbatu yang ada, kecamatan Rantau Utara memiliki peringkat tertinggi dalam beban, yakni Rp1.443.625.489, realisasi hanya Rp924.938.556 atau sebesar 64,07 persen.
Disusul dengan kecamatan Rantau Selatan yakni Rp1.196.899.972, realisasi hanya Rp599.575.141 atau 50,09 persen. Sedangkan kecamatan realisasi penerima PBB terbesar adalah Torgamba, dimana dibebankan Rp984.664.328, terkumpul senilai Rp782.473.505 atau 82,48 persen. Untuk kecamatan terminim dalam beban dan perolehan adalah kecamatan Panai Hilir. Beban penerimaan hanya Rp118.877.643, pun demikian realisasinya hanya Rp35.995.033 atau 30,28 persen.
“Namun demikian, dengan sisa waktu yang ada pihak dinas pendapatan daerah (Dispenda) Labuhanbatu akan merupaya semaksimal mungkin untuk mengejar sisa target yang belum tercapai. Sehingga, aparatur desa dan kecamatan yang ada diimbau untuk proaktif mengumpulkan PBB,” terang Kadispenda Labuhanbatu Syarifuddin Nasution, Senin (3/11) di ruang kerjanya.
Dibutuhkan kerja keras bersama antara pihak aparatur desa dan kecamatan untuk melakukan jemput bola dalam mencapai target yang dibebankan, ujarnya. Namun, ungkap Syarifuddin, dengan sisa waktu yang ada, pihaknya masih optimis mampu mencapai target yang dibebankan.
“Seperti tahun-tehun buku sebelumnya, realsasi penerimaan PBB di Labuhanbatu dapat tercapai. Karena itu, sebagai penerima dan penyumbang kas daerah terbesar. Makanya perlu direalisasikan,” paparnya.
Sementara itu, realisasi PBB di sektor Perkebunan besar. Baik dari perkebunan milik BUMN, perusahaan swasta nasional dan swasta modal asing, ungkapnya, realisasi PBB-nya telah melampaui target. “Sektor PBB perkebunan besar BUMN, swasta nasional dan asing telah melebihi target. Semula dibebankan senilai Rp38,66 miliar, realisasi sebanyak Rp40,22 miliar,”tegasnya.

Pajak/Retribusi Daerah

Sedangkan perolehan PAD di sektor lainnya. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Labuhanbatu juga mencatat angka-angka penerimaan yang berfluktuatif.
Dimana, dengan ketersediaan sebanyak 6 jenis pajak daerah dan 37 jenis retribusi daerah sebagai mesin pengumpul kas daerah, ditargetkan beban akumulasi keseluruhan senilai Rp38.636.920.434, terealisasi sebesar Rp39.874.436.847,56 atau melampaui 103,20 persen.
Perolehan terbesar tercatat, dari pihak PT Bank Sumut senilai Rp11.194.539.584 dari target Rp8.614.950.000 atau realisasi 129,94 persen.
“Perolehan dari Bank Sumut berupa jasa giro kas daerah senilai Rp5.039.950.000 dan bagian laba keuangan Bank senilai Rp3.575.000.000,” ujarnya.
Untuk pajak penerangan jalan (PPJ), diterima Rp7.072.411.097 dari beban Rp9.068.610.000 atau sebesar 77,99 persen, tegas Syarifuddin Nasution.

GPTPP Rantau Utara Tanam Bibit Mahoni 500 Pohon

2007-11-30T02:01:00.000-08:00

Pencanangan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon ( GPTPP ) dengan aksi menanam sekitar 500 bibit pokok mahoni di lapangan parkir stadion Bina Raga Rantauprapat, Sabtu ( 31/11 ) pagi sekitar pukul 8.00 wib, dibuka secara resmi.
Hal itu dilakukan Ketua tim penggerak PKK kecamatan Rantau Utara, kabupaten Labuhanbatu, Ny Endang Sari April.
Dalam sambutannya, Ny Endang Sari April, mengatakan, kegiatan itu didasari dengan semakin meningkatnya pemanasan global yang berimplikasi menurunnya produktivitas alam.
“Kegiatan pembakaran penyebab utama terjadinya emisi karbon yang menimbulkan efek rumah kaca, sehingga dapat meningkatn suhu di permukaan bumi. Untuk itu, aksi penanaman pohon ini kita harapkan dapat menyerap emisi karbon tersebut dan memperbaiki perubahan iklim global”, ucapnya.
Selain itu kata Endang, memperbaiki ataupun kepedulian terhadap lingkungan bukanlah hal yang baru bagi kaum perempuan, karena dalam 10 program pokok PKK terdapat program tentang pelestarian lingkungan . “Kita para ibu dapat memperbaiki lingkungan dengan cara menanam pohon pada berbagai tempat. Memang bukan sekarang kita rasakan, tetapi untuk generasi selanjutnya. Untuk itu saya berharap agar kita semua secara bersama menjaga pertumbuhan pohon yang kita tanam ini”, tegasnya.
M Nur Lubis dalam laporan acara itu mengatakan bahwa kegiatan itu berdasarkan Kepmenhut RI Nomor : SK.337/Menhut-II/2007 tentang Panduan kegiatan aksi penanamn serentak Indonesia dan pekan pemeliharaan pohon menyongsong pertemuan internasional dan Radiogram Mendagri RI Nomor : 522.4/2240/PMD tentang gerakan perempuan tanam dan pemeliharaan pohon dengan tujuan mengurangi dampak pemanasan global, meningkatkan absorsi gas CO2, SO2 dan Polutan lainnya, serta uapaya pencegahan banjir, kekeringan dan longsor.
Camat Rantau Utara Drs April Hasibuan seusai acara mengatakan bahwa sebelumnya mereka juga telah melakukan penanaman pohon si sepanjang jalan sekitar kota Rantauprapat.

Acara High School Tax Roadshow Dikritisi

2007-11-26T02:10:00.000-08:00

LBMI : Sudah Saatnya Diadakan Kurikulum Perpajakan di Sekolah

Sosialisasi perpajakan di Labuhanbatu belum efektif. Pasalnya, upaya
yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Rantauprapat dengan
melibatkan para peserta didik dunia pendidikan di Labuhanbatu pada
acara High School Tax Roadshow sebagai kader penyuluh perpajakan di
tengah-tengah masyarakat, yang diselenggarakan di Gedung Nasional,
Rantauprapat, Senin (26/11) dinilai hanya life service semata.
Terlebih lagi untuk mampu mengefektifkan intensifikasi dan
diversifikasi pajak di daerah penghasil komoditi Sawit dan Karet itu.
Sebab, para siswa dari delapan sekolah yang ada diduga belum mampu
menguasai hakikat berbagai ketentuan umum dan tata cara, bahkan
berbagai jenis perpajakan yang ada. Sehingga, kegiatan itu, hanya
upaya kamuflase untuk menutupi berbagai kelemahan pihak perpajakan
yang ada di institusi itu. Demikian dikatakan yos Batubara, Direktur
Eksekutif Lambaga Bina Masyarakat Indonesia (LBMI),
di Rantauprapat. "Kegiatan itu terindikasi hanya upaya-upaya life
service dengan dalih melibatkan peranserta siswa di sekolah untuk
memberi penyadaran kepada para wajib pajak (WP) agar bersedia membayar
berbagai kewajibannya," ujarnya.
Sejatinya, katanya, upaya sosialisasi perpajakan lebih efektif dengan
melibatkan peranserta pers yang ada. Tapi, diketahui secara bersama
kerap terjadi minimnya berita-berita tentang perpajakan yang luput
sebagai konsumsi publik. Apakah dalam hal ini pihak perpajakan kurang
begitu harmonis dengan para kuli tinta yang ada di daerah ini?, tanya
Yos. "Sepertinya peranan pers di Labuhanbatu kurang dilibatkan untuk
melakukan sosialisasi realisasi rencana penerimaan (renpen)
perpajakan. Baik tentang Pph ataupun PPN yang dapat digenjot dari
daerah ini sebagai devisa negara. Padahal, kan peranan pers sangat
efektif dalam hal itu. Jika dengan melibatkan peranserta siswa yang
ditargetkan untuk penyadaran masyarakat dalam jangka waktu menengah
dan panjang yakni 5 hingga 10 tahun mendatang, sejatinya, siswa di
sekolah-sekolah juga diberikan mata kurikulum pendidikan khusus
tentang perpajakan. Jangan hanya di beberapa sekolah, namun
keseluruhan sekolah yang ada agar mampu membantu tugas-tugas fiskus di
daerah," terangnya.
Bukti kurangnya sosilisasi dan ketransparansian perpajakan yang
efektif di Labuhanbatu, pihak KPP Rantauprapat sendiri tidak pernah
memberikan keterangan kepada para masyarakat tentang masih rendah atau
telah memadai kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. "Di
Labuhanbatu kurang diketahui tentang informasi banyaknya pembayar
pajak yang mengemplang pajak melalui berbagai modus. Apakah masih
banyak terjadi pembuatan surat pemberitahuan pajak terutang (SPT) yang
tidak benar sehingga menyebabkan potensi pajak menguap, belum lagi
tentang transparansi perolehan renpen pajak yang ada. Kan, di sini
potensi perolehan pajak, terlebih lagi dengan ketersediaan berbagai
industri," kesalnya.
Padahal, katanya, para wajib pajak (WP) yang belum melaporkan pajaknya
secara benar segera memperbaikinya sebelum dijerat sanksi sebagaimana
diatur dalam UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, hal itu akan diberlaku 1 Januari 2008, namun, bila
efektifitas sosialisasi masih minim, terindikasi WP tidak akan
mengindahkan hal itu.
Sementara itu Dahlan Bukhori, anggota komisi C DPRD Labuhanbatu,
, membenarkan tidak adanya
laporan-laporan yang dilakukan pihak KPP Rantauprapat terkait renpen
yang diterima pada tahun buku berjalan, baik pertriwulan dan
semesteran. "Benar, mereka (KPP Rantauprapat) tidak ada memberi
laporan realisasi penerimaan mereka. Tapi, itu bukan merupakan
kewajiban bagi mereka," ungkapnya.
Namun, sebelumnya juga, Dahlan sempat mengkritisi tentang andanya
sinyalemen kurang transparannya bagi hasil perpajakan yang dilakukan
antara pusat dan daerah. Padahal, akunya, sesuai amanat UU No33/2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hal
itu jelas diatur. "Bagi hasil pendapatan daerah dari dana perimbangan,
yang diterima Labuhanbatu pada APBD Labuhanbatu TA2005, salah satunya
dari SDA Minyak dan Gas Alam, SDA Perikanan. Untuk sektor SDA Minyak
dan Gas Alam hanya Rp 46,851 juta, padahal sesuai Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No 42/PMK.02/2005 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah
Dana Bagian dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam TA 2005
adalah sebesar Rp 480 juta. Juga, di sektor SDA Perikanan, sejatinya
sesuai sesuai PMK No 55/PMK.92/2005 tentang Penetapan Penerimaan
Jumlah Dana Bagian Daerah yang berasal dari SDA Pertambangan Umum dan
Perikanan untuk TA 2005 sebesar Rp1,272 miliar, namun faktanya yang
diterima pada APBD Labuhanbatu hanya Rp 318,317 juta," bebernya.

Dana Operasional KPUD Labuhanbatu Selama Dua Bulan Rp1,2 M

2007-11-26T01:52:00.000-08:00

Dana operasional Pilgubsu 2008 dari Pemprovsu untuk KPUD Labuhanbatu
berjumlah Rp1,2 Miliar. Alokasi dana tersebut peruntukannya hanya bagi
persiapan pelaksanaan Pilgubsu hingga dua bulan ke depan.
Pada awal Januari tahun depan, dana tambahan dijadwalkan akan mengucur
lagi dari Pemprovsu.
"Dana operasional untuk persiapan pelaksanaan Pilgubsu selama dua
bulan telah dicairkan sebesar Rp1,2 M," ungkap Suhari Pane, Ketua KPUD
Labuhanbatu, akhir pekan lalu.
Kata Suhari, dana itu akan dialokasikan ke beberapa pos.
Yang terbesar menyedot dana adalah dalam pos pembayaran honor KPUD,
PPK, PPS dan petugas pemutakhiran data.
"Di Labuhanbatu ini ada 22 kecamatan dan 242 desa dan kelurahan.
Masing-masing kecamatan ada 5 anggota PPK, dan di desa kelurahan ada 3
anggota PPS serta masing-masing 1 orang petugas pemutakhiran data.
Honor mereka dalam dua bulan ini, termasuk honor kami (KPUD), diambil
dari dana tersebut," paparnya.
Selain itu, dana pelantikan PPK dan PPS juga memanfaatkan
dari anggaran Pemprovsu tersebut. Jumlahnya, sebesar Rp300 ribu per
PPK. Karena itu, dikalkulasikan dana tersebut hanya cukup untuk dua
bulan.
"Katanya bulan Januari akan ada dana tambahan dari APBD Sumut 2008.
Persoalannya, kapan APBD 2008 itu disahkan, tidak jelas," tukas
Suhari.
Apalagi, lanjut Suhari, dari kebiasaan tahun-tahun lalu,
APBD Sumut biasanya baru disahkan di pertengahan tahun. Kalau kondisi
itu terjadi lagi tahun depan, maka dikhawatirkan anggaran KPUD untuk
melaksanakan Pilgubsu di awal tahun depan akan kosong.
Sedangkan bantuan hibah sebesar Rp1,8 Miliar dari Pemkab
Labuhanbatu, Suhari mengaku belum menerimanya. Alasan Pemkab, PAPBD
2007 Labuhanbatu masih dalam tahap eksaminasi di Pemprovsu. "Menurut
keterangan sekretaris KPUD seperti itu," tegasnya.
Dana hibah dari Pemkab itupun, lanjut Suhari, diperkirakan
hanya cukup untuk operasional selama dua bulan ini. Untuk tahun
anggaran mendatang, Pemkab direncanakan juga akan memasukkan anggaran
hibah untuk KPUD Labuhanbatu ini. Namun, jumlahnya belum bisa
dikalkulasikan. "Dana itu sebenarnya sudah cukup mendesak. Karena dana
untuk rapat kerja (raker) PPK dan PPS akan kita ambil dari dari hibah
Pemkab tersebut. Soalnya anggaran untuk itu tidak ada dalam dana dari
Pemprovsu," akunya.

Pengeluaran KPUD dari Dana Pemprovsu

Honor

Ketua KPUD (1 orang) Rp2 juta/ bulan
Anggota KPUD (4 orang) Rp1,75 juta/bulan
Ketua PPK (22 orang) Rp400 ribu/bulan
Anggota PPK (88 orang) Rp350 ribu/bulan
Ketua PPS (242 orang) Rp250 ribu/bulan
Anggota PPS (726 orang) Rp200 ribu/bulan
Petugas Pemutakhiran Data (242 orang) Rp100 ribu/bulan

Eksistensi Pendidikan Non Formal Dilematis

2007-11-25T00:58:00.000-08:00

Minim political will dan Dukungan Pemerintah

Eksistensi dunia pendidikan non formal (PNF) belakangan waktu dilematis. Pasalnya, lembaga pendidikan ini acap kali dikonotasikan sebagai wadah pendidikan para remaja putusan sekolah formal. Lain halnya dengan minimnya political will dan dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaannya, mengakibatkan kondisinya yang mampu menciptakan life skill para keluarannya masih sering tidak dapat ditampung di berbagai perusahaan.

Demikian dikatakan MK Baginta Sembiring, ketua Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia-Pendidikan Non formal (HISPPI-PNF) Sumut, Minggu (25/11), seusai acara pelantikan kepengurusan HIPPSI-PNF Labuhanbatu, di Gedung PKK Labuhanbatu di Rantauprapat.

Kata Sembiring, political will dari pihak eksekutif dan legislatif dinilai masih belum optimal dalam memberi perhatian pengembangan lembaga itu. Padahal, dihadapkan pada kompleksnya situasi pendidikan belakangan waktu, sebenarnya, lembaga pendidikan non formal yang kini banyak muncul dapat dijadikan sebagai alternatif solusi permasalahan di dunia pendidikan. Hal itu didasari, lembaga PNF memiliki sifat aplikatif dan biaya yang relatif lebih murah. serta, banyak lembaga pendidikan non formal terbukti mampu menghasilkan lulusan yang sama kualitasnya bahkan lebih handal dari pada lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan formal dalam menghadapi persaingan, terlebih lagi fleksibelitas waktu yang dibutuhkan, lembaga pendidikan non formal juga berpeluang untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai.

Padahal, ujarnya persentase lulusan pendidikan formal yang ada masih banyak yang tidak sanggup melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sementara era globalisasi terus membutuhkan peningkatan kualitas generasi yang trampil dan siap pakai. “Berbagai tempat yang menerima lowongan pekerjaan sekarang memiliki standart dalam menerima calon pekerja yang trampil dan berwawasan luas. Sedangkan, di Sumut tidak sedikit jumlah keluaran pendidikan formal terpaksa kandas melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, disebabkan beberpa faktor, salah satunya masalah pendanaan,” terangnya. Pemerintah, lanjutnya, masih separuh hati dalam membina lembaga PNF yang merupakan jalur alternatif penyedia tenaga kerja yang trampil, termasuk dalam memberi kemudahan pengurusan ijin pendirian lembaga PNF. “Mental birokrasi masih perlu dikritisi dalam hal memberi perhatian yang lebih serius,” paparnya.

Memang, akunya, standart kurikulum PNF masih perlu terus ditingkatkan, terlebih lagi dalam hal standart tenaga pendidik dan lembaga PNF yang sejatinya mampu menelurkan tenaga-tenaga terampil. “Tahun 2008, pihak Badan Standart Nasional Pendidikan Non formal (BSN-PNF) di Jakarta akan mengeluarkan dan terus mengkaji ataupun menganalisa muatan kurikulum PNF yang ideal untuk penerapan dan pedomannya di berbagai lembaga PNF yang ada. Dilain hal, bagi lembaga dan tenaga PNF, juga pihak Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) juga akan mengeluarkan standart mutu sebagai ukuran pendirian lembaga PNF se-Indonesia,” bebernya.

PNF yang di bawah koordinasi dengan pihak Diklusemas dan dinas tenaga kerja masing-masing daerah, sejatinya kedepan dapat lebih sinergis dalam menyediakana tenaga-tenaga yang terampil dan menyalurkannya ke berbagai institusi pencari kerja.

Pada kesempatan itu, dilantik kepengurusan HIPPSI-PNF Labuhanbatu, sebagai ketua Amin Prasetyo, sekretaris Razid Yuliwan. Serta, pada kesempatan yang sama, dilantik pula kepengurusan Dewan pengurus cabang Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (DPC HPPKI) Labuhanbatu, sebagai ketua Tatang Hidayat Pohan, sekretaris Hasymi Prihatin Siregar di lengkapi dengan beberapa biro.

Pergub Belum Terbit, KPUD Labuhanbatu Enggan Gunakan Dana

2007-11-21T09:01:00.000-08:00

Penyediaan dana suksesi Pilgubsu 2008 belum miliki Peraturan Gubernur (Pergub).Akibatnya, Ketua KPUD Labuhanbatu masih gentar mempergunakannya. Alasannya, Pergub yang mengatur penggunaan dana hibah dari APBD Propsu dan Kabupaten/kota itu, belum juga ada. Padahal, sesuai mekanisme yang ada pertanggungjawabannya mesti diatur berdasarkan Pergub dimaksud.

“Kita tidak mau kelak terlibat persoalan hukum akibat penggunaan dana itu. Sebab, hingga saat ini, Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur soal mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana hibah baik dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/kota, belum juga turun,” terang Suhari Pane, Ketua KPUD Labuhanbatu, Rabu (21/11) kepada wartawan di ruang kerjanya.

Sebab, katanya, sistem pertanggungjawaban penggunaan dana pada Pilgubsu ini sedikit berbeda dengan Pemilu 2004 lalu. Jika saat itu, pertanggungjwaban dana adalah pertanggungjawaban kolektif, maka untuk Pilgubsu ini pertanggungjawaban berada di tangan Ketua KPUD secara langsung. Hal itu sebagai amanat yang diatur dalam Permendagri No 44 tahun 2007, jelasnya.

Diakui Suhari, sesuai perintah Ketua KPUD Sumut, pihaknya juga telah membuka nomor rekening dan mengangkat bendahara untuk menerima dana Pilgubsu dari APBD Provinsi.

Namun, Suhari belum mengetahui secara pasti apakah dana itu sudah turun atau tidak. Alasannya belum melakukan pengecekan dan masih belum berani memanfaatkannya, karena masih tunggu Pergub, ujarnya.

Namun, bila sampai 26 November mendatang Pergub belum juga terbit, terlebih lagi pelantikan PPK dan PPS di Labuhanbatu telah mendesak dilakukan, KPUD Labuhanbatu katanya, akan menggunakan dana tersebut sesuai pagu yang telah ditentukan, yaitu Rp300 ribu per PPK.

Katanya lagi, hal ini juga berlaku dalam penggunaan dana hibah dari PAPBD Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp1,8 M. Suhari mengaku juga belum menanyakan realisasi bantuan tersebut, kendati PAPBD Labuhanbatu telah disahkan. Alasannya, KPUD masih menunggu Pergub untuk mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana itu. “Walaupun dana itu merupakan hibah, tapi Ketua KPUD tetap harus mempertanggungjawabkannya. Inilah kita harapkan Gubernur segera mengeluarkan Pergub agar kita bisa mengalokasikan dananya,” bebernya.

Jumlah Penderita Kaki Gajah di Labuhanbatu Tinggi

2007-11-21T09:00:00.000-08:00

*Tahun 2003-2006 Sebanyak 113 Jiwa

Penderita Penyakit Kaki Gajah (filiariasis) di Labuhanbatu tinggi. Hal itu diketahui setelah ditemukannya pada tahun 2003 lalu, terhitung hingga 2006, penderita penyakit ini telah mencapai 113 jiwa.

Pertama kali ditemukannya, menyerang masyarakat yang tinggal di 2 kecamatan. Antara lain, Kecamatan Tanjung Medan dan Kampung Mesjid, Labuhanbatu. Berdasarkan hal itu, selanjutnya pihak Dinas Kesehatan Labuhanbatu melakukan survei keberbagai daerah kecamatan yang ada. Dari 22 kecamatan yang ada, ditemukan kembali penderita lainnya. Yakni, di Kualuh Leidong penderita sebanyak 5 jiwa, di Kualuh Hilir sebanyak 18 jiwa, di Panai Hilir 5 jiwa dan kecamatan Panai Tengah sejumlah 6 jiwa.

Sedangkan Panai Hulu 3 jiwa, Bilah Hilir 5 jiwa, Silangkitang 4 jiwa, Kota Pinang 14 jiwa, Kampung Rakyat 16 jiwa, Pangkatan 2 jiwa, Kualuh Hulu 4 jiwa, Kualuh Selatan 4 jiwa, Aek Natas 6 jiwa, NA IX-X 2 jiwa, Aek Kuo 5 jiwa, Marbau 6 jiwa dan kecamatan Rantau Utara sebanyak 8 jiwa. Sementara 2 kecamatan yang tidak ditemuykan yaitu, Rantau Selatan dan Bilah Barat.

Melihat tingginya jumlah penderita penyakit tersebut di Labuhanbatu, dinas Kesehatan setempat menargetkan penanganannya secara serius. “ Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk 5 tahun kedepan akan merekrut penderita penyakit ini sebanyak-banyaknya,” terang Kepala Dinas Kesehatan Nazmil Fuad Harahap didampingi Wakilnya DH Manurung serta Kasubdis P2P-PLP Sutadjid kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu ( 21/11 ) di Rantauprapat.

Untuk menghindari terjangkit penyakit ini, pihak dinkes Labuhanbatu mengimbau warga melakukan beberapa hal, seperti, menghindari diri dari gigitan nyamuk vektor dengan cara menggunakan kelambu sewaktu tidur, menutup ventilasi rumah dengan kawat kasa nyamuk, selalu menggunakan obat anti nyamuk dan kalau bisa mengoles kulit dengan obat anti nyamuk.

“Selain itu, memberantas nyamuk dengan cara membersihkan tanaman air pada rawa-rawa yang merupakan tempat perindukan nyamuk, menimbun, mengeringkan atau mengalirkan genangan air dan membersihkan semak belukar di sekitar rumah.,” terangnya.

Tanda-tanda gejala terserang penyakit itu, katanya , seseorang akan mengalami demam berulang-ulang selama 3-5 hari. Penderita juga akan mengalami pembengkakan kelenjar getah bening ( tanpa ada luka ) yang biasanya di daerah lipatan paha dan ketiak yang tampak kemerahan, panas dan sakit. Bahkan, ujarnya, radang saluran kelenjar getah bening penddeerita akan terasa panas dan sakit yang menjalar dari pangkal ke arah ujung kaki atau lengan.

“Abses Filartial terjadi akibat seringnya pembengkakan kelenjar getah bening dapat pecah dan mengeluarkan nanah serta darah. Serta pembengkakan tungkai, lengan, buah dada, kantong buah jakar yang terlihat agak kemerahan dan terasa panas. Jadi, jika ada warga yang mengalami tanda-tanda itu, kami harapkan segera melapor ke dinas terkait, paling tidak puskesmas terdekat agar segera di beri pertolongan,” paparnya.

Tes CPNS di Labuhanbatu Masih Mengambang

2007-11-21T02:02:00.000-08:00

Pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2007 di Labuhanbatu belum bisa dipastikan pelaksanaannya. Bahkan dikhawatirkan, tes tersebut tidak bisa dilaksanakan tahun ini.

Rusman Syahnan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Labuhanbatu mengatakan, Labuhanbatu memang diberi jatah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) RI untuk menerima CPNS dari formasi umum sebanyak 35 orang untuk tahun ini. "Jumlah itu memang sangat sedikit. Itu sebenarnya tidak sebanding dengan biaya yang ditanggung pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya," jelas Rusman, kepada wartawan, Senin (12/11).

Pun begitu, lanjutnya, pihaknya telah mengirimkan surat kembali ke Menpan terkait hal tersebut. Dalam surat tersebut juga disertakan formasi CPNS yang dibutuhkan Pemkab Labuhanbatu. Hanya saja, hingga kemarin, belum ada jawaban dari Menpan.

"Kita sudah sampaikan ke Menpan berapa formasi yang kita inginkan dan latar belakang pendidikan apa saja yang kita butuhkan. Tapi belum dibalas-balas. Makanya, kita belum bisa pastikan kapan diadakan penerimaan CPNS di daerah ini untuk tahun ini," beber Rusman.

Sayang, Rusman enggan membeber lebih jauh berapa formasi yang mereka inginkan dan latar belakang pendidikan apa saja yang mereka ajukan ke Menpan tersebut. "Tunggu dulu jawaban dari Menpan. Nanti kalau kita lansir sekarang bisa menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat," kelitnya.

Lantas, bagaimana kalau surat tersebut ditolak Menpan? Ditanya seperti itu, Rusman mengaku pihaknya bisa saja tidak mengadakan penerimaan CPNS tahun ini. Sebab, selain formasi yang terlalu sedikit sehingga tak sebanding dengan biaya penyelenggaraan yang dikeluarkan Pemkab, beberapa daerah di Pantai Timur Sumut juga telah tegas-tegas menolak pelaksanaan CPNS tahun ini.

"Kita memang belum bisa mengambil sikap (menolak atau menerima penerimaan CPNS). Tapi di Asahan, Langkat, Tapsel, Padangsidimpuan dan beberapa daerah pantai timur lainnya telah menolak. Dan bukan tidak mungkin kita mengikuti langkah mereka," tandasnya.

Sementara itu, Kabag Humasy Pemkab Labuhanbatu Sugeng mengatakan belum ada instruksi pihaknya untuk mengumumkan penerimaan CPNS tersebut. "Kalau semuanya nanti sudah jelas dan Pemkab juga memastikan menggelarnya, pengumuman penerimaan CPNS itu akan kita lansir di beberapa tempat," jelas Sugeng.

Selain di kantor Bupati, pengumuman tersebut juga akan dipajang di beberapa lokasi strategis di kota Rantauprapat. "Pokoknya kalau sudah ada kepastian, kita akan sampaikan kepada seluruh masyarakat melalui pengumuman, baik brosur, media massa dan radio daerah," pungkasnya.

Kakanwil Ditjen Pajak: Masih Banyak Pengemplang Pajak di Medan

2007-11-20T09:14:00.000-08:00

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kakanwil Ditjen) Pajak Sumut I Medan Drs Ramram Brahmana menggambarkan, rendahnya share penghimpunan pajak dari Kanwil Sumut I Medan kepada penghimpunan pajak nasional akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan masih banyak wajib pajak (WP) yang mengemplang pajak.

Hal tersebut disampaikan Ramram Brahmana dalam sambutannya saat membuka seminar sehari menyosialisasikan “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” (UU No 28/2007) di Balai Raya Tiara Convention Center Medan, Senin (19/11) yang digelar STIE Indonesia. Hadir dan juga pembicara pada seminar tersebut di antaranya anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Dr Sjahrir, Direktur Peraturan Pajak Ditjen Pajak Djonifar Abdul Fatah diwakili staf dan Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Dr Tjiptardjo.
Ramram menunjuk, target pajak Sumut I Medan tahun 2007 sebesar Rp 3,4 triliun, share-nya sangat kecil yakni di bawah 1% yakni 0, 086 permil dibandingkan rencana penerimaan (renpen) pajak secara nasional sebesar Rp 393 triliun. Padahal potensi sumber penghimpunan pajak dari Sumatera Utara I dinilai cukup besar.
Menurut Ramram, penyebab masih rendahnya penghimpunan pajak di Kota Medan dan sekitarnya akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Faktor lainnya, menurut Ramram, masih banyaknya pembayar pajak yang mengemplang pajak melalui berbagai modus, di antaranya membuat surat pemberitahuan pajak terutang (SPT) tidak benar yang menyebabkan potensi pajak “menguap”.
Ramram mengimbau, para wajib pajak (WP) yang belum melaporkan pajaknya secara benar segera memperbaikinya sebelum dijerat sanksi sebagaimana diatur dalam UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang akan berlaku 1 Januari 2008.
Dipaparkannya, bagi WP yang diperiksa dan disidik karena tidak melaporkan perpajakannya secara benar, jika terbukti dikenakan denda 400% dari utang pajaknya. Sedangkan bagi yang terlambat melaporkan (memasukkan) SPT dikenakan denda 2%.
“Saya mengimbau para WP yang merasa menyampaikan SPT tidak benar agar segera memperbaikinya sebelum diperiksa aparat fiskus agar tidak dikenakan sanksi yang cukup berat,” imbau Ramram.
Ramram juga mengimbau para WP jangan lagi mencoba-coba menggoda aparat fiskus untuk melakukan “kerja sama” saling menguntungkan. Sebab, bila hal itu terungkap maka fiskus akan dikenakan hukuman yang cukup berat. “WP jangan lagi ‘menggoda’ fiskus dengan imbalan tertentu karena dalam era modernisasi pelayanan pajak, fiksus telah mendapat remunerasi yang memadai,” kata Ramram sembari menunjuk aparat fiskus jebolan program diploma setahun (D1) sudah menerima gaji sekitar Rp 3 juta-Rp 4 juta/bulan.
Pada kesempatan yang sama Ramram juga mengungkapkan, penerimaan pajak secara gross di Kanwil Sumut I Medan hingga Oktober 2007 sudah mencapai 110% dan menjadi salah satu yang terbesar di antara 31 kanwil yang ada di Indonesia. Namun jika dikurangi restitusi, maka penerimaan netto-nya berkisar 70%-75% dan rangkingnya berada di posisi ke-29.
Dr Sjahrir dan Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Tjiptardjo yang dihubungi terpisah di sela-sela seminar tersebut senada mengakui, target penerimaan pajak di Sumut I masih di bawah potensi sesungguhnya.
“Barangkali model ‘merampok’ pajak yang dilakukan WP dengan cara mengisi SPT tidak benar,” ujar Tjiptardjo yang didampingi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Komda Sumbagut Kunnadi dan Ketua IKPI Cabang Medan Barry Kusuma.

http://www.medanbisnisonline.com/rubrik.php?p=103621&more=1#more103621

Pemda di Sumut Diminta Selesaikan Masalah Keuangan Masing-masing

2007-11-20T09:13:00.000-08:00

Pemerintah daerah (pemda) di Sumatera Utara (Sumut), baik propinsi maupun kabupaten/kota, diminta segera menyelesaikan persoalan pengelolaan keuangan dan administrasi selama periode 2005-2006 yang terjadi di daerahnya masing-masing.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut, Yopie S Batubara, mengatakan hal itu kepada wartawan di Medan, Selasa (20/11). Disebutkannya, berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hampir seluruh pemda di Sumut memiliki masalah keuangan dan administrasinya.
“Atas temuan BPK ini, kami anggota DPD kemudian mengadakan kunjungan kerja ke lapangan dan memanggil pimpinan Pempropsu, pemkab-pemko. Kita meminta mereka untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut,” ujarnya.
Yopie mengatakan, persoalan keuangan yang ditemukan BPK terjadi pada periode tahun 2005-2006. Seperti pembayaran biaya sewa rumah jabatan atau rumah dinas pimpinan dan anggota DPRD Sumut sebesar Rp 7,375 miliar yang belum dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Kemudian pelaksanaan beberapa pekerjaan pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Distarukim) Sumut tahun anggaran 2005-2006 tidak sesuai kontrak sebesar Rp 903,216 juta dan belum dipungut denda keterlambatan sebesar Rp 82,039 juta.
“Contoh lainnya seperti pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kerja tahun anggaran 2005 pada Sekda Kabupaten Humbahas senilai Rp 321,798 juta yang tidak mengikuti ketentuan yang ada,”ungkapnya.
Sedangkan salah satu masalah yang terjadi di Kota Padangsidimpuan adalah penetapan jumlah tunjangan perumahan anggota DPRD setempat sebesar Rp 382,5 juta tidak sesuai dengan ketenttuan dan memboroskan keuangan daerah.
Yopie mengakui seluruh pemkab dan pemko di Sumut memiliki masalah administrasi dan keuangan. DPD asal Sumut kemudian mengambil contoh sampel Pemkab Madina, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Humbahas, Simalungun, Serdang Bedagai, Langkat dan Binjai.
Yopie yang membidangi persoalan APBN, pajak dan BPK ini menuturkan, seluruh pemkab-pemko serta Pempropsu sendiri diberi batas waktu hingga akhir Desember 2007 untuk menyelesaikan seluruh persoalan tersebut.
“Jika tidak, maka kemungkinan terburuk, pemerintah pusat akan memotong Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAU-DAK) mereka,” tegasnya.
Pimpinan Pempropsu dan pemkab-pemko, lanjutnya sudah komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini, maksimal hingga Desember 2007 ini. Pimpinan daerah masing-masing juga sudah berjanji untuk mengikuti prosedur dan ketentuan yang ada.
Berhati-Hati
Yopie mengakui, pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan daerah sekarang ini sudah mengalami banyak kemajuan. Berbeda dengan masa lalu, ketika pengawasan berjalan sangat longgar.
“Pemda tingkat I dan II sudah harus berhati-hati dan mengikuti ketentuan serta prosedur yang ada. Sehingga laporan keuangan dan administrasi mereka dapat dipertanggungjawabkan serta bisa menghemat pengeluaran,” ungkapnya.

http://www.medanbisnisonline.com/rubrik.php?p=103730&more=1#more103730

Minim Infrastruktur Jalan Hambat Produksi Pangan

2007-11-19T04:52:00.000-08:00

* Pola Tata Air Mikro Mampu Tingkatkan Hasil Pertanian

Minimnya infrastruktur jalan darat penghambat produksi pangan diLabuhanbatu. Pasalnya, daerah-daerah sentra penghasil pangan diLabuhanbatu yang dominan berlokasi di pesisir pantai, masihketerbatasan sarana dan prasarana transportasi. Padahal, daerahpesirir yang terkenal memiliki luas lahan pertanian. Terlebih lagi,dengan terlaksanannya program Tata Air Mikro yang mampu mengatur poladistribusi air ke lahan-lahan pertanian yang sebelumnya dengan polatanam tadah hujan.Hal itu dikatakan Siswoyo ketua kelompok tani (koptan) Rezeki Tani,Desa Sei Kasih, Bilah hilir, Labuhanbatu yangdidampingi Hamdani, sekretaris koptan tersebut, Senin (19/11) dikesetretariatan Pemkab Labuhanbatu.Katanya, penghambat peningkatan hasil produksi pertanian dari daerahitu disebabkan kurangnya perhatian pihak Pemkab Labuhanbatu ataupunpihak Pemprovsu untuk menambah laju mutu jalan darat dari dan kedaerah-daerah sentra pangan. "Kami masih merasa terlalu susah membawaproduksi pertanian keluar dan mengimport berbagai alat mesin pertanian(alsintan). Padahal, dengan adanya transportasi yang memadai, secarapasti akan dapat merangsang para petani untuk mengkelola lahanpertaniannya," terangnya.Dikatakannya, dengan pola Tata Air mikro yang telah diterapkankelompok tani mereka yang beranggotakan tak kurang dari 25 orang itu,telah mampu meningkatkan laju produksi lahan pertanian mereka, darisebelumnya seluas 300-an hektar, dengan pola musim tanam(MT) sekalisetahun dengan penanaman padi varietas ciarang hanya mampu memproduksipadi 3,5 ton perhektar. Selanjutnya, dengan pola tata air mikromenjadi 2 MT pertahun dengan produksi 4,5 ton perhektar. "Manfaatmenerapkan pola tata air mikro dapat menyuplai air ke lahan-lahanpertanian. Sehingga, secara pasti jadwal penanaman dapat ditingkatkan, serta hasil produksi juga meningkat," bebernya. Polatersebut, katanya, telah dilakukan sejak tahun 2004, dengan swadayamasyarakat petani setempat dengan memasang pintu klep yang mengaturdan memanfaatkan air dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Bilah. Daripenerapan pola itu, ujar Siswoyo, pada hari Jumat tertanggal 16Nopember barusan, dari 5 koptan se Indonesia, yakni petani dari Rokanhilir, Riau, koptan dari Kutai Timur, Kalsel, koptan dari OganKomering Ilir (OKI), Sumsel, dan koptan Barito Kuala, Kalsel sertakoptan Rezeki Tani , sebagai perwakilan petani se Sumatera Utara telahmenerima penghargaan langsung dari Presiden RI Susilo BambangYudhoyono (SBY). "Kita mewakili Sumut telah diundang Presiden SBYuntuk menerima penghargaan, baik piagam ataupun trophy, serta voucherberupa satu unit alsintan handtractor. Setelah dinilai berhasilmenerapkan pola Tata Air mikro untuk lahan pertanian," bebernya.Namun, kedepan, akunya, mengharapkan kepada pihak Pemkab Labuhanbatudan pemerintahan, agar lebih dapat memprogramkan peningkatan mutujalan darat, sehingga, dengan peningkatannya serta penerapan berbagaipola-pola dan jadwal tanam pertanian akan mampu menggembalikankejayaan Labuhanbatu sebagai daerah yang mampu surplus dari pangan."Memang, kendala di lapangan yang terasa adalah seringnya muncul hamakeong mas. Tapi, hal itu tidak terlalu dipermasalahkan, sebab dapatdiantisipasi dengan menerapkan pola bebeknisasi, yaitu mengkelolalahan pertanian disertai dengan menerapkan peternakan bebek yang dapatmenekan laju pertumbuhan keong mas. Tapi, bila produksi lahanpertanian di Labuhanbatu dapat ditingkatkan, bukan tidak mungkindaerah ini akan kembali memiliki keharuman nama sebagai daerah yangmampu mensuplai beras. Akhirnya, Labuhanbatu tidak lagi dikatakansebagai pemilik beras dan Asahan Tanjung Balai punya nama," paparnya.Lahan PertanianSebab, Labuhanbatu sebagai sentra penghasil komoditi padi, namunbelakangan waktu terus mengalami penurunan produksinya dari tahun ketahun. Pasalnya, kini masyarakat setempat lebih memilih mengkonversilahan persawahannya menjadi lahan perkebunan Sawit. Hal itu indikasidari prospeknya, lebih menjanjikan dibanding mempertahankanmembudidayakan Padi di persawahan. Dari data statistik yang ada, sejaktahun 1999 hingga 2006 lalu menunjukkan produksi padi di daerah initerus mengalami penurunan. Jika tahun 1999 lalu Labuhanbatu masih bisamenghasilkan 345.147 ton padi, tahun 2006 tinggal 281.145 ton.Jika dikonversi menjadi beras, jelas Nizamuddin, 281.145 ton padi ituhanya bisa menghasilkan beras 175.153 ton. "Hitungannya produksi padimenjadi beras mengalami penyusutan 62.30 persen. Jadi, data terakhir,beras yang dihasilkan dari padi di kawasan ini mencapai 175.153 ton,"tegasnya. Sejauh ini, jumlah beras itu memang masih mencukupi untukkebutuhan rumah tangga di Labuhanbatu. Dengan kata lain, produksi padipetani Labuhanbatu masih bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga untukdaerah itu. Sebab, masih berdasarkan data BPS, untuk tahun 2006,kebutuhan konsumsi beras untuk Labuhanbatu mencapai 98.321 ton pertahun dari jumlah penduduk 987.157 jiwa. Berarti memang masih adasurplus sebesar 76.832 ton. Namun, angka itu belum mencukupi untukmemenuhi kebutuhan beras untuk industri, pakan ternak dan lain-lain.Jadi, baru kebutuhan rumah tangga saja yang bisa dipenuhi. Bahkan, dikhawatirkan apabila produksi padi ini terusmengalami penurunan seperti yang menjadi trend sejak tahun 1999 lalu,bukan tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan beras rumah tangga sajapun tak mencukupi lagi. Sebab, angka pertumbuhan penduduk terusmengalamai kenaikan, sementara produksi padi dari petani justru terusmenurun.

yahoo group

2007-11-19T04:46:00.000-08:00

yahoo group

2007-11-19T04:35:00.000-08:00

Click to join neo-hiperseks

Minimnya Regulasi Pengawasan

2007-11-15T09:05:00.000-08:00

* Pembangunan Tower Pemancar jadi Polemik

Pengawasan pembangunan Tower pemancar telepon selular milik berbagai perusahaan telekomunikasi belum efektif. Pasalnya, regulasi mengenai hal itu belum dimiliki oleh Pemprovsu. padahal, persoalan yang telah menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat menjadi dilema. Sebab, walau belum adanya analisis mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh tower yang kini menjamur pembangunannya di tengah permukiman padat hunian, namun indikasi dampak lainnya terkait mutu pendirian dan pembangunan penyanggah tower juga perlu untuk diawasi.

Demikian dikatakan Erwin Hidayah, kepala sub bagian hukum Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Sumatera Utara, Kamis (15/11), seusai pelaksanaan acara sosialisasi bidang lingkungan hidup di ruang rapat Bapedalda Labuhanbatu.

“Bapedaldasu belum mampu melakukan pengawasan secara sefektif dampak lingkungan yang mungkin dihasilkan oleh tower-tower telekomunikasi. Sebab, selain belum adanya regulasi yang mengatur hal itu, juga belum adanya hasil kajian, analisis dan riset yang pasti tentang efek samping dari pembangunannya,” terangnya.

Namun, walau belum dapat dipastikan dampak yang timbul terhadap kesehatan masyarakat, dan makhluk hidup lainnya ataupun kepada lingkungan sekitar, akibat penyebaran gelombang electro magnetic tower tersebut, akan tetapi, kata Erwin, pengawasan mutu bangunan pondasi tower dan lainnya juga perlu menjadi perhatian.

Karena, kata dia, tower yang dominan dibangun di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan areal padat hunian masyarakat, bukan tidak mungkin dalam jangka waktu tertentu dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat.

“Maka tak heran, bila di beberapa tempat banyak terdengar tentang riak-riak penolakan dari masyarakat sekitar pembangunan tower. Kekhawatiran masyarakat itu juga dapat dimaklumi,” tegasnya.

Erwin tidak menyebutkan jumlah tower yang telah dibangun di Sumatera Utara. namun, kedepan, katanya, tidak tertutup kemungkinan pihak Bapedaldasu akan melakukan koordinasi kepada pihak kementerian lingkungan hidup di Jakarta. “Belakangan waktu, pengawasan tower hanya dipercayakan kepada perusahaan pemilik tower masing-masing. namun, kedepan Bapedaldasu tidak tertutup kemungkinan akan mengajukan saran-saran dan usulan kepada Menteri Lingkungan hidup agar dapat mengeluarkan regulasi dan dapat melakukan riset-riset terkait pengawasan dampak yang akan muncul. Bahkan, hingga standar jarak lokasi pembangunan dengan daerah padat penduduk ataupun terkait ketinggian yang ideal. Karena, hal itu berkaitan langsung dengan masyarakat sebagai penerima manfaat dan dampak negatif yang ada,” bebernya.

Pengelolaan Emisi dan Kualitas Udara Masih Kurang

2007-11-15T01:49:00.000-08:00

*Laboratorium Lingkungan akan Didirikan

Masih banyak Pabrik pengelolaan kelapa sawit yang menjalankan usahanya di Labuhanbatu belum sesuai dengan ketentuan kementrian Lingkungan Hidup. Pasalnya, monitoring gas buang emisi cerobong ( stack) dari tiap-tiap Pabrik Kelapa Sawit belum secara umum belum mengindahkan Peraturan Pemerintah (PP) No41/1999 tentang pengendalian pencemaran udara.

Hal itu dikatakan H Chairul Azhar, tenaga ahli Badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah (Bapedalda) Sumut, Kamis (15/11) di ruang rapat Bapedalda Labuhanbatu pada acara sosialisasi bidang lingkungan hidup di Labuhanbatu.

Katanya lagi dalam mengulas makalahnya yang berjudul pengelolaan emisi udara dan kualitas udara ambient, secara triwulan pihak industri pengolahan sawit sejatinya memberikan laporan perkembangan emisi yang dilakukan kepada pihak terkait. Naumn, ironisnya, disebebkan factor hight cost pengendalian dan pengawasan stack di lapangan hal itu masih kurang berjalan secara efektif. "Faktor mahalnya biaya stack, menyebabkan secara umum masih banyak industri yang belum mematuhinya. Sehingga, rencana untuk mengurangi volume pencemaran udara masih jauh dari harapan semula," bebernya.

Padahal, ujarnya, slogan Pemerintah menciptakan lingkungan hidup bebas dari limbah telah menentukan komitmen perusahaan untuk membuat surat pernyatan mentaati standart emisi. Selain itu, sejatinya juga, adanya penyiapan fasilitas pengukuran udara dan melaporkannya per triwulan. Belum lagi diharuskan untuk menyediakan alat ESP ( electro static precipitator) dalam menfgurangi polusi udara. Dan, untuk penangganan gas SO2 dan gas NO2, diharuskan menyediakan alat FGD (flue gas desulfurixation ), paparnya.

Dengan terwujudnya tingkat kepatuhan para pelaku usaha industri pengolohan sawit dan karet, tegas Chairul Azhar, dihadapan para perwakilan pengusaha industri PKS dan pengolahan Karet yang ada di Labuhanbatu, dipastikan pencemaran yang disebabkan parameter yang ada, seperti sulfur dioksida (SO3), karbon monoksida (CO), Nitrogent oksida (NOX), debu (particular matter), hadro carbon (HC) dan timbah (timah hitam) akan dapat diminimalisir. Sehingga, efelnegatif yang ditimbulkan dari pencemaran terhadap manusia, hewan dan tumbuhan dapat diantisipasi.

"Penanggulangan lebih jauh terhadap pencemaran lingkungan adalah dengan memperhatikan penggunaan BBM tanpa timbal dan S rendah, selain itu, melakukan diserfikasi energi dan menggunakan alat control emisi gas. Hal terpenting adalah meningkatkan masyarakat dan mendorong penggunaan mesin 4 tag," tandasnya.

Laboratorium Lingkungan

Sementara itu, kepala Bapedalda Labuhanbatu, H Hasban Ritonga, mengungkapkan, kegiatan tersebut sebagai rangkaian menciptakan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha industri untuk memelihara lingkungan yang bersih. Serta, sebagai langkah awal persiapan menyongsong rencana pembangunan laboratorium lingkungan di Bapedalda Labuhanbatu. "Direncanakan untuk APBD Labuhanbatu TA2008 akan dibangun laboratorium lingkungan di Bapedalda. Sehingga, secara pasti pengawasan tingkat kepatuhan pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Labuhanbatu dapat diefektifkan. Kan, selama ini pengawasan dan pemeriksanaan kandungan limbah cair dan padat dari para pelaku usaha yang memanfaatkan bahan-bahan kimia yang terindikasi mengancam lingkungan dinilai masih kurang. Dengan adanya laboratorium itu nantinya, setiap pelaku usaha industri tidak terlalu repot memeriksakan kandungan limbah kelauran industrinya hingga keluar daerah. Makanya, pemeriksaan BOD dan kandungan kimia lainnya, ataupun pemeriksaan kandungan ph tanah akan dapat dilakukan," pungkasnya.

Peredaran Upal Digagalkan

2007-11-12T01:56:00.000-08:00

* 2 Pelaku Utama, 3 Membantu

5 tersangka yang berasal dari Aceh dan tertangkap di depan Suzuya Plaza Rantauprapat terkait peredaran uang palsu (upal). Hanya 2 tersangka yang dinyatakan terlibat langsung dalam peredarannya. Sedangkan, 3 tersangka lainnya, dinyatakan tidak tahu menahu.

Namun, ketiga tersangka itu tetap saja tak bisa lolos dari jerat hukum. Hingga kemarin sore, mereka bersama dua rekannya yang terlibat langsung, masih meringkuk di balik sel Polres Labuhanbatu. "Tapi pasal yang akan kita kenakan kepada ketiganya berbeda dengan kepada dua rekannya yang lain. Mereka hanya kita kenakan pasal 480 KUH Pidana tentang membantu kejahatan peredaran uang palsu," jelas AKP Mara Junjung Siregar, Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, Senin (12/11), di ruang kerjanya. Katanya, tiga tersangka, masing-masing Mar alias Ari, 19, seorang pelajar SMU di Jakarta, warga Kutabate, Aceh Barat. Kemudian, Han, 29, perantau asal Aceh di Jakarta, warga Desa Pelalue, Aceh Timur, dan M S, 37, juga perantau asal Aceh di Jakarta, warga Desa Kutabale, Kec Beutong, Nagaraya.

"Ketiganya sebenarnya hanya mau menumpang mobil yang dibawa dua tersangka dari Jakarta mau pulang ke Aceh," tegas Junjung.

Namun, sesampainya di sekitaran Sumatera Selatan, ketiganya mengaku mulai curiga dengan dua rekannya yang kerap membeli rokok dan voucher. Sebab, mulai dari Bakauheni, Lampung, Sof alias Tan, 30, warga Desa Pelalue, Aceh Timur, selalu membeli rokok Dji Samsoe dan Marlboro. Hal ini dilakukannya nyaris dalam setiap 10 Km perjalanan. Nah, dinilah ketiga orang ini mulai curiga dan menanyakannya langsung kepada kedua rekannya.

Ditanya, akhirnya kedua rekannya ini mengaku kalau mereka sengaja membeli rokok banyak-banyak untuk memecahkan uang pecahan Rp50 ribu yang palsu. Dengan dibelikan rokok memakai uang palsu, maka mereka mendapatkan kembaliannya yang asli. Dijelaskan begitu, ketiga tersangka sempat mengatakan kalau tertangkap polisi, mereka tak mau dilibatkan. "Tapi bagaimana tak dilibatkan. Mereka ada di situ bersama dua tersangka utama. Lagipula berdasarkan pengakuan mereka, mereka ikut mengisap rokok dan memakai voucher yang dibeli dua tersangka itu dengan uang palsu," papar Junjung.

Diuraikan Junjung, uang palsu sebanyak Rp12 juta itu diambil oleh Mal S,27, warga Desa Kuala, Aceh Timur, dari seseorang yang mengaku warga Tangerang. "Namun, pengakuannya dia tak tahu nama orang itu siapa. Dia menerimanya di depan gedung Roxy Mas Jakarta," bebernya.

Uang palsu tersebut kemudian dibelikan rokok dan vocher di sepanjang jalan mulai dari Bandar Lampung hingga kemudian tertangkap di Rantauprapat. Saat itu, Sof yang bertugas sebagai pembeli dengan uang palsu itu, membeli rokok di warung milik Siti Aisyah br Panggabean di Jalan Sisingamangaraja No 51 Rantauprapat.

Aisyah yang menerima uang pecahan Rp50 ribu curiga dan tak lama kemudian menelpon polisi. Petugas Reskrim Polres Labuhanbatu pun langsung turun ke lapangan dan menemukan mobil Suzuki PVT berplat Jakarta yang disebut Aisyah ternyata masih terparkir di depan Suzuya Plaza. Tak mau kehilangan buruan, petugas Polres langsung melakukan penggrebekan dan akhirnya menemukan Rp10.350.000 uang palsu dan Rp4.553.000 uang asli.

"Saat itu salah seorang dari mereka sedang masuk ke ATM. Saat itulah anggota kita langsung melakukan penangkapan. Selain uang palsu dan uang asli, di mobil itu kita juga memukan ratusan bungkus rorok dan beberapa voucher pulsa yang diduga dibeli tersangka dengan uang palsu mulai dari Lampung hingga kemari," tandas Junjung.

Sementara itu, salah seorang tersangka, Mar alias Ari mengaku memang tak menyangka rekan-rekannya asal Aceh itu membawa uang palsu. Pelajar salahsatu SMU di Jakarta ini mengaku hanya berniat mencari tumpangan gratis saat mau pulang kampung ke Aceh. "Di tengah jalan saya baru diberitahu setelah mereka sering membeli rokok. Tapi saya tak mungkin turun di tengah jalan," katanya sembari tertunduk lesu.

Hari jadi Pemerintahan Labuhanbatu laik dipertanyakan

2007-11-09T00:39:00.000-08:00

Napak Tilas Sejarah
Daerah Labuhanbatu Dibutuhkan

Pelaksanaan Hari jadi Pemerintahan Labuhanbatu yang sesuai keputusan DPDR setempat dengan nomor 08/1998 tentang penetapan hari jadi pemerintahan kabupaten Labuhanbatu, masih laik dipertanyakan.
Pasalnya, resepsi hari jadi merupakan ‘pesta’ pemerintahan setempat, bukan berkaitan dengan hari jadi daerah teritorialnya. Padahal, sejatinya yang merayakan hari jadi seperti itu adalah daerah, bukan pemerintahan. Ambil contoh, Medan, perayaan yang dilakukan adalah hari jadi kota Medan bukan pemeintahan kota, malah untuk skala nasional, hal itu juga terlihat jelas pada perayaan hari kemerdekaan Republlik Indonesia yang selalu diperingati setiap 17 Agustusan. Hari bersejarah itu bukan ditandai sebagai hari jadi pemerintahan Indonesia, namun merupakan hari jadi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Demikian dikatakan Syamsul Bahri Siregar, ketua Forum Seni budaya DAerah Labuhanbatu, Jumat(9/11), di Rantauprapat.
“Memang Pemkab Labuhanbatu yang menjalankan roda pemerintahan. Namun, daerah teritorial yang memiliki sejarah yang sejatinya lebih diutamakan untuk diperingati. Tidak ada salahnya Pemkab Labuhanbatu merayakan hari jadi, tapi, juga mesti melakukan napak tilas tentang sejarah daerah Labuhanbatu. Kan, sebelum adanya pemerintahan Labuhanbatu, didaerah yang dahulunya merupakan keresidenan Asahan-Labuhanbatu ini telah ada pemerintahan, baik pemerintahan colonial, atau pemerintahan yang bersifat kerajaan dan kesultanan,” jelasnya.
Maka tak heran, tegasnya, banyak generasi muda Labuhanbatu tidak mengetahui tentang sejarah daerah Labuhanbatu yang dahulunya memiliki beberapa pemerintahan kerajaan. “Bila Pemerintah tidak segera melakukan penggalian sejarah dan lebih mempublikasikannya kepada generasi muda setempat, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkaburan dan hilangnya ‘tapak-tapak’ sejarah yang ada. Semisal, cagar budaya yang ada di kota Rantauprapat seperti bangunan Masjid Agung dan gedung sekolah SKM Negeri 1 yang berada di kawasan jalan A Yani, Rantauprapat, diduga kuat banyaknya masyarakat atau generasi muda yang tidak mengetahui masa pembangunannya dan pelopor pendiriannya. Bukan tidak mungkin, kedepan, karena tidak mengetahui nilai-nilai sejarah tersebut, berbagai cagar budaya yang ada akan ‘disulap’ dan dikonversi menjadi pemanfaatan gedung lainnya,” ulasnya.

Wakil ketua Laskar Ampera M Nawi Harahap Angkatan 66 Sumut :

2007-11-09T00:38:00.000-08:00

Jiwa Prajurit Milwan Mengabdi Pada Rakyat

Kemunculan HT Milwan sebagai balon cagubsu merupakan mengejewantahkan filosofi dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.
Pasalnya, Milwan yang telah mencalonkan diri sebagai Cagubsu dari ‘sampan’ partai Demokrat, semata-mata hanya menampung aspirasi berbagai etnis yang ada di Sumut.
Soalnya, Milwan yang sebelumnya masih belum menentukan sikap pada Pilgubsu, belakangan waktu ‘terangsang’ semangat pengembanan prinsip ‘dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat’, setelah gencar mendapatkan dukungan moril dari berbagai lapisan masyarakat.
“Saya mengetahui, kehadiran HT Milwan menjadi balon Cagubsu tak terlepas dari dorongan-dorongan moril masyarakat. Sebab, sebelumnya, saya melihat bangkitnya semangat pengabdiannya untuk rakyat dikarenakan masyarakat yang meminta dirinya untuk mencalon sebagai Cagubsu,” tegas Wakil ketua Laskar Ampera M Nawi Harahap angkatan 66 Sumut, Ismahyuddin Sani, , Jumat(9/11) di Rantauprapat.
Soalnya, kata ketua kesatuan aksi pemuda pelajar Indonesia (KAPPI) ini, bila Milwan hanya memiliki hasrat pencalonan disebabkan factor diri pribadi, tentu ketika dalam pelaksanaan konvensi Partai Golkar Sumut dalam penetapan HM Ali Umri sebagai calon tunggal Cagubsu partai berlambang Beringin itu, Milwan yang juga sebagai ketua DPD Partai Golkar Labuhanbatu itu, akan menolak.
Tapi, seperti diketahui, selain menyadari haknya sebagai warga negara yang berdemokrasi, memiliki hak untuk dipilih dan memilih, utamanya berbagai lapisan masyarakat menyatakan dukungannya kepada Milwan lah, penyebab timbulnya keberanian diri maju pada Pilgubsu. Bertolak dari itu, Ismahyuddin, maka Milwan yang memiliki ‘jiwa prajurit’ yang mesti mengabdi kepada rakyat dan akan melakukan tupoksinya semata-mata untuk rakyat, akhirnya membangkitkan semangat pengabdian tersebut.
“Milwan mantan prajurit, tentu tau betul kalau masyarakat mendukung tugas-tugas yang diemban akan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Maka, bila ada dukungan masyarakat mencalonkan Milwan jadi Gubsu itu semata-mata karena penilaian, Milwan mampu mengkoordinir dan memiliki wawasan memanajemen massa yang dipadu dengan ‘kepiawaian’ ilmu tata pemerintahannya,” ulasnya.
Kondisi Sumut pada era dewasa sekarang ini yang memiliki masyarakat dengan multi etnis, katanya, sangat membutuhkan adanya sosok yang memiliki jiwa perpaduan konseptual wawasan kebangsaan dan ilmu mengatur roda pemerintahan. “Ya, masyarakat sekarang lebih kritis dalam segi perpolitikan, sehingga akan menetapkan pilihannya pada sosok yang memiliki jiwa nasionalisme kebangsaan dalam memimpin daerah menuju kemakmuran rakyat. Biasanya, jiwa-jiwa tersebut lebih dalam tertanam pada sosok yang telah dibekali prinsip keprajuritan yang semata-mata mengabdi untuk membela tanah air dan rakyat,” tandasnya.

Seluruh Fraksi Terima P-APBD Labuhanbatu TA2007

2007-11-09T00:36:00.000-08:00

Eksekutif ‘Dihujani’ Saran dan Masukan

Seluruh fraksi di DPRD Labuhanbatu menyetujui laporan panitia anggaran Rancangan Perubahan APBD (RP-APBD) Labuhanbatu TA 2007.
Namun demikian, dari tujuh fraksi yang ada, masih banyak fraksi-fraksi yang memberikan saran dan masukan kepada pihak eksekutif, pada sidang paripurna penetapan ranperda P-APBD Labuhanbatu TA2007 di gedung DPRD Labuhanbatu, Kamis(8/11).
Semisal, fraksi bintang kemerdekaan sejahtera, dalam saran-sarannya yang dibacakan Syarifuddin Tanjung, fraksi ini memberikan tujuh saran.
Salah satunya, pengadaaan buku siswa dan seragam sekolah, diharapkan pihak Pemkab Labuhanbatu agar melakukan pertimbangan yang lebih konkrit sebelum nantinya dibawakan pda APBD TA 2008 mendatang. Selain itu, hal lainnya yang menjadi kritisi pihak ini, khusus pada rekening 16.15 terkait pos pengadaan buku dan alat tulis siswa yang berjumlah Rp1.488.282.450 yang telah dikurangi sebesar Rp1.080.000.000, agar pemanfaatan dana yang dibawa pada PAPBD TA2007 sebesar Rp408.282.450, agar menciptakan system pendidikan di Labuhanbatu tidak lagi terjadi adanya pengutipan uang rapor dan kutipan lainnya pada berbagai kegiatan. Sedangkan untuk dinas perhubungan Syarifuddin Tanjung memiliki saran yang efektif dalam menciptakan arus transportasi yang aman dan lancar di jantung kota Rantauprapat. “Dinas Perhubungan diminta agar tidak lagi memberikan ijin masuk kepada truk-truk yang melebihi tonase memasuki kota Rantauprapat, yang akibatnya selain terjadinya kemacetan arus lalulintas juga penyebab terjadinya berbagai kerusakan fisik jalan. Bila, hal itu masih terus berlanjut kepada kadishub didesak agar melakukan pemecatan kepada petugas-petugas dishub yang melakukan pegawasan,” tegasnya.
Walau menerima laporan pihak panitia anggaran pada P-APBD TA 2007 itu, fraksi reformasi juga memberikan saran yang tegas kepada pihak eksekutif. Dalam hal ini, menyarankan agar melakukan pengawasan dan penindakan terjadinya indikasi-indikasi pungutan liar(pungli) pelaksanaan kegiatan belajar(kejar) paket C yang ada di Labuhanbatu. “Dimintakan kepada Bupati Labuhanbatu agar melakukan penindakan secara tegas terhadap praktek percaloan pada pelaksanaan kegiatan kejar paket C. serta, segera melakukan pengisian kekosongan kepala-kepala sekolah di beberapa sekolah,” pinta Puji Hartoyo yang membacakan tanggapan akhir fraksi reformasi dihadapan dpeserta sidang yang dihadiri seluruh anggota legislasi daerah itu, dan dihadiri wakil Bupati Labuhanbatu serta seluruh kadis, kabag, kakan di setdakab Labuhanbatu.
Sesuai laporan panitia anggaran P-APBD Labuhanbatu Ta2007 yang disampaikan oleh sekretaris panggar pada 8 nopember 2007 lalu, disebutkan, pendapatan yang diterima pada P-APBD Labuhanbatu TA2007 semula Rp712.487.387.190, bertambah Rp31.585.052.183 menjadi Rp744.072.439.373. sedangkan untuk belanja, semula Rp738.317.105.892, bertambah Rp48.576.343.119, sehingga menjadi Rp786.893.449.011 maka dari akumulasi jumlah tersebut terjadi deficit senilai Rp42.821.009.637.
Pembiayaan, dianggarkan semula Rp184.922.818.142, bertambah Rp48.652.290.935, sehingga jumlah penerimaan setelah perubahan Rp273.575.109.077.
Untuk pengeluaran semula Rp4.451.029.194, bertambah menjadi Rp761 juta. Jumlah setelah perubahan menjadi Rp5.212.029.194, jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp228.363.079.883, dan sisa lebih pembiayaan setelah perubahan Rp73.721.009.637 atau sisa lebih pembiayaan yang tidak dialokasikan menjadi Rp.30.900.000.000.

Masuk Dalam Kategori Penilaian

2007-11-08T09:07:00.000-08:00

· Tim Penilai Kunjungi Rantau Utara

Kecamatan Rantau Utara Labuhanbatu masuk dalam kategori penilaian sebagai kecamatan terbaik untuk Propinsi Sumut. Indikasi hal itu, sehubungan kunjungan tim penilaian kecamatan terbaik atau teladan provinsi Sumatera Utara ( Sumut ).

Kunjungan tersebut diadakan, Kamis (8/11) di Aula kantor kecamatan itu. Tim penilai yang hadir, Pangara Ritonga, Biro pemerintahan kepala bagian ( Kabag ) Dekonsentrasi dan Tugas Pembentukan, didampingi S Daulay, Kepala Bidang ( Kabid ) Kesejahteraan Kebangsaan Perlindungan Masyarakat ( Kesbanglinmas ), K Simanjuntak, Biro Pemerintahan Kepala Sub Bagian ( Kasubbag ) Penyelenggaraan, Efendi S, Kasubsi Badan Perlindungan Masyarakat (Bapemas), Yusran Dinas Pendapatan Daerah ( Dispenda ), Tabita dan Amar Solihat bagian Biro Pemerintahan.

Pada kesempatan itu, April camat Rantau Utara yang sebelumnya juga peraih penghargaan sebagai kecamatan terbaik versi Pemkab Labuhanbatu pada resepsi Hari Jadi Pemkab Labuhanbatu ke-62, mengungkapkan, dalam tupoksinya membantu pemerintahan di kecamatan yang memiliki sebanyak 10 kelurahan memiliki peranan yang sterategis dalam pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat.

Dalam laporannya, April juga menyebutkan, masyarakat di daerahnya dominan bekerja di sektor Pertanian dan Industri. "Di sektor industri dengan ketersediaan sebanyak 2 perusahaan industri. Selain itu ketersediaan perkebunan milik BUMN dan swasta. Lembaga perekonomian, tersedia sarana dan prasarana yang memadai, seperti, Perbankan, Koperasi dan Perkreditan Rakyat. Sementara pasar regional dan pusat pasar semi modern masih dalam tahap pembangunan dan pengembangan," ujarnya.

Roda pemerinthan di kecamatan Rantau Utara, katanya, sejak tahun 2005, telah berjalan lancar. Hal itu dikarena pihaknya melakukan Rapat Koordinasi dengan semua unit kerja minimal 1 bulan sekali.

Contohnya, bidang Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Keamanan dan Ketertiban serta menyeragamkan kesatuan langkah kebijakan Pemkab Labuhanbatu. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, pihaknya dapat pemasukan dana sebesar takkurang Rp 111 juta, yang diperolah dari partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan.

Selain itu, sebagai bahan penilaian kecamatan terbaik yang di berikan Pemkab Labuhanbatu itu dikarenakan keberhasilannya dalam berbagai hal. Antara lain, memberikan pelayanan minimal, murah dan cepat. Contohnya, penyederhaan pemberian ijin atau rekomendasi yang menyangkut segala hal.

Diakhir sambutannya, April mengatakan masih banyaknya kekurangan yang mereka hadapi. Untuk itu, pihaknya masih memerlukan dorongan maupun dukungan pihak-pihak lain maupun team penilai dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang.

Ketua tim penilai kecamatan terbaik tingkat Provsu mengatakan, informasi yang diperoleh dari pihak kecamatan Rantau Utara akan menjadi satu penilaian. "Kalau nantinya kecamatan Rantau Utara termasuk salah satu kategori kecamatan terbaik, kita akan kunjungan lagi bersama ketua team yang diketuai oleh asisten I Provsu. Walaupun masih ada kekurangan dan harus dibenahi, tapi itulah manusia. Bukan disini saja, beberapa daerah juga keadaannya hampir sama," ucap Pangara Ritonga.

Anggota DPRDSU dan Labuhanbatu Kritik Sharing Pajak Yang Diberikan Pusat

2007-11-08T00:29:00.000-08:00

Anggota Komisi C DPRD Sumut Efendy Naibaho dan anggota DPRD Labuhanbatu Aminuddin Manurung senada mengkritisi sharing (pembagian) pajak oleh pemerintah pusat ke daerah belum memadai dibandingkan kebutuhan dan sumbangan daerah penyumbang pajak.Kritikan tersebut dikemukakan keduanya, Rabu malam (7/11) di Kota Rantauprapat dalam rangka reses anggota DPRD Sumut ke berbagai daerah.Efendy dan Aminuddin menilai, pembagian hasil pajak antara daerah penyumbang dengan pusat masih layak dipertanyakan. Pasalnya, penerimaan sektor pajak sumber daya alam yang selama ini dihasilkan daerah sejatinya dapat dijadikan sumber penerimaan pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan di daerah lebih besar dinikmati pemerintah pusat.Efendi Naibaho mengatakan, Labuhanbatu merupakan salah satu daerah yang memiliki peranan penting memasok pendapatan negara dari sektor pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak lainnya. Sumbangan pajak tersebut di antaranya bersumber dari produksi crude palm oil (CPO) yang cukup besar. Terlebih lagi dengan lonjakan harga CPO di pasar dunia yang membuat pemerintah memperoleh tambahan pendapatan dari tambahan pungutan pajak ekspor (PE).Senada dengan Efendi, Aminuddin Manurung juga mengakui hal serupa. Menurut Manurung, dengan adanya aktivitas sekitar 40 pabrik kelapa sawit (PKS) di Labuhanbatu yang rata-rata memiliki kapasitas produksi cukup besar, maka Labuhanbatu perlu jadi perhatian pemerintah sebagai salah satu sentra penyumbang devisa negara. “Bayangkan saja, jika dikalkulasikan setiap PKS rata-rata menghasilkan CPO sebanyak 30 ton per jam. Melalui 40 unit PKS yang ada, maka pajak yang dihasilkan cukup besar,” ungkapnya. Perlunya perhatian pusat terhadap Labuhanbatu, menurut kedua wakil rakyat tersebut, terkait dengan rencana pemekaran Kabupaten Labuhanbatu menjadi tiga kabupaten yang membutuhkan dana cukup besar.Keduanya mengharapkan, dengan dana perimbangan yang lebih besar maka dipastikan akan mampu membiayai proses administrasi pemerintahan daerah dan pembangunan daerah di Labuhanbatu yang akan dimekarkan.Konsultasi Dana Bagi Hasil Terkait hasil perimbangan pajak pusat dan daerah, Dahlan Bukhori, anggota Komisi C DPRD Labuhanbatu, Kamis (8/11) di Rantauprapat, mengungkapkan adanya sinyalemen kurang transparansinya sharing pajak dimaksud. Padahal, sesuai amanat UU No33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hal itu jelas diatur. “Bagi hasil pendapatan daerah dari dana perimbangan, yang diterima Labuhanbatu pada APBD Labuhanbatu TA2005, salah satunya dari SDA Minyak dan Gas Alam, SDA Perikanan. Untuk sektor SDA Minyak dan Gas Alam hanya Rp 46,851 juta, padahal sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 42/PMK.02/2005 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam TA 2005 adalah sebesar Rp 480 juta. Juga, di sektor SDA Perikanan, sejatinya sesuai sesuai PMK No 55/PMK.92/2005 tentang Penetapan Penerimaan Jumlah Dana Bagian Daerah yang berasal dari SDA Pertambangan Umum dan Perikanan untuk TA 2005 sebesar Rp1,272 miliar, namun faktanya yang diterima pada APBD Labuhanbatu hanya Rp 318,317 juta,” bebernya.Disebutkannya, Komisi C DPRD Labuhanbatu telah melakukan konsultasi ke pihak Departemen Keuangan di Jakarta 6 September 2007. Namun, jelasnya, rombongan Komisi C DPRD Labuhanbatu hanya diterima Kasi Dana Perimbangan SDA Depkeu.

20 Persen Jalan Darat Memprihatinkan

2007-11-07T05:44:00.000-08:00

Effendi Naibaho : Mekar Labuhanbatu Masyarakat Sejahtera

Pemekaran Labuhanbatu tetap diharap sebagai solusi utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, dengan kondisi yang ada belakangan, rantai birokrasi yang panjang menghambat lajunya peningkatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan perekonomian makro dan mikro yang langsung menyentuh rakyat. Ambil contoh, untuk daerah-daerah yang notabene masih terpencil di pelosok-pelosok Labuhanbatu, khususnya di pesisir timur Sumut daerah Labuhanbatu, menjadi satu dilema dalam peningkatan kesejahteraan rakyat disana.

Sebab, infratruktur trasnportasi dari dan kedaerah itu terkesan masih minim dalam percepatan laju pembangunannya. Sehingga, daerah itu tahun ketahun tetap termarjinalkan.

Demikian dikatakan Efendi Naibaho, Anggota komisi C DPRDSU, Rabu(7/11), disela-sela resesnya ke Labuhanbatu.

Effendi yang juga didampingi Aminuddin Manurung salah seorang anggota DPRD Labuhanbatu mengatakan, dengan adanya percepatan pemekaran, berbagai program pembangunan akan dapat dilaksanakan secara efektif. ”Kan, bila Labuhanbatu dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yakni Labuhanbatu Induk, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara, masyarakat di daerah yang sebelumnya jauh dari akses pemerintahan sebelumnya akan lebih mudah dalam pengurusan berbagai kewajiban dan haknya selaku warga masyarakat,” tegasnya.

Rencana Pembangunan yang kentara ’nyaris’ gagal di Labuhanbatu, katanya, semisal pembangunan Tanjung Sarang Elang, Panai Tengah-Labuhanbatu sebagai Daerah Pelabuhan bertaraf Internasional. Padahal, sebelumnya, tahapan realisasinya sebagai trade port telah dilakukan MoU antara Pemkab Labuhanbatu dan Pemprosu dengan pihak investor dari Negara Malaysia, untuk melakukan Studi kelayakan, pemabangunan Tanjung Sarang Elang sebagai kota Pelabuhan.

Namun, dikarenakan kurangnya political will antara pihak Pemprovsu dengan Pemkab Labuhanbatu bahkan dengan pihak Pemerintah Pusat akhirnya kurang diketahui secara pasti perkembangan terbaru tentang rencana pembangunan tersebut. ”Padahal, bila pelabuhan itu dapat terealisasi, secara pasti akan mampu memberikan pemmbaharuan kemajuan, baik untuk peningkatan penghasilan asli daerah (PAD) maupun kepada penduduk sekitar dan umumnya masyarakat Labuhanbatu. Sebab, akan mampu menyerap jumlah tenaga-tenaga kerja dengan jumlah banyak,” terangnya.

Indikasi lainnya sebagai pembenaran kurangnya political will yang terjadi, aku anggota legislasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, terbukti, masih banyaknya infrastruktur jalan darat yang ada di Labuhanbatu masih mengalami kondisi memprihatinkan. ”Setelah kami turun ke lapangan, terlihat masih banyak jalan darat dan jembatan-jembatan penghubung ke daerah –daerah yang sentra penghasil buminya dapat dijadikan sebagai penyumbang kas daerah malah sangat memprihatinkan. Hampir 20 persen jumlah jalan darat milik Propinsi Sumut di Labuhanbatu kondisinya perlu diperhatikan, dikarenakan mutunya semakin kurang. Ambil contoh, jembatan Sungai Kalundang, Bilah Hilir, sebagai prasarana transportasi darat dari dan ke kota Negeri Lama. Proyek pembangunannya yang mempergunakan dana APBD Sumut TA 2006 telah mengalami kondisi yang memprihatinkan, sehingga, komisi C DPRDSU akan merencanakan memanggil kepala dinas jalan dan jembatan Propsu untuk dimintai komentarnya dengan kondisi jembatan tersebut.

Solusi percepatan pembangunan dan peningkatan kemakmuran rakyat Labuhanbatu, katanya, sudah selayaknya pihak Pemerintah Pusat untuk segera memekarkan Labuhanbatu. ”Tidak ada tawaran lagi, Labuhanbatu mesti dimekarkan. Itu merupakan jalan terakhir percepatan laju pembangunannya,” tandasnya.

Sendi Kehidupan Bermasyarakat Ditingkatkan

2007-11-07T05:42:00.000-08:00

Sudarwanto : Wawasan Kebangsaan Pemersatu NKRI

Wawasan kebangsaan pemersatu masyarakat di Negara yang berbhineka tunggal ika. Sehingga, dengan adanya pemahaman wawasan kebangsaan akan mampu mengantisipasi terjadinya pelbagai konflik.

Demikian dikatakan H Sudarwanto, Wakil Bupati Labuhanbatu saat membuka acara Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Di Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (7/11) yang digelar di Ruang Data dan Karya setdakab Labuhanbatu.

Memang, akunya, konflik agama dan suku tidak ada terjadi di Kabupaten Labuhanbatu, sehingga, kondisi Labuhanbatu tetap aman, tenang dan damai. Bahkan, aktivitas berbagai kegiatan keagamaan dan suku atau etnis masih berjalan dengan baik dan lancar.

Namun demikian, katanya, masyarakat harus lebih mengenal betul arti dan makna wawasan kebangsaan. ”Dengan wawasan kebangsaan dan bersatunya masyarakat dalam wawasan nusantara, kedepan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) akan lebih mencintai,” ujarnya.

Bermodal hal itu, tegas Sudarwanto, berbagai akar penyebab bakal terjadinya konflik akan dapat diantisipasi. ”Dengan modal satu persepsi dalam wawasan kebangsaan, dampak berbagai konflik yang berpotensi terjadi dapat diantisipasi. Bahkan, langkah-langkah dan formula yang efektif menghindari timbulnya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga dapat dicari secara bersama,” paparnya.

Sedangkan Kepala kanntor kesatuan bangsa (Kesbang) Labuhanbatu, Hj Ernida Rambe melaporankan, diadakan kegiatan itu merupakan memberikan pembekalan pemahaman wawasan kebangsaan.

”Dengan acara seperti ini, diharap akan semakin menciptakan harmonisasinya tata kehidupan sosial. Memantapkan rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kegotong royongan sebagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Dengan mantapnya gelora semangat kebangsaan serta kokohnya tertanam dan tumbuh kembangnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan. Secara pasti, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air.

Menurut Ernida, kegiatan ini dilaksanakan sehari penuh yang diikuti sebanyak 150 orang peserta, terdiri dari Ustadz/Ustadzah (Muballiq), Pendeta Kristen Protestan, Parhanger/Sintua Kristen Katholik, Pandita Budha dan Biksu serta Pimpinan dan Pengurus LSM se Kabupaten Labuhanbatu. Para Penceramah terdiri dari Linda Ningsih Panjaitan SE MM Kabid Integrasi bangsa dan pengkajian masalah strategis Badan Kesbang Linmas Propinsi Sumatera Utara, Polres Labuhanbatu, Dandim 0209/LB Letkol Inf Azhar Muliyadi dan dari Kejaksaan Negeri Rantauprapat.

Mencalonan Sebagai Balon Cagubsu Partai Demokrat

2007-11-07T05:18:00.000-08:00

Ichyar Hasibuan : Milwan Berani Tantang Resiko

Pencalonan diri sebagai bakal calon cagubsu dari Partai Demokrat Sumut, dinilai hal yang berani. Pasalnya, dengan mendaftarnya HT Milwan ke Partai lain, sudah tentu akan beresiko bagi jabatannya sebagai ketua DPD Golkar Labuhanbatu.

“Majunya Milwan yang notabene Ketua DPD Golkar Labuhanbatu menjadi Balon Gubsu mendatang, saya merasa salut dan menilainya sebagai Sang Penantang yang berani. Karena akan beresiko bagi jabatannya sebagai ketua Golkar,” demikian dikatakan Wakil Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara, Ahmad Ichyar Hasibuan, disela-sela resesnya, Senin (5/11), kepada wartawan di Rantauprapat.

Menurut anggota DPRDSU ini, dengan mendaftarnya Milwan menjadi Balon Gubsu diluar Partai Golkar, menjadi penilaian tambah bagi Milwan. Berarti, dengan sikap pemberani itu, diprediksi akan menjadi saingan calon tunggal yang diusung Partai Golkar Sumut. “Golkar sebelumnya sudah menetapkan ketuanya sebagai calon tunggal untuk maju dalam Pilkada nanti,” jelas anggota DPRD Sumut dari Dapem Labuhanbatu itu.

Ditanya kans, Milwan dari Partai Demokrat, Ikhayar tidak memberi kepastian. “Pernyataan ini tidak ada hubungannya dengan mendaftarnya Miwan ke Partai Demokrat. Terlebih lagi, dalam menentukan siapa yang akan dicalonkan Partai. Hal itu sudah ada mekanismenya tersendiri,” tegasnya.

Namun demikian, tegasnya, Kalaupun Milwan nantinya tidak lulus dari Partai Demokrat, pencalonannya sudah menunjukkan sikap seorang pemberani dan demokrasi. “Saya pribadi mendukungnya maju terus karena kami sama-sama putra Labuhan Bilik, Labuhanbatu,” tandasnya mengatasi kondisi Sumut seperti saat ini yang terkesan carut marut, ungkapnya, membutuhkan adanya sosok yang memiliki jiwa pemberani dalam mengambil resiko sebagai bentuk perjuangan, dan hal ini ada pada diri Milwan.

Dua Gelombang Unjukrasa Petani

2007-11-06T02:38:00.000-08:00

Bupati Agar Memperhatikan Nasib Para Petani

Dua gelombang massa melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Labuhanbatu dan ke Mapolres Labuhanbatu.

Gelombang pertama, massa yang mengatasnamakan petani dari desa Menanti, kecamatan Kampung Rakyat, Labuhanbatu yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu(KTB), Kelompok Tani Tiga Maju(KTTM), Gerakan Pemuda Bersatu(GPB) dan solidaritas Himpunan Tani Nelayan(HTN), Senin(5/11) menyatroni kantor Bupati Labuhanbatu di kawasan jalan SM Raja, Rantauprapat. Seratusan petani yang menggelar aksi damainya di lapangan kantor kepala daerah itu, menggelar berbagai spanduk dan menyampaikan orasinya. Kehadiran demonstran ke sana, meminta pihak pemkab Labuhanbatu agar dapat melakukan mediasi penyelesaian sengketa agraris yang terjadi dengan pihak PT Sipef.
Pada orasinya, petani menyampaikan history permasalahan yang terjadi dengan pihak perusahaan perkebunan milik Perusahaan Modal Asing(PMA) dari Negara Belgia itu.

Suprono, ketua koordinasi lapangan para demonstran di lapangan itu kepada wartawan mengatakan, sengketa tanah dengan pihak perusahaan bermula dari hadirnya perusahaan itu yang notabene dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikantonginya telah merampas tanah milik masyarakat petani seluas 716 Ha. "Perjuangan petani dilakukan telah menelan waktu yang cukup lama. Khususnya, ditahun 1998, dengan cara menduduki lahan selama 3 hari. Setelah itu, atas prakarsa pihak kepolisian gerakan menduduki lahan tersebut dibubarkan," terangnya.

Selanjutnya, berbagai gerakan perjuangan terus digeber. Hingga, gerakan teranyar, kata Suprono, April 2007 lalu petani melakukan gelar aksi unjukrasa ke kantor legislasi Labuhanbatu, namun, seperti aksi-aksi sebelumnya, penyelesaian masalah belum ditemukan, hanya saja terlahirnya rekomendasi dari pihak DPRD Labuhanbatu. "Rekomendasi itu berisikan desakan kepada pihak Pemkab Labuhanbatu agar melakukan meneliti ulang HGU milik perkebunan PT Sipef. Serta, aktifitas kedua belah pihak yang berseteru agar dihentikan. Tapi kenyataannya, hingga saat ini hal itu belum terealisasi. Petani dalam aksinya juga menagih janji pimpinan daerah itu ketika kampanye ketika jelang Pilkada sebelumnya. "Bupati Labuhanbatu agar merealisasikan janji-janjinya pada kampanye Pilkada lalu. Bupati akan memperhatikan nasib para petani. Bupati akan mensejahterakan masyarakatnya. Buktikan hal itu dengan menyelesaikan sengketa tanah yang dialami petani," terangnya.

Pada pemberitaan sebelumnya disebutkan, Warga yang tergabung di dalam kelompok tani bersatu (KTB) itu, Rabu(12/9), mendatangi kantor Bupati Labuhanbatu, seraya menyampaikan pendapat guna meminta pihak Pemkab Labuhanbatu agar bersedia melakukan penelitian ulang atas dasar-dasar perolehan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sipef yang dituding telah merampas lahan perkebunan milik warga setempat. Harapan itu berkaitan dengan sengketa agraris yang telah berlangsung dan terjadi cukup lama.
Bahkan, pertemuan dalam membahas penyelesaian sengketa tanah tersebut, telah pernah dilakaukan sebelumnya dengan berbagai pihak. Termasuk dalam hal ini pihak Komisi A DPRD Labuhanbatu, sebagai fasilitator dan Pemkab Labuhanbatu, PT Sipef dan BPN Labuhanbatu maupun pihak warga Desa Meranti sendiri.

Namun, butir-butir rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan sebelumnya itu, dinilai para warga yang berunjukrasa belakangan waktu tidak di realisasikan pihak Pemkab Labuhanbatu. Padahal, menjadi harapan mereka pihak eksekutif setempat dapat bersikap tegas dalam menindak lanjuti persengketaan terjadi tidak terealisasi. "Pihak Pemkab Labuhanbatu belum mampu dalam menindaklanjuti hasil rapat komisi A DPRD Labauhanbatu. Buktinya, Pemkab Labuhanbatu belum mengambil langkah-langkah penelitian dan investigasi terpadu guna menyelidiki perolehan HGU PT Sipef yang dalam rapat diamanatkan dan harus dilakukan," terang Suriono, koordinator Lapangan KTB dalam orasinya.

Tak lama melakukan penyampaian pernyataan sikapnya, delegasi warga diterima oleh H Pontas Harahap yang mewakili Karlos Siahaan Asisten II Tata Praja sebagai ketua tim sengketa tanah bentukan pihak Pemkab Labuhanbatu.
Sementara delegasi warga di terima di ruang rapat Pemkab Labuhanbatu, warga yang menggelar orasi di lapangan kantor Bupati Labuhanbatu tak terlihat melakukan aksi yang anarkis, walau mendapat penjagaan ketat dari pihak keamanan.

Usai menerima para delegasi warga, H Pontas Harahap di kamar kerjanya, mengatakan, dalam waktu dekat pihak Pemkab Labuhanbatu akan segera menggelar rapat dalam menyelesaikan persoalan tersebut, seraya akan memanggil masing-masing utusan dari pihak yang berseteru. "Minggu depan kita akan memanggil kedua pihak, baik dari pihak masyarakat maupun utusan dari Perusahaan perkebunan sawit itu sendiri," tegasnya.

Kelompok Tani Mentari
Sedangkan, gelombang kedua, seratusan massa yang yang tergabung di kelompok tani mentari(KTM) petani Dusun Suka jadi, Desa Pengarungan, Torgamba-Labuhanbatu dan solidaritas Himpunan Tani Nelayan(HTN) melakukan aksi damai ke Mapolres Labuhanbatu di jalan HM Tamrin, Rantauprapat.
KTM yang menumpangi beberapa truk melakukan aksi unjukrasanya di Mapolres Labuhanbatu, juga terkait rasa solidaritas terhadap rekannya Baron Cs, yang sedang diperiksa di Mapolres Labuhanbatu.

Pemerikasaan itu diduga akibat laporan dari PT Milano yang menklaim kehilangan Tandanan Buah Sawit (TBS) sebanyak 9 ton.

Walau dikabarkan pemanggilan Baron Cs hanya untuk dimintai keterangannya bedasarkan laporan pihak PT Milano. Namun, massa petani merengsek mendatangi Mapolres, Senin(5/11)

Saat dikonfirmasi wartawan Kapolres Labuhanbatu AKBP Tagam Sinaga melalui Kasat Reskrim AKP Mara Junjung Siregar membenarkan pemanggilan Barion Cs bedasarkan laporan dari Pihak PT Milano yang merasa kehilangan TBS sebanyak 9 ton.

"Benar saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap Barion Cs ketua dari Kelompok Tani Mentari (KTM) bedasarkan laporan pihak PT Milano, dan saat ini Barion Cs belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih dalam pemeriksaan dan tidak ditahan" terang Kasat Reskrim.

Disinggung kedatangan ratusan masyarakat dari Desa Cikampak dan kecamatan Torgamba itu yang mengatasnamakan kelompok Tani Menatari (KTM) kepolres Labuhanbatu, Junjung menerangkan "kedatangan mereka hanya sebagai simpatisan dan meminta agar Barion Cs tidak ditahan" jelas Junjung.

RP-APBD Labuhanbatu TA 2007

2007-11-06T02:36:00.000-08:00

Nota Jawaban Bupati Labuhanbatu 'Ajang' Saling Memaafkan

Pelaksanaan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Labuhanbatu TA 2007 laik dipertanyakan. Nota jawaban bupati Labuhanbatu sebagai salahsatu rangkaian pelaksanaannya dalam menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Labuhanbatu akhirnya menyisahkan polemik.

Pasalnya, Ranperda P-APBD yang sejatinya mesti sesuai dengan ketentuan pada pasal 105 ayat(2) dan pasal 172 ayat (4), dimana pembahasan Ranperda berpedoman pada KUA dan PPA, serta mesti sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat(3) Permendagri No13/2006, namun kenyataannya, nota jawaban Bupati, Senin(5/11) di ruang sidang Paripurna DPRD Labuhanbatu yang dibacakan Wakil Bupati Labuhanbatu, H Sudarwanto dalam menanggapi pandangan fraksi-fraksi terkesan masih jauh dari upaya penciptaan pengalokasian dana anggaran keuangan daerah yang efisien dan tepat guna.

Dimana, Bupati dalam menanggapi berbagai pandangan fraksi masih jauh dari kesan memuaskan. Ambil contoh, dalam menjawab pandangan dari fraksi reformasi dan fraksi parti persatuan pembangunan yang mempertanyakan penggunaan dana bernomor rekening 1.01.011615 dan rekening bernomor 1.01.011616 yang mengalokasikan dana pendukung program wajib belajar 9 tahun dan pengadaan pakaian seragam sekolah, menjadi 'ajang' saling maaf memaafkan.

Pasalnya, fraksi yang pada sidang paripurna sebelumnya, sempat mempertanyakan apakah dana sebesar itu dialokasikan untuk pengadaan pakaian seragam untuk semua siswa SD/SMP se-Labuhanbatu. Jika hal itu benar, bagaimana sistem pendistribusiannya, dan apakah dalam jangka waktu 1,5 bulan, hal tersebut dapat terealisasi.

Ironisnya, Bupati Labuhanbatu memberikan jawabannya atas pandangan tersebut dengan mengatakan telah terjadi 'kekeliruan'. Dimana, disebutkannya mengenai belanja dinas pendidikan berupa pengadaan buku dan alat tulis siswa serta pengadaan pakaian seragam sekolah, besaran anggarannya merupakan anggaran yang telah termasuk didalam plafon program wajib belajar 9 tahun, walau penulisannya pada rancangan KUA dan PPAS tidak tercantum. Makanya, setelah dilakukan pembahasan selanjutnya telah diperbaiki dan dicantumkan dalam nota kesepakatan KUA dan PPA P-APBD TA 2007. Disini, Bupati memohon maaf atas terjadinya klarifikasi program pengadaan buku dan alat tulis tersebut serta program penyediaan seragam sekolah bagi sebanyak 24.500 siswa SD dan SMP yang berasal dari keluarga tidak mampu di Labuhanbatu itu.

Menjadi pertanyaannya, mengapa pihak eksekutif dalam hal penyusunannya terkesan terlalu 'ceroboh'. Padahal, jauh hari sebelum mengajukan draft ranperda P-APBD TA 2007 itu, telah melalui proses yang akuntabilitas dari tangan para tenaga-tenaga ahli yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Selanjutnya, dengan sisa waktu yang hanya tersedia takkurang dari 45 hari mendatang, apakah program tersebut akan dapat direalisasikan tepat waktu dan sesuai peruntukkannya. Sejatinya, pihak eksekutif untuk APBD tahun buku berjalan selanjutnya agar lebih jeli lagi dalam menyusun program pengalokasian keuangannya, sehingga tidak terjadi pengulangan kesalahan serupa.

Memang, kita tidak boleh berasumsi negatif dengan terjadinya 'insiden' tersebut, sebab, apapun dalihnya, pihak Pemkab Labuhanbatu sebetulnya, dan memang sejatinya tentulah harus memiliki rencana dan perencanaan yang tersusun untuk melakukan perhatian dan pengembangan sektor dunia pendidikan di Labuhanbatu.

Hal itu terlihat nyata dengan program yang akan dicanangkan HT Milwan, bupati Labuhanbatu. Dalam statmennya yang dilansir beberapa media massa sebelumnya, Milwan menyatakan siap akan mensukseskan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Labuhanbatu. Nait baik yang datang dari lubuk hati Milwan ini sewajarnya disambut baik semua pihak, bagaimana tidak, Pemerintah Pusat yang notabene hanya memiliki program pensuksesan wajib belajar di Indonesia hanya mampu mengalokasikan dana untuk 9 tahun, yakni setara Sekolah Dasar(SD) hingga jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan tingkat Pertama atau setara SMP. Tapi, Labuhanbatu yang memang memiliki Sumber Daya Alam yang takkurang untuk mensejahterakan masyarakatnya, mengapa tidak mampu hanya sekedar mereaisasikan program Labuhanbatu Cerdas 2010.

Akankah pencapaian program tersebut telah mendapat dukungan dari pelbagai sektor di daerah yang memiliki motto Ika bina en Pabolo ini? Pasalnya, pada ranperda P-APBD Labuhanbatu TA2007, disektor pendidikan, pada rekening bernomor 1.01.010205 tepatnya di pos pengadaan kendaraan dinas/ operasional di Dinas Pendidikan Labuhanbatu, dialokasikan dana sebesar
Rp1.345.090.500, setelah mengalami pertambahan senilai Rp425 juta.

Ekses dari besaran jumlah tersebut, tak ayal, mengundang tanya dan polemik dari masyarakat, khususnya pihak legislasi disana tentang peruntukkannya. Maka, Fraksi Reformasi yang merupakan salahsatu dari fraksi mengajukan pandangannya dengan nyata dan tegas mengharapkan adanya penjelasan dari pihak eksekutif. Pasalnya, menurut pandangan mereka, kenaikan untuk pengadaan kendaran dinas tersebut yang mencapai hampir 50 persen, menjadi masalah. Sebab, argumen mereka, ketika kenaikan untuk pengadaan mobil dinas ini jauh melebihi anggaran untuk pembangunan gedung sekolah yang tercantum pada nomor rekening 1.01.011601 pada RP-APBD TA 2007, yang hanya mengalami kenaikan Rp60 juta.

Dengan adanya kenaikan anggaran itu, mereka menilai layak untuk mempertanyakan pengunaannya, terlebih lagi untuk membeli kendaraan dengan klasifikasi apa, berapa unit jumlahnya, dan mempertanyakan, kondisi kendaraan dinas/operasional yang telah ada di dinas pendidikan sebelumnya. Selanjutnya, pedinilaian mereka, apakah pengadaan kendaraan dinas itu jauh lebih tinggi daripada pembangunan gedung sekolah. Mengingat statemen bupati yang telah dilansir beberapa media massa, bahwa di Labuhanbatu akan diterapkan sistem pendidikan wajib belajar 12 tahun, bukan hanya 9 tahun sebagaimana yang diprogramkan pemerintah pusat? Sehingga, dipertanyakan tentang korelasi statmen tersebut dengan pengadaan kendaraan dinas pendidikan.

Ternyata, Bupati Labuhanbatu tetap berkutat untuk merealisasikan pengadaan mobil operasional di dinas pendidikan itu. Buktinya, mengenai anggaran pengadaan kenderaandinas/operasional itu dikatakan akan dialokasikan untuk menambah kekurangan pengadaan kenderaan dinas roda 2 bagi pengawas sekolah dan pertambahan anggaran pada RP-APBD TA 2007 merupakan alokasi dana untuk pengadaan kenderaan dinas roda 4 sebanyak 2 unit, guna mendukung operasional pelaksanaan tugas dinas pendidikan yang mempunyai jangkauan luas dan volume yang cukup besar.

Bahkan, H Jamaren, Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Selasa(6/11) seusai menghadiri acara sidang persiapan pembentukan panitia anggaran, mengatakan, program pengadaan mobil dinas memang telah ideal untuk direalisasikan.

Alasannya, ujar Jamaren, didasari upaya pengefektifan tugas-tugas di lapangan, terlebih lagi mobil dinas yang ada sebelumnya, belum dikembalikan oleh kepala dinas terdahulu yang kini menjabat sebagai kepala dinas kependudukan, keluarga berencana dan catatan sipil. "Pengadaan mobil dinas di diknas sebanyak 2 unit. Diperuntukkan kepada kepala dinas dan salahsatu subdis. Dengan adanya mobil tersebut, mobilitas kinerja kadis dan subdis di dinas pendidikan akan lebih tinggi. Sebab, mobil dinas yang ada sebelumnya, masih belum dikealikan oleh kadis terdahulu," ungkap Jamaren.

Semoga saja, dengan terealisasinya pengadaan mobil di dinas pendidikan Labuhanbatu itu, setidaknya kepala dinas pendidikan tersebut akan mampu melakukan pengawasan, perhatian dan pembenahan di dunia pendidikan di Labuhanbatu. Terlebih lagi, dengan ketersediaannya, akan mempermudah kadis melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai sekolah di pelosok-pelosok desa se-Labuhanbatu yang jauh dari akses informasi dan mungkin masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung sektor pendidikan disana.

Terlepas dari kian meningkatnya belanja daerah yang lebih tinggi dibandingkan pertambahan pendapatan menyebabkan APBD 2007 Labuhanbatu defisit Rp 73,721 miliar. Dimana disebutkan, pendapatan dan belanja daerah 2007 yang direncanakan dalam RP-APBD 2007 sebesar Rp 744,072 miliar, meningkat 4,43% dari pendapatan semula atau mencapai Rp 31,585 miliar.

Diklabarkan, pertambahan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah yang direncanakan Rp 902,813 juta yang bersumber dari retribusi daerah Rp 302,813 juta dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 600 juta.

Sedangkan pertambahan pendapatan dari pemerintah pusat berasal dari bagi hasil pajak/bukan pajak di sektor bagi hasil pajak BPHTB, direncanakan sebesar Rp 26,153 miliar. Sedangkan, pertambahan dari pendapatan lainnya yang sah yaitu bantuan keuangan pemerintah propinsi sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD Sumut bertambah menjadi Rp 4,529 miliar.

Dalam RP-APBD 2007, direncanakan pertambahan Rp 79,476 miliar atau meningkat 10,76% menjadi Rp 817,793 miliar. Akibat pertambahan belanja lebih besar dari pertambahan pendapatan telah menyebabkan defisit anggaran bertambah Rp 47,891 miliar menjadi Rp 73,721 miliar.

Pertambahannya meliputi, pertambahan belanja tidak langsung dari rencana sebesar Rp11,866 miliar menjadi Rp 398,048 miliar yang terdiri dari belanja pegawai menjadi Rp7,973 miliar untuk pertambahan gaji PNS, kenaikan tunjangan struktural dan fungsional serta tunjangan beras PNS.

Sedangkan belanja hibah, diperuntukkan bagi KPUD Labuhanbatu dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pilgubsu 2008, sebesar Rp1,843 miliar. Kemudian, belanja bantuan sosial bertambah Rp1,06 miliar mencakup bantuan kepada organisasi kemasyarakatan dan pendidikan.

Selamat daerahku, di usiamu yang telah ke-62 tahun, semoga menjadi daerah yang benar-benar mampu membina yang dekat dan memperbaiki yang jauh, sebab, hasil dari bumi yang kau keluarkan, setiap orang sejatinya percaya akan mampu memberi pencerahan dan perubahan bagi kemakmuran rakyat. Seandainya setiap pengelolaan penerimaan daerah dan belanja daerah menganut dan lebih memihak kepada kepentingan masyarakat, terlebih lagi kepada rakyat…

Dirgahayu….. Labuhanbatu….