178 Sekdes Jadi PNS

Pemkab Labauhanbatu akan melakukan pengangkatan Sekretaris Desa (sekdes) menjadi PNS.
Tercatat, sebanyak 178 sekdes dari 209 sekdes se Labuhanbatu, telah diajukan BKD Labuhanbatu ke BKN untuk diangkat menjadi PNS.
Pengangkatan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 45 tahun 2007. kriteria pengangkatan sekdes yang terhitung mulai tugasnya sebelum 15 Oktober 2004 dan maksimal usia tidak melebihi 51 tahu. "Ya, Pemkab akan melakukan pengangkatan tenaga sekdes menjadi PNS. Namun, terdata sebanyak 31 Sekdes dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Sebab, usia melebihi 51 tahun. Berijazah SD dan sudah menjadi Sekdes sebelum 15 Oktober 2004 atau telah mengabdi mininal 3 tahun," terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Labuhanbatu Rusman Syahnan melalui Kabag Humasy Setdakab Labuhanbatu Sugeng, Rabu(31/10).
1 November ini, katanya, BKD akan melakukan verifikasi berkas dari 178 Sekdes yang akan diajukan jadi PNS. Sebab, kemarin menjadi batas akhir bagi Sekdes tersebut untuk menyerahkan kelengkapan berkas kepada BKD Labuhanbatu.
Kemudian, apabila berkas tersebut telah dianggap lengkap, jelasnya lagi, pihak BKD akan mengirimkannya ke Dirjen Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) di Jakarta. Dan, PMD yang akan menindaklanjutinya ke BKN untuk dikeluarkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan persetujuan diterima jadi PNS. "Tenggat waktu penyerahan berkas itu ke PMD paling lama 21 November ini. Namun, kita akan, mengirimkannya secepat mungkin," janji Rusman.
Jika nanti Sekdes ini akhirnya benar-benar diterima jadi PNS, maka mereka akan mendapatkan golongan II A. Uniknya, golongan ini berlaku bagi setiap Sekdes dengan latar belakang pendidikan apapun. "Kalaupun dia tamat SD maupun sarjana, dia tetap akan mendapat golongan II A. Tapi bagi Sekdes yang hanya lulusan SD, akan kita dorong untuk mengikuti pendidikan mengambil ijazah setara SMP dan seterusnya," jelasnya.
Sedangkan bagi 31 Sekdes yang tak diangkat jadi PNS, dijelaskannya, kepada mereka akan diberikan uang penghargaan yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan masa kerjanya. Paling besar Rp20 juta apabila masa kerjanya sebagai Sekdes telah mencapai 20 tahun.

Hj Adlina T Milwan :

Pembinaan Balita
Bukan Tanggung Jawab
Pemerintah Semata


Usaha-usaha pembinaan balita dan generasi muda/remaja bukanlah tanggungjawab pemerintah semata, tetapi tanggung jawab segenap masyarakat serta tanggung jawab kita bersama.
Hal itu dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Ny Hj Adlina T Milwan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Ketua Hj Sabariah Sudarwanto pada acara pembukaan Bulan Bakti Balita ke-XXV dan bina Generasi Muda/Remaja Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (31/10) di Pendopo Rantauprapat.
Menurut Ketua PKK itu, pembinaan balita dan bina generasi muda/remaja pada dasarnya dimulai sejak dini di dalam setiap keluarga karena di dalam keluargalah terwujud pendidikan pertama dan utama bagi anak balita untuk menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas dan pancasilais. Lebih lanjut dari itu dalam pembinaan balita dan generasi muda/remaja peranan ibu dalam keluarga sangat menentukan sekali.
Dalam sambutan tertulisnya Ketua PKK ini berpesan kepada ibu-ibu rumah tangga agar mengusahakan dan mempersiapkan diri untuk melahirkan anak yang sehat, memberikan ASI yang baik agar si bayi tumbuh sehat dan cerdas, memenuhi kebutuhan anak, memberikan rasa aman dan kasih sayang bagi anak-anaknya, mendorong dan membimbing perkembangan rohani dan jasmani anak-anaknya, memberikan contoh yang baik dan memiliki kesatuan sikap serta pandangan yang sama dengan suami dalam mendidik anak-anaknya.
Bupati Labuhanbatu HT Milwan yang juga diwakili wakilnya H Sudarwanto S SP pada pembukaan bulan balita dan bina generasi muda/remaja itu mengakui bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah selama ini lebih banyak diarahkan kepada pembinaan usia pendidikan, yaitu setelah anak memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar dan jkenjang selanjutnya, artinya program pemerintah yang lebih serius mempersiapkan anak sebelum memasuki usia sekolah masing kurang.
Menurut bupati, disadari atau tidak sebenarnya keberpihakan ini kurang memberikan manfaat yang maskimal dalam penciptaan sumber daya manusia yang lebih unggul dimasa depan. Ada hal yang dikesampingkan untuk lebih meyiapkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif, produktif dan komvetitif yang mampu bersaing dengan bangsa lain secara internasional yaitu "Pemkenuhan Pendidikan Secara Dini Sebelum Memasuki Pendidikan Dasar Bagi Anak-Anak Kita," katanya.
Ny Karlos Siahaan dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan Bulan Balita ke-XXV dan Bina Generasi Muda/Ramaja ini dilaksanakan berbagai perlombaan, diataranya Lomba Ibu dan Anak Balita Sehat, Lomba Balita Menyusun Puzzle, Lomba Balita Menyanyi, Lomba Balita Menggambar, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Pidato, Lomba Cipta APE dan Lomba Vocal Group yang dilaksanakan di delapan tempat yakni Aula PKK, Ruang DWP, Kantor Dinas Pertanian, Kantor KKBCS dan TK Kuntum Melati, Ruang Pokja Kantor PKK Labuhanbatu dan Pendopo Rantauprapat.
Sedangkan tim juri adalah dari unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten, Badan, Dinas terkait, Guru Bahasa Indonesia dan Guru TK. Kepada para juara menurut Ny Karlos Siahaan nantinya akan diberikan berbagai hadiah dan bingkisan.

27 Calhaj Ditepung Tawar

Camat Aek Natas Awaluddin Harahap SSos beserta unsur Muspika, Ketua Al Jam'iyatul Washliyah H Bachtiar Sitorus dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan itu, Selasa (30/10) di Bandar Durian tepatnya di kediaman Hamzah Harahap telah menepungtawari sekaligus mengupah-upah calhaj (calon jemaah haji) Kecamatan Aek Natas.
Dalam kegiatan tepung tawar dan upah-upah itu Camat Aek Natas Awaluddin Harahap SSos mengatakan, para calhaj yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci hendaknya senantiasai dan selalu menjaga kesehatan, sehingga perjalanan menunaikan rukun Islam yang kelima ini tidak ada hambatan dan rintangan.
"Jadilah haji yang mabrur, dengan gelar haji nanti kiranya para calhaj dapat lebih khusuk beramal dan dapat meningkatkan ibadahnya sesuai dengan ajaran Islam yang dianut," katanya mengingatkan.
Awaluddin mengharapkan kiranya para calhaj dalam melaksanakan iobadh hajinya di tanah suci jangan lupa mendoakan seluruh masyarakat Kecamatan Aeknatas khususnya Kabupaten Labuhanbatu agar senantiasai dalam keadaan sehat wal afiat serta dijauhkan dari marabahaya dan bencana.
Sementara Ketua IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Kecamatan Aek Natas H Zulfan Arif dalam sambutannya mengatakan, laksanakanlah rukun Islam kelima ini dengan baik, sehjingga mampu meraih haji yang mabrur dan jangan lupa mendoakan Bupati Labuhanbatu selama dua periode memimpin di Kabupaten ini.
"Kita berdo'a kiranya Pak HT Milwan dalam melaksanakan roda pemerintahan ini senantiasai di ridhoi oleh Allah SWT dan apa yang diniatkannya untuk memimpin Sumatera Utara ini dapat terujud," kata Zulfan Arif.
Dalam kesempatan tepung tawar dan upah-upah itu, Camat Awaluddin Harahap SSos dan Ketua Al Jamiyatul Washliyah Aek Natas H Bachtiar Sitorus telah menyampaikan bingkisan berupa kain sarung dan uang tali asih kepada para calon jemaah haji yang didampingi unsur Muspika, alim ulama dan tokoh masyarakat Kecamatan Aek Natas. Calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji dari Kecamatan Aek Natas ini sebanyak 27 orang teridiri dari 12 laki-laki dan 15 perempuan.

Krisis Energi Listrik di Sumut

Penyelesaiannya, Dibutuhkan Political Will

Menyelesaikan krisis energi listrik yang terjadi belakangan di Sumut, dibutuhkan adanya political will. Pasalnya, dengan terciptanya kepentingan bersama, terlebih lagi adanya good government, berbagai persoalan yang terjadi, khususnya krisis energi listrik, akan mampu terselesaikan.

Namun, indikasi tersebut belum terlihat. Sehingga, terjadinya kericuhan dan protes dari peserta lelang yang merasa dirugikan pada pelelangan pengadaan barang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumut (Distanbensu) belakangan waktu, menyiratkan adanya indikasi masih jauh dan belum adanya gambaran pengejewantahan good government di Sumut.

Terlebih lagi, adanya hasil Investigasi DPW Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Sumut, yang mensinyalir menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan proyek yang dikerjakan PLN, yang akhirnya melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejagung, agar seluruh proyek PLN yang telah dan akan dikerjakan di Sumut segera diaudit.

“Pemerintahan yang baik belum tercipta di Sumut. Menempuhnya, mesti melalui adanya political will. Namun, kenyataan yang terjadi, krisis energi listrik selain telah menggangu disaat hari besar keagamaan, seperti Ramadhan dan Idul Fitri listrik bisa padam, apalagi hari-hari biasa, terlebih lagi iklim usaha,” terang Ir Gatot Pujo Nugroho, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW-PKS) Sumut, Sabtu(27/10), seusai pelaksanaan acara halalbihalal DPD PKS Labuhanbatu.

Krisis listrik yang tercacat, penghambat realisasi investasi swasta di Sumut, katanya, bukti nyata terjadinya persoalan yang kompleksitas di Sumut. Memang, ujarnya, tetap dicari cara menyelesaikannya, salahsatunya, dengan melakukan pengadaan dan tender lima proyek pengadaan mechanical dan electrical PLTS. “Masing-masing berada di Deliserdang 137 unit dengan nilai tender Rp 959 juta, di Karo 131 unit dengan nilai Rp 917 juta, Dairi 95 unit senilai Rp 665 juta, Kabupaten Tobasa 142 unit senilai Rp 994 juta, dan Labuhan Batu 70 unit senilai Rp 490 juta”, jelasnya. Namun, hal itu terindikasi bakal terlambat dilaksanakan, sehingga, pada gilirannya, masyarakat umum yang menjadi dirugikan. Sebab, papar Gatot, baru pada tahapan pelaksanaan tendernya sudah mengalami sedikit gangguan.

“Untuk dapat menyelesaikan persoalan yang kompleksitas di Indonesia, mesti terbangunnnya kesadaran politik yang baik,” ujarnya.

Sebelumnya, diberitakan, tiga direktur utama (dirut) perusahaan yang ikut tender pada 21 September 2007 kembali mendatangi panitia tender di Distambensu Tanjung Sari Medan. Terkait mempertanyakan, alasan tender ulang pelelangan pengadaan barang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumut .

Sebelumnya, Kamis (25/10), sekretaris panitia, Erwin Tambunan, mengatakan, sembilan perusahaan yang mengikuti tender pelelangan pengadaan barang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumut, dinyatakan lengkap belum berarti memenuhi syarat yang dilampirkan. “Sebab ada syarat lain yang tidak tercantum. Contohnya, masa berlaku surat izin usaha dan hal-hal teknis lainnya,” jelasnya.

Suksesi Pilgubsu 2008

Perlunya Dibangun Kesadaran Politik Masyarakat

Masih banyaknya masyakarat Labuhanbatu yang tidak mempergunakan hak pilih pada Pilkada Labuhanbatu pada 2005 lalu, disangsikan bakal terulang pada Pilgubsu 2008 mendatang. Hal itu, terlihat dari perbandingan tingkat kehadiran pemilih ke TPS-TPS yang ada.

Data Pilkada Labuhanbatu pada 2005 lalu, memperlihatkan, dari jumlah pemilih terdaftar pada Pilkada lalu sebanyak 590.991 jiwa, dengan perincian, pemilih pria 297.857 jiwa, dan pemilih Perempuan 293.134 jiwa. Dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 423.341 jiwa berkisar 71,46%. Termasuk jumlah surat suara tidak sah dari seluruh pemilih, yang mencapai 5.661 orang. Sedangkan, jumlah Pemilih dari TPS lain di wilayah KPU Labuhanbatu, mencapai 1.158 jiwa atau 0,20 persen.

Tercatat, jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya, sebanyak 167.896 jiwa atau mencapai 28,34%. Maka, agar tidak terulang kembali hal-hal negatif seperti itu pada Pilgubsu mendatang, sudah selayaknya segera dilakukan sosialisasi yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat pemilih untuk datang ke bilik suara. Demikian diutarakan Direktur Eksekutif Lembaga Bina Masyarakat Indonesia(LBMI), Kamis (25/10) kepada pers di Balai Wartawan, Jalan Gause Gautama, Rantauprapat.

“Secara humanis psicologic, pada Pilkada lalu, masih banyak pemilih yang belum memanfaatkan hak pilihnya. Padahal, masyarakat tersebut langsung memilih pemimpin daerahnya, yakni Bupati dan Walikotanya. Sedangkan untuk Pilgubsu yang notabene, tidak menyentuh langsung ke masyarakat Labuhanbatu, disangsikan akan bermuara pada tingginya tingkat absensi pemilih,” jelasnya.

Prediksi itu, ujarnya, didasari memotivasi dalam mengantisipasi dan memanajemen resiko yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan ‘pesta demokrasi’ di Sumut itu. Terlebih lagi, belum adanya pelaksanaan sosialisasi yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat pemilih untuk datang ke bilik suara, terangnya.

“Kan sayang, Negara banyak ngeluarin dana untuk proses suksesi Pilgubsu, tapi masyarakat banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya,” tandasnya.

Pendidikan Politik

Senada juga diungkapkan Pemerhati Sosial, Politik, Pendidikan dan Budaya Labuhanbatu, Amarullah Nasution, Jumat (25/10), di Rantauprapat. Rektor Yayasan Universitas Labuhanbatu (YULB) ini menyarankan agar segera dihidupkan kembali pendidikan politik di tengah masyarakat, sehingga suksesi Pilgubsu dapat berjalan lancer, bahkan menghasilkan sosok pemimpin sumut yang mampu memberikan kemakmuran di ‘tanah batak’ itu.

“Sosialisasi Pilgubsu kepada masyarakat di Labuhanbatu sudah ideal dilakukan, terkait mekanisme pelaksanaan secara sistimatis. Bahkan, masyarakat sudah selayaknya mampu memilih sosok pemimpin Sumut mendatang, yang mampu memberikan perubahan dan kesejahteraan kepada masyarakat,” terangnya.

Sejatinya, dengan terpendidikannya masyarakat di bidang politik, aku Amarullah, bermuara pada semakin tingginya dan kian mengertinya rakyat pada level bawah tentang ruh demokrasi yang suci. Namun, walau telah banyak nama-nama yang menjadi pembicaraan di tengah masyarakat sebagai bakal cagubsu, Amarullah, belum memberi contoh salahsatu sosok yang ideal. “Masih dibutuhkan proses pemberian pendidikan politik di masyarakat, yang sudah laik dilakukan. Salahsatunya, dijelaskannya, dengan melakukan seminar dan diskusi melibatkan para tokoh di pelbagai lapisan. Dari sanalah baru dapat di ketahui figure yang tepat di mata masyarakat, paparnya.

PKS Labuhanbatu Solid

Walau tahapan Pilgubsu masih lama, namun, atmosfer politiknya di Sumut semakin hangat. Tak ayal, guna memiliki pendidikan dalam memilah dan memilih figur yang ideal sebagai Gubsu mendatang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Labuhanbatu, juga memiliki pandangan serupa dalam memberi pembekalan politik kepada masyarakat. “Sosok yang bakal dipilih masyarakat sebagai pemangku posisi gubernur dan wakil gubernur adalah merupakan jabatan strategis dalam menentukan kebijakan publik di Sumut. Sehingga, dibutuhkan adanya telaah yang konsern untuk dipedomani masyarakat, yang pada gilirannya tidak salah memilih calon pemimpinnya mendatang,” terang Iskandar, Ketua DPD PKS Labuhanbatu, Sabtu(27/10), di sela-sela acara Halalbihalal DPD PKS Labuhanbatu. Strategi memilih figur yang ideal menempati posisi BK 1, akunya, mesti disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya kader partai. Cara efektif melakukan sosialisasi, dengan mengadakan seminar dan diskusi, tentang sosok pemimpin bersih, Adil dan ikhsan. “Kita akan memanggil pihak-pihak akademisi di Labuhanbatu untuk merumuskan sosok pimpinan yang ideal memimpin Labuhanbatu khususnya dan Sumut pada umumnya. Dengan duduk satu meja melakukan diskusi-diskusi, akan didapat gambaran yang jelas. Selanjutnya, masyarakat akan dapat dan mampu menilai kandidat yang pantas di posisi BK1,” paparnya. Memang, akunya, pihak PKS Labuhanbatu, melalui bidang Polhukam yang ada di partai itu, secara rutin setiap bulannya melaksanakan kajian dan telaah tentang isu-isu yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, tegas Iskandar, PKS Labuhanbatu akan konsisten pada keputusan partai dalam penentuan kandidat cagubsu yang diusung oleh koalisi partai Islam Sumut. “Secara struktur, kita tetap akan solid pada keputusan Partai, terlebih lagi jika kandidat cagubsu/cawagubsu adalah keputusan bersama dengan koalisi partai Islam yang menerapkan mekanisme penjaringan yang selektif,” tandasnya.

Diprediksi, Penggunaan Hak Pilih Pilgubsu 2008 Hanya 71,46%

*LBMI : Perlu Dibangun Kesadaran Politik Masyarakat

Diprediksi, penggunaan hak pilih masyarakat Labuhanbatu pada Pilgubsu April 2008 mendatang, berkisar hanya 71,46%. Hal itu berdasarkan, perbandingan penggunaan data Pilkada Labuhanbatu pada 2005 lalu. Dimana, dari jumlah pemilih terdaftar pada Pilkada lalu sebanyak 590.991 jiwa, dengan perincian, pemilih pria 297.857 jiwa, dan pemilih Perempuan 293.134 jiwa. Dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 423.341 jiwa berkisar 71,46%, hal itu belum termasuk dengan jumlah surat suara tidak sah dari seluruh pemilih yang mencapai 5.661 orang. Sedangkan jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya, sebanyak 167.896 jiwa atau 28,34%. Sedangkan, jumlah Pemilih dari TPS lain di wilayah KPU Labuhanbatu, mencapai 1.158 jiwa atau 0,20 persen.
Demikian diutarakan Direktur Eksekutif Lembaga Bina Masyarakat Indonesia(LBMI), Kamis(25/10) kepada pers di Balai Wartawan, Jalan Gause Gautama, Rantauprapat.
Prediksi itu, ujarnya, didasari memotivasi dalam mengantisipasi dan memanajemen resiko yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan ‘pesta demokrasi’ di Sumut itu. Terlebih lagi, moment tersebut juga merupakan pelaksanaan serupa pada Pilkada di Labuhanbatu sebelumnya, juga belum adanya pelaksanaan sosialisasi yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat pemilih untuk datang ke bilik suara,” terangnya.
Seperti diketahui, beber Yos, pada Pilkada dahulu nyaris menimbulkan ‘gesekan-gesekan’ di tengah masyarakat. Sehingga, Ketua KPUD Labuhanbatu Suhari Pane SIP, saat itu mengakui kekacauan pendaftaran calon pemilih. Hal itu diakuinya pada dengar pendapat antara 10 perwakilan pengunjukrasa yang mengkritisi banyaknya kecurangan pelaksanaan Pilkada di daerah itu dengan DPRD, KPUD dan Panwaslih, di ruang rapat DPRD Labuhanbatu. Kekacauan tersebut, kata Yos, seperti perubahan jadwal penetapan calon pemilih, pendaftaran pemilih 400.000 lebih pemilih tidak menyampaikan hak suara, pemilih banyak yang tidak memperoleh C6.
“Maka,agar tidak terulang kembali hal-hal negatif seperti itu, sudah selayaknya segera dilakukan sosialisasi yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat pemilih untuk datang ke bilik suara,” tegasnya.
Daftar Pemilih yang dipakai dalam Pilkada lalu, jika dipakai sebagai rujukan, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang besar, sebab, urai Yos, dalam Daftar Pemilih tidak tertutup kemungkinan akan tercantum nama orang yang telah meninggal atau pindah. Di lain pihak, di dalamnya tidak tercantum nama orang yang sesungguhnya merupakan penduduk asli di daerah terkait dan yang telah bertahun-tahun tinggal di sana. Kesalahan semacam ini, ternyata ada di hampir seluruh wilayah yang mengadakan Pilkada.
Secara humanis psicologic, pada Pilkada lalu, masih banyak pemilih yang belum memanfaatkan hak pilihnya, padahal, masyarakat tersebut langsung memilih pemimpin daerahnya, sedangkan untuk pilgubsu yang notabene tidak menyetuh langsung ke masyarakat Labuhanbatu, disangsikan akan bermuara pada tingginya tingkat absensi pemilih, rangkumnya.
“Tidak kredibelnya Daftar Pemilih Pilkada akan menimbulkan pengaruh pada jumlah pencetakan kertas surat suara. Masalah ini dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi negatif di kalangan masyarakat karena berbagai macam sebab, antara lain karena dirinya, sanaknya, temannya, atau tetangganya tidak dapat ikut memilih. Sebab lainnya, karena perolehan suara calon yang didukungnya berpotensi untuk menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya,” pungkas Yos.
“Kan sayang, Negara banyak ngeluarin dana untuk proses suksesi Pilgubsu, tapi masyarakat banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya,” tandasnya.

Pendidikan Politik
Senada juga diungkapkan Pemerhati Sosial, Politik, Pendidikan dan Budaya Labuhanbatu, Amarullah Nasution, Jumat(25/10), , di Rantauprapat. Sosok Rektor Yayasan Universitas Labuhanbatu ini menyarankan agar segera dihidupkan kembali pendidikan politik di tengah masyarakat, sehingga suksesi Pilgubsu dapat berjalan lancer, bahkan menghasilkan sosok pemimpin sumut yang mampu memberikan kemakmuran di ‘tanah batak’ itu.
“Sosialisasi Pilgubsu kepada masyarakat di Labuhanbatu sudah ideal dilakukan, terkait mekanisme pelaksanaan secara sistimatis. Bahkan, masyarakat sudah selayaknya mampu memilih sosok pemimpin Sumut mendatang, yang mampu memberikan perubahan dan kesejahteraan kepada masyarakat,” terangnya.
Sejatinya, dengan terpendidikannya masyarakat di bidang politik, aku Amarullah, bermuara pada semakin tingginya dan kian mengertinya rakyat pada level bawah tentang ruh demokrasi yang suci. Namun, walau telah banyak nama-nama yang marak dibicarakan di tengah masyarakat sebagai bakal cagubsu, Amarullah, belum memberi contoh salahsatu sosok yang ideal. “Masih dibutuhkan proses pemberian pendidikan politik di masyarakat, yang sudah laik dilakukan. Salahsatunya, dengan melakukan seminar dengan melibatkan para tokoh di berbagai lapisan. Dari sanalah baru dapat di ketahui figure yang tepat di mata masyarakat, paparnya.

BPK Temukan Kontrak Proyek Tidak Sesuai Ketentuan

*LBMI : Audiensi Guna Peroleh Informasi Objektif

Pelaksanaan kontrol sosial di Labuhanbatu, Lembaga Bina Masyarakat Indonesia (LBMI), berencana melakukan audiensi ke kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah (Kimprasda) Labuhanbatu. Hal itu dilakukan, guna memperoleh informasi yang objektif, tentang maraknya isu yang beredar di masyarakat, terkait temuan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal itu dilakukan, sebagai wujud peranserta masyarakat yang memiliki hak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih. Demikian dikatakan, Yos Batubara Direktur Eksekutif Lembaga Bina Masyarakat Indonesia (LBMI), Jumat (26/10) di Rantauprapat.
“Merupakan hak dan tanggung jawab kita untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Peran serta masyarakat ini seperti yang tertulis pada Pasal 8 Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, atau yang tertuang pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,” jelasnya.
Rencana audiensi itu, katanya, dilatarbelakangi oleh salahsatu program dan isu kegiatan , yakni penelitian dan kajian terhadap isu social masyarakat. Dari itu, LBMI telah melayangkan surat resmi kepada dinas itu, dengan surat bernomor 003/eks/X/07. dalam audiensi itu, wacana yang akan dilontarkan LBMI, katanya, antara lain mengenai, Kendala Proyek TA. 2006 dan TA. 2007 serta Temuan BPK RI Semester II Tahun 2006 pada Dinas Kimprasda, yang dijadwalkan, Jum’at, (02/11) mendatang
Disebutkan pada temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK, adanya pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Sehingga kondisi tersebut tidak sesuai pada Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (14) yang menyatakan bahwa jumlah pembayaran kepada rekanan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang diselesaikan/jumlah barang yang diserahkan, beber Yos.
Katanya lagi, sembari mengutip temuan BPK, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 5 huruf (f) antara lain menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran uang Negara dalam pengadaan barang/jasa.
Memang, pada temuan BPK itu, Kadis Kimprasda menyatakan benar dan akan segera menagih kelebihan pembayaran dan mengurangi pembayaran nilai kontrak kepada masing-masing rekanan bersangkutan.
Temuan BPK lainnya, terkait hasil pelaksanaan pekerjaan Lataston pada Dinas Kimprasda yang Mengalami Kerusakan. Untuk hal ini, Kadis Kimprasda juga, menyatakan bahwa kerusakan pada kedua ruas jalan terjadi karena kenderaan yang melintasi pada umumnya mengangkut muatan yang melebihi tonase yang ditetapkan untuk jalan kabupaten. Akan tetapi atas kerusakan tersebut akan diupayakan meminta rekanan untuk memperbaikinya kembali.
Selanjutnya, masih temuan BPK, mengenai penetapan Standar Barang dan Harga Standar Tertinggi bahan konstruksi PemKab Labuhanbatu TA 2005 dan 2006 Tidak Cermat Kondisi tersebut tidak sesuai dengan, Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 huruf E angka 2 (a) dan (b) yang menyatakan bahwa HPS telah memperhitungkan PPN, biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa. “Padahal, seharusnya Standar Barang dan Harga Standar Tertinggi Pemkab Labuhanbatu TA 2005 dan 2006 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dapat memberi kepastian tentang pengenaan pajak untuk setiap harga satuan yang disajikan”,urainya.
Kondisi tersebut, papar Yos, mengakibatkan Standar Barang dan Standar Harga Tertingi untuk Bahan Konstruksi yang sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah tidak dapat dijadikan acuan untuk penyusunan harga dalam kontrak.

Perusahaan Asing Penghisap Kekayaan Alam Labuhanbatu

* FORMAL : Saatnya Mengurangi Intervensi Asing


Sudah saatnya intervensi negara asing di Indonesia segera dikurangi. Terlebih lagi dalam sektor-sektor penting, seperti ekonomi dan lainnya. Pasalnya, banyaknya multinational corporation yang menjalankan bisnisnya lebih memposisikan sebagai ’penghisap’ kekayaan alam Indonesia.
Demikian dikatakan, Ketua Umum FORMAL Suhari Pane SIP didampingi dan Sekretaris Sugianto, Rabu (23/10) di Rantauprapat.
“Untuk itu, Forum Masyarakat Labuhanbatu (Formal) berupaya melakukan penguatan masyarakat sipil dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan asing yang ‘menjajah’ pemerintah dan masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang perekonomian,” terangnya.
Suheri yang juga Ketua KPU Labuhanbatu itu, juga menambahkan, untuk perubahan citra diri Indonesia, masyarakat harus mampu mengenali musuh bersama. ”Musuh sebenarnya adalah kekuatan asing dalam bentuk perusahaan-perusahaan asing (multinational corporation) yang berhasil mengisap kekayaan alam Labuhanbatu dan mampu menempatkan posisi rakyat dalam keadaan marjinal. Kekuatan besar asing itulah yang berhasil menciptakan sistem ketergantungan terhadap para pengambil keputusan negeri ini,” tegasnya.
Harapannya kedepan, FORMAL dengan diperkuat profil anggota yang terampil, akan mampu melakukan pendampingan terhadap masyarakat, terlebih lagi memiliki skill dalam melakukan analisis, jaringan data dan informasi yang akurat. Terlebih lagi, profil FORMAL ’dinakhodai’ orang-orang muda yang memiliki integritas, sehingga, dengan bergandeng tangan bersama masyarakat dan pemerintah, diharapkan dapat berpartisipasi membangun Labuhanbatu dengan masyarakat sipil yang kuat.
Sayap ekonomi di Formal, imbuhnya, dilakukan dengan mendirikan koperasi, CU, CV, PT dan lain-lain. Dibidang advokasi dilakukan dengan mendirikan organisasi kemasyarakatan. Aplikasi pada bidang ekonomi diwujudkan dengan sektor perikanan, peternakan, pertanian pangan dan palawija. Bidang advokasi dengan aktif dalam kasus di Labuhambatu, analisis APBD, HAM, lingkungan hidup.
“Sejak dideklarasikan Juni 2005, FORMAL termotivasi untuk melakukan penguatan dan perubahan masyarakat sipil dalam berhubungan dengan sistem bernegara,” urainya.
Salahsatu cara penguatan dan perubahan masyarakat yang diterapkan FORMAL, paparnya, dengan mengadakan diskusi publik mengenai partisipasi masyarakat dalam proses dan penetapan APBD.
”FORMAL memiliki target pencapaian di Labuhanbatu, berupaya untuk mewujudkan tatanan masyarakat sipil yang mampu bergerak sendiri, tanpa tergantung mutlak pada pemerintah dengan pendekatan dan cara kerja solutif dan bukan dekstruktif, apalagi kritik buta,” pungkasnya.

Sejumlah RS di Labuhanbatu, Belum Terdata Dinkespropsu

* Dari 115 RS di Sumut, Labuhanbatu Hanya 5 Unit

Sejumlah Rumah Sakit (RS) yang ada di Labuhanbatu, disinyalir masih belum terdata di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara. Indikasi ke hal itu, diperkuat dengan masih sejumlah 5 Rumah Sakit di Labuhanbatu yang baru terdata oleh pihak Dinkes Propsu.
Padahal, menjamurnya pendirian pusat pelayanan medis di daerah itu, terlihat secara signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Baik yang berlokasi di inti kota Rantauprapat, maupun di beberapa kecamatan se-Labuhanbatu. Dimana, dari 115 unit rumah sakit yang terdata oleh pihak Bina Pelayanan Medik Spesialistik Departemen Kesehatan, seperti yang dilansir oleh website milik Departemen Kesehatan, di Labuhanbatu RS yang terdata antara lain adalah RSU Rantauprapat, di jalan KH Dewantara, Rantauprapat, RS PTPN3 Indrya Husada, Membang Muda , Labuhanbatu, selanjutnya, RS PTPN3 Aek Nabara, RS PTPN4 Ajamu, dan RS Sri Torgamba.
Padahal, pihak Dinas Kesehatan Labuhanbatu telah merealisasikan pendirian RS di Labuhanbatu sebanyak 9 unit, sekaligus telah melakukan proses permohonan Ijin Penyelenggaraannya ke Dinas Kesehatan Labuhanbatu. “Sesuai Ijin Pendirian Rumah Sakit dari Bupati, di Labuhanbatu telah berdiri sebanyak 9 unit RS, dan proses permohonan ijin penyelenggaraannya sebahagian telah diterima dari pihak Propinsi, sedangkan lainnya dalam tahap menunggu,” terang Hj Elfinerawaty Siregar, Kasi Akreditasi dan Registrasi, subdis Bina Yankes Dinas tersebut, Selasa(23/10) di kamar kerjanya.
Setiap pendirian RS, katanya, mesti melalui tahapan memperoleh ijin dari Kepala daerah setempat, selain persyaratan administrasi dan badan hukum lainnya, selanjutnya mesti memperoleh Ijin Penyelenggaraan dari pihak Propinsi yang kemudian memenuhi Ijin Pemerintah Pusat. Akan tetapi, urainya, RS yang memiliki ketersediaan minimal 4 orang tenaga dokter spesialis, sudah dapat menjalankan pelayanan medis untuk publik, setelah memperoleh Ijin Penyelenggaraan.


AKREDITASI RS VERSI BARU
Memang, dikabarkan untuk melakukan beberapa perbaikan dan penyesuaian dengan kondisi terkini dan penambahan indikator mengenai hal-hal yang terkait dengan keselamatan pasien rumah sakit, pihak Departemen Kesehatan, segera melakukan revisi ulang akreditasi RS versi 2007. Seperti dilansir website milik Propsu, hal itu akan diberlakukan mulai Januari 2008 mendatang."Yang lama sudah direvisi, akreditasi rumah sakit versi 2007 akan diterapkan mulai 1 Januari 2008," kata Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik Departemen Kesehatan Dr.Ratna Rosita Hendardji, MPHM di Jakarta, Rabu.
Diinformasikan juga, sistem akreditasi rumah sakit versi 2007 berisi pokok-pokok standar pelayanan sebagaimana sistem akreditasi yang lama dengan beberapa tambahan dan penyesuaian.
Penerapan sistem keselamatan pasien rumah sakit, menurut dia, antara lain dilihat dari pencatatan kejadian-kejadian yang berpotensi menimbulkan cedera dan pemeriksaan peralatan pendukung perawatan.
"Misalnya, pengecekan 'outlet' oksigen di ruangan pasien. Itu perlu karena kalau mendadak diperlukan dan macet, bisa membahayakan pasien," katanya.
Ia menambahkan, penyusunan indikator penilaian sistem keselamatan pasien rumah sakit dalam sistem akreditasi rumah sakit tersebut dilakukan dengan mengacu pada standar keselamatan pasien rumah sakit WHO.
Lebih lanjut ia menjelaskan, akreditasi atau pengakuan pemerintah bahwa suatu sarana kesehatan telah memenuhi standar yang ditentukan, dilakukan setiap tiga tahun.
"Rumah sakit-rumah sakit yang lulus akreditasi, yang skor nilainya rata-rata 75 persen atau lebih, akan diperiksa setiap tiga tahun," jelasnya.
Namun demikian, ia melanjutkan, rumah sakit yang lulus bersyarat (skor 60 persen-75 persen) atau tidak lulus (skor di bawah 60 persen) uji akreditasi akan dibina dan diperiksa ulang satu tahun setelah pemeriksaan pertama.
Tugas-tugas yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi rumah sakit, katanya, dilakukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan lainnya (KARS) yang terdiri atas para ahli bidang perumahsakitan.
"KARS membantu menyiapkan, melakukan survei, menyampaikan laporan hasil survei dan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan dan selanjutnya Departemen Kesehatan menetapkan hasilnya berdasarkan usulan KARS," jelasnya.
Ratna menjelaskan pula bahwa Departemen Kesehatan menargetkan menyelesaikan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit pada akhir 2007.
SPM Rumah Sakit, jelas Ratna, berisi panduan pelaksanaan standar pelayanan rumah sakit termasuk pelayanan gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap, bedah sentral, persalinan, internis, radiologi, rehabilitasi medik, farmasi, gizi, transfusi darah, rekam medis, pengelolaan limbah dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
Baik akreditasi maupun SPM Rumah Sakit, menurut dia, diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan perumahsakitan.

Terkait Hilangnya Bocah Putri di Rantauprapat

*Diduga Diculik, Ternyata Melarikan Diri


Dugaan Hilangnya seorang bocah putri di Rantauprapat, bukan penculikan, namun, melarikan diri ke rumah tetangga.
Pasalnya, bocah putri yang belakangan waktu diketahui bernama Misihati Hia,10 warga jalan Bakti Lama , kelurahan Binaraga, yang sejak Sabtu(13/10) dinyatakan hilang dari rumah Sehifaema Hia, 37(ayah angkat/bapak tua), tempat tinggalnya, ternyata hanya menginap di rumah seorang tetangga yang tinggal tidak jauh dari kediaman siswi kelas 2 SDN 9 Rantauprapat ini. Demikian dikatakan Juliana br Ritonga,43, warga yang beralamat di jalan Urip S Gg Bogor No21 Rantauprapat, Labuhanbatu. Menurut Juliana, sejak hari diyatakannya Misihati hilang, bocah putrid itu hanya menginap di rumahnya.
Sebab, Misihati yang ditemui Juliana sedang berbaring dan tidur di dekat selokan di samping rumahnya, mengaku, sebagai anak yatim piatu yang ditinggal mati oleh kedua orangtuanya yang menjadi korban dari bendacana Tsunami Nias beberapa waktu lalu.
"Kami menemukannya di dekat rumah, sedang tidur. Dan, ketika ditanyai tentang keluarganya, mengakui dari Nias yang ditinggal mati oleh orangtuanya," beber Juliana meniru ucapan Misihati kepadanya.
Merasa iba, Juliana dan keluarga berinisiatif untuk merawatnya sampai Senin(22/10) mendatang, atau sampai kantor kelurahan setempat buka. "Setelah menemukan Misihati, kami juga telah melaporkannya kepada kepala Lingkungan(Kepling), namun berhubung hari raya Idul Fitri dan Kepling pada saat itu sedang sakit, ya, terpaksa kami memberi kesempatan kepadanya untuk menginap di rumah kami," ujarnya. Terlebih lagi, Misihati mengatakan akan tetap menginap di dekat selokan bila tidak diijinkan untuk tinggal bersama mereka. "Kita kan tak sampai hati bila bocah yang masih kecil dan diketahui juga sebagai anak yatim, terlantar di sekitar rumah kita," tegasnya.
Namun, setelah munculnya berita di media massa, dianya, aku Juliana, baru mengetahui kalau Misihati masih memiliki keluarga (bapak tua) yang sedang kehilangan dan sempat menduga hilangnya Misihati korban penculikan.
"Setelah membaca di surat kabar, kami baru mengetahui kalau Misihati masih memiliki keluarga, dan sedang dicari-cari pihak keluarganya," imbuhnya. Berencana akan menghantarkan Misihati kepada pihak Kepolisian, namun, pihak keluarga Misihati yang telah mengetahui keberadaannya di rumah Juliana langsung menjemput. Pada pemberitaan sebelumnya disebutkan, bocah perempuan bernama Misihati Hia (10), warga Jalan Bakti Lama, Kelurahan Bina Raga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, hilang sejak hari Sabtu (13/10) sekira pukul 13.00 WIB dari halaman rumahnya ketika bermain-main. Hingga H+5 hari raya Idul Fitri 1428 Hijriah, bocah berkulit sawo matang itu belum ditemukan. Diduga kuat bocah wanita itu diculik orang lain pada saat asyik bermain di halaman rumahnya. Bocah pelajar kelas II SDN 9 Rantau Utara, itu belum kembali hingga Jumat (19/10). Keluarga dan sanak famili yang ada di Rantauprapat, Sibolga dan Nias, semakin resah karena belum menemukan anak kecil itu dan sejauh ini belum ada permintaan tebusan maupun tanda-tanda keberadaannya. Misihati Hia berciri-ciri, kulit sawo matang, tinggi 130 Cm, rambut lurus sebahu, mata sipit, gigi depan atas ompong satu dan agak gemuk. Dia hilang mengenakan baju kurung (baju tidur) warna putih dan celana pendek warna putih. Diduga dibawa kabur oleh orang tanpa mengenakan sandal, sebab satu sandalnya tinggal di rumah. "Anak saya hilang hari Sabtu minggu lalu kira-kira jam 1 siang. Sebelumnya dia main-main bersama temannya di halaman rumah ini," kata Sehifaema Hia (37) dan Yuliati Zai (35), ayah dan ibu bocah Misihati Hia, Jumat (19/10), kepada wartawan, di rumahnya. Sehifaema Hia alias Ama Fito yang juga didampingi tetangganya Rusman Lase, menduga kuat anak angkatnya itu diculik orang lain. Pasalnya, sanak famili serta ayah dan ibu kandung bocah yang telah dihubungi di Sibolga, tidak ada mengambil serta terkejut setelah mengetahui bocah itu hilang. Hari Sabtu pekan lalu, terang Yuliati Zai, ibu angkat Misihati, bocah itu main-main bersama temannya di halaman rumah. Sekira jam 11.00 WIB, anak anak itu dipanggil makan siang. Setelah itu, sekira pukul 12.00 WIB, Yuliati yang tengah hamil 7 bulan, tidur di kamar dan tak berapa lama dia mengajak Misihati tidur siang. "Tidur Nak! Kasih pipis dulu Fito baru tidur ya," kata Yuliati. "Ya Mak," sahut bocah yang akrab disapa Misi. Selanjutnya, Misi mengantar adiknya Fito ke kamar. Lalu dia balik lagi main sama temannya di halaman rumah. Sekira pukul 14.00 WIB, Sehifaema suami Yuliati, pulang makan siang dari naik becak. Mereka tidak melihat Misi. Namun tidak begitu dihiraukan karena mengira bocah itu masih main-main. Namun hingga malam harinya, Misi belum juga pulang ke rumah. Orangtua angkat Misi bersama tetangga pun sibuk mencari ke sana kemari. Misi dicari hingga ke pasar malam di Jalan Bina Raga Rantauprapat, namun anak itu juga tidak ditemukan. Kapolres Labuhanbatu AKBP Tagam Sinaga yang dihubungi wartawan, Jumat (19/10), mengatakan telah mengerahkan anggotanya untuk mencari bocah hilang itu. Namun, kata Kapolres, belum menemukan indikasi anak itu diculik orang lain. "Menurut pengakuan orangtua angkat anak itu, bocah tersebut pernah lari. Sehingga kita belum menemukan indikasi bocah perempuan itu diculik orang lain," ujar Kapolres.Ayah angkat Misi mengakui, Misi pernah lari satu tahun silam. Setelah dilaporkan ke polisi, ternyata anak itu ditemukan keesokan harinya di rumah temannya Gang Tanjung Rantauprapat. "Hilangnya Misi kali ini aneh. Anak saya sudah 5 hari belum juga pulang dan satu sandalnya di rumah

Gubsu: Ditunggu Pemkab Labuhanbatu Menyusun Perencanaan Pembangunan Bandaraudara

Kedepan, pembangunan Bandara Udara akan dibangun di Labuhanbatu. Namun, realisasinya masih menunggu kesiapan pihak Pemkab Labuhanbatu dalam pengajuan proposal programnya kepada pihak Pemprosu.
Pasalnya, daerah itu sudah ideal memiliki prasarana transportasi udara, terkait kian tingginya intensitas perekonomian di daerah itu, serta beberapa lokasi juga dipandang ideal dan berpotensi untuk pembangunannya. Dan, hal itu dikabarkan telah menjadi satu program utama di tingkat Pemerintahan Labuhanbatu, terlebih lagi koordinasi dari Pemkab Labuhanbatu dengan Pempropsu telah pernah diwacanakan.
“Pembangunan Bandara Udara di Labuhanbatu, telah selayaknya direalisasikan, minimal menyediaan bandara udara yang skala kecil”.
Demikian dikatakan Rudolf M Pardede, Gubernur Sumatera Utara, Sabtu(6/10) malam, di sela-sela acara pelaksanaan buka puasa bersama antara DPD PDIP Sumut dengan seluruh Pimpinan anak cabang (PAC) PDIP se-Labuhanbatu di kesekretariatan kantor itu, di kawasan Jalan A Yani, Rantauprapat.
Katanya, hal itu sebelumnya telah menjadi wacana antara dirinya dengan HT Milwan sebagai Bupati Labuhanbatu.
“Hal pembangunan bandara udara merupakan program yang bagus, minimal ketersediaan bandara kecil. Seperti bandara udara yang ada di Tapsel, Taput dan Nias. Tinggal daerah Labuhanbatu yang belum memilikinya,” terangnya.
Maka, untuk hal itu, ujar Gubsu, Pempropsu sedang menunggu pihak Pemkab Labuhanbatu agar segera menyusun perencanaannya, seperti penyediaan lahan. Sebab, akunya, masih banyak daerah-daerah di Labuhanbatu yang tidak dapat terjangkau oleh moda darat, akibat minimnya ketersediaan prasarana transportasi darat di sana. Sehingga, bila tersedia prasarana transportasi udara di Labuhanbatu, maka semakin banyak daerah di Sumut yang akan terjangkau melalui udara dengan pesawat terbang. “Waktu tempuh dari Medan ke Labuhanbatu melalui darat sebelumnya memakan waktu selama 8 jam, maka melalui udara akan dapat ditempuh hanya membutuhkan waktu 30 menit,” tegasnya.
Sebelumnya,Ali Muktir Siregar, Kepala Dinas Perhubungan Labuhanbatu, di tempat serupa juga mengutarakan hal senada, dimana, papar Muktir, program pembangunan bandara udara untuk Labuhanbatu telah menjadi program kedepan oleh pihak Pemkab Labuhanbatu. “Pembangunan Bandara Udara telah diprogramkan. Dalam musrenbang mendatang, hal itu akan menjadi pembahasan,” imbuhnya.
Katanya, ada beberapa lokasi yang direncanakan untuk pembangunannya. Seperti, ketersediaan lapangan di Aek Nabara dan N2, kecamatan Bilah hulu dan lapangan yang tersedia di A Jamu. “Sekarang masih dalam tahap studi kelayakan oleh pihak konsultan yang dipercayakan. Dalam studi tersebut masih dibutuhkan factor-faktor alam sebagai pendukung, seperti arah mata angina,” pungkasnya.

Puluhan Guru Terhambat Ambil Pinjaman

* Nama Mereka Tiba-tiba Terdaftar Sebagai Peminjam

Kacabdis Rantau Utara berserta Bendaharanya diduga melakukan pemalsuan data puluhan guru PNS.
Kejadian ini menambah coretan hitam di jajaran Pemkab Labuhanbatu. Sebelumnya juga pernah terjadi di Dinas Kesehatan Labuhanbatu, begitu juga dengan yang dialami oleh Cabang Dinas Pendidikan Rantau Utara HRD.
Modusnya juga tidak jahu beda, dengan cara pengambilan uang di Bank Sumut dengan cara memalsukan data-data puluhan guru yang hendak meminjam uang ke bank yang dimaksud. Terindikasi kuat, oknum KAcabdis dan Sekretarisnya, memalsukan permohonan serta tanda tangan guru yang hendak meminjam uang ke Bank.
Kejahatan ini terbongkar pada saat beberapa orang guru yang menjadi korban hendak mencoba meminjam uang langsung ke Bank Sumut. Ketika mengetahui mereka telah meminjam uang ke bank, terlebih lagi, pegawai Bank tersebut menunjukan berkas-berkas permohonan guru untuk meminjam uang yang diambil dengan jumlah rata-rata bervariasi Rp 40 sampai Rp 60 Juta, sontak guru tersebut merasa kaget.
Demikian dikatakan sejumlah guru yang menjadi korban. "Saat itu saya bersama suami saya yang sebelumnya telah melengkapi surat-surat untuk meminjam uang ke bank Sumut, malah urung, karena dinyatakan sebelumnya juga telah melakukan peminjaman uang," terang salah seorang guru yang tidak ingin identitasnya di sebutkan.
Bahkan, bukan itu saja, dirinya, akunya, merasa terkejut, setelah mengetahui kreditnya belum lunas di Bank tersebut. PAdahal, dia merasa tidak pernah melakukan peminjaman uang di Bank itu.
"Menurut pihak Bank, yang mengambil uang tersebut adalah pegawai cabang Dinas dimana tempat saya mengabdikan diri sebagai guru" ungkap sumber.
Sementara Kacabdis Rantau Utara, (6/10) di kantornya di Jalan kampung Baru mengaku tidak tahu menahu. "Memang saya juga pernah dengar kejadian tersebut, dan masalahnya juga telah selesai. Kalau ingin jelasnya coba bapak tanyakan kepada bendahara saya," ungkapnya.

Terkait Lahan Perkebunan non HGU, Komisi C DPRD Labuhanbatu Merespon

Komisi C DPRD Labuhanbatu sangat merespon rencana mempertanyakan ke pihak perusahaan perkebunan, terkait kepemilikan lahan yang masih berstatus non HGU.
Hal itu berkaitan dengan audiensi Lembaga Bina Masyarakat Indonesia (LBMI), Selasa(2/10) ke komisi itu. Dimana disinyalir, lahan tersebut berpotensi tidak mengandung kejelasan dalam perolehan berbagai kutipan, tarif dan pajaknya. “Ada indikasi kekurangjelasan dalam kaitan berbagai kutipan perpajakan yang seolah seperti ‘misteri’ atas jumlah luas areal perkebunan yang berstatus non-HGU,” terang Yos Batubara, Direktur Eksekutif LBMI pada kesempatan itu.
Dari 70-an perusahaan perkebunan besar di Kabupaten Labuhanbatu, terdapat 12 perusahaan perkebunan yang terdiri dari 11 perusahaan besar swasta nasional (PBSN) dan 1 perusahaan besar swasta asing (PBSA) yang memiliki luas ha non HGU.
Jumlah keseluruhan luas areal non HGU tersebut berkisar tiga puluh ribuan ha.
Sementara, jika dirujuk pada PP No 40 Tahun 1996, ditegaskan, bahwa luas minimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada usaha berbadan hukum yang ditetapkan oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang dibidang usaha yang bersangkutan, dan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdayaguna di bidang yang bersangkutan adalah lima hektar, sedangkan maksimumnya, kepada perorangan adalah dua puluh lima hektar, jelasnya.
Dari pemberian ijin itu, ungkapnya, sejatinya mampu memperoleh pajak yang bervariasi, baik tentang luas, jenis usaha dan usia tanaman berproduksi. Namun, hal itu belum tercover dengan jelas, maka pintanya, pihak legislasi Labuhanbatu agar segera melakukan follow up terkait persoalan ini.
Mempertanyakan kekurang transparanan pengutipan pajak dan tariff lahan perkebunan non HGU itu, juga disahuti oleh pihak Komisi C DPRD Labuhanbatu, seraya akan segera dalam waktu dekat melakukan upaya-upaya pengumpulan informasi tentang kejelasan hal itu. “Masih perlu dipertanyakan kepada pihak-pihak terkait mengenai kewajiban pengusaha lahan non HGU, terkait berbagai kutipan perpajakannya,” ujar Zainal Bahri Munthe, Ketua Komisi C DPRD Labuhanbatu yang didampingi beberapa anggota komisi lainnya.
Memang, imbuhnya, terkait perijinan luas lahan perkebunan bukan wewenang dari komisi tersebut, namun, mengenai kutipan perolehan pendapatan penyumbang devisa Negara dan usaha menggenjot perolehan pendapatan asli daerah (PAD) abuhanbatu, maka hal itu layak segera di realisasikan.

2008, Pemkab Akan Miliki Laboratorium Kimia

Tahun 2008, Pemkab Labuhanbatu akan miliki Laboratorium analisis berbagai kandungan kimia.
Terlebih lagi, kondisi daerah Labuhanbatu yang kini telah keterdapatan sejumlah industri pengolahan kelapa sawit (pabrik kelapa sawit-PKS). Sehingga, pengawasan dan analsis berbagai dampak pemanfaatan bahan-bahan kimia maupun berbagai kandungan zat berbahaya lainnya terhadap lingkungan, mendesak direalisasikan.
Demikian dikatakan Bupati Labuhanbatu, HT Milwan, Senin(1/10) malam di Pendopo Pemkab Labuhanbatu.
Kata Bupati, manfaat dari tupoksi laboratorium itu nantinya, akan dapat memeriksa berbagai kandungan zat-zat berbahaya, memeriksa kandungan (ph) tanah, hingga kepada melakukan pengawasan peredaran pupuk secara luas di masyarkat yang terindikasi palsu. “Laboratorium itu nantinya akan berfungsi ganda, bahkab akan mampu melakukan pemeriksaan berbagai kadungan kimia, hingga akan didapat pula, apakah salah satu produk pupuk asli ataukah palsu,” tegasnya.
Bahkan, tambahnya, laboratorium itu sendiri akan mampu memeriksa kepatuhan ambang batas limbah keluaran salah satu PKS. Sehingga, bila sebelumnya, pihak perusahan melakukan pmeriksaan sample limbanya ke luar daerah Labuhanbatu, nantiny akan dapat dilakukan disini. “Kan, penyediaan jasa pemeriksaan limbah industri itu kan menghasilkan retribusi sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Labuhanbatu,” paparnya.
Namun, lanjutnya, realisasi hal itu masih memerlukan pembahasan-pembahsan lanjutan, dan rencananya, laboratorium itu menjadi unit pelaksana terpadu (UPT) dari Badan Pengendali Dampak Lingkungan hidup (Bapedalda) Labuhanbatu

HT Milwan : Kualitas Berita Wartawan Meningkat

Kualitas penulisan berita wartawan telah mengalami peningkatan secara signifikan dan lebih santun.
Walau peningkatan mutu yang telah dialami, namun demikian, masih terus diperlukan adanya upaya-upaya peningkatan proporsional tupoksi wartawan dalam menjalankan tugas, jabatan dan statusnya.
Dimana, indikasi peningkatan kemampuan dan mutu tulisan dari wartawan terlihat dengan adanya bahasa yang dipergunakan telah jauh lebih santun, walau pembaca masih terpaksa melakukan pembacaannya secara berulang dalam menelaah makna yang tersirat dan tersamar di dalamnya dalam mendesak pihak tertentu dalam melakukan pembenahan-pembenahan di sektor tertentu.
“Saya telah mengevaluasi, untuk Tahun 2006 hingga September 2007 belakangan telah jauh meningkat. Saya merasakan pemberitaan yang dihasilkan telah jauh meningkat kualitasnya. Dalam kandungan bahasa telah tersamar makna koreksinya. Saya melihat kandungan makna yang lebih halus, tegas dan mendesak dalam memberikan saran dan masukan dalam melakukan perubahan tertentu, khususnya bagi pihak pemerintah kabupaten sendiri,”. Demikian dikatakan Bupati Labuhanbatu, HT Milwan dalam kata sambutannya pada acara buka puasa bersama antara pihak Pemkab Labuhanbatu dengan para wartawan, Senin(1/10) di Pendopo Pemkab Labuhanbatu di jalan WR Supratman, Rantauprapat.
Milwan juga menambahkan, dengan peningkatan tersebut, pers telah mulai menghargai dan membekali diri dalam memperbaiki produk tulisannya agar pembaca enak dan lebih santai dalam membacanya. Dengan koreksi yang terjadi, Milwan menilai hal itu adalah wajar sebagai penyaluran aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. “Saya menyadari, peranserta wartawan dalam menyajikan beritanya telah banyak membantu Pemkab Labuhanbatu, sebab dengan mensosialisasikan informasi ke tengah publik, telah mampu membantu dalam menyatukan dan membangun Labuhanbatu dalam membentuk opini masyarakat,” papar Bupati.
Peningkatan mutu wartawan, katanya, pihak Pemkab Labuhanbatu juga telah menyusun berbagai program pembekalan yang akan diterapkan, terlebih lagi dalam usulan memfasilitasi pihak wartawan untuk melakukan study banding ke beberapa tempat. “Saya sependapat dengan pelaksanaan studibanding. Sebab, saya menganut pemikiran bahwa makin banyak yang lihat wawasan akan semakin luas, semakin banyak membaca, pengetahuan akan semakin baik dan tinggi, sehingga pola pikir dan bertindak akan lebih bijaksana,” tegasnya.
Namun, dalam pelaksanaan pemberangkatannya, Milwan juga mengharapkan, agar sasarannya lebih luas. Dalam arti tidak semata dalam pengetahuan dalam percetakan, namun lebih terpokus dalam peningkatan kemampuan melakukan dialog dan tata bahasa secara lisan. “Dalam studibanding ke beberapa kantor redaksi persuratkabaran itu nantinya, hendaknya para peserta agar menjalin dialog dengan para pakar-pakar pers di kota tujuan kunjungan itu. Sehingga, akan didapat pengetahuan luas tentang dunia pers, bukan sekedar melakukan pembanding-bandingan, namun belupakan studinya”. Ditargetkannya, program itu akan terealisasi pada tahun 2008 mendatang, sehingga kepada pihak wartawan sendiri untuk menyusun rencana dan kepesertaannya.
Sebelumnya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Labuhanbatu, H Nong Hilman mewakili para wartawan, dalam acara itu juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak Pemkab Labuhanbatu, yang selama ini telah banyak memberikan bantuan untuk kelancaran tugas dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pada jurnalis di daerah itu. “PEmkab Labuhanbatu secara berkesinambungan telah banyak membantu tugas wartawan. Hal itu terlihat, dengan disediakannya gedung Balai Wartawan, Pelatihan jurnalistik, Penyediaan sarana multimedia, mengadakan kegiatan lomba karya tulis dalam mengasah kemampuan jurnalis dan terakhir setiap tahun memberikan kesempatan kepada satu orang wartawan dalam menjalankan ibadah haji ke tanah suci,” jelasnya.