Terkait Sengketa Areal PIR Padanglawas, Berujung Perdamaian

Rehabilitasi nama baiknya di tengah-tengah masyarakat selaku tersangka dilakukanya dengan mengajukan gugatan ulang pelapor ke Mapoldasu, namun pelapor mengajukan perdamaian.
Sebagai avalis, serta pemilik Sertifikat hak milik (SHM) areal perkebunan plasma perkebunan inti rakyat (PIR) koperasi unit desa (KUD) Serba Guna, Barumun-Tapsel, yang sempat dilaporkan ke Mapoldasu diduga dinilai sempat mencemarkan nama baiknya.
Pasalnya, H Suyono, selaku pemilik areal perkebunan sawit seluas 4 ribu hektar di Desa Parsombaan, Kecamatan Lubuk Barumun-Tapsel sebagai back cover pembiayaan perkebunan kepada 450 kk masyarakat yang tergabung di dalam KUD Serba Guna, belakangan waktu dijadikan sebagai tersangka di Mapoldasu atas laporan H Herman Tan bernomor ; LP/363/XII/2006 tertanggal 23 Desember 2006. Dimana, pelapor bersama kuasa hukumnya Martin Simangunsong SH dan Adreas Ginting SH melaporkan H Suyono berulang kali diperiksa di Direskrim Mapoldasu.
Belakangan waktu, atas pelaporan tersebut, H Suyono menilai telah terjadi pencemaran nama baiknya di tengah-tengah masyarakat, akhirnya berencana melakukan laporan ulang ke pihak kepolisian. “Herman Tan dengan saya tidak ada hubungannya dengan saya, jadi mengapa melakukan melaporkan saya ke Mapoldasu. Jadi, hal itu merupakan pencemaran nama baik saya, sehingga, saya merencanakan pengaduan ulang,” terang H Suyono, Sabtu(29/9) via telepon selular.
Namun, rencana pengaduan ulang tersebut, aku Suyono, pihak Herman Tan akhirnya mengajukan perdamaian. Hal itu terbukti setelah saksi pelapor Herman Tan mengakui kesalahpahamannya yang dituangkan dalam surat perdamaian, Jumat, 21 September 2007 lalu, di hadapan Notaris Jhonny Agape Lumbantobing SH, yang beralamat di jalan Urip Sumodiharjo, Rantauprapat.
“Nama saya sebenarnya telah tercemar ditengah-tengah masyarakat. Dimana, telah berulang kali di expose mediamassa. Tapi, setelah pihak Herman Tan dan kuasa hukumnya mengetahui saya berencana menuntut balik mereka mengajukan perdamaian. Silahkan mempertanyakan langsung kepada pihak Martin Simangunsong SH Cs,” ujarnya.
Perdamaian itu diadakan didasari kekeluargaan didahapan notaries dan saksi-saksi termasuk penasehat hukumnya, sehingga ke depan tidak ada lagi hal-hal yang bersifat tuntutan, lanjutnya. Namun, Suyono tidak dapat menjelaskan lebih lanjut, apakhan dengan adanya perdamaian tersebut, proses hukumnya dapat selesai. “Saya tidak mengetahui hukum, jadi tidak mengetahui apakah dengan terjadinya perdamaian proses hukum permasalahan termasuk akan selesai,” ujarnya.
Suyono mengakui, dari hasil perdamaian itu, saksi pelapor (Herman Tan-red) berkewajiban mencabut laporannya dari pihak Poldasu di Medan. “Pencabutan laporan itu sangat penting karena telah mencemarkan nama baik saya sebagai avails. Padahal, KUD Serba guna sendiri sebenarnya malah masih memiliki hutang kepada saya sebesar Rp8,72 miliar, sudah dua tahun belakangan ini tidak ada pembayaran,” paparnya. Malah sebaiknya areal itu, tegas Suyuno agar di alihkan kepemilikannya kepada pihak lain, sebab, peserta KUD Serba Guna sebelumnya hanya membayar Rp7 miliar. Sebab, sekarang areal itu telah berpotensi terjadi kenaikan nilai jual senilai Rp17,75 miliar.
Pemberitaan sebelumnya juga, mencuatnya persoalan dugaan kasus kejahatan kehutanan di register 40 Padanglawas dan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani oleh pihak satuan Tipikor Dit Reskrim Poldasu yang melibat-libatkan tersangka HS dan EL itu, dari pihak Bank syariah Mandiri (BSM) Rantauprapat menilai, bukan penyebab terjadinya kredit macet dari dana pinjaman kepada peserta PIR. Namun, lebih dikarenakan kurangnya kemampuan peserta membayarkan cicilan kredit karena keterbatasan perolehan produksi perkebunan lahan PIR itu sendiri.
Sehingga, pihak BSM Rantauprapat juga telah menyusun beberapa kebijakan yang akan dilakukan terkait hal itu. Semisal, pihak BSM akan menelusuri dan mencari akar permasalahan penyebab munculnya kredit macet yang terjadi, serta akan mencari solusi terbaik dalam penyelesaiannya, bahkan mengambil alih pengelolaan lahan itu. Ada dua Opsi yang akan dilakukan oleh pihak BSM terkait tingginya kredit macet di BSM Rantauprapat, seperti akan membentuk tim manajemen ahli yang bertugas untuk mengkelola lahan Perkebunan itu bila opsi pertama tidak mampu menyelesaikan masalah.
Selain itu, informasi sebelaumnya juga menyebutkan, sejumlah warga melapor ke Mapoldasu yang menyebutkan bahwa ratusan KK yang menerima janji dari tersangka HS akan memiliki lahan seluas 2 ha per KK, namun setelah mencuatnya SK Menhut No 44/2005 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Sumut, dijelaskan belakangan waktu bahwa lahan yang dijadikan objek PIR tersebut masuk dalam kawasan hutan register 40 Padanglawas, sehingga warga yang sebelumnya telah menyerahkan uang bervariasi hingga bernilai Rp 470 juta, lalu melaporkan pengurus KUD Serba Guna ke Mapoldasu dengan nomor STPL/363.A/XII/2006/Dit Reskrim Poldasu tertanggal 23 Desember 2006 lalu. Disebutkan, tersangka HS melakukan penipuan kepada warga dengan jalan menjanjikan kepemilikan lahan sawit dengan catatan harus menjadi peserta PIR, serta menyerahkan sejumlah uang dengan alasan pembayaran administrasi pengurusan tanah seluas 2 hektar.

Tadarussan Mesti Jaga Ketenangan Istirahat Malam Warga

Ketenangan malam saat ummat sedang beristirahat perlu dijaga. Salah satunya dengan cara, hanya mengarahkan corong Microphone (pengeras suara-red) ke dalam masjid apabila tadarus di atas pukul 00.00 dini hari.
Hal itu dihimbau Bupati Labuhanbatu HT Milwan kepada pengurus-pengurus masjid di Labuhanbatu agar ikut serta menjaga ketenangan istirahat malam warga sekitar.
“Memperbanyak amalan dan ibadah di bulan Ramadhan merupakan suruhan dan perintah dari Rasulullah SAW. Termasuk tadarussan dan beribadah di tengah malam. Tapi, hal itu jangan pula menjadikan ibadah kita itu mengganggu orang lain yang ingin istirahat,” kata Milwan dalam kata sambutannya yang diwakili Moestofa SH, pada acara Safari Ramadhan, Kamis (27/9) di Mesjid Nurul Iman lingkungan Bangun Sari I, Kelurahan Negeri Baru, Bilah Hilir, Labuhanbatu.
Idealnya, tegas bupati, pengeras suara itu cukup diarahkan ke dalam mesjid. Selain agar suara orang mengaji itu dapat sama-sama didengar para peserta tadarus, juga tidak sampai mengganggu istirahat warga sekitar. Namun, ujarnya, apabila malam masih belum terlalu larut, corong mik itu boleh saja diarahkan ke luar untuk bagian dari syiar Islam. “Makna Ramadan ini kan salah satunya meningkatkan toleransi kita terhadap sesama. Nah, dengan begitu berarti kita sudah belajar bertoleransi,” tukasnya.
Hanya, jajaran Pemkab belum bisa memberikan ketegasan kepada para lurah maupun Kepling untuk menjalankan himbauan bupati itu. Makanya, kalaupun masih ada masjid-masjid yang belum menerapkannya, Pemkab tak bisa berbuat banyak. “Itu hanya sebatas himbauan. Tapi harapan saya, himbauan ini bisa diterapkan warga hingga berakhirnya bulan Ramadan ini,” pungkasnya.

MUI Labuhanbatu
Himbauan senada sebelumnya juga diutarakan Ketua MUI Labuhanbatu, HM Idris Hasibuan ditempat dan waktu terpisah. Dikatakannya, pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an setelah tengah malam harus dilakukan dengan penuh kemampuan dan penghayatan. “Artinya, yang membaca juga sudah ahlinya sehingga enak didengar. Jika tidak, maka bagus tak usah tadarus pakai pengeras suara sampai tengah malam,” jelasnya.
Diakuinya, tadarus merupakan salah satu cara syiar Islam sebagaimana disunnahkan Rasul. Namun, lanjutnya, Rasulullah juga tak pernah menggunakan pengeras suara untuk itu. Apalagi ketika malam sudah menjelang. “Beribadahlah dalam keheningan malam agar lebih khusus. Itu jauh lebih bagus daripada beribadah yang membuat orang lain terganggu,” pungkasnya

Ramadhan, Momentum Introspeksi Diri

Hari terakhir pelaksanaan Safari Ramadhan 1428 H, Pemkab Labuhanbatu, Kamis(27/9), mengunjungi Mesjid Nurul Iman lingkungan Bangun Sari I, Kelurahan Negeri Baru, Bilah Hilir, Labuhanbatu.
Tim Safari Ramadhan ini dipimpin Moestofa SH, Ketua PN Rantauprapat. Pada kesempatan itu tampak keikutsertaan beberapa kakan, kabag dan kadis di lingkungan setdakab Labuhanbatu, diantaranya Kabag Perekonomian, Kadis Infokom, Kepala KIPP, Kakan Hanpang, Kakan Kesbanglinmas dan seorang anggota DPRD Labuhanbatu dari fraksi Bintang Reformasi.
Usai melaksanakan buka puasa bersama dengan para tokoh masyarakat dan ulama setempat, selanjutnya melaksanakan Sholat Maghrib dan sholat Isya berjamaah. Selanjutnya, Tim juga berkesempatan menyerahkan bantuan gula pasir sebanyak 50 kg, Kopi sebanyak 10 kg ditambah uang senilai Rp5juta.
Pada Gema Ramadhan kali ini, mendapat siraman rohani dari Al Ustadz Akhiruddin Hasibuan, yang pada inti dakwahnya, mengingatkan, kepada seluruh masyarakat untuk selalu berbuat kebajikan terhadap sesama. Selain itu, ungkapnya, ada beberapa penyakit hati yang selalu membanyangi diri manusia, salah satunya, ujar Al Ustadz dalam ceramahnya, adalah Orang yang memperoleh kekayaan, namun lalai untuk beramal. “Kekayaan harta dan benda sering kali membuat seseorang lupa untuk melakukan ibadah dan amal. Dengan alasan dan berdalih tidak memiliki waktu dan tidak sempat. Hal ini seringkali disadari manakala seseorang itu telah memasuki usia senja. Namun ironisnya, tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah secara sempurna,” tegasnya.
Sebelumnya, Moestofa, dalam pidatonya mengungkapkan, safari Ramadhan adalah program mempererat dan mendorong hubungan silaturahmi antara masyarakat dengan Pemerintah. “Melalui safari ramdhan dibulan yang penuih berkah ini, merupakan momentum yang tepat untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah, melalui melaksanakan berbagai amalan-amalan yang baik,” ujarnya. Selain itu, imbuhnya, pada bulan ini juga, merupakan saat yang paling tepat untuk melaksanakan perenungan dan introspeksi diri, tentang sejauh mana telah mengamalkan ajaranNYA dalam kehidupan sehari-hari.

Pendataan Pemilih Pilgubsu Hampir Rampung

Pendataan calon pemilih Pilgubsu 2008 di Labuhanbatu hampir rampung. Hal itu terjadi setelah masuknya 70 persen hingga 80 persen data dari berbagai Kecamatan se-Labuhanbatu ke Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil (KKBCS) Labuhanbatu. "Telah 70 persen hingga 80 persen data yang masuk dari 21 Kantor Kecamatan dari 22 kecamatan se Labuhanbatu yang menyerahkan kembali blanko pendataan warga kepada pihak KKBCS. Selanjutnya, data itu kan akan dimasukkan ke dalam database," terang Rajo Makmur Siregar, Kepala Dinas KKBCS Labuhanbatu, melalui Sahnan Siagian, Kesubdis Kependudukan, Selasa (25/9) di ruang kerjanya.
Kecamatan yang belum menyerahkan blangko, katanya, adalah Kecamatan Kualuh Leidong. Selebihnya telah masuk, walau belum rampung keseluruhannya. "Memang dari data yang telah diserahkan pihak Kecamatan belum keseluruhannya sempurna, karena masih ada beberapa desa/keluruhannya yang belum menyerahkan data kepada masing-masing kantor Kecamatan," ungkap Sahnan.
Secara keseluruhan data, paparnya, akan mampu terakumulasi Senin(15/10) mendatang, sebelum dilakukan penterahan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Labuhanbatu. "Sesuai jadwal, 15 Oktober seluruh data mesti diserahkan kepada pihak KPUD untuk dilakukan pemutakhirannya," imbuhnya.
Sebenarnya hal itu, kata Sahnan, dapat dipercepat seandainya tidak terkendala masalah pendanaan. Pasalnya, dana pendataan yang ditalangi oleh Pemprovsu setiap jiwa membutuhkan biaya Rp1000, yang peruntukkannya membiayai honor petugas pendata di Desa/Kelurahan, pengadaan blanko pedataan hingga penyediaan komputer dan tenaga operatornya. "Untuk mempermudah pelaksanaan pemasukan data ke database, kita terpaksa melakukan sewa 30 unit komputer ke penyedia jasa rental komputer, serta mendatangkan para operatornya," tuturnya.
Namun, karena belum terkucurnya dana dari Pemprovsu itu, maka pihaknya, aku Sahnan, terpaksa menalanginya. "Ya, terpaksa kita melakukan pendanaan sendiri sembari menunggu turunnya dana dari Propinsi. Sebab, bila melulu hanya menunggu itu disangsikan jadwal persiapan pra Pilgubsu April 2008 mendatang dapat terkendala di Labuhanbatu. Untuk menghindari kehal itu, kita menempuh kebijakan sendiri," tegasnya.
Dari jumlah pemilih pada Pilkada sebelumnya di Labuhanbatu, dibanding dengan Pilgubsu 2008 mendatang, ujarnya, akan terjadi peningkatan jumlah. "Jumlah Pemilih pada Pilkada kepala daerah Labuhanbatu sebelumnya adalah 588.196 jiwa. Sedangkan untuk Pilgubsu mendatang meningkat menjadi 650an ribu jiwa," ungkap Sahnan. Hal itu terjadi disebabkan semakin banyaknya jumlah pemilih pemula yang pada tahun 2008 telah memenuhi kriteria mengikuti pemilihan, tandasnya.

Jelang Lebaran, Tarif Harga Kereta Api Naik

Jelang Lebaran, Pihak PT Kereta Api menaikkan tarif harga. Harga tuslah baru itu, rencananya akan diberlakukan mulai Rabu(3/10) mendatang.
Dimana sejak H-10 hingga H-5 Lebaran, yakni di tanggal 3-8 Oktober, ditetapkan untuk Kereta jenis eksekutif dari harga sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp70.000. Demikian pula kelas Bisnis, juga terjadi peningkatan, untuk Orang Dewasa sebelumnya Rp40.000 menjadi Rp45.000 dan Anak, dari Rp30.000 menjadi Rp35.000.
Untuk jadwal keberangkatan Kereta Api pada H-4 hingga H+3, yakni di tanggal 09 sampai 16 Oktober mendatang, pihak PT Kereta Api juga kembali melakukan peningkatan harga tiket. Untuk kelas eksekutif, semula Rp70ribu menjadi Rp75.000. Demikian pula kelas Bisnis, untuk Orang Dewasa dan Anak, juga terjadi peningkatan harga dari harga sebelumnya. Demikian dikatakan Budi Nusa, Kepala Stasiun PT Kereta Api Rantauprapat, Selasa(25/9).
Puncak lonjakan penumpang jelang Lebaran nanti, katanya, dari pengalaman pada tahun sebelumnya akan terjadi pada H-2. Selain itu, secara akumulasi, jelas Budi, kenaikan jumlah penumpang nantinya akan mencapai 60 persen dari jumlah penumpang KA pada hari biasa. "Untuk tahun ini, kenaikan penumpang mencapai 60 persen dari pemberangkatan KA pada hari-hari biasa," ujarnya.
Tapi, untuk menampung ledakan penumpang tersebut, pihak PT KA katanya, tidak ada melakukan penambahan gerbong. "Kenaikan penumpang puncaknya terjadi pada H-2. Tapi, PT KA hanya menyediakan pemberangkatan dan kedatangan KA dari Rantauprapat sebanyak 4 kali. Dan, satu loko hanya untuk menarik rangkaian 4 gerbong kelas Bisnis, 2 gerbong kelas eksekutif, 1 kereta makan dan 1 gerbong bagasi,"paparnya. Mengantisipasi terjadinya antrian panjang dalam membeli tiket, kepada para calon penumpang KA, Budi menghimbau untuk segera melakukan pemesanan tiket di tempat yang telah ditentukan pihak PT KA.
"Dalam memberi pelayanan yang baik kepada konsumen dan agar masyarakat tidak tertumpuk dalam membeli tiket serta kepastian jumlah penumpang didapat, maka pihak PT KA telah membuka loket pemesanan tiket," jelasnya.

DPC Hanura Labuhanbatu Buka Puasa Bersama

Untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, seseorang perlu mengedepankan kelapangan hati. Dalam khasanah kehidupan dunia, sesuai hadist qudsi, Rasulullah SAW menganjurkan kepada umat manusia untuk selalu mengimplementasikan kehidupannya selalu melapangkan hati, dengan mempertinggi tingkat kesabaran. Sebab, khasanah dunia identik dengan hasil dan karya dalam berbuat baik untuk kepentingan masyarakat luas.
"Khasanah dunia adalah karya manusia dalam amalan berbuat baik kepada kepentingan masyarakat luas. Bila hal ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan seseorang, maka akan menghasilkan hal-hal positif, bahkan hingga kehidupan di alam akhirat," ujar H M Adris Nasution, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu, Rabu(26/9) dalam Gema Ramadhan dan siraman rohani, di sela-sela acara Syukuran dan buka puasa bersama dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Labuhanbatu di kawasan jalan Perisai, Rantauprapat. Lebih rinci dikatakan ketua MUI, dengan berbuat baik di dunia, minimal dengan selalu melakukan sadakah dan mensyukuri nikmat yang telah dberikan oleh ALLAH SWT. "Sedakah yang terkecil adalah minimal mampu selalu memberikan senyum kepada sesama," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Partai Hanura Labuhanbatu yang baru terlantik belum lama ini di Gedung Wisma Benteng, Medan, merasa pantas bersyukur. Dan, hal itu diwujudkan dengan memberikan santunan dan tali asih kepada 200-an anak yatim piatu dari beberapa tempat dikota Rantauprapat dan beberapa asrama pantiasuhan.
"Acara ini adalah rangkaian rasa syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT kepada seluruh pengurus dan kader Partai Hanura Labuhanbatu," papar Jefri Zamril, ketua DPC Hanura Labuhanbatu.
Pada kesempatan yang juga dihadiri oleh Sekretaris DPD Partai Hanura Sumut dan Muspida plus Labuhanbatu lainnya, Bupati Labuhanbatu, HT Milwan juga mengungkapkan rasa serupa, seraya mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu syiar Islam di bulan Ramadhan. Acara itu merupakan sosialisasi ditengah masyarakat. sebab, ujar Milwan, sebagai umat beragama dianjurkan agar sering melakukan hubungan silaturahmi. Selanjutnya Milwan juga berpesan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Hanura Labuhanbatu, agar mampu bersama menyatukan visi dan misi Partai dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang lebih baik. "Seluruh pengurus partai Hanura agar bersatu. Satu dalam pandangan dan satu dalam misi, dalam upaya membangun Labuhanbatu. Adakan kerjasama yang baik antara Partai Hanura dengan aparatur Pemerintahan dan para tokoh agama maupun tokoh masyarakat," tegas Bupati

HT Milwan Belum Tentukan Sikap di Pilgubsu

Dukungan pencalonan dirinya sebagai Cagubsu pada Pilgubsu 2008 mendatang masih belum ditanggapi dengan serius. Padahal, beberapa waktu belakangan, HT Milwan yang juga Bupati Labuhanbatu telah mendapat dukungan dari masyarakat setempat, untuk pencalonannya sebagai Gubsu pada periode mendatang. Bahkan sebelumnya, dikabarkan pada malam resepsi HUT ke-9 PAN Sumut, di sekretariatan DPW PAN Sumut di jalan Abdullah Lubis, Medan, belum lama ini, disebutkan HT Milwan dengan tujuh tokoh publik Sumut lainnya, telah mengambil formulir pendaftaran proses penjaringan bakal calon (Balon) Gubsu dari DPW PAN Sumut. Antara lain, HM Ali Umri yang juga Walikota Binjai, Wakil ketua DPP H Ibrahim Sakti Batubara, H Syamsul Arifin Bupati Langkat, RE Siahaan walkot P Siantar, Wakil ketum DPP PBR, H Raden Syafi'i, Bahdin Nur Tanjung yang juga rektor UMSU.
Namun, belakangan waktu, setelah Ali Umri yang juga Ketua Partai Golkar Sumut, melalui Rapat Tim Pilkada Pusat Partai Golkar dalam rangka penetapan calon Gubernur Sumut periode 2008-2013, di hotel Polonia, Medan Selasa(25/9), dipastikan maju sebagai bakal calon (balon) Gubsu dari Partai berlambang Beringin itu. Terindikasi, peluang HT Miwan yang juga ketua Partai Golkar Labuhanbatu itu terpaksa 'urung' mencalonkan dirinya sebagai balon Gubsu melalui 'perahu' Partai serupa.
"Saya konsisten untuk tidak maju sebagai balon Gubsu pada Pilkada mendatang dari Partai Golkar. Sebab, Rapat Tim Pilkada Pusat Partai Golkar telah menentukan siapa yang menjadi balon dari Partai Golkar," ungkap HT Milwan, Rabu(26/9), seusai menghadiri acara Syukuran dan buka puasa bersama dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Labuhanbatu di kawasan jalan Perisai, Rantauprapat.
Ditanya peluang melalui jalur alternatif, seperti jalur independen dan mempergunakan 'perahu' DPW PAN Sumut, Milwan, juga belum dapat memastikan akan mengembalikan formulir pendaftaran proses penjaringan balon Gubsu dari PAN Sumut yang telah diterimanya. "Saya belum dapat memberi kepastian dalam pencalonan diri sebagai balon pada Pilgubsu mendatang," tegasnya seraya melempar senyum.

11 Perkebunan di Labuhanbatu, Non HGU

Beberapa Perusahaan perkebunan di Labuhanbatu, masih ada belum memiliki hak guna usaha (HGU) dalam menjalankan manajemen agribisnisnya. Sehingga, realisasi berbagai kutipan pajak dan retribusi dari sektor yang sebenarnya dapat dijadikan penyumbang kas Negara masih menjadi pertanyaan.
Pasalnya, Labuhanbatu sebagai Kabupaten terluas kedua di Sumatera Utara dengan kepemilikan sektor unggulan di bidang perkebunan, baik budidaya tanaman Sawit dan Karet yang dikelola oleh perusahaan Negara, Perusahaan swasta maupun perkebunan rakyat.
Namun, dari 70-an perusahaan bermodal besar yang menjalankan bisnisnya ters ebut, disinyalir masih terdapat beberapa diantaranya berstatus non HGU.
"Sesuai data dan hasil temuan serta informasi yang dimiliki, bahwa dari 70-an perusahaan perkebunan besar di Kabupaten Labuhanbatu tersebut, terdapat 12 perusahaan perkebunan yang terdiri dari 11 perusahaan besar swasta nasional (PBSN) dan 1 perusahaan besar swasta asing (PBSA) yang memiliki luas ha non HGU," terang Yos Batubara Direktur Eksekutif Lembaga Bina Masyarakat Indonesia (LBMI), Rabu(26/9) dalam siaran persnya di Rantauprapat.
Dengan perincian, sebanyak 50 PBSN yang ada itu, lanjut Yos, keseluruhan luas lahannya dengan HGU adalah sebanyak 124.739,42 ha. Sedangkan non HGUnya adalah 32.435,35 ha. Untuk PBSA terdapat 11 perusahaan, katanya, dengan luas yang memiliki HGU sekira 34.891,06 ha. Untuk yang non HGU sebanyak 1 perusahaan dengan luas lahan 150,40 ha.
Dari luas jumlah lahan perkebunan non HGU itu, Yos masih mempertanyakan proses berbagai kutipan pajaknya. "Kutipan pajaknya masih perlu dipertanyakan," jelasnya. Soalnya, dari perolehan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria itu, sesuai dengan PP No.40 Tahun 2002, disebutkan pada pasal 12 ayat 1(a), dimana, setiap Pemegang HGU mesti membayar pemasukan ke kas Negara, ujarnya.
Kepada legislative, khususnya Komisi C DPRD Labuhanbatu, agar segera mem follow up persoalan itu. "DPRD Labuhanbatu dipandang perlu untuk segera memperhatikan kondisi tersebut. Hal itu serangkaian dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) Labuhanbtu," imbuhnya

Sepekan Ramadhan, Arus Penerimaan Barang di Rantauprapat Naik

Dalam pekan pertama di bulan suci Ramadhan 1428 H atau tiga pekan jelang Idul Fitri 1428 H, volume pengiriman barang melalui jasa titipan mengalami peningkatan secara signifikan.
Namun, untuk pengiriman jenis dokumen dan surat menyurat belum memperlihatkan peningkatan berarti, akan tetapi untuk pengiriman barang yang masuk ke kota Rantauaprapat justru sudah mulai mengalami kenaikan mencapai 20 persen.
“Kalau pengiriman dari sini, belum mengalami kenaikan. Tapi sebaliknya, pengiriman dari luar ke mari, sudah naik kira-kira 20 persen dari hari biasa,” jelas J Siregar kepala cabang PT Sinar Multi Anugerah (SMA), Kamis (20/9).
Dijelaskannya, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan volume pengiriman, baik yang masuk maupun keluar, mengalami puncaknya di H-7 sebelum lebaran. “Tahun sebelumnya, pada H-7 sebelum lebaran, hampir 100 persen terjadi kenaikan dari hari-hari biasa,” tegasnya.
Untuk saat ini, lanjutnya, barang yang masuk ke Rantauprapat melalui PT MAS yang memanfaatkan jasa PT Kereta Api lebih banyak berbentuk konveksi. “Barang yang masuk itu banyak sepatu dan pakaian. Mungkin itu untuk para pedagang musiman jelang lebaran ini,” jelasnya.
“Kalau pengiriman dari sini, belum mengalami kenaikan. Tapi sebaliknya, pengiriman dari luar ke mari, sudah naik kira-kira 20 persen dari hari biasa,” terangnya. Hal serupa juga terlihat dari penyedia jasa titipan lainnya yang memanfaatkan jasa PT Kereta Api, seperti PT Sumber Baru yang juga berlokasi di Stasiun Kereta Api Rantauprapat.
Bahkan, dua biro jasa pengiriman barang melalui PT Kereta Api dari Rantauprapat tujuan Medan itu, kini sudah mengalami penerimaan barang masuk mencapai 100 persen. Namun, untuk pengiriman mereka juga belum mengalami kenaikan yang signifikan. “Untuk saat ini yang mengalami kenaikan baru pengiriman yang masuk. Jumlahnya mencapai 100 persen. Sedangkan kalau mengirim dari sini, masih relatif sama seperti hari biasa,” tukas J Siregar. Untuk mengantisipasi terjadinya ledakan jumlah titian barang, ujar Siregar, direncanakan saat itu gerbong barang ditambah menjadi empat gerbong, yang mana selama ini hanya dua gerbong, bisa nanti menjadi empat gerbong. Pengalaman tahun lalu seperti itu, pungkasnya.
Hal serupa tak jauh beda dengan kondisi yang dialami oleh PT Pos Indonesia Cabang Rantauprapat, belum mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, untuk pengiriman barang yang masuk ke kota ini justru sudah mulai mengalami kenaikan mencapai 20 persen.
Namun, kendala trasnportasi dan ketersedian jumlah personil takurung menjadi kendala di tubuh PT Pos Indonesia di sana, masih minimnya jumlah pegawai di PT Pos Indonesia. Ini menyebabkan, proses pengiriman barang dari daerah ini ke luar kerap terhambat. Alhasil, banyak konsumen yang akhirnya lebih memilih mengirimkan barang melalui jasa pengiriman swasta ketimbang PT Pos Indonesia, demikian dikatakann Zulfakhrizalsyah, Manajer SDM dan Humas PT Pos Indonesia Cabang Rantauprapat, kepada wartawan, Kamis (20/9).
“Itulah kendalanya. Kuantitas SDM kita masih sedikit. Sehingga, banyak warga yang akhirnya memilih jasa pengiriman swasta. Ke depan, SDM baik secara kualitas dan kuantitas akan terus kita tingkatkan,” pungkasnya

Bupati Labuhanbatu Lakukan Safari Ramadhan

Bupati Labuhanbatu, HT Milwan kembali, Jumat(21/9), melakukan Safari Ramadan 1428 H, kali ini tujuan ke Kecamatan Aek Kuo-Labuhanbatu.
Selama Bulan Ramadhan, Bupati Labuhanbatu HT Milwan mengagendakan kunjungannya ke tiga kecamatan. Adapun tiga kecamatan ‘beruntung’ yang didatangi Bupati itu adalah Kecamatan Kualuh Hulu, Kecamatan Aek Kuo dan Kecamatan Kota Pinang.
Sama seperti sebelumnya, Bupati juga pada acara Safari ramadhan juga rencananya akan menyerahkan sedekah yang nilainya sama dengan yang di Kualuh Hulu. Dimana sebelumnya, Safari Ramadan Bupati yang diawali Selasa (18/9) lalu, di Kecamatan Kualuh Hulu, Milwan bersama muballig H Makmur TB Siregar sebagai penceramah, menyerahkan 50 Kg gula pasir, 10 Kg kopi dan uang senilai Rp5 juta yang akan disedekahkan dan diserahkan kepada fakir miskin, anak yatim dan kaum dhuafa di wilayah tersebut.
Akhir dari rangkaian Safari Ramadan Bupati itu akan ditutup dengan mengunjugi Kecamatan Kota Pinang, Senin (24/9) mendatang. Disana,diagendakan Bupati akan didampingi muballig HA Idris yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu sebagai penceramahnya. “Selain itu, dalam setiap kunjungannya, Bupati akan membawa setidaknya 20 orang rombongan yang terdiri dari PNS, anggota DPRD dan kalangan wartawan,” ungkap Sugeng, Kabag Humasy Setdakab Labuhanbatu, Kamis(20/9) di ruang kerjanya.
Pada kesempatan Safari Ramadhan kali ini, unsur Muspida juga menggelar Safari Ramadhan di beberapa tempat. Dimana pada Selasa(18/9), Ketua DPRD Labuhanbatu akan ke Kecamatan Marbau, Kadis Pasar dan Kebersihan ke Panai Tengah, Ketua PN Rantauprapat ke Pangkatan, Wakil Bupati ke Panai Hilir dan Kakandepag ke Panai Hulu.
Sementara Jum’at hari ini, selain Bupati ke Aek Kuo, unsur Muspida lainnya juga menggelar acara yang sama. Ketua DPRD Labuhanbatu ke Kecamatan Rantau Utara, Dandim 0209 ke Kecamatan Rantau Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat ke Kecamatan Sei Kanan dan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat ke Kecamatan Bilah Barat. Sedangkan Senin(24/9), selain Bupati yang melakukan kunjungan ke kecamatan Kota Pinang, Ketua DPRD Labuhanbatu juga akan ke kecamatana Kualuh Selatan, Dandim 0209 Labuhanbatu ke kecamatan Kampung Rakyat, Kepala Kejari Rantauprapat ke kecamatan Na XI-X, Kepala Dinas Pendapatan Labuhanbatu ke kecamatan Kualuh Leidong dan Wakil Bupati ke kecamatan Aek Natas.
Acara itu menurut Sugeng dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati bernomor 451.13/155/Sosial/2007

Warga Minta Teliti Ulang HGU PT Sipef

Ratusan masyarakat Desa Meranti, Bilah Hulu, Labuhanbatu menggelar aksi demonstrasi dengan mendatangi kantor Bupati Labuhanbatu.
Warga yang tergabung di dalam kelompok tani bersatu (KTB) itu, Rabu(12/9), mendatangi kantor Bupati Labuhanbatu, seraya menyampaikan pendapat guna meminta pihak Pemkab Labuhanbatu agar bersedia melakukan penelitian ulang atas dasar-dasar perolehan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sipef yang dituding telah merampas lahan perkebunan milik warga setempat. Harapan itu berkaitan dengan sengketa agraris yang telah berlangsung dan terjadi cukup lama.
Bahkan, pertemuan dalam membahas penyelesaian sengketa tanah tersebut, telah pernah dilakaukan sebelumnya dengan berbagai pihak. Termasuk dalam hal ini pihak Komisi A DPRD Labuhanbatu, sebagai fasilitator dan Pemkab Labuhanbatu, PT Sipef dan BPN Labuhanbatu maupun pihak warga Desa Meranti sendiri.
Namun, butir-butir rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan sebelumnya itu, dinilai para warga yang berunjukrasa belakangan waktu tidak di realisasikan pihak Pemkab Labuhanbatu. Padahal, menjadi harapan mereka pihak eksekutif setempat dapat bersikap tegas dalam menindak lanjuti persengketaan terjadi tidak terealisasi. "Pihak Pemkab Labuhanbatu belum mampu dalam menindaklanjuti hasil rapat komisi A DPRD Labauhanbatu. Buyktinya, Pemkab Labuhanbatu belum mengambil langkah-langkah penelitian dan investigasi terpadu guna menyelidiki perolehan HGU PT Sipef yang dalam rapat diamanatkan dan harus dilakukan," terang Suriono, koordinator Lapangan KTB dalam orasinya.
Tak lama melakukan penyampaian pernyataan sikapnya, delegasi warga diterima oleh H Pontas Harahap yang mewakili Karlos Siahaan Asisten II Tata Praja sebagai ketua tim sengketa tanah bentukan pihak Pemkab Labuhanbatu.
Sementara delegasi warga di terima di ruang rapat Pemkab Labuhanbatu, warga yang menggelar orasi di lapangan kantor Bupati Labuhanabtu tak terlihat melakukan aksi yang anarkis, walau mendapat penjagaan ketat dari pihak keamanan.
Usai menerima para delegasi warga, H Pontas Harahap ketika dihubungi di kamar kerjanya, mengatakan, dalam waktu dekat pihak Pemkab Labuhanbatu akan segera menggelar rapat dalam menyelesaikan persoalan tersebut, seraya akan memanggil masing-masing utusan dari pihak yang berseteru. "Minggu depan kita akan memanggil kedua pihak, baik dari pihak masyarakat maupun utusan dari Perusahaan perkebunan sawit itu sendiri," tegasnya. Namun, Pontas belum bersedia menjawab menggenai jumlah sengketa agraris antara warga dengan pihak perusahaan perkebunan pemilik HGU yang melakukan bisnisnya di Labuhanbatu. "Saya tidak mengetahui hal itu, sebab, bukan merupakan tugas saya. Tadi saya hanya mewakili ketua tim penyelesaian sengketa tanah yang berketepatan berhalangan hadir," paparnya

Rotasi Jabatan di Pemkab Labuhanbatu

Bongkar pasang pejabat struktural eselon II,III dan IV di sekretariatan Pemkab Labuhanbatu dilakukan.
Sebanyak 149 orang pejabat Pemkab Labuhanbatu, Kamis(6/9), mengalami pemutasian tugas dan mengisi jabatan yang lowong di lingkungan setdakab Labuhanbatu. Pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural itu, berlangsung di ruang Data dan Karya setdakab Labuhanbatu yang dihadiri Ketua DPRD Labuhanbatu, Ketua Pengadilan Negeri (PN)Rantauprapat dan unsur Muspida plus Labuhanbatu lainnya.
Diantara pejabat menggalami pemutasian tersebut, antara lain Kepala dinas Pendidikan Labuhanbatu, dari pejabat lama Rajo Makmur Siregar kepada Drs H Jamaren Ginting, aygn sebelumnya sebagai Kasubdis dinas Pendidikan Deliserdang.
Sedangkan Rajo Makmur Siregar selanjutnya menduduki posisi sebagai Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Catatan Sipil (KKBCS). Hal itu menggantikan posisi Rusman Syahnan yang kini menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Labuhanbatu, menggantikan posisi Mawardi, Kepala BKD sebelumnya.
Selain itu, posisi Kepala Dinas Informasi Komunikasi(Infokom) Labuhanbatu ditempati oleh Syahruddin Arif yang sebelumnya menduduki posisi Kasubdis penyiaran di kantor itu. Sementara itu, untuk jabatan Camat Pangkatan yang baru dipercayakan kepada Zulfikar Siregar menggantikan posisi Ainal Siregar Camat sebelumnya.
Bupati Labuhanbatu, HT Milwan, pada kesempatan rangkaian acara penggambilan sumpah tersebut dalam pidato pengarahannya, mengatakan, hal itu dilakukan merupakan upaya memperkuat jajaran Pamkab Labuhanbatu dalam menghadapi arus globalisasi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima. Dia juga mengingatkan kepada para pejabat yang terpilih agar tidak melupakan esensinya sebagai abdi masyarakat. "Bagi seorang PNS, memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada masyarakat adalah budaya kerja yang dikenal dengan etos kerja," terangnya. Hal itu, akunya, dalam rangkaian memperkuat etos kerja pejabat yang akan menuntun perilaku secara terpola untuk mengikuti suatu sistem serta membangkitkan gairah untuk melakukan suatu inovasi. "Dengan kata lain, budaya kerja atau etos kerja merupakan sikap dan perilaku individu atau organisasi yang didasari nilai-nilai yang memiliki makna kebenaran dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari," urainya.
Sedangkan Kabag Humasy setdakab Labuhanbatu, Sugeng di kamar kerjanya seusai menghadiri acara tersebut, mengatakan, pelaksanaan Puzzle jabatan seperti itu adalah hal biasa terjadi di lingkungan setdakab Labuhanbatu. "Hal pemutasian tugas dan jabatan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Labuhanbatu adalah hal yang biasa," terangnya.

Kadis Infokom Labuhanbatu; Peranan Pers Akan Dioptimalkan

Peranan pers dalam pembangunan Labuhanbatu akan dioptimalkan dalam membangun Labuhanbatu.
Demikian dikatakan Syahruddin Arif, Kadis Infokom Labuhanbatu yang baru terlantik pada pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural di lingkungan setdakab Labuhanbatu, Kamis(6/9),berlangsung di ruang Data dan Karya setdakab Labuhanbatu.
Syahruddin seusai melaksanakan sumpah jabatannya sebagai Kadis Infokom, kepada Pers mengutarakan program kerjanya ke depan adalah dalam upaya meningkatkan peranan pers secara sinergis dalam upaya pembangunan Labuhanbatu. "Kita akan melakukan kegiatan yang sinergis dengan para jurnalis di Labuhanbatu untuk melaksanakan pembangunan," terangnya. Pasalnya, aku Arif, fungsi pers yang dapat membentuk dan melahirkan pendapat umum sangat membantu menciptakan suasana kondusif pembangunan yang tengah berjalan di daerah bermotto 'Ika Bina en Pabolo' itu. "Peranan pers juga sangat optimal dalam mengundang para investor dalam mengkelola sumber daya alam(SDA) Labuhanbatu," tegasnya.
Sementara itu, Syahruddin Arif juga mengatakan, pembenahan 26 perpustakaan daerah yang tersebar di 22 kecamatan se-Labuhanbatu menjadi salah satu fokus perhatiannya. "Fisik bangunan dan ketersediaan buku menjadi perhatian saya untuk ditingkatkan lagi. Itu menjadi langkah pertama yang penting, karena bagi masyarakat di pedesaan, keberadaan perpustakaan sangat berguna untuk menambah pengetahuan mereka," tukasnya

Kerasnya Semangat Hidup Pemecah Batu *Aek Buru Tak Lagi Diburu

Peluh membasahi tubuh semampainya, menandakan telah banyak energi yang terkuras dalam memecah bongkahan batu padas di lereng bukit. Tapi, keras semangat yang dimiliki dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, malah lebih keras dan mampu memecah kekerasan berdiameter batu alam tersebut.

Pohan, 47, pria bertubuh penuh peluh diterik panas mentari siang itu, Sabtu(8/9), masih menyisahkan tubuh kekar usia mudanya. Hal itu terlihat dari lekukan otot-otot dipergelangan dan bahu tangannya. Tanpa mengecap pendidikan Tinggi dan terhalang oleh keterbatasan modal usaha yang dialami, menyebabkannya harus hidup sebagai pekerja pemecah batu padas di salahsatu usaha galaian C di kawasan lereng Bukit Barisan yang terletak di Desa Aek Buru, Bilah Barat, Labuhanbatu.
Sebelumnya, tidak pernah terlintas didalam benaknya untuk melakoni pekerjaan tersebut. Namun, pekerjaan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1981 lalu itu, akhirnya dilakoni ketika bermula dari datangnya tawaran dari seseorang yang membutuhkan ketersediaan batu padas sebagai pondasi awal fisik infrastruktur.
Sejak saat itu, hiduplah Pohan dan beberapa pemuda setempat sebagai pekerja pemecah batu. Pun, hingga akhirnya menjalani kehidupan rumahtangga dan memiliki buah hati, akhirnya aktivitas keseharian di lereng bukit kian menjadi penopang perekonomian keluarga pria yang memiliki anak 4 orang itu.
Perjuangan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan tidak mengenal arti bahaya dalam memecah berdiameter batu alam itu. Tak jarang martil godam yang di tangannya dengan berat sekira 20 kg, tak henti-hentinya diayunkan guna memecah batu hingga menyisahkan bongkahan-bongkahan material batu yang mampu mengundang Rupiah. Resiko keselamatan kerja sering menghantui dan membayangi aktivitasnya. Pasalnya, bukan tidak mungkin ayunan martil malah menghantam tulang kakinya dan bukan hal mustahil baginya mengalami kecelakaan tergelincir dari lereng bukit yang tinggi dengan kemiringan bukit berkisar 85 derajat.
“Namanya kerja kasar, ya, mesti sanggup menghadapi bahaya seperti itu, walau kitapun mesti dituntut kehati-hatian dalam bekerja,” ujarnya ketika disambangi di lokasi kerjanya. Ketika harus berhadapan dengan resiko tersebut, katanya seraya sesekali menghentikan ayunan martil ketika menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Pohan bukannya luntur semangat apalagi mesti ciut nyali, malah dengan mengalami kejadian-kejadian tersebut, Ia bahkan kian memiliki prinsip hidup, bahwa segala sesuatu mesti membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Tak lama beristirahat dalam menyembuhkan luka-luka yang dialami, kemudian melanjutkan pekerjaan, kenangnya. “Paling butuh istirahat sekitar 8 hari, setelah luka-luka sembuh terpaksa mesti kembali bekerja,” imbuhnya.
Kata Pohan, dari hasil kerjanya tersebut, sedikitnya 3 meterkubik batu padas dapat dipecahnya dari lereng bukit, selanjutnya dikumpul dengan beberapa tumpukan sesuai dengan volume batu masing-masing. Dari kegiatan itu, paparnya, dipastikan akan diperoleh upah kerja dari sang majikan Rp 27.000 dari setiap meter batu. Sedangkan bagi tokenya akan menjual material bahan bangunan itu kepada konsumen senilai Rp 55.000 permeternya yang telah diangkut kedalam truk. “Biasanya, bila ada yang datang membeli sekalian membawa alat transportasi(truk) dan harga yang akan dikenakan setiap meternya oleh majikan adalah Rp 55 ribu setiap meter. Harga itu dengan perincian batu telah berada diatas truk,” jelasnya.
Dengan selisih nilai jual dengan upah kerja yang diterimanya, Pohan tidak pernah mengeluhkan hal itu, karena dia dan juga 3 orang teman seprofesinya mengetahui persis posisi mereka dengan pihak majikan. “Usaha dan lokasi ini(Pertambangan) milik boru Sitinjak. Dialah yang memberikan kepada kami alat-alat yang dibutuhkan dalam bekerja. Seperti martil, linggis, pahat, cangkul dan beberapa alat lainnya. Jadi, hal wajar jika posisi upah yang kami terima masih dibawah harga jual kepada konsumen,” tegasnya.
Bahkan dalam menetapkan batas-batas wilayah pekerjaan memecah batu juga mereka tetapkan sendiri ukurannya, sehingga tidak pernah memunculkan masalah batas penambangan masing-masing. “Kami menetapkan batas secara adil, sebab masing-masing memiliki wilayah sekira 4 meter dari pucak bukit hingga ke dasar lereng yang berketinggian tak kurang dari 15-an meter,” tuturnya.

Aek Buru, Kini Tak Lagi Diburu
Namun, Pohan cs tidak menyadari sepenuhnya dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya yang kemungkinan akan muncul dikemudian hari akibat rutinitas yang mereka lakoni keseharian, terlebih-lebih ancaman terjadinya longsoran tanah. “Ya, bila dikatakan akan terjadinya longsoran-longsoran tanah, itu memang sering terjadi dan bahkan untuk menemukan kandungan batu padas di dalam lereng bukit, kita malah harus melongsorkan tanah-tanah yang menyelimutinya,” ujarnya polos.
Maka tak heran, Desa Aek Buru, Bilah Barat yang sebelumnya dengan memiliki panorama alam di jajaran lereng Bukit Barisan itu, dahulunya dikenal sebagai lokasi rekreasi dan tempat masyarakat kota Rantauprapat pada khususnya, dan warga Labuhanbatu dari beberapa kecamatan pada umumnya, menjadikan wilayah tersebut sebagai Daerah Tujuan Wisata(DTW). Kini, hal itu hari demi hari kian luntur di hati masyarakat. Bahkan, masyarakat kini tidak lagi memburu Aek Buru sebagai tempat dalam melepaskan kepenatan rutinitas keseharian. Sebab, selain telah bermunculannya tempat-tempat peristirahatan yang lebih memiliki tingkat pemuasan kebutuhan pengunjung dengan ketersedian berbagai fasilitas yang ada di beberapa tempat di Labuhanbatu, aliran sungai Aek Buru, pun kini tidak lagi sejernih pada masa lalu. Hal itu dikarenakan telah jauh berkurangnya daerah-daerah tangkapan air hujan di hulu sungai itu, dampak dari kian maraknya konversi lahan yang terjadi, termasuk dalam hal ini semakin banyaknya bermunculan para penambang galian C yang menggali batuan padas sebagai pondasi kekokohan lereng-lereng bukit di sekitarnya.
Dus, kian lunturnya minat masyarakat untuk memanfaatkan Aek Buru sebagai lokasi wisata jelas terlihat dengan kian jarangnya dan semakin sunyinya tingkat pengunjung yang hadir ke lokasi itu. Hal itu diperkuat oleh keterangan salah seorang pedagang warung yang menyediakan makanan dan minuman di daerah itu. “Sekarang pengunjung sudah semakin sepi dibanding dengan hari-hari lalu, hal itu pun sering terjadi pada masa-masa liburan,” ujar salah seorang pedagang tanpa mau menyebut identitasnya . Padahal, bila musim liburan tingkat pengunjung yang hadir akan dapat membantu kehidupan dan perekonomian keluarganya. Kecenderungan menurunnya jumlah pengunjung ke lokasi itu, imbuhnya, tidak terlepas dari semakin memudarnya semangat pendatang untuk menikmati air sungai yang kini mengalir dengan keruhnya. “Air Sungai Aek Buru sekarang tidak lagi sejernih dan sebening pada masa-masa lalu. Keruhnya air tersebut membuat berkurangnya minat pengunjung untuk bermandi-mandi,” cetusnya berasumsi. Padahal, selain berniaga berbagai makanan ringan di warungnya, ia juga menyediakan penyewaan ban-ban bekas mobil yang dapat dijadikan pengunjung sebagai pelampung bila ingin menceburkan diri di dalam sungai. “Tapi, karena kian sepinya pengunjung usaha sewa ban pelampung juga semakin sepi,” paparnya.

Sambut Bulan Ramadhan 1428 H, Perkuburan Muslim Ramai diziarahi

Jelang bulan suci Ramadhan 1428 H, berbagai lokasi perkuburan muslim di Rantauprapat ramai dikunjungi penziarah. Alhasil penjual bunga musiman meraup untung.
Walau bulan puasa Ramadhan masih menyisahkan waktu tiga hari lagi, namun aktivitas masyarakat kota Rantauprapat khususnya dan warga Labuhanbatu pada umumnya telah terllihat melakukan ziarah kubur dalam menyambut bulan Ramadhan.
Hal itu merupakan rutinitas warga di kota Rantauprapat dalam menyongsong datangnya bulan suci tersebut. Di lokasi perkuburan itu, para penziarah menurut tradisi yang ada melakukan do’a memohon kepada Allah SWT untuk melapangkan kubur sanak famili pengunjung di Alam kubur.
Dengan ramainya pengunjung hadir ke berbagai lokasi perkuburan yang ada di kota Rantauprapat, menjadikan lahan mengais rezeki bagi para pedagang bunga musiman. Hal itu jelas terlihat, salah satunya di kompleks perkuburan Muslim yang telah berusia tua dan telah menampung ribuan nisan yang ada, Perkuburan Muslim Paindoan, Rantauprapat, kedatangan bulan Ramadhan dipastikan akan ramai dikunjungi oleh masyarakat.
Dengan situasi demikian menjadikan lahan mengasi rezeki bagi para pedagang bunga musiman.
Salah sorang pedagang bunga musiman, Nur Kaya Ritonga, Senin(10/9) di kompleks perkuburan itu membenarkan hal itu. “Bila jelang Ramadhan masyarakat ramai datang menziarahi sanak famili masing-masing, dan akan ramai yang membeli bunga,” terangnya. Bunga-bunga (kembang-red) yang sesuai tradisi, setelah melakukan prosesi ziarah, selanjutnya akan ditabur di pusara. Hal itu dijadikan Nur Kaya dan rekan sesama pedagang bunga lainnya sebagai momen yang tepat untuk mengais rezeki.
Sedangkan bunga yang didapat dengan cara membeli dari beberapa pemilik Taman bunga yang ada di kota Rantauprapat selanjutnya di bungkus, katanya, dijual kepada pengujung seharga Rp 3000, ungkapnya di lokasi dagangannya. Setiap harinya, akuk Nur, minimal 30 bungkus bunga akan laku dijual. “Bila satu hari sebelum puasa bahkan akan mampu dijual kepada pengunjung bunga sendikitnya 100-an bungkus, sehingga dengan keuntungan yang diperoleh sedikit mampu membantu perekonomian keluarga di bulan Ramadhan,” paparnya.
Selain di lokasi itu, di beberapa perkuburan lainnya juga tampak rutinitas serupa, serta terlihat juga kehadiran para penyedia jasa parkir kendaraan, baik Sepeda Motor maupun Mobil. Dari menyediakan jasa itu, ditaksir, penyedia jasa parkir tersebut mampu meraih laba tak kurang dari Rp 50 ribu perhari.

Laboratorium Dinkes Labuhanbatu Mendesak di Optimalisasi

Optimalisasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Laboratorium milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Labuhanbatu mendesak untuk segera dilakukan.
Pasalnya, perkembangan berbagai industri besar dan kecil yang ada di Labuhanbatu, perlu dilkukan pengawasan penggunaan dan pemakaian berbagai bahan-bahan kimia, baik peruntukkan pada makanan dan minuman sebagai bahan dasar penggunaannya, terlebih lagi guna mampu menganalisa berbagai kandungan bibit penyakit lainnya.
“Mendesak untuk dilakukan pembenahan dan pengembangan tupoksi dari laboratorium milik Dinkes Labuhanbatu,” terang Jahotman Sinaga, Sekretaris Komisi D DPRD Labuhanbatu, di kamar kerjanya, Senin(10/9).
Sebab, dengan tersedianya laboratorium itu, berbagai kandungan kimia dan penyakit lainnya dapat dianalisis lebih jauh, sehingga dampak negatif pada kesehatan manusia dapat diminimalisir.
Untuk itu, pihaknya mengharap dinas tersebut agar melakukan studi kelayakan peningkatan fungsi laboratorium itu, serta selanjutnya menyampaikan pada acara Musrengda Labuhanbatu mendatang, agar menjadi pembahasan di tingkat panitia anggaran. “Kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Dinas itu agar melaksanakan berbagai kajian tentang upaya mengoptimalkannya. Sehingga akan didapat perincian peruntukkan dana yang dibutuhkan,” jelasnya. Dalam penyusunan usulan dari SKPD Dinkes Labuhanbatu, harapnya, agar lebih terinci tentang kebutuhan berbagai fasilitas dan termasuk ketersedian para tenaga analisisnya. “Kita juga harus mengetahui fungsi dan peranan laboratorium yang ada, termasuk dalam upaya penyumbang pendapatan bagi Labuhanbatu, terlebih lagi dalam mewujudkan Labuhanbatu sehat,” paparnya. Sebab, aku Jahotman, Pemerintah Labuhanbatu memprioritaskan pengwujudan kesehatan bagi warga Labuhanbatu sangat mendukung peningkatan fungsi Laboratorium.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Labuhanbatu, Ir Esty Pancaningdyah, melalui Edi Sampurna, Sekretaris Bappeda Labuhanbatu ditempat terpisah, Senin(10/9) mengutarakan hal serupa. Namun, dia belum mengetahui tentang usulan dari pihak Dinkes Labuhanbatu yang belum terpenuhi itu. “Sebenarnya saya kurang mengetahui bahwa telah 4 kali pihak dinkes mengajukan hal peningkatan fungsi laboratorium yang ada. Tapi, bila hal itu memang telah mendesak untuk dioptimalisasikan pihak panitia anggaran (panggar) setdakab Labuhanbatu tentu akan memenuhinya,” urainya. Pasalnya, tidak tertutup kemungkinan bila SKPD Dinkes Labuhanbatu mampu menyusun perencanaan peningkatan fungsinya, hal itu pasti akan terpenuhi, tegasnya.

58 Pasangan Mesum Terjaring Razia di Labuhanbatu

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Paraja(Kakansatpol PP) Labuhanbatu, Sarbaini membantah adanya tangkap lepas 3 orang dari 58 pekerja seks komersial (PSK) berikut pasangan mesum tanpa didata yang tergaruk Tim Terpadu Pemkab Labuhanbatu dalam razia,Sabtu malam(8/9) hingga Minggu dinihari lalu.
Hal itu terkait adanya informasi yang berkembang di tengah masyarakat bahwa pelepasan hasil razia tersebut terkait tidak diketemukannya lagi pada Minggu pagi (9/9), ketiga orang yang yang terjaring dan dikumpulkan di kantor Kesbanglinmas Labuhanbatu. Disebut-sebut ketiganya adalah oknum Kepala Desa, Ketua salah satu LSM dan pegawai Lapas Rantauprapat.
”Semuanya didata. Semua yang terjaring telah dilepas pada pagi harinya setelah kita data dan diberi pembinaan,” terangnya. Sarbaini yang dihubungi Minggu(9/9) melalui telepon selularnya lebih jauh mengatakan, bagi yang \terjaring dan berkaitan dengan kesekretariatan Pemkab Labuhanbatu, maka oknum tersebut masih terus dalam pembinaan pihak satpol PP.
Tapi, Dia juga mengatakan tidak ada hasil razia yang akan dikirimkan ke Panti Parawarsa, Brastagi. “Alasannya, karena yang terjaring pada razia terakhir ini, bukan orang-orang pernah terjaring pada razia sebelumnya, sehingga tidak ada yang perlu dikirim ke Panti Parawarsa Berastagi,” katanya.
Terkait adanya dugaan informasi razia tersebut telah bocor, Sarbaini tidak menampik adanya indikasi tersebut, namun jelasnya tujuan utama gelas razia buka mengharapkan tingginya angka hasil penangkapan, akan tetapi mengharapkan adanya efek jera bagi pelaku dan orang-orang yang berpotensi melakukan hal serupa. “Memang, kita tidak menutup kemungkinan rencana razia sebelumnya telah bocor, tapi kita hanya berupaya memberi efek jera kepada para pelaku,” tegasnya.Razia-razia serupa, ujarnya, akan tetap dilakukan.
Disebutkan, razia PSK dan pasangan mesum yang dilakukan tim terpadu gabungan dari Satpol PP, Polres,Dinas Perhubungan dan Subden Pom 1/1-2 Rantauprapat. Tim yang dibagi dalam dua kelompok tersebut dibagi tugas wilayah. Gabungan Petugas pertama menyisir beberapa kafe di Aek kuo dan Merbau, selanjutnya menyisir cafe dan hotel di sekitar kota Rantauprapat. Gebungan Petugas kedua, menyisir Aek Nabara, Pangkatan hingga ke Kecamatan Torgamba.
Di Rantauprapat, tepatnya di Hotel Indah di Jalan Ahmad Yani Rantauprapat, petugas menjaring seorang pria yang disebut-sebut oknum Kepala Desa Sei Pegantungan,Kec Panai Hilir, Labuhanbatu bersama pasangan mesumnya, serta beberapa pasangan lainnya. Semula, oknum kades bersikukuh, pasangan sekamarnya adalah istrinya. Namun setelah petugas memeriksa identitas, keduanya tak bisa menunjukkan surat-surat bahwa mereka pasangan suami-istri.
Sedangkan di beberapa Hotel Garuda, Rantauprapat, di-sweeping petugas hanya menemukan pakaian, tas berikut sandal penghuni kamar yang ditinggal penghuninya dan tidak diketahui keberadaannya hingga tim keluar dari hotel itu. Dari sisi, petugas hanya menemukan satu pasangan mesum yang disebut-sebut oknum ketua salah satu LSM.
Razia selanjutnya digelar di Hotel Murni di kawasan Jalan Sisingamangaraja, petugas menjaring lima pasangan mesum, satu di antaranya mengaku sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lobu Sona, Rantauprapat. Oknum Kades Sei Penggantungan, pegawai Lapas Rantauprapat dan oknum Ketua salah satu LSM itu diduga dilepas petugas

Pra Pilgubsu 2008 KPUD Labuhanbatu Lakukan Manajemen Resiko

Jelang persiapan Pilgubsu 2008, KPUD Labuhanbatu terapkan manajemen resiko.
Melalui manajemen tersebut diharap akan dapat mencegah resiko yang tak diinginkan dan kemungkinan resiko tersebut untuk di lokalisasi, bahkan meminimalkan atau menghapus resiko-resiko yang teridentifikasi.
"Manajemen suatu pemilihan mensyaratkan perencanaan menyeluruh," terang Suhari Pane SIp, ketua KPUD Labuhanbatu, Rabu(5/9), di ruang kerjanya di Rantauprapat.
Selain itu, perencanaan yang cermat dan pengelolaan yang bertanggung jawab dan memberikan kontrol pada banyak level juga perlu dilakukan, tegas Suheri. Pasalnya, kata dia, untuk dapat menjamin pemilihan dilakukan secara efisien dan efektif pada hari pemungutan suara.
"Pemilihan adalah sejumlah proses yang kompleks agar publik memiliki hak untuk berpartisipasi," tambahnya.
Suhari juga mengutarakan, adalah penting untuk menilai dan mengelola setiap resiko.
Terlebih lagi, imbuhnya, yang berhubungan dengan proses pemilihan dan dampak dari resiko tersebut terhadap keseluruhan proses pemilihan, bila satu atau lebih tugas tidak diselesaikan tepat waktu. Ambil contoh, ujarnya, bila terjadi penundaan di suatu wilayah, maka dapat berdampak dengan yang lainnya dan seterusnya. Manajemen resiko, sejatinya, ulasnya, adalah proses pengumpulan informasi untuk membuat keputusan-keputusan yang dipahami dalam rangka meminimalisir dampak buruk. Penilaian resiko meliputi estimasi tingkat resiko yang mengistimasi kemungkinan suatu peristiwa yang terjadi dan besarnya dampak jika benar terjadi. Bila keadaan tidak menguntungkan terjadi bukan tak mungkin berdampak pada mahalnya biaya pemilihan, bahan berkualitas rendah dan pembuatan keputusan yang buruk, ujarnya. "Untuk suatu peristiwa publik yang berskala besar, seperti Pilgubsu adalah penting semua proses diselesaikan dengan yang diharapkan," paparnya

Budidaya Cabe Merah ala KIPP Labuhanbatu

Tingginya harga jual dan beli cabai merah besar( Capsium annum Var Longum) beberapa tahun terakhir yang sampai pada kisaran Rp 20 ribu, menyebabkan tanaman tersebut masuk dalam agenda pembicaraan nasional.
Betapa tidak! Dimusim hujan, harga cabai cenderung melambung, dengan pengelolaan tanaman secara tradisionil sulit diharapkan hasilnya yang optimal, sebab pada musim hujan serangan hama dan penyakit sangat hebat dan resiko kebanjiran, ternyata selain itu, Cabai ternyata mampu sebagai penyebab tingginya laju inflasi nasional tersebut, mununjukkan bahwa cabai benar-benar merupakan komoditas sayuran yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, permintaan akan cabai oleh industri dari hari ke hari terus meningkat, seiring dengan makin maraknya industri pengolahan bahan makanan menggunakan cabai sebagai bahan baku utamanya, misalkan sambal, saus, dan mie instan.
Demikian dikatakan H Nukman Harahap, Kepala kantor Informasi penyuluhan pertanian(KIPP) Labuhanbatu, melalui Rajimin dan Makmur Sentosa Rambe, Kelompok Jabatan fungsional(KJF) KIPP Labuhanbatu, Senin(3/9) di kantornya di kawasan jalan HM Said, Rantauprapat.
Budidaya tanaman cabai, menurutnya sangat menjanjikan dalam nilai ekonomi, sebab, potensi pasar yang kian cerah juga ditopang oleh kian mudahnya dalam membudidayakannya, seiring terus dilakukannya penelitian-penelitian dalam pengembangannya. "KIPP sendiri telah banyak melakukan ujicoba penanaman berbagai jenis cabai di beberapa tempat di Labuhanbatu, serta dari pengalaman tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dapat memperolehnya di KIPP. Karena, KIPP sendiri sebagai wahana yang bertujuan meningkatkan SDM para petani/kebun dan nelayan dalam menguasai teknologi pertanian," urainya.
Banyak pilihan varietas cabai apabila hendak membudidayakan komoditi tersebut, pasalnya, ada beberapa varietas cabai, seperti varietas lokal yakni Tit Super Lv, merupakan cabai dataran rendah yang cocok ditanam sepanjang tahun pada musim hujan. Panjang buahnya mencapai 12-14 cm, diameter 1,5 cm dan umur panen adalah 90 hari setelah semai. Produksinya mencapai 20 ton perhektar. "Kemudian jenis keriting lokal yang tahan tanam dimusim hujan antara lain, varietas lokal daerah Kudus, Rembang, Lampung, sumatera Barat, Karo, Garut dan varietas lokal daerah yang benihnya telah diseleksi oleh perusahaan benih, seperti jenis Laris yang dapat ditanam pada ketinggian 0-700 mdpl(meter dari permukaan laut), dimana panjang buahnya mencapai 16-18 cm dan rasanya sangat pedas, produksinya 18 ton perhektar. Selain itu varietas cabai jenis Cemeti yang dinilai sangat tahan terhadap penyakit, sesuai ditanam dimusim hujan.Bentuk buahnya panjang, dapat dipanen pada umur 65-85 hari setelah tanam, produksinya perhektar mencapai 16-18 ton," ujarnya.
Kalaupun hendak mempergunakan varietas lainnya, tersedia jenis unggul/hibrida yang terdiri dari Hot Beauty(457), varietas ini tahan terhadap penyakit dimusim hujan, panjang buah 13 cm, diameter 1,4 cm, berat rata-rata buah 7,5 gram, dipanen pada umur 75 hari setelah tanam didataran rendah, untuk dataran tinggi panen mencapai 90-100 hari. "Jenis cabai Hybrid TM-999 yang berasal dari Hungnong, Korea dapat terus menerus berbunga sehingga dapat dipanen dalam jangka panjang, denga ukuran buah panjang 12,5 cm dengan berat buah 5-6 gram, dipanen pada umumnya 90 hari setelah tanam untuk dataran rendah dan 105 hari pada dataran tinggi, dengan hasil tanaman 0,8-1,2 kilogram perpohon," imbuhnya.
Jenis lainnya, yakni Maraton, dapat ditanam pada ketinggian 0-800 mdpl. Tahan terhadap penyakit layu Pseudomonas, patek/antraknosa dan bercak daun bakteri, baik ditanam pada musim hujan dengan berat buah 12,5-14,3 gram. Umur dapat dipanen 70-75 hari setelah tanam.uksi 1-1,5 kg/tanaman atau 18-27 ton/Ha. "Selain itu juga ada jenis CTH-01, Home Flavor, Kunthi dan Taro.
Dalam memilih lokasi ideal penanaman cabai, KIPP Labuhanbatu, ujar Rajimin akan memberi juklak dan juknis yang tepat bagi para petani yang ingin berbudidaya cabai. "Lokasi penanam merupakan unsur terpenting dan strategis dalam menentukan kesuksesan usaha bertanam cabai," tegasnya.
Maka, pedoman awal yang dapat dijelaskan, akunya, agar menghindari lokasi bekas lahan tanaman solanaceae. Idealnya, dipilih bekas tanaman padi, malah bukan bekas tanaman cabai atau bekas tanaman famili solanaceae , seperti tomat, kentang, terong dan sebagainya. Untuk itu, usahakan lokasi mendapat penyinaran matahari optimal. "Bertanam cabai jangan sampai terlindung oleh pohon besar dan jangan ditempat yang tergenang air," tuturnya. Serta hindari tanah liat dan masam, dengan PH tanah(derajat keasaman yang dikehendaki berkisar 5,5-6,3, sedangkan PH optimal 6,0-6,5. Tanaman cabai dapat tumbuh pada ketinggian 0-1200 mdpl, namun yang terbaik pilih ketinggian 200-600 mdpl.

PEMBIBITAN
Dalam hal pembibitan cabai, ujar Rajimin, sebaiknya dilakukan apabila penyiapan lahan sudah 70% selesai. Hal ini untuk menghindari dari bibit terlalu tua (terlambat tanam), selain itu, persiapan media semai terdiri dan tanah, pupuk kandang, pupuk SP-36 ditambah insektisida furadan. Perbandingan 2 ember tanah + 1 ember pupuk kandang + 165 gram SP-36 + 75 gram furadan. Untuk pembibitan memakai polybag ukuran 8 x 10 cm, 6 x 10 cm, untuk penanaman 1 ha dibutuhkan pembibitan polybag sebanyak 20.000 polybag termasuk cadangan untuk sisipan. Langkah selanjutnya, ungkapnya, upaya mensterilkan media sesuai dengan fumigan, dimana Media semai sebaiknya disterilisasi terlebih dahulu dengan menggunakan fumigan tanah (Basamid G). Tujuannya apabila Basamid G terkena air akan mengeluarkan gas metil isotiosianat yang dapat membunuh serangga, cendawan, nematoda dan bakteri serta mematikan benih gulma yang akan tumbuh. Dan, selanjutnya, memberil perlakuan benih agar beban penyakit.
Sebelum benih ditebar dipembibitan /ditanam dalam polybag, papar Rajimin, benih harus diberi perlakuan. Ada dua cara pemberian perlakukan, dimana pertama dengan perlakuan basah berupa, yakni sebelum benih disemai terlebih dahulu benih direndam dalam larutan air yang diberi fungisida dan bakterisida (air 1 ltr + 1,5 ml previcurn + 1,2 gram Agrimycin) selama 4-6 jam. Kemudian benih dibungkus handuk/koran dibasahi lalu diperam dalam kaleng biskuit yang diberi lampu 15 watt, selama 3—4 han benih berkecambah 0,5-1,0 mm dan siap disemaikan.
Sedangkan Perlakuan kering, lanjutnya, sebelum benih disemai terlebih dahulu kemasan dibuka, diberi fungisida Derosol 60 Wp satu sendok dan Agrimycin setiap kemasan benih dan dikocok sampai merata, kemudian benih siap disemai.


Pemeliharaan bibit secara intensif
Selama bibit berada dalam rumah pembibitan, diharapkan untuk tetap mendapat pemeliharaan. "Untuk mendapatkan bibit siap tanam yang berkualitas baik, jadwal pembukaan dan penutupan sungkup, hendaknya dilakukan pada pagi hari bibit perlu mendapat sinar matahari, maka sungkup dibuka s/d jam 10.00 WIB, sungkup ditutupkan kembali saat panas mulai terik jam 10.00 - 16.00 WIB bila han hujan sungkup tetap ditutup untuk menghindari dari percikan air hujan," jelasnya. Sedangkan pola penyiraman dilakukan setiap hari, penyiangan / Gulma dilakukan pada musim hujan, karena gulma mudah tumbuh, maka pembibitan perlu disiangi dengan cara mencabut gulma yang turnbuh pada areal pembibitan.
Untuk tahap pemupukan cukup menggunakan pupuk melalui daun (penyemprotan) dengan mempergunakan pupuk daun, berdosis 1 gram atau 1 ml/ltr air, selain itu dalam hal pengendalian H/P, ujar Rajimin, hama yang menyerang biasanya adalah ulat tanah ( Agrotis ipsilon). Hal itu terlihat dengan tanda-tandanya bibit mati terpotong, penyakit lainnya biasanya yang meyerang tanaman cabai berupa cendawan ( Pythium Aphanider Matum), untuk jenis ini tanda—tanda serangan batang mudah layu. Mengantisipasinya dapat dilakukan penyemprotan Insektisida yang digunakan Decis, Fungisida yang digunakan Dithane M.45 dosis 0,5 dan konsentrasi yang biasa dilakukan, pengendalian dilakukan sebaiknya 3 hari sebelum pindah tanam, terang Rajimin.

MEMPERSIAPKAN LAHAN UNTUK PENANAMAN CABAI
Persiapan lahan untuk penanaman cabai, dilakukan dengan langkah-langkah Pembuatan bedengan, dengan lebar bedengan 100—120 cm, untuk selokan, ujar Rajimin, lebar selokan 60—70 cm dan panjang bedengan sesuai keadaan, sedangkan tingginya berkisar 30 cm sampai 50 cm.
Untuk menaikkan PH Tanah, sebaiknya dilakukan pengapuran tanah, dengan caranya, pada saat pengolahan tanah, diberikan kapur pertanian yang menggunakan, Kalsit/Kaptan CaCO3, Dalomite Ca Mg (CO) berdosis, 2 sampai 4 Ton/Ha atau 200-400 gram/m2.
Pemupukan bedengan, ujarnya, dilakukan pada saat pemasangan Mulsa Plastik Hitam Perak (MPHP) sebanyak 85% dan total pupuk yang akan diberikan. Pada musim hujan pemberian N jangan terlalu banyak akan menyebabkan hatang tanaman cabai banyak mengandung air (sukulen), tanaman yang sukulen akan mudah terserang H/P
Tabel : Jenis dan Dosis Pupuk
No Jenis Pupuk Dosis / Tanaman( Gram ) Dosis / Ha ( Kg )
1 Pupuk kandang 20
2 ZA 10
3 Urea 35
4 TSP / SP-36
5 KCl
6 Borote
7 Furadan 1.000









20
1
2 16.000
320
160
560
320
16
32


Pemberian pupuk kandang pada saat pengolahan lahan 70%, dengan perkiraan 1 kg/tanaman. Pemberian pupuk kimia dengan pupuk kandang berselang 2 minggu setelah pemberian pupuk kandang. Bedengan yang telah dipupuk supaya dirapikan, kemudian disiram secukupnya lalu mulsa plastik hitam perak (MPHP) segera dipasang.
Sedangkan untuk Pemasangan mulsa, Rajimin menyarankan dilakukan pada jam 09.00—14.00 WIB pada saat cuaca panas. Alasannya, akunya, agar mulsa plastik mudah dikembangkan bila ditarik kencang. Pada sisi—sisi mulsa dipasang pasak yang terbuat dan bambu agar kelihatan rapi dan tidak bergeser. Kemudian dibuat lubang pada plastik dengan menggunakan kaleng susu yang diisi dengan ara api dengan jarak 60 x 70 cm secara zigzag.
Populasi tanam, perhektarnya dengan jarak tanam 60 x 70 cm, atau untuk lahan datar sebanyak 16.000 batang, sedangkan untuk lahan terasering, kata Rajimin hendaknya sebayak 14.000 batang. Tapi, apabila lahan pertanaman berbentuk terasering bukan lahan datar, maka penanaman sebaiknya dimulai dan hamparan paling bawah, dengan demikian apabila tanaman tua terserang penyakit tidak akan menular ketanaman muda lewat air yang mengalir. Ditegaskannya, penggunaan bibit yang agar seragam, dimana dalam satu petakan/bedengan usahakan bibit yang ditanam seragam besarnya. Sedangkan untuk umur bibit siap ditanam, imbuhnya pada umur 20-25 hari (berdaun 3—4 helai). "Penanaman sebaiknya dilakukan pada sare hari, dan pada musim hujan penanaman dapat dilakukan kapan saja asalkan kondisi udara tidak terlalu panas," jelasnya.

Alokasi Dana Pra Pilgubsu Belum Jelas Tugas KKBCS dan KPUD Labuhanbatu Belum Maksimal

Dana pendataan pilgubsu 2008 belum jelas, akhirnya pihak Kantor Keluarga Berencana dan Catatan Sipil(KKBCS) dan Komisi Pemilihah umum Daerah(KPUD) Labuhanbatu mengeluh dan akhirnya tidak dapat bekerja maksimal.
Pasalnya, beberapa tahapan yang mesti dilakukan dalam pra pilgubsu membutuhkan dana pelaksanaan penyelenggaraannya masih belum dikucurkan dari APBD Sumut. Sehingga, upaya pendataan jumlah pemilih di setiap kecamatan se-Labuhanbatu dan tahapan rekrutment para PPK dan PPS oleh pihak KPUD Labuhanbatu belum dapat dilakukan.
Sedangkan, dari jumlah pemilih di kawasan Labuhanbatu pada Pemilihan Langsung Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) yang dijadwalkan digelar 9 April 2008 mendatang, diperkirakan mencapai angka 650 ribu. Angka tersebut berdasarkan kalkulasi dari Daftar Penduduk Potensi Pemilih (DP4) pada Pilkada Bupati Labuhanbatu tahun 2005 lalu yang mencapai 589.227 jiwa.
"Kemungkinan untuk Pilgubsu ini diprediksi akan ada kenaikan dari jumlah pemilih pada Pilkada Bupati tahun 2005 lalu. Kalkulasi kita mungkin bisa mencapai 650 ribu jiwa. Itu berdasarkan perkiraan dari adanya perpindahan penduduk dan pertumbuhan pemilih baru melalui kepemilikan KTP," jelas Sahnan Siahaan SH, Kasubdis Kependudukan pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, di ruang kerjanya, Rabu(5/9).
Namun, lanjut, Sahnan, hingga kini pihaknya belum mendapatkan angka pasti jumlah pemilih tersebut. Alasannya, pendataan yang sudah mulai mereka jalankan, belum bisa dilakukan secara maksimal. Sebab, dana anggaran untuk pendataan yang berasal dari APBD Provinsi belum juga turun. "Di situ masalahnya. Bagaimana mungkin pendataan bisa dilakukan secara maksimal kalau dananya belum ada. Jadi, pendataan yang kita lakukan sekarang lebih kepada kemampuan masing-masing kecamatan untuk melakukan pendataan dengan memakai dana mereka dulu," jelas Sahnan.
Karena itu, walau Pilgubsu tinggal 7 bulan lagi, baru 1 kecamatan yang melaporkan hasil pendataannya ke Dinas Catatan Sipil, yaitu kecamatan Bilah Hilir. Direncanakan dalam waktu dekat juga akan masuk data dari Kecamatan Bilah Hulu. "Baru itulah yang masuk ke kita. Kecamatan-kecamatan lain belum memberikan data pemilihnya. Kita juga tidak bisa menekan mereka untuk mendata secepatnya, karena itu tadi, anggarannya belum turun dari provinsi," beber Sahnan.
Ironisnya, kata Sahnan, karena keterbatasan dana itu, data yang masuk pun belum bisa dimasukkan ke dalam database. Jadi, data yang masuk dari Kecamatan Bilah Hilir itu terlihat masih menumpuk di atas meja. "Itulah, bagaimana kita bisa masukkan ke database, komputer untuk itu pun belum ada," keluhnya.
Lantas, apakah dengan kondisi itu, Dinas Catatan Sipil yang diberi kewenangan melakukan pendataan akan mampu menuntaskan tugasnya sesuai dengan target hingga 15 Oktober 2007 mendatang? "Kita akan berusaha semaksimal mungkin, batas tanggal 15 Oktober 2007 untuk menyerahkan jumlah pemilih ke KPUD itu bisa terpenuhi. Tapi kita pun tetap berharap agar dana pendataan segera dicairkan dari provinsi," pungkas Sahnan.
Sementara itu, belum jelasnya anggaran juga masih menjadi kendala bagi Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Labuhanbatu. Akibatnya, hingga kemarin, KPUD Labuhanbatu belum juga membetuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Padahal, menurut ketentuan UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, PPK dan PPS itu sudah harus terbentuk 8 bulan sebelum Pilgubsu dilakukan. "Ya, ketentuan UU memang seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa membentuknya kalau hingga saat ini anggaran Pilgubsu dari APBD Provinsi juga belum sampai ke kita. Bahkan, berapa jumlahnya untuk masing-masing kabupaten pun tak jelas," keluh Suhari Pane S Ip, Ketua KPUD Labuhanbatu di ruang kerjanya.
Kondisi itu, kata Suhari, membuat KPUD sendiri belum bisa bekerja secara teknis terkait pelaksanaan Pilgubsu ini. "Paling tidak kita hanya bisa melakukan kerja-kerja yang tak membutuhkan dana, misalnya mengadakan Rakor dengan Dinas Catatan Sipil soal pendataan dan membangun kesepahaman antar instansi. Kalau yang konkrit, saya rasa belum. Karena itu tadi, bagaimana kita mau bergerak kalau dananya tidak ada," ketus mantan aktivis NGO ini.

Sawit Mendominasi, Padi Labuhanbatu pun Kian Menurun

Labuhanbatu sebagai sentra penghasil komoditi padi, namun belakangan waktu terus mengalami penurunan produksinya dari tahun ke tahun. Pasalnya, kini masyarakat setempat lebih memilih mengkonversi lahan persawahannya menjadi lahan perkebunan Sawit. Hal itu indikasi dari prospeknya, lebih menjanjikan dibanding mempertahankan membudidayakan Padi di persawahan.
"Dari data statistik yang ada, sejak tahun 1999 hingga 2006 lalu menunjukkan produksi padi di daerah ini terus mengalami penurunan. Jika tahun 1999 lalu Labuhanbatu masih bisa menghasilkan 345.147 ton padi, tahun 2006 tinggal 281.145 ton," jelas Nizamuddin, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Labuhanbatu, Rabu(5/9) di ruang kerjanya.
Jika dikonversi menjadi beras, jelas Nizamuddin, 281.145 ton padi itu hanya bisa menghasilkan beras 175.153 ton. "Hitungannya produksi padi menjadi beras mengalami penyusutan 62.30 persen. Jadi, data terakhir, beras yang dihasilkan dari padi di kawasan ini mencapai 175.153 ton," tegasnya.
Sejauh ini, jumlah beras itu memang masih mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga di Labuhanbatu. Dengan kata lain, produksi padi petani Labuhanbatu masih bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk daerah itu. Sebab, masih berdasarkan data BPS, untuk tahun 2006, kebutuhan konsumsi beras untuk Labuhanbatu mencapai 98.321 ton per tahun dari jumlah penduduk 987.157 jiwa. "Berarti memang masih ada surplus sebesar 76.832 ton. Namun, angka itu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beras untuk industri, pakan ternak dan lain-lain. Jadi, baru kebutuhan rumah tangga saja yang bisa dipenuhi," urainya.
Bahkan, dikhawatirkan apabila produksi padi ini terus mengalami penurunan seperti yang menjadi trend sejak tahun 1999 lalu, bukan tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan beras rumah tangga saja pun tak mencukupi lagi. Sebab, angka pertumbuhan penduduk terus mengalamai kenaikan, sementara produksi padi dari petani justru terus menurun. "Ya, kemungkinan terjadinya ketidakmampuan swassembada beras di daerah ini sangat terbuka lebar. Itu jika kita menilik kepada data statistik kenaikan jumlah penduduk dan penurunan produksi padi tiap tahunnya," jelas Nizamuddin.
Sementara itu, di tempat terpisah, Ricardo Barus Ketua Komisi B DPRD Labuhanbatu yang membidangi masalah pertanian, mengakui kondisi penurunan padi itu merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan. Namun, pihaknya pun tak bisa berbuat banyak.
Pasalnya, lahan persawahan di daerah ini mutlak milik petani, dan bukan lahan milik pemerintah. "Jadi, kita pun tak bisa memaksa petani untuk terus menanam padi. Karena petani merasa lebih menguntungkan untuk menanam sawit, makanya mereka mulai meninggalkan menanam padi. Itulah yang menyebabkan produksi padi di daerah ini terus menurun," ujar Ricardo didampingi anggota Komisi B lainnya, Syarifuddin Tanjung, di gedung DPRD Labuhanbatu.
Begitupun, imbuhnya, pihak DPRD Labuhanbatu akan tetap berupaya meningkatkan kemampuan petani untuk menaikkan produksi padi. Konseptualnya, katanya, dengan meningkatkan dana APBD di sektor pertanian. Dari peningkatan dana tersebut diharapkan petani tidak terlalu terbebani dengan harga gabah yang tidak menentu. Selain itu, melalui Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, petani sawah di Labuhanbatu juga terus diberikan penyuluhan untuk meningkatkan hasil tanamnya.
Serta, ujarnya, akan menerima instrumen adanya pengesahan Rancangan Undang-undang Lahan Pertanian Pangan Abadi(RUU LPPA), sebagai pedoman penciptaan dan mempertahankan lahan pertanian di Labuhanbatu . "Bila memang nantinya dijadikan Lembaran Negara, kita siap menjadikannya sebagai acuan dalam mempertahankan lahan pertanian di Labuhanbatu," tandasnya.

Tabel Produksi Padi di Labuhan Batu
Tahun Jumlah (Ton)
1999 345.127
2000 315.678
2001 278.113
2002 379.000
2003 356.906
2004 365.563
2005 385.179
2006 281.145

Persiapan Tenaga Kesehatan Jelang Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan di satu daerah memerlukan persiapan tenaga pembangunan yang memiliki kwalitas dan produktif disegala bidang, termasuk dalam hal ini dibidang kesehatan. Sedangkan menciptakan tenaga kesehatan yang berkwalitas antara lain dapat ditempuh melalui jalur pendidikan profesi.
Salah satu jalur pendidikan profesi dibidang kesehatan yang ada di Labuhanbatu adalah akademi Kepoerawatan(Akper) Pemkab Labuhanbatu yang hingga tahun 2007, telah menghasilkan lulusannya sebanyak 9 angkatan.
"Tenaga perawat yang memiliki profesi keperawatan, mempunyai tugas dan kewajiban yang cukup berat untuk mensukseskan program-program pembangunan kesehatan bersama dengan insan kesehatan lainnya. Untuk itu, para perawat handaknya memahami hakekat profesi keperawatan yang merupakan bentuk pelayanan profesional dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelayanan kesehatan," terang HT Milwan, Bupati Labuhanbatu dalam arahan tertulisnya yang dibacakan Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Rajo Makmur Siregar, Selasa(4/9) di sela-sela acara wusida angkatan IX ahli madya keperawatan Pemkab Labuhanbatu tahun 2007, di kampus Akper Labuhanbatu.
Profesi perawat yang bertugas sebagai penyuluh kesehatan masyarakat, katanya, disamping dituntut menguasai ilmu keperawatan hendaknya mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat terutama di pedesaan dan pada masyarakat di daerah tertinggal.
Pasalnya, aku dia, masalah kesehatan yang dihadapi saat ini sangat kompleks, apalagi ditambah dengan dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan, ditimpali pula kemunculan beberapa kasus penyakit infeksi dengan segala aspek permasalahan yang mempengaruhinya.
Sedangkan Dr Hj Fatni Sulani Kepala dinas kesehatan propsu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Hawaluddin, mengungkapkan dalam kerangka pembangunan kesehatan yang terintegrasi dalam pembangunan nasional tahun 2004-2009 untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, salah satu agendanya adalah peningkatan akses masyarakat perhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. "Untuk melaksanakan pembangunan kesehatan diperlukan tenaga-tenaga kesehatan yang handal. Dalam hal ini pembangunan sumber daya manusia(SDM) kesehatan sebagai kata kunci utama penggerak pembangunan kesehatan dan penentu keberhasilan mencapai visi dan misi tersebbut," ujarnya.
Ironisnya, ulas dia, pada kenyataannya saat ini masih dirasakan adanya situasi yang belum memuaskan, yaitu kualitas kesehatan masih banyak yang sub standart serta pendistribusian tenaga kesehatan yang masih belum merata, ditambah lagi keadaan Temporary Surplus Of Health Profesional tenaga perawat di negara ini yang penyerapannya masih rendah yaitu 10%. "Hal itu terjadi akibat lahan pekerjaan di unit-unit kesehatan tidak seimbang dengan jumlah yang dihasilkan, maka untuk itu diperlukan peluang-peluang yang lain yang dapat menjadi lahan pekerjaan bagi tenaga perawat," tegasnya.
Pada kesempatan itu pula, bupati menyampaikan beberapa hal kepada para lulusan sebanyak 70 ahlimadya yang siap menjalankan tugas sebagai tenaga perawat ditengah-tengah masyarakat sesuai tujuan pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berkwalitas. "Saya harapkan kepada lulusan yang di wisuda agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi Etika Profesi serta sumpah/janji ahlimadya perawat kesehatan yang telah diucapkan. Serta dapat meningkatkan ilmu dan pengetahuannya dengan meneruskan kejenjangan pendidikan yang lebih tinggi dan berlanjut," tandasnya.

Pemkab Labuhanbatu Tidak Miliki database Gepeng

Pemkab Labuhanbatu tidak memiliki database tentang Gelandangan dan Pengemis (gepeng).
Padahal, ranperda Gepeng yang tengah disusun oleh pihak Pempropsu dan DPRDSU mesti mendapat dukungan data jumlah, kriteria dan penyebab munculnya komunitas gepeng di berbagai daerah se-Sumut.
Hal itu terungkap ketika Burhansyah Rambe, Kasubag pendidikan budaya pemuda dan olahraga(dikbudmudora) Bagian Sosial setdakab Labuhanbatu, Selasa(4/9) di ruang kerjanya, mengutarakan, ketiadaan data pendukung tentang eksistensi gepeng yang ada di Labuhanbatu. Pasalnya, ujar Burhan, tupoksi bagian Sosial tersebut bukan dalam hal mendata jumlah para gepeng yang ada. "Bagian sosial tidak ada mengurusi gepeng, sehingga mengenai data jumlah dan kriteria kemunculannya kita tidak memilikinya," ujarnya. Padahal, belum lama ini ketika berlangsungnya Public Hearing tentang ranperda Gepeng, pihak Pemkab Labuhanbatu mendukung sepenuhnya penyusunan draf Ranperda menjadi Perda Propsu.
Ironisnya, jumlah gepeng di kawasan kota Rantauprapat, ternyata belum terdata. Padahal, dalam waktu dekat, Pemkab Labuhanbatu sudah akan menyiapkan Ranperda yang mengatur soal keberadaan Gepeng ini. Ranpreda itu dianggap penting setelah melalui public hearing yang digelar bersama dengan pihak Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, baru-baru ini.
"Kita memang sudah menyiapkan Ranperda untuk mengatur keberadaan Gepeng ini. Tapi, jika Anda menanyakan berapa jumlah Gepeng yang ada di Rantauprapat sekarang ini, saya juga belum bisa memberi tahu. Karena kita memang belum pernah mendata berapa jumlah Gepeng di kota ini," jelas Burhansyah Rambe lagi.
Dipaparkannya, selama ini urusan mendata Gepeng itu adalah urusan UPT Departemen Sosial yang berada di Tanjung Balai. Itupun, data yang mereka miliki sudah cukup lama. Sedangkan pendataan terkini, Burhansyah juga tak bisa memastikan, apakah pihak UPT sudah melakukannya atau tidak. "Yang jelas dari kita (Bagian Sosial Setdakab Labuhanbatu) belum melakukan pendataan jumlah Gepeng," tegasnya.
Lantas, kapan akan diadakan pendataan itu? Ditanya begitu, Burhansyah juga tak bisa memberikan jawaban pasti. "Ranperdanya kan belum kita ajukan ke dewan. Kita lihatlah nanti bagaimana teknisnya," singkatnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Labuhanbatu Bedi Djubaedi mengatakan, tidak adanya data Gepeng dikaitkan dengan rencana pengajuan Ranperda merupakan tindakan yang tidak konsepsional. "Seharusnya sebelum Ranperda itu disusun, Pemkab sudah memiliki data dan kriteria yang disebut sebagai Gepeng. Ini agar jangan terjadi tumpang tindih, karena pengertian siapa-siapa yang disebut sebagai Gepeng juga masih kabur. Jika tidak, maka bisa dikatakan Ranperda itu tidak konsepsional," imbuhnya.
Menurut dia, cukup wajar apabila hingga saat ini Bagian Sosial belum memiliki data Gepeng. Sebab, fenomena Gepeng di daerah ini juga masih tergolong hal yang baru. "Dulu sangat sulit ditemukan di daerah ini ada peminta-peminta dan gelandangan di persimpangan jalan. Tapi sekarang, di beberapa persimpangan sudah mulai bermunculan. Makanya, mungkin, Bagian Sosial pun belum mendapatkan Tupoksi untuk melakukan pendataan itu," jelas Bedi.
Namun, lanjutnya, apabila nanti Pemkab bakal mengajukan Ranperda tersebut ke DPRD, data dan kriteria Gepeng sudah harus dimiliki. "Sekarang kan belum mereka ajukan. Tapi jika nanti mereka sudah mengajukannya, kita akan mempertanyakan soal itu (data dan kriteria Gepeng-red). Bila perlu, kita minta mereka melakukan pendataan. Jadi sabarlah, kita lihat dulu Ranperda yang bakal mereka ajukan dalam waktu dekat," tandasnya

Pemkab Labuhanbatu Tidak Miliki database Gepeng

Pemkab Labuhanbatu tidak memiliki database tentang Gelandangan dan Pengemis (gepeng).
Padahal, ranperda Gepeng yang tengah disusun oleh pihak Pempropsu dan DPRDSU mesti mendapat dukungan data jumlah, kriteria dan penyebab munculnya komunitas gepeng di berbagai daerah se-Sumut.
Hal itu terungkap ketika Burhansyah Rambe, Kasubag pendidikan budaya pemuda dan olahraga(dikbudmudora) Bagian Sosial setdakab Labuhanbatu, Selasa(4/9) di ruang kerjanya, mengutarakan, ketiadaan data pendukung tentang eksistensi gepeng yang ada di Labuhanbatu. Pasalnya, ujar Burhan, tupoksi bagian Sosial tersebut bukan dalam hal mendata jumlah para gepeng yang ada. "Bagian sosial tidak ada mengurusi gepeng, sehingga mengenai data jumlah dan kriteria kemunculannya kita tidak memilikinya," ujarnya. Padahal, belum lama ini ketika berlangsungnya Public Hearing tentang ranperda Gepeng, pihak Pemkab Labuhanbatu mendukung sepenuhnya penyusunan draf Ranperda menjadi Perda Propsu.
Ironisnya, jumlah gepeng di kawasan kota Rantauprapat, ternyata belum terdata. Padahal, dalam waktu dekat, Pemkab Labuhanbatu sudah akan menyiapkan Ranperda yang mengatur soal keberadaan Gepeng ini. Ranpreda itu dianggap penting setelah melalui public hearing yang digelar bersama dengan pihak Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, baru-baru ini.
"Kita memang sudah menyiapkan Ranperda untuk mengatur keberadaan Gepeng ini. Tapi, jika Anda menanyakan berapa jumlah Gepeng yang ada di Rantauprapat sekarang ini, saya juga belum bisa memberi tahu. Karena kita memang belum pernah mendata berapa jumlah Gepeng di kota ini," jelas Burhansyah Rambe lagi.
Dipaparkannya, selama ini urusan mendata Gepeng itu adalah urusan UPT Departemen Sosial yang berada di Tanjung Balai. Itupun, data yang mereka miliki sudah cukup lama. Sedangkan pendataan terkini, Burhansyah juga tak bisa memastikan, apakah pihak UPT sudah melakukannya atau tidak. "Yang jelas dari kita (Bagian Sosial Setdakab Labuhanbatu) belum melakukan pendataan jumlah Gepeng," tegasnya.
Lantas, kapan akan diadakan pendataan itu? Ditanya begitu, Burhansyah juga tak bisa memberikan jawaban pasti. "Ranperdanya kan belum kita ajukan ke dewan. Kita lihatlah nanti bagaimana teknisnya," singkatnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Labuhanbatu Bedi Djubaedi mengatakan, tidak adanya data Gepeng dikaitkan dengan rencana pengajuan Ranperda merupakan tindakan yang tidak konsepsional. "Seharusnya sebelum Ranperda itu disusun, Pemkab sudah memiliki data dan kriteria yang disebut sebagai Gepeng. Ini agar jangan terjadi tumpang tindih, karena pengertian siapa-siapa yang disebut sebagai Gepeng juga masih kabur. Jika tidak, maka bisa dikatakan Ranperda itu tidak konsepsional," imbuhnya.
Menurut dia, cukup wajar apabila hingga saat ini Bagian Sosial belum memiliki data Gepeng. Sebab, fenomena Gepeng di daerah ini juga masih tergolong hal yang baru. "Dulu sangat sulit ditemukan di daerah ini ada peminta-peminta dan gelandangan di persimpangan jalan. Tapi sekarang, di beberapa persimpangan sudah mulai bermunculan. Makanya, mungkin, Bagian Sosial pun belum mendapatkan Tupoksi untuk melakukan pendataan itu," jelas Bedi.
Namun, lanjutnya, apabila nanti Pemkab bakal mengajukan Ranperda tersebut ke DPRD, data dan kriteria Gepeng sudah harus dimiliki. "Sekarang kan belum mereka ajukan. Tapi jika nanti mereka sudah mengajukannya, kita akan mempertanyakan soal itu (data dan kriteria Gepeng-red). Bila perlu, kita minta mereka melakukan pendataan. Jadi sabarlah, kita lihat dulu Ranperda yang bakal mereka ajukan dalam waktu dekat," tandasnya

PNS Mesti Jadi Pelayan Publik Terbaik

Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemkab Labuhanbatu untuk bisa menjadi suri tauladan di tengah-tengah masyarakat. Sikap tersebut diperlukan agar PNS bisa menjadi pelayan masyarakat yang baik. Hal ini disampaikan Bupati dalam kata sambutannya yang dibacakan Erwin Siregar Kepala Bawaskab setdakab Labuhanbatu, Selasa(4/9) pada acara peringatan Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW 1428 H di ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu.
Dalam acara yang dihadiri unsusr-unsur Muspida, Kadis dan PNS se jajaran Pemkab Labuhanbatu itu, Bupati juga berpesan agar PNS senantiasa meningkatkan iman dan taqwanya. "Peningkatan kualitas iman dan taqwa untuk PNS ini juga telah dimanifestasikan melalui kuliah dan ceramah agama yang dilaksanakan setiap hari Selasa di lingkungan Setdakab Labuhanbatu," katanya.
Sementara itu, Ustad Drs Sahrinal Lubis dalam ceramahnya mengedepankan makna Isra' Mikraj untuk menyadarkan manusia akan pentingnya kualitas moral. Dikatakannya, saat ini kualitas moral elemen bangsa sudah semakin menurun. Ditandai dengan banyaknya tempat-tempat prostitusi dan penyalahgunaan Narkoba. "Dengan momen Isra Mikraj ini kita jadikan sebagai tonggak untuk menghindari perbuatan-perbuatan tercela dalam segala hal," tukas ustad yang diundang dari Medan ini.
Seusai mendengarkan ceramah agama, acara peringatan Isra Mikraj tersebut kemudian ditutup dengan pembacaan doa. Tepat saat adzan zuhur, acara pun berakhir.

Pelatihan KPMD Motor Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu akan terwujud apabila tumbuhnya prakarsa, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Demikian diungkapkan Muhammad Kahfi, kepala Badan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan(PMDK) Labuhanbatu, Senin(3/9) di sela-sela penyelenggaraan acara pelatihan kader pembangunan masyarakat desa(KPMD) se-Labuhanbatu di aula pertemuan kantor PMDK setdakab Labuhanbatu.
Dia mengatakan, tujuan pelaksanaan pelatihan tersebut juga berupaya meningkatkan kemampuan kader pembangunan masyarakat dalam memandu menyusun perencanaan pembangunan partisipatif, meningkatkan pemahaman dan kesiapan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan secara partisipatif. “Para kader pelu disiapkan dalam pembangunan masyarakat guna menyongsong dan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di desa, selain peningkatan pengetahuannya(kader-red) didalam upaya memecahkan permasalahan yang timbul didalam menyusun perencanaan pembangunan partisipatif,” terangnya.
Dijelaskannya, pelaksanaan yang diagendakan akan berlangsung sejak Senin-Sabtu(3-8/9) itu, untuk angkatan I diikuti oleh 40 orang peserta dari berbagai kecamatan serta angkatan kedua juga sebanyak 40 peserta. Sedangkan materi pelatihan KPMD, ujar Kahfi, meliputi pemberdayaan masyarakat, perencanaan umum pembangunan, rencana anggaran biaya dan perhitungan material, peranan KPD dalam tugas,pokok dan fungsi(tupoksi) dalam pembangunan desa, pemanduan, mekanisme penyusunan perencanaan partisipatif, pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna(TTG), pedoman umum pengaturan tentang desa serta proses kelompok dan pengorganisasian peserta.
Dijadwalkan sebagai pemateri dalam pelatihan itu adalah kepala badan PMDK Labuhanbatu, Kabid Sosbud Propsu, kepala Bappeda Labuhanbatu dan lainnya, sebagai implementasi dari pelaksanaan UU No 32/2004 tentang pemerintahan daerah dan menindak lanjuti PP No 72/2005 tentang pemerintahan desa serta Perda Labuhanbatu No 06/2007.
“Sebagai peserta PMDK yang telah dipilih dan dihunjuk untuk mewakili desa, peserta diharapkan benar-benar dapat mengikuti pelatihan dan menyerap seluruh seluruh materi, selanjutnya dapat memberi informasi dan dapat diterapkan di desa masing-masing tentang apa yang telah didapatkan,” tandasnya.